You're Reading a Free Preview
Page 4 is not shown in this preview.
KOMPAS.com - Pada tahun 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno menerapkan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
Demokrasi Terpimpin dijalankan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965.
Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.
Namun, Soekarno sendiri menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan. Maksudnya adalah demokrasi yang berlandaskan musyawarah mufakat.
Meski begitu, Soekarno pernah melakukan beberapa penyelewengan, termasuk penyimpangan politik luar negeri.
Berikut ini penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin.
Baca juga: Kegagalan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Proyek Mercusuar
Awal dimulainya Proyek Mercusuar yaitu saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games tahun 1962.
Mengetahui hal itu, Presiden Soekarno ingin mengagung-agungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar.
Untuk itu, melalui Proyek Mercusuar, Presiden Soekarno menjalankan enam proyek pembangunan, yakni:
- Stadion Gelora Bung Karno
- Hotel Indonesia
- Jembatan Semanggi
- Monumen Selamat Datang
- Monas
- Gedung DPR/MPR
Semua proyek ini membuat beban anggaran melonjak tajam hingga terjadi krisis ekonomi di Indonesia.
Baca juga: Proyek Mercusuar Soekarno
Presiden Soekarno membuat Poros Jakarta-Peking tahun 1964 untuk menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok.
Hal ini dilakukan supaya Indonesia menjadi negara yang besar dan terhormat. Namun, langkah ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan politik karena Tiongkok merupakan negara komunis.
Beberapa faktor yang membuat Presiden Soekarno membuat Poros Jakarta-Peking adalah:
- Terjadi Konfrontasi dengan Malaysia yang membuat Indonesia membutuhkan bantuan dari negara militer hingga logistik
- Indonesia yang baru saja merdeka membutuhkan banyak bantuan modal asing
Konfrontasi Indonesia-Malaysia
Antara tahun 1962-1966, terjadi sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia terkait penggabungan wilayah Sabah, Brunie, dan Sarawak.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Indonesia mengupayakan diplomasi dengan Malaysia.
Baca juga: Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Penyebab, Perkembangan, dan Akhirnya
Sejak tanggal 7 hingga 11 Juni 1963, diadakan pertemuan Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina, antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina.
Hasil dari pertemuan ini adalah Filipina dan Indonesia sebenarnya menyetujui pembentukan Negara Federasi Malaysia apabila dilakukan referendum yang diorganisasi PBB.
Namun, Malaysia justru melanggar kesepakatan dan membuat Indonesia murka hingga memutuskan hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
Operasi Dwikora
Keluarnya perintah Dwi Komando Rakyat [Dwikora] didasari oleh peristiwa Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia.
Pada saat itu, tengah terjadi demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu kantor Kedutaan Besar RI pada 17 September 1963.
Mereka merobek foto-foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan PM Tuanku Abdul Rahman dan diinjak-injak.
Aksi itu lantas membuat Soekarno marah, sehingga ia melancarkan aksi Ganyang Malaysia.
Baca juga: Kabinet Dwikora I, II, dan III: Susunan, Kebijakan, Kejatuhan
Kemudian, pada 3 Mei 1964, dalam rapat di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat [Dwikora].
Isi Dwikora adalah:
- Pertinggi ketahanan Revolusi Indonesia
- Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah, untuk melumpuhkan Malaysia.
Keluar dari PBB
Perserikatan Bangsa Bangsa [PBB] merupakan organisasi persatuan antarbangsa di seluruh dunia.
Dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB pada 1965 dengan judul "Membangun Dunia Kembali", Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.
Baca juga: Pengakuan PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia
Penyebab utamanya adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Keluarnya Indonesia dari PBB kemudian dinyatakan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Subandrio.
Sikap ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin.
Pasalnya, keputusan untuk keluar dari PBB membuat Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional dan sangat merugikan negara.
Referensi:
- Heuken, Adolf. [2008]. Medan Merdeka, Jantung Ibukota RI. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
Demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia sejak tahun 1959-1966. Dimana bertepatan dengan peristiwa mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada 5 Juli 1959. Pada mulanya demokrasi terpimpin ini dicetuskan sebagai pengganti dari sistem dampak demokrasi liberal yang semakin carut marut. inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Presiden Soekarno memutuskan untuk mengganti sistem demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin.
Adapun isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, antara lain :
- Pembubaran konstituante.
- Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Pada penerapannya sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1966 bersamaan dengan terbitnya SUPERSEMAR pada tanggal 11 Maret 1966. Sistem demokrasi terpimpin melakukan berbagai bentuk penyimpangan sebagaimana dampak positif politik etis , dampak positif reformasi , dampak positif dan negatif demokrasi , serta dampak positif golput . Penyimpangan tersebut tidak hanya berlaku dalam satu bidang saja tetapi dalam berbagai bidang. Bahkan sudah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar hukum dan ideologi negara. Bentuk penyimpangan tersebut akan di rangkum dalam 10 Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin terhadap Dasar negara Indonesia.
1. Penyimpangan Terhadap Kekuasaan Presiden
Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa kedudukan seorang presiden sebagai kepala negara berada dibawah kekuasaan MPR sebagaimana sistem pemilu distrik . Namun pada kenyataan pada masa demokrasi terpimpin yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. kekuasaan presiden yang bertindak sebagai eksekutif berada lebih tinggi daripada kekuasaan legislatif yakni MPR. MPR harus patuh terhadap segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh presiden.
Pada masa demokrasi terpimpin bahkan presiden bahkan mendikte setiap kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh MPR. Kekuasaan presiden pada masa demokrasi ini kekuasaan yang terpusat dan tidak terbatas. Kekuasaan presiden tidak memiliki batasan dalam satu atau dua bidang saja, namun presiden berhak menentukan kebijakan dan peraturan menyangkut berbagai aspek kehidupan bernegara. Sudah jelas bahwa hal ini menyimpang dari pada UUD 1945.
2. Kejanggalan Pada Pmbentukan MPRS
Penyimpangan kedua ialah, dalam UUD 1945 telah jelas tertulis bahwa pemimpin dan anggota MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dipilih langsung oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum [pemilu]. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, pemimpin dan anggota MPRS dipilih secara pribadi oleh presiden tanpa bertanya kepada rakyat maupun pemilihan umum.
Kemelut lainnya ialah, bahwa mereka yang merupakan pilihan presiden yang duduk di kursi Dewan hanyalah seorang menteri biasa yang bahkan bukan pemimpin dari suatu departemen. Adapun pertimbangan dan syarat yang diajukan oleh presiden untuk pengangkatan para wakil tersebut adalah “setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju pada manifesto politik”. Atau pemahaman secara sederhana bahwa orang-orang tersebut dipilih karena berjanji akan setia dan menuruti semua yang diperintahkan oleh presiden.
3. Pembubaran Terhadap DPR dan Pembentukan DPR-GR
Penyimpangan selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin adalah pembubaran terhadap Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Dengan alasan dari pembubaran DPR ini adalah karena telah berani menolak RAPBN yang diajukan oleh lembaga dibawah kendali presiden. Tak cukup sampai disitu saja, dengan dibubarkannya DPR maka presiden membentuk sebuah lembaga baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong [DPR GR].
Anggota DPR GR dipilih secara pribadi oleh presiden tanpa pemilihan umum. Serta segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DPR GR haruslah lulus persetujuan atau ketentuan dari presiden. Kejadian ini tentu saja sangat bertentangan dengan dasar hukum negara Indonesia yakni Undang Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa presiden tidak berwenang dan tidak dapat membubarkan DPR karena pada prinsipnya kekuasaan DPR sebagai lembaga legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif. [AdSense-B]
4. Pembenukan DPAS
Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara [DPAS]. Adapun tugas dari lembaga bentukan dari presiden DPAS ini adalah memberi jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh presiden dan mengajukan usulan kepada pemerintah. Lembaga DPAS ini terdiri dari 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan . Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau yang lebih dikenal dengan sebuatan Manifesto Politik Republik Indonesia [Manipol] ditetapkan sebagai Garis Besar Haluan Negara [GBHN] yang kemudian disahkan melalui Penpres No. 1 tahun 1960 merupakan bentuk pengabdian dan hasil kinerja dari DPAS.
5. Pembentukan Front Nasional
Front nasional adalah suatu organisasi massa dengan misi yakni memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuan dibentuknya front nasional yakni untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional yang ada menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat untuk menyukseskan pembangunan negara. Front ini didirikan masih pada tahun 1959 melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959 dan dipimpin langsung oleh presiden Soekarno. Simak juga metode pemenangan pilkada , pengertian analisa politik , dampak positif dan nagtif pemilu .
6. Keterlibatan PKI Dalam Upaya Memperluas Ajaran Nasakom
Nasakom adalah suatu paham yang berasal dari berbagai golongan masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno membentuk ajaran ini dengan tujuan untuk mempersatukan bangsa yakni dengan cara menyatukan segala perbedaan paham yang terjadi di masyarakat menjadi satu pemahaman bersama. Presiden memiliki pendapat bahwa dengan adanya ajaran Nasakom ini maka akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa seutuhnya. Namun tentu saja hal ini ditentang oleh beberapa golongan masyarakat yakni golongan cendekiawan dan ABRI.
Pada kenyataannya ajaran Nasakom ini dikeluarkan sebagainupaya untuk semakin memperkuat kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan tinggi tak terbatas. Polemik mulai muncul sebab PKI memanfaatkan ajaran ini sebagai upaya untuk menggeser Pancasilan dan UUD 1945 sebagai dasar negara dengan ajaran dan paham Komunisme. PKI pun akhirnya berhasil meyakinkan presiden Soekarno untuk bergantung kepada PKI dalam menghadapi TNI.
7. Pembentukan Kabinet Kerja
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri
Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden Soekarno mengangkat Ketua MPRS dan DPR GR sebagai jajaran menteri yang membantunya dalam kabinet kerja. Pegangkatan ini tentu sudah mencoreng profesi kehormatan dari MPRS dan DPR GR sebagai lembaga legislatif dengan mencampur adukkan antara kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. [AdSense-C]
8. Munculnya Ajaran RESOPIM
RESOPIM atau Revolusi, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional merupakan ajaran yang masih memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat peran presiden sebagai pemangku kekuasaan tertinggi. Inti ajaran RESOPIM adalah “bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi [PBR]. Simak juga kelemahan sistem parlementer , dan sistem pemilu proporsional .
9. Peran ABRI Meluas Hingga Ke Ranah Politik
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi suatu penyatuan kelembagaan dan keanggotaan antara TNI dan Polri. TNI dan Polri disatukan menjadi satu lembaga yang kemudian diberi nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [ABRI]. ABRI ini dibagi menjadi 4 angkatan yakni : TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan DaraT, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang Menteri Panglima, dimana kedudukannya berada dibawah kekuasaan presiden. Inilah yang kemudian membuat peran ABRI bukan hanya sebagai pelindung masyarakat namun, malah lebih dominan terhadap perlindungan kepada presiden. Peran ABRI juga turut serta masuk dalam ranah politik, sehingga tentunya memberikan dampak tersendiri bagi stabilitas keamanan.
10. Pembubaran Terhadap Partai Tertentu
Penpres No. 7 tahun 1959, memuatakan bahwa kedudukan partai dibatasi atau dikenal dengan kebijakan penyederhanaan partai. Masing-masing partai harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh presiden agar partai tersebut dapat terus beroperasi, yang salah satunya yakni jumlah anggota. Ini kemudian memberi kewenangan pada presiden untuk dapat membubarkan 2 partainpolitik yakni Masyumi dan PSI [Partai Sosialis Indonesia. Alasan dibalik pembubarannya ialah karena terdapat beberapa anggota yang tetlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta.
10 Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin terhadap Dasar negara Indonesia. . Tentu dapat menjadi sebuah catatan tersendiri bagi bangsa Ini. Sebab sepanjang sejarah kemerdekaan beberapa peristiwa telah banyak dialamai dalam rangka menemukan konsepsi demokrasi yang mencerminkan jati diri bangsa. Semoga bagian dri sejarah ini hanya akan menjadi pembelajaran dan tidak akan kembali terulang di masa depan. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.