Berapa lama pembuatan e ktp 2017

Meski Masa Berlaku Habis, E-KTP Masih Bisa Digunakan

E-KTP sekarang berlaku seumur hidup. Masyarakat tak perlu mengurus perpanjangan masa berlakunya, jangan khawatir jika ada razia atau ditolak saat mengurus surat-surat penting.

Menteri Dalam Negeri [Mendagri] Tjahjo Kumolo mengatakan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik [E-KTP] kini berlaku seumur hidup. Meski terdapat masa berlaku dalam E-KTP yang dimiliki masyarakat saat ini, ia memastikan bahwa masa berlaku itu tak menjadi ukuran lagi.   Menurut Tjahjo, kini E-KTP berlaku seumur hidup. Ketentuan ini juga berlaku bagi E-KTP milik masyarakat yang sudah kedaluwarsa atau masa berlakunya habis. Hal itu diutarakan Tjahjo melalui akun twitternya @tjahjo_kumolo yang diunggahnya beberapa waktu lalu seperti dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Jumat [29/1].   “Jadi bagi Anda yang  masa berlaku E-KTP-nya habis, tidak perlu mengurus perpanjangan masa berlakunya lagi, karena E-KTP tersebut masih tetap bisa digunakan,” tulis Tjahjo.   Atas dasar itu, ia meminta masyarakat untuk menolak jika dimintai uang oleh calo/oknum petugas untuk mengurus dan membuat E-KTP yang baru lagi. Menurutnya, masyarakat tak perlu mengurus E-KTP baru walaupun masa berlakunya sudah kedaluwarsa.   Menurut Tjahjo, walaupun di E-KTP tertulis masa berlakunya sudah habis atau kedaluwarsa, pengurusan surat-surat di instansi/lembaga manapun tetap bisa dilakukan. “Jadi Anda tak perlu khawatir ditolak saat menunjukkan eKTP kedaluwarsa sewaktu ada razia kepolisian ataupun di saat mengurus surat-surat penting,” jelasnya.   Ia mengatakan, ketentuan mengenai E-KTP berlaku seumur hidup ini sudah diatur dalam Pasal 64 ayat 7a UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa KTP-el [E-KTP] untuk warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.   Untuk diketahui, terkait tata cara penerbitan E-KTP secara reguler sendiri telah diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Pasal 5 ayat [1] huruf a Permendagri menyebutkan, pengajuan E-KTP secara reguler bisa dalam bentuk membuat baru, karena pindah alamat atau hilang.  

Pasal itu merincikan, penerbitan E-KTP secara reguler bagi  warga negara Indonesia melapor kepada petugas di tempat pelayanan E-KTP dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa nomor induk kependudukan nasional, fotokopi kartu keluarga dan surat pindah dan E-KTP bagi penduduk yang pindah atau E-KTP yang rusak dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi penduduk yang KTP nya hilang.

Sumber: //www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ab2c200e132/meski-masa-berlaku-habis--e-ktp-masih-bisa-digunakan

tirto.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau warga yang terkendala mengurus e-KTP mendatangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia pun memastikan proses pembuatan e-KTP hanya 10 menit, sebab materi dan berkasnya sudah tersedia.

"Aturan di kami itu aturannya 1 hari paling lama itu selesai, kalau teman-teman yang di sini belum punya e-KTP datang aja ke Dukcapil Pasar Minggu, 10 menit selesai, materinya ada, berkasnya ada," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin [2/7/2018].

Selain ke Dukcapil Pusat, Tjahjo pun mengatakan masyarakat bisa mengurus ke Dukcapil tingkat kabupaten/kota. Menurut Tjahjo, proses pembuatan e-KTP di Dukcapil tingkat kecamatan kerap tertunda karena berbagai kendala teknis seperti ketersediaan printer, aliran listrik, atau sumber daya manusia.

Selain itu mantan Sekjen PDI-P ini menegaskan tidak ada pungutan biaya untuk pengurusan e-KTP. Ia pun menegaskan ketersediaan blangko tak lagi jadi kendala dalam pembuatan e-KTP.

"Secara prinsip tidak dipungut biaya, satu hari selesai," kata Tjahjo.

Mendagri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri [Permendagri] yang mengatur tentang layanan pengurusan e-KTP yang harus selesai satu jam. Hal itu juga berlaku untuk dokumen kependudukan lainnya seperti akte kelahiran, akte kematian dan kartu keluar.

Baca juga:

• Pembuatan e-KTP Cukup Satu Jam: Bagaimana Fakta di Lapangan?

"Prinsipnya harus selesai dalam waktu satu jam," kata Tjahjo, seperti dikutip situs web resmi Kemendagri, pada 10 April lalu.

Menurut Tjahjo, Permendagri tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Jokowi di rapat kabinet terbatas.

Bahkan, kata dia, pelayanan satu jam sudah coba dipraktikkan di Kota Cilegon. Hasilnya, hanya dalam hitungan 10 menit, pelayanan pengurusan e-KTP sudah selesai.

Tapi tentu, kata dia, pelayanan pengurusan dokumen kependudukan satu jam selesai bisa saja terkendala oleh hal teknis. Misalnya, tiba-tiba komputer yang digunakan itu rusak atau antrian panjang. Kondisi lainnya yang bisa mengganggu layanan, adalah saat listrik mati. Ini yang jadi pengecualian.

"Tapi prinsipnya menyelesaikan administrasi dalam waktu satu jam," tandas Mendagri.

Baca juga:

• Mendagri Akan Buat Aturan Mempercepat Pembuatan e-KTP Jadi Satu Jam

Subscribe for updates Unsubscribe from updates