Tabel diatas menunjukkan sistem pemungutan pajak yang bersifat

Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA SERANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN

Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak

PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BITUNG

1955] Tentang : Pajak Reklame

Tujuan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Self Assessment System.
2. Official Assessment System.
3. Withholding Assessment System.

Agar dapat membedakan ketiga sistem tersebut, mari kita ulas satu per satu pengertian masing-masing sistem pemungutan pajak tersebut.

Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak [KPP] atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia  setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Namun, terdapat konskuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment:

• Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
• Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
• Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali  jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan [PBB] atau jenis pajak daerah lainnya.

Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.

Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang [SPPT] yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment:

• Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
• Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
• Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
• Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

Withholding System

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

Contoh Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat [2] dan PPN.

Baca Juga : Asas Pemungutan Pajak di Indonesia

Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak [SSP]. Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Saat ini, Anda dapat hitung, setor, dan lapor pajak menggunakan aplikasi OnlinePajak yang merupakan mitra resmi DJP. Mulai dari PPN, PPh 21, PPh 23, dan jenis pajak lainnya. Tidak hanya itu, Anda dapat mengelola transaksi bisnis Anda, menerbitkan dan mengirimkan faktur pajak, membuat bukti potong, mengelola payroll karyawan, membayar BPJS, semua dalam satu aplikasi terpadu. Daftar dan buat akun OnlinePajak sekarang! Anda juga dapat melihat paket fitur dan harga yang sesuai kebutuhan Anda di sini.

Mengapa batas kemungkinan produksi [PPF] dapat mengilustrasikan sejumlah konsep ekonomi yang penting? Berikan contohnya!

29. Jika kurs bergerak naik atau turun sesuai dengan mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan dan pemerintah, maka system kurs yang digunakan suatu … Negara tersebut adalah A Fired exchange rate system B. Free floating exchange rate system C. Managed floating exchange rate stem D. Clean floating E. Dirty floating​

Bu Sita memiliki usaha jasa servis komputer dengan mempekerjakan dua orang. ia mulai membangun usaha tersebut dengan modal milik pribadi. usaha milik … Bu sita termasuk kelompok perusahaan​

Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada PT EIBB01 Januari 2019 Dibeli mesin dari toko CERA dengan harga perolehan Rp. 30.000.000 dar … i harga tersebut 50% dibayar tunai dengan sisanya disanggupi untuk dibayar kemudian dengan termin 2/10 n/30 10 Januari 2019 Dilunasi 50% utang pembelian mesin tanggal 01 Januari 201901 April 2019 Sisa utang pembelian mesin tanggal 01 Januari 2019 dilunasi dengan cara menerbitkan wesel berjangka waktu 1 tahun dengan tingkat bunga 12% pertahun yang dibayar pada saat wesel jatuh tempo 31 Desember 2019 Dibuat penyesuaian bunga wesel 01 April 2020 Dilunasi utang wesel beserta bungaBuatlah jurnal untuk mencatat transaksi diatas!​

Tolong bantu jawab ya...​

tolong dong.. jangan asbak yaa

P1 = 75 - 3 Q1 P2 = 90 - 4,5 Q2 TC = 60 + 2 Q

seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi harus saling membutuhkan barang yang akan ditukarkan. pernyataan tersebut sesuai dengan sistem transaksi ​

Kebijakan bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil?

bank Indonesia harus memperhatikan risiko yang mungkin diterima masyarakat sebelum menetapkan sistem pembayaran. tindakan tersebut menunjukkan bank In … donesia telah menerapkan prinsip​