tirto.id - Timor Leste baru saja merayakan referendum kemerdekaan ke-21 pada 30 Agustus lalu, sebelumnya, negara ini merupakan bagian dari Republik Indonesia dan pernah menjadi Provinsi ke-27 di Tanah Air.
Lantas mengapa Timor Leste yang dulunya bernama Timor Timur ini memisahkan diri dari Indonesia sejak 21 tahun yang lalu?
Dikutip dari Britannica, Timor Leste terletak di pulau di bagian timur Kepulauan Sunda Kecil, di ujung selatan Kepulauan Melayu.
Wilayahnya menempati bagian timur pulau Timor, pulau-pulau kecil yang berada di dekatnya ada Atauro [Kambing] dan Jaco, dan kantong Ambeno, termasuk kota Pante Makasar, di pantai barat laut Timor. Sementara Dili yang menjadi ibu kota adalah kota terbesar yang ada di Timor Leste.
Sejarah Timor Leste
Portugis pertama kali menetap di Timor Leste pada tahun 1520, dan Spanyol tiba pada tahun 1522. Sedangkan Belanda menguasai bagian barat pulau itu pada tahun 1613, serta Inggris memerintah pulau itu pada tahun 1812–15.
Belanda dan Portugis berjuang untuk supremasi atas Timor, dan kedaulatan Portugis atas bagian timur pulau itu yang diselesaikan dengan perjanjian pada tahun 1860 dan 1893, meskipun yang terakhir baru efektif pada tahun 1914. Pasukan Jepang menduduki Timor Leste selama Perang Dunia II.
Provinsi Timor Timur, termasuk daerah kantong Ambeno, setelah itu tetap dikuasai Portugis sampai tahun 1975, ketika salah satu partai politik besar di sana, Fretilin [Frente Revolucionária do Timor Leste Independente [Front Revolusioner untuk Timor Timur Merdeka]], menguasai banyak wilayah tersebut dan pada bulan November mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Demokratik Timor Leste.
Pada awal bulan Desember, pasukan Indonesia menyerbu dan menduduki daerah tersebut, dan pada tahun 1976 Indonesia mendeklarasikannya sebagai bagian integral dari negara itu sebagai provinsi Timor Timur.
Selama dua dekade berikutnya, menurut laporan BBC, lebih dari 200.000 orang atau seperempat populasi penduduk tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit yang mengikuti invasi dan selama pendudukan Indonesia.
Alasan Timor Leste Merdeka dari Indonesia
Menanggapi tekanan internasional yang meningkat, pemerintah Indonesia mengesahkan referendum di sana pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan masa depan Timor Lorosa'e.
Hampir empat perlima pemilih mendukung kemerdekaan, dan parlemen Indonesia membatalkan pencaplokan wilayah tersebut oleh Indonesia.
Timor Lorosa'e pun dikembalikan ke status kemerdekaan sebelum menjadi bagian di Indonesia, tetapi Timor Leste ditetapkan sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan dengan berada di bawah pengawasan PBB.
Namun, peralihan kekuasaan itu dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh militan anti kemerdekaan. Ratusan orang tewas, dan ribuan melarikan diri ke bagian barat pulau; pengungsi kemudian mulai kembali ke rumah.
Pada April 2002 Xanana Gusmão, pemimpin Dewan Nasional Perlawanan Timor [Conselho Nacional de Resistência Timorense; CNRT], salah satu bekas kelompok oposisi, terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste.
Tidak lama kemudian, Timor Leste tersebut mencapai status penuh sebagai negara berdaulat. Perdana Menteri José Ramos-Horta, penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1996 terpilih sebagai presiden pada Mei 2007 dan menggantikan Gusmão.
Baca juga
artikel terkait
ALASAN TIMOR LESTE MERDEKA DARI INDONESIA
atau
tulisan menarik lainnya
Dewi Adhitya S. Koesno
[tirto.id - tha/agu]
Penulis: Dewi Adhitya S. Koesno
Editor: Agung DH
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
- Ayomi Amindoni
- BBC News Indonesia
Sumber gambar, Getty Images
Kelompok bersenjata yang mengaku membunuh sejumlah pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, awal bulan ini, telah menolak seruan pemerintah untuk menyerah. Alih-alih, kelompok itu justru menuntut referendum untuk memutuskan masa depan Papua.
Kelompok tersebut ialah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM].
Dalam video yang diposting di YouTube pada hari Senin [10/12], juru bicara komando nasional TPNPB-OPM, Sebby Sambom, membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo berisi penolakan menuruti seruan pemerintah Indonesia untuk menyerah dan memulai dialog.
"TPNBP tidak akan menyerah dengan alasan apa pun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia," ujar Sebby.
"Perang tidak akan berhenti sebelum tuntutan TPNPB dilakukan oleh pemerintah Indonesia," imbuhnya.
Keterangan gambar,
Juru bicara komando nasional TPNPB-OPM Sebby Sambom membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.
Berdiri di belakang bendera Bintang Kejora, Sebby menuntut Presiden Joko Widodo mengadakan referendum bagi penduduk asli Papua untuk memutuskan apakah mereka ingin diintegrasikan dengan Indonesia.
Organisasi Papua Merdeka [OPM] adalah istilah umum bagi gerakan prokemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963.
Perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965.
"Dari sejak itu OPM berjuang terus," cetus Sebby kepada BBC News Indonesia pada Rabu [12/12].
Sumber gambar, BANJIR AMBARITA/AFP/Getty Images
Keterangan gambar,
Sebagian besar OPM bersenjata bermarkas di Papua, tetapi beberapa orang berlindung di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini.
Faksi ini terdiri dari tiga elemen: kelompok bersenjata, masing-masing memiliki kontrol teritori yang berbeda: Timika, dataran tinggi dan pantai utara; kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes; dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri -seperti di Pasifik, Eropa dan AS- yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan.
Sebagian besar OPM bersenjata bermarkas di Papua, tetapi beberapa orang berlindung di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini. Namun, tidak ada komando tunggal dalam organisasi bersenjata ini.
Laporan IPAC menyebut, setidaknya terdapat tiga komando sayap militer OPM. Goliath Tabuni, yang berbasis di Tingginambut, kabupaten Puncak Jaya, dipandang yang paling kuat dengan cakupan teritorial yang paling luas, meliputi Puncak, Paniai dan Mimika.
Sumber gambar, Getty Images
Puron Wenda, yang berbasis di Lanny Jaya memisahkan diri dari Goliath sekitar tahun 2010. Pada Mei 2015, kelompoknya menyatakan "perang total revolusioner" dan mengklaim kelompok Goliat dan yang lainnya berada di bawah komandonya, tetapi tidak ada bukti yang mendukung ini.
Sementara itu, Richard Hans Yoweni berbasis di Papua New Guinea, namun memiliki pengaruh kuat di sepanjang Pantai Utara.
Adapun aparat menuding Egianus Kogoya sebagai otak di balik insiden Nduga.
Direktur eksekutif IPAC yang juga pengamat terorisme, Sydney Jones, menyebut kelompok Egianus Kogoya merupakan sempalan dari kelompok pimpinan Kelly Kwalik, komandan sayap militer OPM, yang tewas dalam penyergapan polisi pada 2009.
"Biasanya OPM ini terdiri dari faksi-faksi. Di Nduga, satu faksi yang berkuasa dan sempalan dari Kelly Kwalik yang dulu bergerak di Timika. Tapi orang-orang ini muda dan lebih militan," ujar Sydney Jones.
Militansi kelompok ini diamini oleh peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI], Adriana Elizabeth yang menyebut organisasi sayap militer OPM ini merupakan 'kelompok yang paling agresif'.
"Kalau dalam struktur [organisasi] tidak ada hierarki, menurut saya, jadi itu ada beberapa kelompok. Tapi kalau melihat pola yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya ini memang ini kelompok yang paling agresif," jelas Adriana.
"Yang mereka sasar itu memang TNI," imbuhnya.
Sumber gambar, AFP/Getty Images
Keterangan gambar,
Sejumlah personel Brimob dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan para pekerja proyek pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga.
Dari catatan polisi, sejumlah kasus yang didalangi Egianus Kogoya antara lain penyekapan belasan guru yang sedang bekerja di SD YPGRI 1, SMPN 1 dan tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Mapenduma, Nduga.
Pada 25 Juni 2018, kelompok ini menembaki pesawat Twin Otter Trigana Air pada 25 Juni 2018, yang saat itu disewa Brimob Polri yang sedang bertugas mengamankan pilkada. Dua orang terluka akibat insiden tersebut.
Pada Desember 2017, pekerja Trans Papua di Kecamatan Mugi diserang kelompok Egianus Kogoya. Pekerja proyek bernama Yovicko Sondakh meninggal dan seorang aparat luka berat.
Keterangan gambar,
Kontak tembak antara aparat keamanan dan OPM di Papua juga memakan korban jiwa, antara lain seorang polisi yang tewas di tembak di Mimika pada November 2017.
IPAC dalam laporannya menyebut Kelly Kwalik berada di balik penculikan dan pembunuhan delapan orang pendatang di Papua pada 1986. Sepuluh tahun kemudian, pada Januari 1996, dia menculik tim peneliti satwa liar, termasuk enam orang asing di Mapenduma, Nduga.
Orang-orang Kelly juga dikaitkan dengan serangan 31 Agustus 2002 yang menewaskan tiga warga sipil di sekitar wilayah tambang Freeport, termasuk dua guru sekolah Amerika, dan melukai sembilan orang lainnya. Juga serangkaian penembakan yang dimulai Juli 2009 di sepanjang jalan yang menghubungkan tambang ke kota Timika, termasuk pembunuhan seorang warga Australia.
Unit polisi kontra terorisme, Densus 88, kemudian memburu dan menembaknya di Timika pada Desember 2009.
Menyusul kematian Kelly Kwalik, pusat kegiatan bersenjata OPM bergeser ke utara di daerah Puncak Jaya, di mana salah satu pejuang Kelly, Goliath Tabuni kini berbasis.
Sejak 2004, Goliath dan pengikutnya menjadikan Puncak Jaya sebagai distrik paling keras di Papua. Ini membuat daerah operasinya meluas ke distrik tetangga, seperti Puncak dan Tolikara, begitu juga Paniai.
Sumber gambar, Getty Images
Keterangan gambar,
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut senjata yang digunakan kelompok ini didapat dari merampas anggota aparat TNI/Polri yang lengah, dari pelaku konflik Ambon di Maluku, dan melalui jalur ilegal di perbatasan Papua Nugini.
Goliath, disebut Sebby sebagai panglima tinggi TPNPB, sesuai hasil reformasi militer yang digelar 1 -5 Mei 2012.
Peta kekuatan militer TPNPB-OPM sendiri dibagi menjadi 29 Komando Daerah Pertahanan [Kodap] yang tersebar di seluruh Papua.
"Setiap kodap mempunyai 2.500 personil. Dua ribu lima ratus personil TPNPB itu anggota tetap, anggota tidak tetap adalah ratusan ribu," ujarnya.
Ditegaskan Sebby, kelompoknya tidak akan menyerah untuk "revolusi total" merebut kembali kemerdekaan.
Kendati begitu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut jumlah kelompok tersebut hanya 30 hingga 50 orang dengan kekuatan 20 pucuk senjata. Senjata itu mereka dapat antara lain dengan merampas anggota aparat TNI/Polri yang lengah, dari pelaku konflik Ambon di Maluku, dan melalui jalur ilegal di perbatasan Papua Nugini.
Sumber gambar, Getty Images
Keterangan gambar,
Sebagian kelompok di Papua mendesak pemerintah pusat menggelar referendum, ajang penentuan pendapat warga lokal untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Sementara faksi-faksi bersenjata merupakan inti simbolis yang penting bagi gerakan prokemerdekaan, jaringan yang lebih moderat secara aktif melakukan tekanan kepada pemerintah pusat. Sama halnya dalam faksi bersenjata, hubungan antara kelompok ini sering ditandai oleh permusuhan dan kekacauan.
Namun pada 2014 dibentuklah Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP yang terdiri dari Otoritas Nasional Papua Barat [WPNA], Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat [WPNCL] dan Komite Nasional Papua Barat [KNPB].
Sementara dua kelompok yang pertama percaya mereka memiliki legitimasi lebih karena akar mereka dalam gerakan yang lebih tua, termasuk OPM bersenjata, KNPB sejak 2008 menunjukkan kemampuan yang jauh lebih besar untuk memobilisasi protes di Papua.
Tahun lalu, Benny Wenda, juru bicara ULMWP mengklaim menyerahkan petisi ke PBB, yang antara lain mengharapkan Papua masuk kembali dalam daftar di Komite Dekolonisasi PBB, setelah dikeluarkan dari daftar tahun 1963 menyusul hal yang disebut sebagai invasi Indonesia.
Petisi itu diklaim ULMWP sudah diserahkan kepada Komite Dekolonisasi PBB yang dikenal pula dengan Komite 24 di New York, Selasa [26/09]. Disebut pula petisi yang didukung 1,8 juta tanda tangan itu -sebanyak 95,77% disebut merupakan warga asli Papua Barat dan sisanya adalah para pemukim Indonesia di Papua- yang mewakili sekitar 70% dari total warga asli Papua Barat.
Keterangan gambar,
Benny Wenda mengklaim petisi dengan 1,8 juta tanda tangan sudah diserahkan ke Komite Dekolonisasi PBB.
Peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI], Adriana Elizabeth gerakan prokemerdekaan Papua merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia yang dianggap represif.
"Kekerasan yang terjadi sudah pasti adalah ekses, tapi target sasarannya memang TNI. Yang di bayangan mereka selama ini, kehadiran negara dalam sosok TNI itu penuh dengan repressiveness. Itu sebuah akumulasi ingatan, pengalaman. Akar persoalannya di situ," kata dia.
Dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 disebut akar masalah Papua meliputi: peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas,
Selain itu, siklus kekerasan politik belum tertangani, bahkan meluas dan pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.
"Pembangunan konektivitas infrastruktur menjadi pintu masuk untuk penyelesaian masalah sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Saya memahami itu sebagai pemenuhan HAM untuk aspek sosial, budaya dan juga ekonomi," ujar Adriana.