Sebutkan kebijakan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan pancasila pada masa orde baru

KOMPAS.com - Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto [1966-1998], Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara.

Keberadaan Pancasila bahkan semakin kuat di era Orde Baru.

Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali kondisi di Indonesia pasca-kekacauan yang terjadi di era Soekarno. 

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Orde Baru [1965-1998]

Pancasila dalam pemerintahan

Masa Orde Baru dimulai setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno melalui Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967. 

Yang menjadi pemeran utama dalam era Orde Baru adalah Angkatan Darat. 

Terdapat landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam MPR. 

Pada awal Orde Baru dimulai, langkah pemerintahan yang dilakukan adalah langgam libertarian. 

Orde Baru sudah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin menjadi demokrasi liberal. 

Akan tetapi, liberalisme di awal kepemimpinannya tidak berlangsung lama.

Sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru untuk politik Indonesia. 

Setelah format terbentuk, sistem liberal pun bergeser lagi ke sistem otoriter.

Setelah itu, format baru politik dicantumkan dalam UUD Nomor 15 tahun 1969 dan UU Nomor 16 Tahun 1969 yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR. 

Pasca kedua UU tersebut dikeluarkan, langgam sistem politik kembali bergeser ke sistem otoritarian. 

Pada masa itu, gagasan demokrasi liberal dianggap sebagai gagasan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila, sehingga ditolak.

Orde Baru lahir sebagai upaya menegakkan Pancasila dan UUD 1945, dalam praktek ketatatanegaraannya, kehidupan demokrasi berjalan secara pseudo-demokratis atau demokrasi semu.

Baca juga: Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama

Penyimpangan Pancasila pada Masa Orde Baru

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ini berusaha melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, berbeda pada saat Orde Lama yang dianggap menyimpang dari Pancasila.

Upaya ini dilakukan melalui program P4 [Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila]. 

Selama era Orde Baru berjalan, pemerintah berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan memberantas paham komunis di Indonesia. 

Komunisme dan gagasan-gagasannya dianggap bertentangan dengan Pancasila kendati keduanya telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun.

Di era Soeharto, Pancasila ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan pemerintah dan dijadikan sebagai indoktrinasi. 

Presiden Soeharto memanfaatkan Pancasila untuk melanggengkan kekuasaannya. 

Beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila adalah:

• Melakukan pengajaran P4 [Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila] di sekolah-sekolah
• Presiden Soeharto membolehkan rakyat membentuk organisasi-organisasi dengan syarat berasaskan Pancasila
• Presiden Soeharti melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas

Kendati demikian Presiden Soeharto juga melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila. Di antaranya sebagai berikut:

• Menerapkan demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah
• Presiden Soeharto memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan dibuat sesuai persetujuannya
• Presiden Soeharto melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya
• Presiden Soeharto berlindung di balik Pancasila. Bagi Soeharto, setiap kritik terhadap dirinya akan dialihkan menjadi kritik terhadap ideologi Pancasila.
• Presiden Soeharto melanggengkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [KKN]

Puncak dari penyelewengan Presiden Soeharto adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997. 

Krismon telah membuat perekonomian Indonesia turun drastis sehingga memicu gerakan masif untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. 

Referensi: 

• Dewi, Sandra. Andrew Shandy Utama. [2018]. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Jurnal PPKn & Hukum. Vol. 13. No. 1 April 2018.

KOMPAS.com - Berakhirnya Orde Lama [Orla] pada 1966 sebagai pertanda dimulainya masa pemerintahan Orde Baru [Orba].

Masa pemerintahan Orba dipimpin oleh Suharto sebagai presiden Indonesia menggantikan Sukarno.

Kehadiran masa Orba membuat arah pemahaman terhadap Pancasila mulai diperbaiki. Karena pada masa pada Orla terjadi banyak penyimpangan.

Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan [2019] karya Edi Rohani, pengalaman instabilitas politik dan kemerosotan ekonomi menjadi dalih bagi Suharto untuk memulihkan pasca gejolak politik menggunakan Pancasila.

Ia menggunakan P4 [Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila] atau Ekaprasetia Pancakarsa.

Suharto menggunakan istilah Demokrasi Pancasila untuk memperoleh kesan kuat, bahwa dirinya adalah seorang yang memegang teguh Pancasila.

Baca juga: Siswa, Ini Contoh Penerapan Pancasila di Kehidupan Sehari-hari

Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 , Presiden Suharto mengatakan, "Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila."

Ia juga mengatakan bahwa Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan.

Masa Orba merupakan masa pemerintahan yang terlama. Di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan masa reformasi.

Pada masa tersebut juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang stabil. Di mana, stabilitas keamanan dan pembangunan serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila.

Meski stabilitas politik tercapai dan pembangunan ekonomi dapat teraih. Namun kebebasan dan hak-hak warga negara diatur dalam konstitutisi.

Baca juga: Implementasi Nilai Religius Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintah

Penyimpangan-penyimpangan pun terjadi tidak dapat diabaikan dan merugikan banyak pihak.

Berikut beberapa bentuk-bentuk penyimpangan Pancasila yang dilakukan pada masa Orde Baru:

1. Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan dan disalahgunakan oleh Suharto sebagai simbol kekuasaan.
2. Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat. Sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya.
3. Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur [blurred] oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila. Sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila.
4. Penyimpangan terhadap asas kekeluargaan yang terkandung di dalam kelima Pancasila. Di mana Suharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik korupsi.
5. Suharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari, untuk, dan oleh rakyat.
6. Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburnya heterogenitias, sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir dan timbulah masalah SARA.
7. Suharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah. Karena kritikan menganggu ketidakstabilan negara. Sehingga sering dilakukan kekuatan militer bagi siapapun yang mengkritik pemerintah.
8. Diterapkannya demokrasi sentralistik yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh presiden.

Selama Orba dalam kenyataannya Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik sehingga melahirkan gelombang perlawanan masyarakat.

Baca juga: 7 Fungsi dan Peranan Pancasila

Puncak dari keadaannya tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional.

Timbul berbagai gerakan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi disegala bidang.

Puncak dari perlawanan tersebut terjadi pada 1998. Pada tahun tersebut Suharto mengundurkan diri sebagai presiden dan munculah masa reformasi.