Pemerintah Daerah [Pemda] Kapuas Hulu mengadakan upacara kedisiplinan Aparatur Sipil Negara [ASN] di halaman sekretariat daerah setempat, Senin [18/11] pagi. Pj Sekda Kapuas Hulu, H. Sarbani, M.A.P menjadi inspektur upacara yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah [OPD] di Kapuas Hulu itu.
Dalam arahannya, Pj Sekda Kapuas Hulu menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil [PNS] ataupun tenaga kontrak harus meningkatkan kedisiplinan. Kedisiplinan itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 53 tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. “Kedisiplinan kita sudah jadi perbincangan di media massa dan aktivis, ini karena kita adalah abdi negara. Banyak pelayanan kurang memuaskan masyarakat yang muncul di media massa, ini harus kita perbaiki,” tegas H. Sarbani.
Pemerintah sudah ada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Disiplin tersebut memiliki beberapa fungsi. Disiplin membuat PNS merasa peduli terhadap tanggungjawab serta taat pada aturan kedinasan pegawai. Disiplin juga mengaturan kehidupan bersama dalam kelompok atau masyarakat, sehingga jadi lebih baik. “Bagi PNS, disiplin akan berpengaruh pada kepribadian. Disiplin dapat melatih kepribadian, sehingga sikap menjadi baik dalam pola kerja,” ujarnya.
Disiplin juga dapat menjadi unsur yang memaksa agar PNS mengikuti peraturan berlaku, agar patuh pada Negara. Sebab itu dalam mewujudkan displin perlu ada hukuman yang mendorong ketaatannya. “Disiplin harus jadi kebiasaan bagi PNS, baik dalam berpikir dan bekerja ke depan. Saya berpesan, hakekat PNS adalah pelaksana kebijakan publik, taatilah segala aturan karena PNS hidupnya menjalani aturan,” tuntas Sekda Kapuas Hulu. [diskominfo_statistik-KH]
.
Kepka BKN No.13 Tahun 2003 tentang Juknis PP No 09 Tahun 2003
DOWNLOAD:
se2015_01
se2015_01 _lampiran formulir pengisian LHKASNrev4
sumber:
//www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/se-menpan-rb/file/4723-semenpan-2015-no-01
Undang-Undang [ UU ]
Peraturan Pemerintah [PP]
Keputusan Presiden [ Keppres ]
Peraturan Presiden [ Perpres ]
Keputusan Menteri [Kepmen ]
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0442/P/1977 [215]Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 [78]Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 [94] Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 [84] Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/ 2000 [265] Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 [95] Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 [85] Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di PT
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 [91] Tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 [82] Tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 045/U/2002 [88] Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/Kmk.06/2002 [99] Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 [471]Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
- Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2009 [204] Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010
- Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2010, Nomor KEP.110/MEN/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 [246] Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 11/D/O/2010 [197] Tentang Pengangkatan anggota badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Ditjen Dikti Kemdiknas
Peraturan Menteri [ Permen ]
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 [401] Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2006 [81] Tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan
- Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2006 [89] Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 [103] Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 [145] Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan BUP Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2006 [334] Tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 [111] Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 [212] Tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 [79] Tentang Sertifikasi Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 [98] Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2008 [138] Tentang Indikator Kinerja Kunci di lingkungan Depdiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 [87] Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 [74] Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 [68] Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 [159] Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 [77] Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 [89] Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 [81] Tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2008 [95] Tentang Pemberian Pelayanan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 [87] Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 [96] Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 [100] Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 [215] Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/4/2009 [684] Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 [81] Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 [344] Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian BHP, Perubahan BHMN atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagai BHP
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 [96] Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 [223] Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2009 [77] Tentang Akreditasi Berkala Ilmiah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2009 [87] Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 [89] Tentang Perubahan Pengunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 [74] Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 [170] Tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 [87] Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 [99] Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 48 Tahun 2011 [79] Tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara [ Perka BKN ]
Surat Edaran [ SE ]/ Peraturan Lain
- Nomor 55285/C/1/1978 [135] Tentang Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
- Nomor 23/SE/1980 [208] Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Nomor 08/SE/1983 [106] Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Nomor 13/SE/1987 [93] Tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Hilang
- Nomor 48/SE/1990 [93] Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- SK Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 [139] Tentang Petunjuk Teknis Kepmendiknas No 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan -Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Tiga, sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi
- SK Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 [109] Tentang Penyelenggaran Program Regular dan Non Regular di Perguruan Tinggi Negeri
- Peraturan Dirjen Dikti Nomor 82/DIKTI/kEP/2009 [97] Tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
- Surat Setjen Dikti Kemendiknas Nomor 4565/D1.3/C/2009 [82] Perihal Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar
- SK Dirjen Dikti Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 [86] Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan
- SE Dirjen Perbendaharaan Depkeu Nomor SE-06/PB/2010 [172] tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI
- SE Dirjen Dikti Nomor 170/D/T/2010 [86] Tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
- SE Dirjen Dikti Nomor 1287/E/T/2012 [110] Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor
Pedoman Detasering dapat di download disini [360]. Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dapat di download disini [126]
sumber: Link