Bentuk penyimpangannya yaitu :1. Presiden mengeluarkan peraturan penetapan presiden yang tdk diatur dlm UUD 19452. MPRS menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 sebagai GBHN3. Pemimpin lembaga negara dibeikan kedudukan setara dengan mentri4. Hak Budget tidak berjalan5. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
4 penyimpangan pada orde lama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar [UUD] tahun 1945 antara lain:
- Lembaga-lembaga negara memiliki inti Nasionalisme Agama Komunis atau bisa disingkat dengan Nasakom.
- Prosedur pembentukan MPRS yang menyimpang karena anggota MPRS ini diangkat oleh presiden yang seharusnya dipilih dengan melalui pemilu.
- Prosedur pembentukan DPAS yang menyimpang karena anggotanya ini juga ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden.
- Prosedur pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 dan pembentukan DPRGR yang juga menyimpang karena seharusnya presiden sendiri tidak dapat membubarkan DPR.
Pembahasan
Selain itu, terdapat pula penyimpangan lain yakni:
- Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia [RI] sebagai GBHN yang seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.
- Pengangkatan presiden seumur hidup pada saat itu Presiden ini menjadi pemimpin besar revolusi.
Pelajari lebih lanjut
1. Materi tentang perbedaan orde lama, orde baru dan orde reformasi brainly.co.id/tugas/8136308
2. Materi tentang alasan orde baru dan orde lama itu sama brainly.co.id/tugas/12499156
3. Materi tentang perbedaan orde lama dan orde baru brainly.co.id/tugas/1114204
-----------------------------
Detil jawaban
Kelas: 9
Mapel: IPS
Bab: Bab 13 - Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Kode: 9.10.13
#TingkatkanPrestasimu
Masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959-1965 disebut juga dengan masa Demokrasi Terpimpin. Sistem Pemerintahan yang digunakan dalam masa ini adalah Sistem Pemerintahan Presidensil, namun kedudukan Presiden pada masa ini sangat kuat, sehingga Presiden menerapkan Sistem Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan yang dilakukan pada masa ini banyak terjadi penyimpangan terhadap dari UUD 1945 dan Pancasila. Setidaknya terdapat enam penyimpangan pada masa Orde Lama yakni: [1] lembaga-lembaga negara mempunyai inti Nasionalisme Agama Komunis [Nasakom], [2] prosedur pembentukan MPRS yang menyimpang karena anggota MPRS diangkat oleh presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu, [3] prosedur pembentukan DPAS yang menyimpang karena anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden, [4] prosedur pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPRGR yang menyimpang karena seharusnya presiden tidak dapat membubarkan DPR, [5] penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN yang seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR, [6] Pengangkatan presiden seumur hidup yang pada saat itu Presiden menjadi pemimpin besar revolusi. Hal ini menjadikan Presiden dapat berkuasa tanpa batas dan bertindak sewenang-wenang.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama masa Orde Lama ada 6 bentuk penyimpangan yaitu Nasakom, pembentukan MPRS, pembentukan DPAS, pembubaran DPRGR, manifesto politik, dan pengangkatan Presiden seumur hidup.
Kemdikbud
Ir Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks Proklamasi Kemerdekaan selalu dibacakan setiap tahunnya, pada perayaan Hari Ulang Tahun [HUT] Kemerdekaan Republik Indonesia.
KOMPAS.com - Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang harus dijaga dan ditaati.
Kendati demikian, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara sempat mengalami beberapa penyimpangan, termasuk pada masa Orde Lama.
Apa saja penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama?
Baca juga: Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa
Penyimpangan Pancasila
Pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami ideologisasi.
Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan citra bangsa Indonesia.
Masa Orde Lama dapat dikatakan sebagai masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, maka penerapannya pun berbeda-beda.
Oleh karena itu, sempat terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama.
Baca juga: Ciri-ciri Demokrasi Parlementer
Demokrasi ParlementerDalam kehidupan berpolitik, seperti pada sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang berlaku saat itu adalah demokrasi parlementer.
Hanya presiden yang berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.
Sistem ini lantas menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.
Padahal, dasar negara yang digunakan Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.
Baca juga: Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal
Mengarah pada ideologi liberalSelanjutnya, pada periode 1950-1955, penerapan Pancasila lebih mengarah pada ideologi liberal.
Ideologi liberal lebih menekankan pada hak-hak individu, yang berarti memprioritaskan kebebasan individu yang sebesar-besarnya dalam segala aspek.
Hal ini tentu menyimpang dari penerapan Pancasila yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Dalam Pancasila, hak dan kebebasan individu sangat dihargai, tetapi hak asasi dibatasi supaya tidak mengganggu kebebasan hak asasi orang lain.
Sementara itu, ideologi liberal menggambarkan bahwa hanya orang dengan kekuasaan dan kelas ekonomi lebih tinggi yang memiliki hak lebih besar dibanding lainnya.
Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga dianggap menyimpang dari Pancasila.
Baca juga: Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinMemasuki periode 1956-1965, pemerintahan Orde Lama dikenal sebagai demokrasi terpimpin.
Sayangnya, demokrasi terpimpin justru tidak berada pada kekuasaan rakyat seperti yang ada dalam nilai-nilai Pancasila.
Kepemimpinan berada di bawah kuasa Presiden Soekarno pribadi melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Oleh karena itu, terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi.
Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi pemimpin yang otoriter.
Bentuk otoriter ini juga dapat terlihat setelah MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Selain itu, Presiden Soekarno juga mencetuskan konsep politik baru, yakni Nasakom [Nasionalisme, Agama, dan Komunisme] yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Konsep Nasakom berlaku sejak 1959 hingga era Orde Baru pada 1966.
Alasan Soekarno mencetuskan konsep Nasakom adalah sebagai upaya untuk menyatukan perbedaan ideologi politik di Indonesia pada masa Orde Lama.
Referensi:
- Dewi, Sandra. Andrew Shandy Utama. [2018]. 17-Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi. Jurnal PPKn & Hukum. Vol. 13, No. 1 April 2018.