Jelaskan alasan yang mengharuskan sebuah Koperasi dibubarkan

jelaskan perbedaan dari dumpling dan devaluasi​

sebutkan 5 contoh bentuk-bentuk faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial ​

1. Perhatikan wacana berikut! "Pada tahun 2045, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun, jumlah penduduk di proyeksikan mencapai 319 juta jiwa. Jumlah … itu meningkat tajam jika dibandingkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020, yakni 269 juta jiwa, hal ini diungkap oleh kepala BPS. Menurutnya proyeksi pertumbuhan penduduk penting untuk diketahui sebagai acuan untuk mengambil kebijakan yang tepat." Berdasarkan wacana diatas, silahkan Ananda analisis apa yang akan terjadi terkait dengan lapangan kerja dan hal hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik dan kondusif di masa tersebut!​

minimal 10maaf klo banyak tapi tugas nya kek gitu​

interaksi antarnegara berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan Bagaimana cara paling mudah melihat pengaruh perubahan dan interaksi ruang antarnegara … terhadap kehidupan budaya ​

pengaplikasian mobilitas di kehidupan sehari hari tolong jawab yang bener bentar lagi dikumpulin​

cara mengurangi kerusakan pencemaran hutan​

cara mengulangi perusakan pengeboman ikan​

cara mengurangi pencemaran laut​

asal kelompok fauna banteng ​

KULON PROGO-DINKOPUKM. Berdasarkan pasal 1 ayat [1] Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat maka koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama dari koperasi. Tujuan utama koperasi yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota masyarakat di sekitarnya.

Koperasi memiliki ciri yaitu kerjasama anggota untuk mencapai kesejahteraan bersama. Koperasi dimiliki, dikelola, diatur dan diawasi secara bersama oleh para anggotanya sesuai dengan keinginan para anggota koperasi itu sendiri. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembagian keuntungan dalam koperasi atau biasa disebut dengan sisa hasil usaha [SHU] juga dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masingmasing anggota, untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik.

Sebagai sebuah organisasi ekonomipun, koperasi harus melakukan usaha sebagaimana yang dilakukan pelaku usaha pada umumnya. Koperasi harus mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya, bahkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, agar berhasil dalam menjalankan usahanya. Jika berhasil mengambil pangsa pasar maka koperasi dapat mempertahankan usahanya, namun ada juga beberapa yang tidak mampu bersaing, mengalami kerugian terus menerus dan berujung pada pembubaran koperasi.

Pembubaran koperasi berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pada Bab X, dapat dilakukan dengan 2 [dua] alasan, yaitu karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran dan karena keputusan Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut pada Jumat [20/11] Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh Dra. Sri Harmintarti, MM, melaksanakan pembubaran kioperasi di wilayah Kapanewon Kokap oleh pemerintah karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai koperasi yang memiliki Badan Hukum. Petugas yang hadir pada saat itu, Devi Yunara, SP [Kasi Lembaga], Sutrisno Purwoto, S.IP [Kasi Pengawasan], Suwastri Asih, SE [PPKL] dan Isnaini Khoirun Nisa, SE [PPKL].

Perlu untuk diketahui bahwa beberapa koperasi di wilayah Kalirejo, Kokap sudah tidak menjalankan usahanya lebih dari 2 [dua] tahun dan tidak melaksanakan RAT lebih dari 3 [tiga] tahun.  Koperasi tersebut adalah KSU GAS, KSU Tunas Harapan, KSU Ngudi Rejeki dan KSU Guyup Rukun. Ke empat koperasi ini di datangi oleh Tim Pembubaran Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dan semua menyatakan tidak keberatan apabila koperasi dibubarkan. Koperasi ini memenuhi syarat pembubaran karena tidak aktif, tidak mempunyai pinjaman dengan pihak lain dan tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun pihak ketiga. Bahkan beberapa koperasi Pengurus / Pengawasnya sudah ada yang meninggal, dan yang masih ada sudah lanjut usia.

Sebelum koperasi dibubarkan, dari Dinas Koperasi melaksanakan upaya pembinaan agar koperasi bisa kembali aktif, melaksanakan usaha dan RAT tepat waktu. Tetapi upaya tersebut gagal dikarenakan banyaknya kendala dari koperasi tersebut.

Dengan dilaksanakannya pembubaran koperasi oleh pemerintah ini semoga bisa memberikan gambaran yang jelas bagi gerakan koperasi yang masih aktif, agar senantiasa Pengurus, Pengawas, Pengelola maupun seluruh Anggota, bisa mengelola, mengembangkan dan memajukan koperasinya dengan mengacu pada peraturan dan perundang-udangan yang berlaku. Karena maju dan berkembangnya koperasi bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi seluruh anggotanya maupun masyarakat pada umumnya.

Humas Kemenkop UKM

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan memberikan sambutan dan paparan pada Workshop Peranan Informasi Teknologi dalam pengelolaan , pelaporan dan pengawasan koperasi untuk mendukung pengembangan JUK. Di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung [KPKB] Bandung, Jumat [14/02/2020]. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung Atet Dedi Handiman,Ketua Dekopinda Kota Bandung H.Usep Sumarno.