TRIBUNNEWS.COM - Apa itu sistem tanam paksa?
Untuk menjawab pertanyaan itu, simak penjelasan sistem tanam paksa dalam artikel ini.
Selama masa pemerintahannya 1916-1942, pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan berbagai kebijakan.
Satu dari beberapa kebijakan yang paling membekas di hati rakyat Indonesia yakni sistem tanam paksa.
Akibat sistem tanam paksa ini, rakyat Indonesia sangat menderita, bahkan di beberapa kota terjadi kematian yang disebabkan kelaparan.
Baca juga: Pengertian Interval Harmonis dan Melodis Lengkap dengan Ciri-ciri Bunyi Interval
Baca juga: Pengertian Pubertas: Lengkap dengan Ciri-ciri Laki-laki dan Perempuan di Masa Puber
Sistem ini sebenarnya bernama Cultuurstelsel yang secara harfiah berarti Sistem Kultivasi.
Oleh sejarawan Indonesia, Cultuurstelsel disebut sebagai Sistem Tanam Paksa.
Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch pada tahun 1830.
Peraturan ini mewajibkan seluruh penduduk yang menanam kopi, tebu, teh, tarum dan tanaman komoditas ekspor lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial.
Dikutip dari Buku Tematik Tema 7 Kelas 5, pada masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa.
Page 2
Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.
Sejak tahun 1847, sistem ini sudah ada di Sumatera Barat.
Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial.
Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang.
Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa.
Sementara di Lampung dan Palembang, lada menjadi tanaman utama.
Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa.
Penyimpangan
Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tanam paksa di antaranya sebagai berikut:
1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur.
Page 3
2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.
3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.
4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi [tiga bulan] sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus.
5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.
6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/ petani.
Baca juga: Berikut Manfaat Energi Matahari bagi Makhluk Hidup, Baik Manusia, Hewan, atau Tumbuhan
Akibat tanam paksa
Penyimpangan dalam sistem tanam paksa ini memberatkan rakyat Indonesia.
Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri.
Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam.
Penentang sistem tanam paksa
Page 4
Sistem sewenang-wenang yang diterapkan Belanda di Indonesia ini mendapatkan penentangan.
Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap.
Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli.
Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar.
Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia.
Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia.
Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.
a. Pendidikan [edukasi].
b. Membangun saluran pengairan [irigasi].
c. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya [transmigrasi].
Dimanakah sitem tanam paksa itu dilaksanakan?
Dikutip dari Kompas.com berdasar buku Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda [2001] oleh Daliman, pelaksanaan tanam paksa di Pulau Jawa dominan dilakukan di daerah-daerah pantai utara Jawa seperti:
1. Karesidenan Cirebon
2. Pekalongan
3. Tegal
4. Semarang
5. Jepara
6. Surabaya
7. Pasuruan
Daerah tersebut sebagian besar ditanami tebu.
Terdapat juga dua jenis tanaman lain yakni indigo dan kopi.
Tanaman indigo merupakan salah satu tanaman yang menggunakan sistem rotasi dengan tanaman utama, padi.
Sehingga penanaman indigo dapat dilakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa.
Untuk tanaman indigo, harus digarap oleh beberapa desa secara bersama-sama.
Sedangkan untuk tanaman kopi menjadi barang dagangan yang sangat menguntungkan sistem tanam paksa.
Selanjutnya, berdasar buku Berjuang Menjadi Wirausaha: Sejarah Kehidupan Kapitalis Bumi Putra Indonesia [2008] oleh Wasino, pelaksanaan tanam paksa juga dijalankan di luar Pulau Jawa.
1. Sumatera Barat untuk penanaman kopi
2. Minahasa untuk penanaman kopi dan tanaman kelapa
3. Minangkabau untuk tanaman kopi
4. Lampung untuk tanaman lada
5. Palembang untuk tanaman lada
6. Ambon untuk tanaman cengkeh
7. Banda untuk tanaman pala
Sumber buku: Maryanto, Fransiska dkk. 2017. Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Siswa SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
[Tribunnews.com/Fajar][Kompas.com/Serafica Geischa]
Romusha adalah sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia saat masa penjajahan. Jepang mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Kepulauan Hawaii.
Serangan tersebut menjadi awal penaklukan wilayah Asia Pasifik di tangan Jepang. Di Indonesia, armada Jepang sampai di pantai utara Jawa Barat. Ketika itu, tujuan Jepang ingin menguasai Bandung sebagai basis militer Belanda di Indonesia.
Mengutip dari Kemdikbud.go.id, pada 8-9 Maret 1942 Jepang dan Belanda bertemu di Kalijati, Subang untuk menandatangani perubahan pemerintahan jajahan.
Penandatanganan tersebut membuat Jepang menguasai daerah jajahan Belanda. Jepang membuat propaganda di Indonesia dan berkeinginan menjadi negara persemakmuran di wilayah Asia Pasifik.
Propaganda Jepang melahirkan Gerakan 3A, antara lain:
- Jepang Cahaya Asia
- Jepang Pelindung Asia
- Jepang Pemimpin Asia
Gerakan tersebut untuk menarik pemuda Indonesia bergabung menjadi pasukan Pembela Tanah Air alias PETA. Pasukan tersebut dibentuk pada 3 Oktober 1943, yang terdiri dari masyarakat Indonesia, tujuannya untuk menghadapi sekutu dan bertempur selama Perang Dunia II berlangsung.
Selain PETA, Jepang membentuk Jawa Hokokai dengan pemimpin tertinggi Gunseikan dan penasihat utama Ir. Soekarno. Tujuan pembentukan Jawa Hokokai untuk menghimpun tenaga rakyat Indonesia.
Jawa Hokokai lalu menjadi organisasi gabungan dari berbagai bidang dan profesi, seperti Himpunan Kebaktian Dokter, Himpunan Kebaktian Pendidik, Organisasi wanita dan Pusat budaya.
Baca Juga
Tenaga kerja romusha berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela. Pekerjaan ini disebut Romusha atau sistem kerja paksa. Romusha berlangsung selama tiga tahun dari 1942 sampai 1945.
Awalnya, romusha dilakukan secara sukarela dan dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Namun, sistem tenaga kerja mulai dipaksakan sampai kepala keluarga wajib menyerahkan anak lelakinya untuk bekerja, karena Jepang terdesak dalam perang Pasifik.
Tujuan Romusha
Jepang membutuhkan bantuan untuk proses pembangunan, seperti kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara di Indonesia. Pengerahan tenaga kerja ini disebut romusha yang awalnya didukung rakyat Indonesia.
Tujuan romusha adalah memperkerjakan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Propaganda yang dilakukan Jepang untuk membentuk barisan romusha yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran.
Tenaga kerja romusha kebanyakan diambil dari desa-desa. Mereka yang bekerja sukarela dan sifatnya sementara. Tenaga kerja juga dikirim ke luar negeri seperti Burma, Malaysia, Thailand dan Indocina.
Baca Juga
Romusha berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan. Mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti meratakan bukit, menggempur batu-batu di pegunungan, hingga menebang kayu di hutan. Para pekerja juga mendapatkan siksaan ketika bekerja.
Dampak romusha bagi bangsa Indonesia membuat banyak kematian, kesakitan, kekurangan makan, sampai terjadi banyak kecelakaan ketika bekerja.
Mengutip dari buku Sejarah Kemendikbud, pada 1943 Jepang melakukan propaganda baru. Romusha digambarkan sebagai tugas suci untuk pahlawan kerja dan prajurit ekonomi.
Romusha membuat perubahan struktur di Indonesia berubah. Pemuda yang bekerja sebagai tani menghilang dari desa karena takut dikirim untuk bekerja romusha.
Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam seperti perkebunan dan fasilitas transportasi. Mereka membatasi dan menerapkan peraturan masyarakat Indonesia untuk produksi perang.
Tahun 1944, Jepang mulai terdesak karena Perang Asia Timur Raya. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakhici Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI]. Tujuannya, untuk pembentukan negara merdeka.
Baca Juga
Mengutip dari buku terbitan Kemendikbud, pada 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Negara tersebut, kemudian mengambil alih Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.
Di Indonesia, Jepang memulai membangun kawasan industri bekas jajahan negara Eropa. Di mana, terdapat beberapa tujuan pendudukan Jepang di Indonesia, seperti:
- Membuat Indonesia sebagai daerah penghasil suplai minyak mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang.
- Indonesia sebagai tempat untuk pemasaran hasil industri Jepang.
- Mendapatkan tenaga buruh dengan upah murah sebagai tenaga kerja.
Jepang juga membuat propaganda untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, antara lain:
- Jepang adalah saudara tua bagi bangsa Asia dan berjanji membebaskan Asia dari penindasan bangsa barat.
- Jepang memperkenalkan semboyan 3A yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia.
- Jepang memberikan janji pada bangsa Indonesia untuk ibadah haji, menjual barang dengan harga murah.
Selain itu Jepang memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih bersama bendera Jepang. Jepang juga membuat kebijakan untuk membentuk organisasi sosial dan keagamaan. Organisasi militer itu dipakai untuk mengerahkan pemuda, pemakaian sumber daya, dan kepentingan Jepang.
Pada pemerintahan Jepang juga dibentuk badan militer seperti Pusat Tenaga Rakyat [PUTERA], Jawa Hokokai, MIAI dan Masyumi [Organisasi Islam], Heiho, PETA, dan Seinendan.