Home » Ekonomi » Pengertian Krisis Moneter
Pengertian Krisis Moneter - Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negaranegara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp.2.500/US$ terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund [IMF].
Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Diantara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah, melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot.
Nilai tukar rupiah yang berada di posisi Rp.4000/US$ pada Oktober terus melemah menjadi sekitar Rp.17.000/ US$ pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja [PHK] secara besarbesaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent [Nota Kesepakatan] antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michele Camdesius. Namun, kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal.
Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian IMF yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Situasi tarik menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Sementara itu, sesuai dengan hasil Pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5 persen, PPP 22,4 persen, dan PDI 3 persen. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut perhatian tercurah pada Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang umum MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998.
Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus, seperti ITB, UI dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota, yaitu tuntutan penurunan harga sembako [sembilan bahan pokok], penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme [KKN] serta suksesi kepemimpinan nasional. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Maraknya aksi-aksi mahasiswa yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat kemanan membuat Menhankam/Pangab, Jenderal Wiranto, mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog. Dari dialog tersebut diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kembali terbuka. Namun mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan pokok mereka adalah reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR.
Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu. Sehingga naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memicu gerakan massa, karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto, Pada 9 Mei 1998, berangkat ke Kairo [Mesir] untuk menghadiri Konferensi G 15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatannya Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, ia menyerukan kepada lawan–lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. Meskipun demikian kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan dan gelombang protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus berlangsung.
Written by: Budianto
Biologi Online, Updated at: 06.38
Share this article :
Share on FB Tweet Share on G+ Submit to DiggJakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 akan digelar di Bali pada 8-14 Oktober 2018. IMF dan World Bank merupakan dua lembaga internasional yang berbeda tujuan. Namun, keduanya sangat dekat dengan Indonesia. Khusus IMF, bahkan Indonesia memiliki cerita panjang.Cerita panjang IMF dengan Indonesia layaknya dua sejoli. Pahit dan manis dirasakan dalam periode yang tak bisa dibilang singkat.
Bermula pada 1997, ekonomi Indonesia mengalami 'lesu darah' setelah terkena efek domino dari gejolak ekonomi negara tetangga, Thailand. Penguatan dolar Amerika Serikat [AS] terhadap Baht akhirnya menyebabkan nilai tukar rupiah ikut bergejolak, dan menular ke sektor keuangan, riil dan makro ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika kondisi memburuk, Presiden Soeharto yang menjadi orang nomor satu saat itu memutuskan mengambil langkah nekat, 'menadahkan tangan' kepada IMF untuk meminta suntikan dana langsung, sekaligus menjadi penasihat keuangan sementara.Singkat cerita, tepat pada 15 Januari 1998, Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus menyambangi kediaman Presiden di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya menandatangani surat kesediaan [letter of intent/LoI] paket bantuan selama 5 tahun senilai US$43 miliar dari IMF untuk Indonesia.Laporan New York Times berjudul 'American with Cure All Enlivens Jakarta Crisis' yang ditulis Seth Mydans mengungkapkan episentrum krisis ekonomi Indonesia bukan diawali tumpukan utang pemerintah dan pihak swasta, tetapi justru ditandai oleh kehadiran IMF.
Mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating berpendapat, Kementerian Keuangan AS dengan sengaja menggunakan keruntuhan ekonomi sebagai sarana untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soeharto.Mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleberger bahkan membenarkan diagnosis bahwa pemerintah AS memang mendukung IMF untuk sengaja menggulingkan Soeharto."Kami cukup pintar mendukung IMF, karena menggulingkan [Soeharto]. Apakah itu cara yang bijaksana untuk dilakukan adalah pertanyaan lain," demikian tertulis dalam laporan.Dalam laporan panjang tersebut, Direktur Eksekutif IMF Michel Camdessus juga tak membantah pernyataan Eagleberger. Saat dia pensiun, dengan bangga dia berkata. "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk meninggalkan kekuasaannya."Ekonom PT Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai obat yang diberikan IMF ternyata sangat pahit untuk ditelan ekonomi Indonesia.Saat itu, IMF mengusulkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia [BLBI] Rp147 triliun kepada sekitar 48 bank. Faktanya, banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan memasukkan benda tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana penjaminan.Tak hanya itu, usulan IMF untuk melikuidasi 16 bank nasional, menurut Lana, adalah kesalahan paling besar yang menimbulkan efek psikologis sangat buruk bagi sektor moneter kala itu."Dulu kita itu menganggap obat IMF baik, tapi ternyata salah dokter. Mereka pikir likuidasi 16 bank yang lain akan sehat, ternyata salah," ujarnya.Lana mengungkapkan, IMF seharusnya memberi nasihat kebijakan ekonomi disertai rambu-rambu dan efek samping yang jelas dan terukur, sehingga pemerintah tahu risiko yang akan dialami ke depan."Seharusnya tanggung jawab itu ada di IMF karena dia sudah menjadi dokter. Tidak cuma memberi obat, tapi juga memberitahu efek sampingnya seperti apa," tegasnya.Ekonom Rizal Ramli menilai Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerima bantuan sekaligus nasihat IMF, dan justru paling terpuruk. Menurut dia, IMF menyarankan berbagai program kebijakan yang tak masuk akal, dan malah menyebabkan kondisi ekonomi justru semakin demam panas."IMF teorinya textbook. IMF bikin blunder karena menawarkan paket bantuan dengan syarat yang banyak sekali, susah dipenuhi, mengada-ngada, pemerintah terpaksa manut," tuturnya.
IMF Lintas PresidenDi era pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, IMF sempat menunda kucuran dana bantuan sebagai respons atas kekerasan militer yang terjadi di Timor Leste, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia [HAM] yang dilakukan TNI.Relasi IMF dan Indonesia semakin buruk pada era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lembaga internasional yang bermarkas di Washington DC itu kembali menunda pencairan dana dengan dalih bahwa pemerintah tak menaati persyaratan paket kebijakan, yakni merevisi UU Bank Indonesia, dan otonomi daerah.
Pada awal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, perjanjian disepakati, sehingga bantuan dana yang sempat terhenti kembali mengucur. Namun di pengujung masa jabatannya, Megawati mengakhiri program reformasi kerja sama dengan IMF pada Desember 2003.
Sebelum itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF. Paket kebijakan mencakup reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi.Perlahan tapi pasti, fundamental ekonomi Indonesia mulai membaik. Salah satunya karena mendapat berkah [blessing in disguise] dari kebijakan pelonggaran moneter Negeri Paman Sam. Pemerintah disebut-sebut telah melunasi utang kepada IMF pada 2006.Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY], hubungan IMF dan RI kian mesra. Tiga pemimpin IMF dari masa ke masa makin sering 'mengencani' pemerintah yang tengah dalam performa gemilang, mulai dari Rodrigo de Rato [2007], Dominique Strauss-Kahn [2011], hingga Christine Lagarde [2012].Dalam kunjungan terakhirnya, IMF bahkan berharap Indonesia bisa ikut menaruh dananya di kantongnya, karena Indonesia telah menjadi anggota G20. Hal itu mengindikasikan termasuk dalam daftar ekonomi besar di dunia.Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi], IMF semakin terpesona dengan kemolekan Indonesia. Dalam waktu singkat, Christine Lagarde berkali-kali menyambangi Kantor Kepresidenan untuk membahas berbagai persoalan ekonomi global. Pendapat Indonesia mulai 'didengar' karena dianggap sebagai salah satu negara yang berpengaruh dalam ekonomi global.Masih teringat dalam benak bagaimana Jokowi mengajak Lagarde sowan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk menunjukkan bagaimana jantung perekonomian berdetak kencang di sana. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengajak Lagarde mengunjungi Rumah Sakit Pertamina dan memamerkan keberhasilan sistem Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [BPJS] Kesehatan.Untuk pertama kalinya, IMF mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah dalam perhelatan besar Forum Tahunan IMF-World Bank. Indonesia menjadi negara ke-empat di Asia Tenggara yang pernah menjadi tuan rumah acara internasional tersebut.Kendati demikian, banyak kalangan mencibir kondisi hubungan antara kedua pihak yang 'naik-turun'. Sebagian masih mengingat tentang perlakuan buruk IMF saat Indonesia mengalami kesulitan. Tak ada yang lupa dengan kenangan tangan bersila ala Camdessus. Momentum itu rupanya memberi kesan buruk yang sulit terhapus.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak ingin masyarakat mengaitkan lagi peran IMF dengan krisis keuangan yang menjerat ekonomi Indonesia pada era 1998 silam. Menurut dia, lembaga independen tersebut telah memperbaiki diri.Luhut menilai masyarakat perlu mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh lewat penyelenggaraan Forum Tahunan IMF-Bank Dunia bagi perekonomian nasional, khususnya Bali yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara internasional tersebut.
Selain bisa menjadi ajang untuk mempromosikan Indonesia, kegiatan ini juga bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya pembangunan dan kesempatan kerja di masa mendatang. [bir/bir]