Selasa, 14 September 2021 | 15:15 WIB
Isi Piagam Jakarta dan penjelasan tentang perubahan yang ada di dalamnya.
Bobo.id - Piagam Jakarta adalah hal penting yang menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
Beberapa bulan sebelum kemerdekaan, dibentuk sebuah badan bernama BPUPKI [Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia].
BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal dasar dalam mempersiapkan penyelenggaraan negara.
Baca Juga: Makna Pembukaan UUD 1945, Lengkap dari Makna Alinea Ke-1 hingga Alinea Ke-4
Termasuk di dalamnya adalah dasar negara yang saat ini kita kenal dengan nama Pancasila.
Ketika sidang pertama BPUPKI berlangsung, seluruh anggota belum bisa menyepakati dasar negara.
Karena itulah dibentuk kepanitiaan bernama Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah untuk menampung semua usulan dari para anggota BPUPKI.
Melalui Panitia Sembilan inilah akhirnya Piagam Jakarta disetujui dan disahkan pada 22 Juni 1945.
Bagaimana isi Piagam Jakarta yang dirancang oleh Panitia Sembilan? Simak selengkapnya di sini!
Page 2
Page 3
Freepik.com
Isi Piagam Jakarta dan penjelasan tentang perubahan yang ada di dalamnya.
Bobo.id - Piagam Jakarta adalah hal penting yang menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
Beberapa bulan sebelum kemerdekaan, dibentuk sebuah badan bernama BPUPKI [Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia].
BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal dasar dalam mempersiapkan penyelenggaraan negara.
Baca Juga: Makna Pembukaan UUD 1945, Lengkap dari Makna Alinea Ke-1 hingga Alinea Ke-4
Termasuk di dalamnya adalah dasar negara yang saat ini kita kenal dengan nama Pancasila.
Ketika sidang pertama BPUPKI berlangsung, seluruh anggota belum bisa menyepakati dasar negara.
Karena itulah dibentuk kepanitiaan bernama Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah untuk menampung semua usulan dari para anggota BPUPKI.
Melalui Panitia Sembilan inilah akhirnya Piagam Jakarta disetujui dan disahkan pada 22 Juni 1945.
Bagaimana isi Piagam Jakarta yang dirancang oleh Panitia Sembilan? Simak selengkapnya di sini!
Berikut perubahan naskah Piagam Jakarta: Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan rumusan dasar negara dan perangkat kenegaraan Republik Indonesia termasuk mengesahkan rancangan undang-undang dasar 1945 yang dibuat oleh BPUPKI.
Sebutkan perubahan isi Piagam Jakarta yang berubah dari apa berubah menjadi apa ]!?
perubahan naskah piagam jakarta menjadi naskah pembukaan uud 1945.
Apa kata kata yang dihilangkan oleh Panitia Sembilan dan PPKI ketika sudah memahami dan menghargai kelompok kelompok lain dalam Piagam Jakarta?
Untuk menghindari perpecahan, esoknya sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [ PPKI ], Hatta berbincang dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka setuju untuk menghilangkan kata – kata tersebut dan menggantinya dengan kata “Yang Maha Esa”, dengan rumusannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
You might be interested: Batik Yang Berasal Dari Surakarta?
Apa perbedaan antara Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945?
Alinea Pembukaan keduanya membahas mengenai Dasar Negara yang pertama, yaitu mengenai Ketuhanan. Piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukk-pemeluknya”, sementara di dalam UUD 1945 berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”.
Naskah Piagam Jakarta dijadikan pembukaan uud1945 setelah terlebih dahulu diadakan perubahan yaitu pada alinea ke?
Perubahan pada alinea keempat.
Pada naskah Pancasila dalam Piagam Jakarta yang diubah yaitu *?
Rumusan Pancasila Setelah Sidang PPKI Akhirnya pada rapat PPKI pada 18 Agustus 1945, diputuskan bahwa kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diubah kembali menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.
Perubahan Naskah Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 diambil melalui?
Perubahan naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI dilakukan di sidang pertama PPKI. Sidang ini dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Mengapa naskah dalam Piagam Jakarta diubah?
Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya perpecahan antara masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan beragam. Setelah diubah, kemudian Piagam Jakarta diganti namanya dengan Pembukaan UUD 1945 yang diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
Siapa penggagas perubahan isi Piagam Jakarta?
Hatta adalah penggagas perubahan isi piagam jakarta apakah benar?jika benar apa alasannya?
Siapakah tokoh yang menolak usulan sila pertama pada Piagam Jakarta?
Salah satu tokoh yang menolak unsur syariat Islam dalam Piagam Jakarta ini adalah A.A Maramis. Akhirnya pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kalimat pada sila pertama dirubah menjadi “Ketuhanan yang maha esa.”
Apa yang terkandung dalam alinea 4 pasal 30 ayat 1 UUD 1945?
Menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Jelaskan apa saja isi yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945?
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu [I] melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; [2] memajukan kesejahteraan umum; [3] mencerdaskan kehidupan bangsa; dan [ 4 ] ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
Tulislah lima rumusan dasar negara yang terdapat pada alinea keempat naskah pembukaan Piagam Jakarta?
Jawaban:
- ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat islam bagi pemeluk pemeluk nya.
- kemanusian yang adil dan beradab.
- 3.persatuan Indonesia.
- kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebijakaanaan.
- .keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menandatangani kesepakatan yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam tersebut memuat arah dan tujuan bernegera serta lima rumusan dasar negara [Pancasila].
Namun ketika hendak disahkan pada 18 Agustus 1945, terjadi perdebatan antara golongan nasionalis dengan golongan Islam. Hal ini terkait dengan sila pertama rumusan dasar negara yang dinilai tidak cukup mencerminkan masyarakat Indonesia yang beragam.
Berikut adalah isi Piagam Jakarta dan sejarah perubahan sila pertamanya.
Naskah Lengkap Piagam Jakarta
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta
Pancasila. Foto: iStockDari naskah lengkap di atas, rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta memuat poin-poin berikut ini:
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perubahan dalam Isi Piagam Jakarta
Ketika disahkan, Piagam Jakarta kala itu mendapat sambutan hangat. Naskah inilah yang kemudian juga dijadikan Pembukaan UUD 1945.
Namun setelah proklamasi kemerdekaan dan sebelum dasar negara secara resmi disahkan, terdapat perubahan pada isi Piagam Jakarta. Tujuh kata yakni, "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus.
Tokoh-tokoh dari Timur menyatakan keberatan mereka atas sila pertama yang menyiratkan bahwa rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Mereka mengutarakan pendapat tersebut kepada Muhammad Hatta. Maka untuk menghindari perpecahan, Hatta mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam.
KH. A. Wahid Hasyim adalah seorang tokoh wakil Islam dari Nahdlatul Ulama yang turut mendiskusikan rumusan sila pertama Pancasila. Dikutip dari jurnal Islam Sebagai Dasar Negara [Perdebatan dalam PPKI dan Konstituante] oleh Saoki, KH. A. Wahid Hasyim mengusulkan kepada para pimpinan Islam untuk mengubah asas Ketuhanan dengan ditambah kata-kata Yang Maha Esa, yang juga berimplikasi tauhid bagi umat Islam.
Dikutip dari buku Berangkat dari Pesantren tulisan Saifuddin Zuhri, K.H. A. Wahid Hasyim menjelaskan sikapnya dengan argumen berikut:
Kondisi saat itu sangat membutuhkan persatuan untuk menghadapi Belanda yang berusaha kembali ke daerah jajahan mereka.
Beliau telah menerima dengan pemahaman bahwa kewajiban mengikuti syariat Islam bagi umat Islam akan mendapatkan tempatnya dalam penerapan yang jujur terhadap pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan mengamalkan menurut agamanya masing-masing.
KH. A. Wahid Hasyim kala itu menginginkan persatuan umat, baik sesama umat Islam, maupun dengan umat agama lain dalam bingkai negara Indonesia. Akhirnya, sila pertama Pancasila diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Ini adalah salah satu peristiwa penting yang dapat dijadikan contoh untuk pendewasaan warga negara Indonesia. Yaitu kesediaan kelompok nasionalis Islam dalam persidangan BPUPKI menerima kelima sila dalam Pancasila sebagai dasar negara dan tidak menuntut tempat khusus bagi umat Islam dalam konstitusi negara, padahal mereka mewakili kelompok dominan. Hal ini sebagaimana menurut catatan dari rohaniawan Franz Magnis Suseno yang dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyrakat Madani karya A. Ubaedillah dan Abdul Rozak,