Bila kamu mempunyai kendaraan yang jumlahnya lebih dari satu, maka wajib membayar pajak progresif. Yang dimaksud dengan pajak progresif adalah biaya pajak yang harus dibayar bila memiliki kendaraan baik mobil atau motor lebih dari satu yang memiliki kesamaan nama pemilik dan alamat tempat tinggal. Itulah sebabnya tarif pajak progresif cenderung naik sejalan dengan adanya penambahan jumlah kendaraan dan besaran nilainya.
Pengenaan pajak bagi kendaraan tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini berisi jika kepemilikan kedua untuk pembayaran pajak terbagi dalam tiga jenis kendaraan, yakni:
- Mempunyai kendaraan roda empat
- Mempunyai kendaraan roda kurang dari empat
- Mempunyai kendaraan roda lebih dari empat
Misalnya dalam satu rumah kamu mempunyai satu motor, satu mobil, dan satu truk. Kendaraan-kendaraan tersebut terdaftar atas nama pribadi. Maka kendaraan-kendaraan tersebut termasuk dalam kepemilikan pertama. Alasannya karena berbeda jenis kendaraan. Jadi, kamu hanya wajib membayar pajak progresif pertama.
Kepemilikan pertama biasanya harus membayar pajak sebesar 2 persen, dan bertambah 0,5 persen sampai kepemilikannya mencapai ke-17 atau sebesar 10 persen.
Di bawah ini terdapat daftar besaran tarif pajak progresif khusus untuk daerah di DKI Jakarta:
- Kendaraan pertama dikenakan pajak sebesar 2 persen
- Kendaraan kedua dikenakan pajak sebesar 2,5 persen,
- Kendaraan ketiga dikenakan pajak sebesar 3 persen,
- Kendaraan keempat dikenakan pajak sebesar 3,5 persen,
- Kendaraan kelima dikenakan pajak sebesar 4 persen,
- Kendaraan keenam dikenakan pajak sebesar 4.5 persen,
- Kendaraan ketujuh dikenakan pajak sebesar 5 persen,
- dan seterusnya hingga kepemilikan ke-17 dikenakan pajak sebesar 10 persen
Baca juga: Lebih Mudah Bayar Pajak Motor Online. Caranya?
Cara Menghitung Tarif Pajak Progresif
Nominal pajak progresif berdampak pada total pajak kendaraan yang wajib kamu bayar. Pajak Kendaraan Bermotor [PKB] diperoleh dari hasil perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor [NJKB] x koefisien PKB x tarif pajak. Untuk menghitung besaran tarif pajak progresif, perlu menentukan dua hal.
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor [NJKB]
Yang dimaksud dari NJKB adalah harga atau nilai dari Dispenda [Dinas Pendapatan Daerah] yang sebelumnya sudah memperoleh data dari Agen Pemegang Merek. Nominal NJKB bisa didapatkan dari rumus: [PKB/2] x 100. PKB sendiri singkatan dari Pajak Kendaraan Bermotor. Biasanya terdapat di lembar bagian belakang STNK
2. Efek negatif atas penggunaan kendaraan. Nilai yang ditentukan biasanya satu atau lebih
Hasil NJKB yang sudah diperoleh, coba kalikan dengan persentase pajak progresif berdasarkan urutan kendaraan yang dimiliki. Kemudian dapatkan nilai Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan [SWDKLLJ] agar bisa memperoleh hasil pajak progresif tiap kendaraan.Contoh Perhitungan Pajak Progresif Mobil
Bila kamu membeli empat mobil di tahun yang sama, di STNK, tertulis PKB mobil sebesar Rp1.500.000. Lalu SWDKLLJ sebesar Rp150.000. Maka perhitungan NJKB mobil adalah:
NJKB: [PKB/2] x 100 = [Rp 1.500.000/2] x 100 hasilnya Rp75.000.000
Perhitungan ini dimulai dari kendaraan pertama sebagai berikut:
Mobil Pertama
PKB: Rp75.000.000 x 2% = Rp1.500.000
SWDKLLJ: Rp 150.000
Pajak progresif : Rp1.500.000 + Rp150.000 = Rp 1.650.000
Mobil Kedua
PKB: Rp75.000.000 x 2,5% = Rp 1.875.000
SWDKLLJ: Rp150.000
Pajak: Rp 150.000 + Rp 1.875.000 = Rp 2.025.000
Dan seterusnya.
Itu tadi informasi soal apa itu pajak progresif dan bagaimana perhitungannya. Semoga bisa membantu kamu ya.
Cara Praktis Membayar Pajak Kendaraan Menggunakan LinkAja
Bagi kamu yang tidak mau ribet bayar pajak kendaraan, sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi LinkAja. Berikut caranya:
- di Play Store atau App Store. Buat akun.
- Isi saldo LinkAja minimal sesuai besaran nominal tarif pajak progresif dan biaya administrasi [bila ada]
- Pilih menu lainnya, klik menu PAJAK dan pilih jenis pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan dari daerah
- Input data yang diperlukan seperti nomor polisi kendaraan, nomor mesin, dan NIK
- Cek keterangan yang tertera di layar, misalnya detail kendaraan dan nominal biaya. Jika sudah yakin benar, masukkan PIN LinkAja kamu
- Coba cek SMS yang berisi bukti sudah dibayarkan dan pengesahan elektronik. ini menandakan pembayaranmu telah berhasil dilakukan
Cukup mudah, ‘kan? Dengan menggunakan aplikasi LinkAja kamu bisa melakukan berbagai transaksi pembayaran. LinkAja juga secara rutin memberikan promo bagi penggunanya bila melakukan transaksi dengan aplikasi berwarna merah ini. Kamu bisa terus update informasi promonya di sini agar tidak ketinggalan. Sekarang ambil smartphone kamu dan segera unduh aplikasi LinkAja di App Store untuk pengguna iOS dan Play Store untuk pengguna Android.
Baca juga: Cara Mudah Pesan Ojek Online di Smartphone
Ada beberapa jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, salah satunya adalah pajak progresif. Pajak progresif adalah tarif pungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan pula harga atau nilai objek pajak.
Hal tersebut menyebabkan tarif pajak pada jenis pajak progresif akan semakin meningkat jika jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan.
Dalam realisasinya, ada dua jenis pajak progresif yang berlaku, yaitu Pajak Penghasilan [PPh] dan Pajak Kendaraan Bermotor [PKB]. Untuk kali ini, akan dijelaskan lebih jauh tentang pajak progresif kendaraan bermotor.
Berdasarkan penjelasan di Indonesia.go.id, pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan bermotor yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik. Jadi, besaran biaya pajak akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan sehingga kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dikenai tarif berbeda.
Misalnya saja Anda menjual mobil ke orang lain, namun Anda tidak melakukan balik nama kepemilikan mobil tersebut, maka pajak progresif akan ditanggungkan pada pemilik lama karena nama dan alamat tempat tinggal pemilik mobil tersebut masih sama.
Dengan demikian, jika Anda menjual kendaraan bermotor kepada orang lain, sebaiknya segera melakukan proses balik nama sehingga Anda tidak lagi membayar pajak progresif untuk kendaraan tersebut.
Dasar pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa kepemilikan kedua untuk pembayaran pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
- Kepemilikan kendaraan roda kurang dari empat.
- Kepemilikan kendaraan roda empat.
- Kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat.
Sebagai contoh, jika Anda memiliki satu mobil, satu motor, dan satu truk dalam satu rumah. Semua kendaraan tersebut atas nama pribadi. Masing-masing kendaraan ditetapkan menjadi kepemilikan pertama karena berbeda jenis. Otomatis, Anda hanya dikenakan pajak progresif pertama.
Pengenaan Tarif Pajak Progresif
Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
- Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1 persen, sedangkan paling besar 2 persen.
- Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2 persen dan paling tinggi 10 persen.
Pajak Progresif Kendaraan di Jakarta
Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya. Syaratnya, jumlah tarif tersebut tidak melebihi rentang yang dicantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Berikut ini tarif pajak progresif untuk wilayah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2015:
Urutan Kepemilikan:
- Kendaraan pertama 2%
- Kendaraan kedua 2,5%
- Kendaraan ketiga 3%
- Kendaraan keempat 3,5%
- Kendaraan kelima 4%
- Kendaraan keenam 4,5%
- Kendaraan ketujuh 5%
- Kendaraan kedelapan 5,5%
- Kendaraan kesembilan 6%
- Kendaraan kesepuluh 6,5%
- Kendaraan kesebelas 7%
- Kendaraan keduabelas 7,5%
- Kendaraan ketigabelas 8%
- Kendaraan keempatbelas 8,5%
- Kendaraan Kelimabelas 9%
- Kendaraan Keenambelas 9,5%
- Kendaraan Ketujuhbelas 10%
Cara Menghitung Pajak Progresif
Perlu Anda perhatikan bahwa dasar perhitungan pajak harus didasarkan pada dua unsur kendaraan.
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor [NJKB]
NJKB bukan harga pasaran umum melainkan harga atau nilai yang sudah ditetapkan oleh Dispenda [Dinas Pendapatan Daerah] yang sebelumnya sudah mendapatkan data dari Agen Pemegang Merek [APM].
- Efek negatif atas pemakaian kendaraan untuk merefleksikan tingkat kerusakan jalan
Hal ini biasanya dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih.
Untuk menghitung pajak progresif, dimulai dengan cara mencari NJKB kendaraan. NJKB diperoleh dengan rumus: [PKB/2] x 100. Nilai PKB [Pajak Kendaraan Bermotor] bisa Anda temukan di lembar STNK bagian belakang.
Jika sudah mengetahui hasil NJKB, kalikan dengan persentase pajak progresif. Pastikan persentase sesuai urutan kepemilikan kendaraan. Selanjutnya, tentukan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan [SWDKLLJ] untuk mendapatkan pajak progresif tiap kendaraan.
Contoh perhitungan pajak progresif mobil
Jika Anda memiliki 4 buah mobil dengan satu merek dan dibeli pada tahun yang sama. Dari STNK, tertulis PKB mobil sebesar Rp 1.500.000. Kemudian, didapatkan SWDKLLJ sejumlah Rp 150.000. Berarti, NJKB mobil milik Anda adalah:
NJKB: [PKB/2] x 100 = [Rp 1.500.000/2] x 100 = Rp 75.000.000
Setelah nilai NJKB sudah ditemukan, maka perhitungan pajak progresif tiap kendaraan Anda akan dimulai dari kendaraan pertama sampai keempat dengan perhitungan sebagai berikut
Mobil Pertama
- PKB: Rp 75.000.000 x 2% = Rp 1.500.000
- SWDKLLJ: Rp 150.000
- Pajak: Rp 1.500.000 + Rp 150.000 = Rp 1.650.000
Mobil Kedua
- PKB: Rp 75.000.000 x 2,5% = Rp 1.875.000
- SWDKLLJ: Rp 150.000
- Pajak: Rp 150.000 + Rp 1.875.000 = Rp 2.025.000
Mobil Ketiga
- PKB: Rp 75.000.000 x 3% = Rp 2.250.000
- SWDKLLJ: Rp 150.000
- Pajak: Rp 150.000 + Rp 2.250.000 = Rp 2.400.000
Mobil Keempat
- PKB: Rp 75.000.000 x 3,5% = Rp 2.625.000
- SWDKLLJ: Rp 150.000
- Pajak: Rp 150.000 + Rp 2.625.000 = Rp 2.775.000
Cara ini berlaku untuk menghitung pajak mobil kelima, keenam, dan seterusnya sampai nilai persentase 10%. Dengan perhitungan ini, bisa diketahui bahwa nilai pajak semakin besar seiring pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Tak hanya itu, NJKB dan SWDKLLJ pun menentukan biaya yang harus dibayarkan.
Blokir STNK Agar Tak Kena Pajak Progresif
Ketika seseorang menjual kendaraan miliknya maka wajib untuk memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan [STNK]. Tujuan hal ini dilakukan agar tidak terkena pajak progresif saat membeli kendaraan baru.
Pasalnya, pajak progresif dikenakan kepada seseorang yang namanya terdaftar memiliki lebih dari satu kendaraan, bahkan jika berbeda orangnya tetapi masih terdaftar dalam satu Kartu Keluarga [KK].
Misalnya, ada seorang anak yang mempunyai kendaraan pribadi dan masih terdaftar dalam satu KK dengan orang tuanya, maka akan dikenakan pula pajak progresif tersebut kepada si anak. Lain lagi jika anak sudah memiliki alamat yang berbeda dengan orang tuanya, maka pajak progresif tidak diberlakukan pada anak tersebut.
Penerapan aturan pajak progresif kendaraan bermotor ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Adanya pajak progresif juga diharapkan agar masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.
Cara memblokir STNK
- Pemilik kendaraan hanya perlu menyediakan pernyataan penjualan kendaraan bermaterai dan melampirkan foto copy STNK dan Kartu Tanda Penduduk [KTP].
- Apabila melakukan transaksi jual kendaraan, segera mendatangi kantor Samsat terdekat lalu menyerahkan surat pernyataan dan kelengkapan tersebut sehingga petugas segera melakukan pemblokiran dan pemilik berikutnya wajib segera membalik nama.
- Bila tak ada fotokopi STNK, yang terpenting menyertakan nomor polisi dan jenis kendaraan, disertakan juga KTP yang sesuai dengan STNK dan surat pernyataan.
- Prosesnya tidak memakan waktu lama, tergantung dari kelengkapan dokumen yang harus diserahkan.
Membayar pajak menjadi kewajiban setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat wajib bayar pajak. Anda juga bisa membayar pajak kendaraan Anda melalui OCTO Mobile dari CIMB Niaga.
Bayar pajak di CIMB Niaga dengan OCTO Mobile memberi Anda berbagai keuntungan di antaranya lebih efisien dan aman serta proses yang cepat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai bayar pajak online melalui OCTO Mobile CIMB Niaga, dapat Anda temukan di sini.