UPAYA penyejahteraan masyarakat terus dilakukan melalui berbagai lini. Namun, di saat yang bersamaan, angka pertumbuhan penduduk masih terus meningkat. Kondisi tersebut dianggap menjadi salah satu tantangan serius yang secara signifikan dapat menghambat upaya penyejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dalam membangun ekonomi negara, tentu sangat perlu diperhatikan faktor kependudukannya, ungkap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], Surya Chandra Surapati, beberapa waktu lalu. Surya mengatakan faktor kependudukan itu di antaranya menyangkut kuantitas penduduk yang harus dikendalikan. Kekurangan sumber daya menjadi ancaman serius yang sangat mungkin terjadi bila kuantitas penduduk terus bertambah tanpa dapat dikendalikan. Artinya, berapa pun kemajuan pembangunan ekonomi, itu tidak akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat bila jumlah penduduk tidak terkendali, ungkap Surya.
Ia menjelaskan saat ini angka kelahiran total berada di 2,6. Sementara itu, berdasarkan perhitungan pertumbuhan penduduk yang ideal, angka kelahiran di Indonesia harus berada pada angka maksimal 2,1. Angka tersebut merupakan hasil yang didapat dari perhitungan jumlah anak per wanita usia subur. Ini yang dikhawatirkan lambat laun akan menyebabkan ledakan penduduk, tutur Surya. Kualitas penduduk Selanjutnya, Surya menjelaskan kuantitas yang tinggi juga akan berpengaruh langsung pada kualitas penduduk. Kualitas penduduk, menurutnya, secara umum ditentukan kompetensi dan karakter. Kompetensi dapat dihitung berdasarkan rata-rata lama bersekolah warga negara. Sampai perhitungan terakhir pada 2015, rata-rata bersekolah orang Indonesia hanya 7,6 tahun. Hal itu juga yang pasti berpengaruh melemahkan karakter, ujar Surya.
Untuk mendukung peningkatan seluruh hal tersebut, dibutuhkan penguatan infrastruktur, mulai sarana prasarana pendidikan hingga berbagai aspek yang mendukung mobilitas masyarakat. Selain itu, belum adanya data kependudukan yang akurat juga menjadi hambatan proses peningkatan aspek kependudukan tersebut. Data kependudukan Indonesia hingga saat ini masih tersebar dan belum terpusat. Saat ini sistem tersebut masih berusaha dikembangkan, yaitu data kependudukan dikumpulkan berdasarkan registrasi vital atau keluarga. Tidak cukup hanya seperti sensus yang beberapa tahun sekali. Ditargetkan, sistem kependudukan berbasis informasi keluarga tersebut sudah mapan pada 2019 mendatang, tutur Surya. Selain itu, berbagai kampanye dan penyuluhan juga dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini dan kesadaran mengikuti program keluarga berencana [KB]. Salah satunya dilakukan dengan terus digencarkannya program kampung KB yang ditargetkan akan menjamah seluruh kabupaten di Indonesia pada akhir 2016 mendatang. Saat ini sudah 75%. Akan terus digencarkan hingga ke seluruh daerah untuk mendukung kesejahteraan dan upaya revolusi mental yang nyata, bukan sekadar gerakan seremonial, tutup Surya. [H-2]