Pemerintah memungut berbagai jenis pajak pada warga Indonesia dengan berbagai ketentuan. Salah satu jenis pajak itu adalah pajak progresif. Pajak jenis ini berhubungan kuat dengan PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor.
Pajak jenis ini mungkin tidak Anda ketahui sepenuhnya karena diberlakukan untuk wajib pajak dengan syarat tertentu. Ini yang Anda perlu pahami tentang pajak jenis progresif.
Baca juga: Persyaratan Bayar Pajak Motor dan Cara Bayar via Samsat
Apakah Pajak Progresif itu?
Pajak progresif merupakan jenis pajak yang dikenakan pada para wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor.
Misalnya, Anda mempunyai empat motor atas nama pribadi. Keempat motor tersebut akan dibebani syarat bayar pajak motor. Perhitungannya pun bukan hanya dilihat dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor [NJKB], tapi juga dihitung sesuai jumlah kendaraan yang Anda miliki.
Mengapa harus berdasarkan jumlah kendaraan bermotor juga? Anda memiliki lebih dari satu kendaraan, Anda tentu dianggap sebagai wajib pajak yang mampu menyelesaikan kewajibannya.
Ciri khas dari pajak ini adalah semakin banyak Anda punya kendaraan bermotor, persentase pajak yang diberlakukan pada kendaraan Anda pun akan ikut meningkat. Ini yang perlu Anda pahami, dan karena itulah perhitungannya memang berbeda dari PKB biasa untuk mereka yang hanya punya 1 kendaraan.
Dikatakan pajak jenis progresif karena ada dua jenis yang diberlakukan pada Anda, yaitu Pajak Penghasilan [PPh] yang digabungkan dengan Pajak Kendaraan Bermotor [PKB].
Pemerintah daerah akan memungut pajak ini berdasarkan nama pemilik kendaraan bermotor yang sesuai dengan KTP dan KK yang sudah berlaku dan yang sesuai dengan alamat tempat tinggal.
Hasil dari pajak progresif yang telah dibayarkan akan disalurkan ke Dinas Pendapatan Daerah. Kesimpulannya, sama seperti pajak kendaraan bermotor umumnya yang digunakan untuk pembangunan daerah.
Artinya, membayar pajak jenis ini Anda telah membantu daerah untuk melakukan pembangunan yang diperlukan.
Dasar Perhitungan Pajak Progresif
Ada dua hal yang menjadi dasar untuk perhitungan pajak jenis progresif. Ini penjelasannya.
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
Atau bisa disebut dengan NJKB. Harga atau nilai jual ini ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, bukan nilai kendaraan bermotor yang berlaku di pasaran.
2. Dampak negatif pemakaian
Untuk kendaraan bermotor yang punya berat lebih dari 3 ton akan diberlakukan ketentuan ini karena kendaraan itu yang berpotensi paling sering merusak jalan saking beratnya.
Ada 3 jenis kendaraan yang akan dibebankan jenis pajak ini, yaitu:
- Kendaraan bermotor yang punya roda empat.
- Kendaraan bermotor yang punya roda kurang dari empat.
- Kendaraan bermotor yang punya roda lebih dari empat.
Misalnya Anda punta 1 motor, 1 mobil, dan 1 truk, semua kendaraan itu kepemilikannya atas nama Anda. Pembayaran pajak menggunakan perhitungan kepemilikan pertama karena jenis kendaraan yang Anda miliki berbeda.
Anda yang dikenakan pajak progresif kendaraan bermotor karena memiliki lebih dari kendaraan, mungkin akan sedikit bingung dengan berapa persentase pajak progresif yang dibebankan pada Anda.
Sebenarnya masing-masing pemerintah daerah sudah menentukan besaran pajak ini untuk masing-masing kepemilikan.
Sebagai contoh, Anda bisa melihat persentase pajak jenis progresif punya DKI Jakarta. Hal ini berlaku pada pajak progresif mobil dan motor.
- Kepemilikan kendaraan bermotor pertama diberlakukan sebesar 2 persen pajak.
- Kepemilikan kendaraan bermotor kedua diberlakukan sebesar 2,5 persen pajak.
- Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga diberlakukan 3 persen pajak.
- Kepemilikan kendaraan bermotor keempat diberlakukan 3,5 persen pajak.
- Kepemilikan kendaraan bermotor kelima diberlakukan sebesar 4 persen pajak.
- Dan lainnya hingga kendaraan ke-17 yang pajaknya sampai 10 persen.
Cara Menghitung Pajak Progresif
Cara menghitung pajak ini bisa Anda lakukan sendiri sebagai perkiraan. Jadi, ketika akan melakukan pembayaran, Anda bisa menyediakan jumlah dana yang sesuai.
Cara pertama, Anda perlu mengetahui NJKB masing-masing kendaraan yang dimiliki. Nilai pajak ini biasanya tersedia di STNK yang Anda punya. Jadi sejak pendaftaran kendaraan bermotor, pemerintah daerah sudah menentukannya.
Kemudian Anda bisa membuat perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB menggunakan rumus cukup sederhana, yaitu PKB/2 x 100.
Cara kedua, hasil dari perhitungan pertama tinggal Anda kalikan dengan persentase dari pajak jenis progresif sesuai dengan jumlah kendaraan yang Anda punya. Kemudian, hasilnya ditambahkan dengan sumbangan wajib dana kecelakaan yang diberlakukan khusus pada kendaraan Anda.
Contoh Perhitungannya
Supaya Anda tidak bingung dengan perhitungannya, ini ada contoh yang bisa Anda pelajari.
Misalnya, di sini Anda punya 3 kendaraan mobil yang dibeli di tahun yang sama. PKB yang dimiliki masing-masing mobil adalah Rp2.000.000, lalu sumbangan wajib dana milik mobil itu sebesar Rp150.000.
Anda perlu mencari tahu NJKB-nya dulu:
NJKB = PKB/2 x 100
NJKB = 2.000.000/2 x 100
NJKB = Rp 100.000.000
Sekarang, setelah NJKB berhasil ditemukan, Anda perlu mencari besaran pajak di masing-masing kendaraan dengan catatan jenis kendaraan yang Anda punya sama.
Mobil pertama
PKB = 100.000.000 x 2% = 2.000.000.
Sumbangan dana kecelakaan = 150.000.
Progressive Tax = 2.000.000 + 150.000 = Rp2.150.000.
Mobil kedua
PKB = 100.000.000 x 2,5% = 2.500.000.
Sumbangan dana kecelakaan = 150.000.
Progressive Tax = 2.500.000 + 150.000 = Rp2.650.000.
Mobil ketiga
PKB = 100.000.000 x 3% = 3.000.000.
Sumbangan dana kecelakaan = 150.000.
Progressive Tax = 3.000.000 + 150.000 = Rp3.150.000.
Dari 3 kendaraan mobil yang Anda miliki, total pajak yang harus Anda setor ke pemerintah daerah adalah Rp2.150.000 + Rp2.650.000 + Rp3.150.000 = Rp7.950.000.
Sama seperti PKB pada umumnya, Anda wajib membayar pajak ini satu tahun sekali, sesuai dengan jadwal yang diberikan pemerintah daerah.
Anda perlu membayar pajak ini tepat waktu karena kalau tidak, tentu Anda akan dikenai denda yang membuat besaran pajak jadi bertambah.
Selain itu, apabila Anda tidak mau membayarnya, kendaraan Anda bisa dicabut izin penggunaannya. Jadi, pastikan Anda melakukan pembayaran tepat waktu, supaya tidak dikenai denda.
Baca juga: Syarat Bayar Pajak Mobil Tahunan dan 5 Tahun
Itulah pajak jenis progresif yang diberlakukan pada mereka yang punya kendaraan lebih dari 1. Ketentuan persentase bisa saja berbeda di masing-masing daerah, Anda jangan lupa bertanya berapa persentase pajak jenis ini di daerah Anda.
Untuk pembayarannya, Anda bisa langsung datang ke perwakilan pajak daerah atau membayarnya secara online, tergantung dengan preferensi Anda.
Kembangkan Dana dengan Ikut Berkontribusi pada Perkembangan UMKM di Indonesia
UMKM Indonesia punya peran penting bagi perekonomian negara, sayangnya mereka sering menghadapi kekurangan modal untuk bisa meningkatkan penjualan.
Anda bisa membantu UMKM meningkatkan produksi mereka dengan menjadi pendana di Modal Rakyat. Modal Rp25.000 saja sudah bisa membantu para UMKM mewujudkan impian. Keuntungan yang Anda peroleh potensinya mencapai 8%.
Pakai kode BLOG25 untuk tambahan saldo Rp25.000 saat melakukan top up modal. Kunjungi Modal Rakyat untuk pendanaan pertama Anda.
PKB: Rp 75.000.000 x 2,5% = Rp 1.875.000SWDKLLJ: Rp 150.000
Pajak: Rp 150.000 + Rp 1.875.000 = Rp 2.025.000
PKB: Rp 75.000.000 x 3% = Rp 2.250.000SWDKLLJ: Rp 150.000
Pajak: Rp 150.000 + Rp 2.250.000 = Rp 2.400.000
PKB: Rp 75.000.000 x 3,5% = Rp 2.625.000SWDKLLJ: Rp 150.000
Pajak: Rp 150.000 + Rp 2.625.000 = Rp 2.775.000
Baca juga: Cara Cek Pajak Kendaraan Online Jakarta
Bagaimana jika kendaraan dijual?
Pajak progresif adalah pajak yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sesuai ketentuan. Namun, bagaimana jika kendaraan tersebut dijual kepada orang lain? Anda perlu memblokir STNK atau balik nama.
Anda harus menyertakan STNK dan KTP sesuai dengan yang tertera di STNK termasuk salinan fotokopi keduanya sebanyak satu lembar. Kemudian, sertakan surat pernyataan. Jika dokumen tersebut sudah lengkap, maka prosesnya pun akan cepat pula.
Ingat, pajak progresif adalah pajak yang mengikat atas kendaraan yang Anda miliki. Oleh karena itu, penting bagi Anda membayarnya tepat waktu sebelum jatuh tempo agar terhindar dari denda. Untuk panduan dalam urusan perpajakan, Anda bisa menggunakan aplikasi pajak online AyoPajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP. Semoga bermanfaat!