Dominic Wunderlich
Berikut ini adalah contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat serta bangsa dan negara.
Bobo.id - Adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan berakibat buruk pada perkembangan suatu negara.
Oleh sebab itu, kita harus turut serta ikut upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Berikut ini adalah contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat serta bangsa dan negara.
Contoh Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
1. Lingkungan Masyarakat
- Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- Menaati norma masyarakat.
- Menjaga kerukunan antar tetangga.
- Menjaga persatuan dan kesatuan antar masyarakat.
Baca Juga: Faktor Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Secara Internal dan Eksternal
- Tidak berbuat tindakan tercela berdasarkan SARA.
- Turut serta dalam kegiatan warga masyarakat.
- Turut serta dalam musyawarah masyarakat.
- Menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada.
- Mengutarakan pendapat dengan baik.
- Meminta hak sebagai warga masyarakat pada ketua RT, RW, Kepala Desa, dll dengan santun.
2. Lingkungan Bangsa dan Negara
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- Ikut serta dalam pemilihan umum, bagi yang usianya memenuhi syarat.
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
- Menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun.
- Menaati peraturan sesuai hukum Undang-Undang yang berlaku.
- Mendukung segala kebijakan pemerintah yang memberikan dampak baik bagi rakyat.
- Membayar pajak dengan baik sesuai aturan.
- Tidak melakukan tindakan tercela berupa memperkaya diri sendiri [korupsi].
- Berani menuntut hak sebagai rakyat dengan santun ke otoritas negara.
- Mendemo, mengkritisi, dan mengawasi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dengan baik dan tidak anarkis.
- Melaporkan segala bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ke pihak berwajib atau ororitas negara.
Teman-teman, itulah contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat serta bangsa dan negara.
----
| Kuis! |
| Sebutkan contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat! |
| Petunjuk: Cek halaman 1! |
Tonton video ini juga, yuk!
----
Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
refleksi
sumber ilustrasi : //www.google.com/search?q=logo+penanganan+ka
UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
- Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM], Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan [Komnas Perempuan].
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
- Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
- Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal [sekolah/perguruan tinggi] maupun non-formal [kegiatankegiatan keagamaan dan kursuskursus].
- Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing
Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, dan masyrakat yang memiliki fungsi kontol terhadap penegakan keadailan dalam masyarakat dan juga pers, , antara lain seperti berikut
- Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum [pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya] dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
- Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.Dan TNI membaackup POLRI terhadap fungfi kemanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka kemanan negara
- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam sekala kecil, maupun besar.
- Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara..Tentunya dengan menegakkan prinsip keadialan..
- Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses peyelenggaraan penegakan hukum secara adil.
- Pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia.
Berbagai upaya untuk mencegah dan menangani berbagai pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban bangsa dan negara telah dilakukan berbagai pihak, namun tentu saja jika hal tersbeut tidak dibarengi itikad bersama bisa jadi akan sia-sia. Untuk itu, perlu kiranya membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
Membangun Partisipasi Masyarakat
Membangun partisipasi masyarakat sangat penting guna menciptakan keseimbangan yang terjadi di masyarakat, karena pemerintah saja tidak cukup dan kita perlu partisipasi masyarakat secara luas. Sayangna, tidak semua masyarakat sadar akan hal tersebut, karena itu masyarakat pelru dibangunkan, disadarkan, agar kita bisa hidup berdampingan dan penuh tooleransi bersama.
Baca juga : Makna, Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Jika hal tersebut terjadi, kita sebagai bangsa Indonesia tentu akan dikenal sebagai bangsa yang memiliki sikap dan nilai-nilai yang luar biasa sebagai cerminan bangsa yang adiluhung.
Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentu saja tidak mudah, kendati nampak sederhana. Tetapi meski demikian, kita bisa memulainya dengan diri kita sendiri dan lingkungan kita berada seperti keluarga, sekolah, masyarakat secara umum, lingkungan kerja, dan berbagai lingkungan lainnya.
Partisipasi Warga Negara di Lingkungan Keluarga
Di lingkungan keluarga misalnya, kita bisa memulainya dnegan memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kita, memberikan pengertian secara halus kepada orang tua kita, atau saudara-saudara kita yang belum mengerti. Jika di lingkungan keluarga sudah terbantuk, langkah selanjutnya di masyarakat atau di lingkungan di luar keluarga akan lebih mudah.
Partisipasi Warga Negara di Lingkungan Sekolah
Di lingkungan sekolah, kita bisa mengajak teman-teman kita dengan memberikan contoh, tidak sekadar ungkapan, ataupun perintah. Jika kita merupakan seorang pendidik, kita bisa ajarkan murid didik kita, dan rekan-rekan seprofesi kita tentu tanpa dengan menggurui mereka.
Baca juga : Subtansi Konsep Hak Asasi Manusia [HAM] dalam Pancasila
Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang tepat untuk mengajak masyarakat luas, memulai mengajak ke hal-hal yang baik, mencoba untuk menerapkan agar mereka baik pengajar maupun murid-murid untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
Partisipasi Warga Negara di Lingkungan Masyarakat
Di lingkungan masyarakat kita berhadapan dengan lingkungan yang lebih luas, dan bahkan tidak terbatas seperti lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah.
Namun di lingkungan masyarakat, kita mungkin akan dihadapkan dengan realitas secara langsung dan sedikit lebih komplek, untuk itu kita harus pandai-pandai dalam menyikapinya agar dalam proses mengajak kita tidak menggurui atau merasa lebih pintar, dan dipercaya serta diikuti oleh masyarakat di sekitar kita.
Jika posisi kita sebagai warga biasa kita bisa mendiskusikannya terleboh dahulu ide-ide kita, tujuan kita kepada warga yang memiliki kapasitas lebih untuk mengajak seperti pak RT atau kepala desa.
Selain taktik dan strategy, kita juga perlu pengetahuan yang lebih luas, dimana pun, meski kita misalnya tidka memiliki kapasitas untuk mengajak masyarakat luas jika kita memiliki kemapanan dalam berpikir, pengetahuan yang luas, tentu orang akan lebih mudah percaya.
Baca juga : Tugas, Hak dan Kewaijban Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara
Masyarakat yang lebih luas yakni lingkungan bvangsa dan negara, di sini posisi kita tidak terbatas seluruh Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kita bisa melakuakn apa saja dalam proses mengajak orang lain ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban.
Misalnya saja, kita bisa menulis di blog pribadi atau di website umum yang disediakan untuk menampung aspirasi kita sebagai warga masyarakat. Demikianlah upaya untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara
Originally posted 2018-07-06 16:58:27.