puti aini yasmin Senin, 07 Maret 2022 - 17:09:00 WIB
JAKARTA, iNews.id - Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menjadi materi yang keluar dalam ujian. Agar bisa menjawabnya, berikut penjelasannya.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Adapun, dalam pembukaan UUD 1945, kedudukan Pancasila merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat.
Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Orde Lama?
Melansir buku 'Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan' terbitan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, jawaban dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan adalah penuh dengan upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan.
Pada periode 1945-1950 terjadi upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan pemberontakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Adapun, contoh pemberontakan yang terjadi di penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan adalah sebagai berikut
- 1. Pemberontakan PKI di Madiun untuk mendirikan negara Soviet Indonesia berideologi komunis.
- 2. Pemberontakan DI/TII untuk mendirikan Negara Islam Indonesia [NII] dan mengganti Pancasila dengan dasar Islam
Diketahui, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan masih sangat tinggi dianut. Namun, setelah penjajahan diusir, persatuan mulai mendapat tantangan, misalnya demokrasi tidak terlaksana sesuai aturan.
Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara adalah Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan mufakat tetapi voting. Periode ini pun mendapat banyak tantangan dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS], Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI], dan Perjuangan Rakyat Semesta [PERMESTA].
Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan adanya pemilu 1955. Tetapi, anggota konstituante hasil dapat menyusun UUD, seperti yang diharapkan sehingga berakibat pada krisis politik, ekonomi dan keamanan, serta membuat Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante.
Bagaimana Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama
Periode 1959-1966 dikenal dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin atau masa orde lama. Demokrasi ini bukan berada kekuasaan pada kekuasaan rakyat, tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.
Presiden Soekarno menggabungkan nasionalis, agama dan komunis yang ternyata tak cocok dengan NKRI. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi bersendirikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha mengganti dengan ideologi lain.
Pada periode ini lah terjadi pemberontak PKI oleh D N Aidit pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan memakan banyak korban.
Jadi, sudah jelaskan jawaban dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Selamat belajar!
Editor : Puti Aini Yasmin
TAG : pancasila kemerdekaan kemerdekaan indonesia indonesia
kebudayaan.kemdikbud.go.id
Pemberontakan Angkatan Perang Adil [APRA]
KOMPAS.com - Bangsa Indonesia telah sepakat bahwaPancasila sebagai dasar negara. Hal ini terus diterapkan sepanjang perjalanan bangsa. Meski sudah disepakati, tetap saja ada yang berupaya untuk mengganti ideologi tersebut.
Namun dengan sikap persatuan dan kesatuan bangsa, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain dapat digagalkan.
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] tidak serta berjalan mulus.
Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemdikbud], berbagai permasalahan pernah terjadi dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan pancasila di masa awal kemerdekaan.
Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila yang berhasil digagalkan, yakni:
Baca juga: Contoh Penerapan Sila Keempat Pancasila
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI]Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka.
Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis.
Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno. Bahkan pimpinan PKI Muso tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya.
Baca juga: Sikap Kapitan Pattimura Mencerminkan Nilai Sila Kelima Pancasila
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [DI/TII]Pemberontakan DI/TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Dalam pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengam syari'at Islam. Bahkan ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia [NII].
Upaya bangsa Indonesia menumpas pemberontakan tersebut memakan waktu cukup lama.
Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada 4 Juni 1962.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS]Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil.
Tujuan pemberontakan RMS untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Di mana meliputi pulau-pulau seperti Seram,
Ambon, dan Buru.
Pada November 1950, RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia, pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963.
Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian
pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.
Baca juga: Hubungan Makna Sila Kelima Pancasila dengan Simbolnya
Perjuangan Rakyat Semesta [Permesta]Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI] dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual pada 1957-1958.
Pemberontakan tersebut terjadi di Sumatera dan Sulawesi ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Sukarno.
Karena Sukarno tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial.
Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan.
Angkatan Perang Ratu Adil [APRA]APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949.
Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.
Baca juga: Contoh Perilaku yang Sesuai Nilai Sila Kedua Pancasila di Sekolah
APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan menyerang dan menduduki Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwingi.
Bahkan berencana akan menyerang Jakarta. Namun usahanya mampu digagalkan oleh APRIS yang mengirimkan pasukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Jakarta -
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan sejak disahkan.
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan mengalami pasang surut. Sejumlah upaya muncul untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya, seperti dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.
Tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan yakni sebagai berikut:
- Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [DI/TII]
Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia [NII] oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam.
Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk.
Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
- Pemberontakan PKI di Madiun
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI] di Madiun dipimpin oleh Muso pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
- Pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS]
Pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS] dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil.
Pemberontakan RMS bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950, namun konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963.
Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.
- Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil [APRA]
Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.
Pemberontakan ini digagalkan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu dengan melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.
Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani.
- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI]/Permesta
Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah.
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI] atau Perjuangan Rakyat Semesta
[Permesta] dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi.
- Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Di masa awal kemerdekaan, sempat terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.
Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS [Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara] dan DPAS [Dewan Pertimbangan Agung Sementara].
Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.
Nah, demikian penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Selamat belajar, detikers!
Simak Video "Heboh! Pria Ngaku Panglima Jenderal Kibarkan Bendera NII & Ajak Warga Masuk"
[twu/lus]