Contoh kasus pelayanan publik di Indonesia 2022

Abraham, F., Yos, J., No, S., Selatan, K., & Fax, T. [2014]. PEMANFAATAN T WITTER SEBAGAI M EDIA KOMUNIKASI MASSA.

Akbar, M. M., Winarno, W. W., & ... [2021]. Evaluasi Tingkat Kematangan e-Government Pada Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner. Jurnal Media …, 5, 99–107. //doi.org/10.30865/mib.v5i1.2606

Alkomari. [2020]. Analisis Komunikasi Krisis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menghadapi Pandemi Covid-19. Journal of Srategic Communication, 11[1], 4.

Anam, S., & Anwar, K. [2020]. Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik. Reformasi, 10[1], 61–69. //doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582

Atthahara, H. [2020]. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government?: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas. POLITIKOM INDONESIANA, 3[1], 66–77.

Bannaga, A., Gangi, Y., Abdrazak, R., & Al-Fakhry, B. [2013]. The effects of good governance on foreign direct investment inflows in Arab countries. Applied Financial Economics, 23[15], 1239–1247. //doi.org/10.1080/09603107.2013.802088

Doramia Lumbanraja, A. [2020]. Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative Law and Governance Journal, 3[2], 220–231. //doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231

Fauzi, E. A., Of, M., Affairs, G., Yogyakarta, U. M., & Yogyakarta, D. I. [2019]. Government of Yogyakarta City Communication in the Arrangement of Malioboro Areas in 2015-2016. 353[IcoSIHESS], 2016–2018.

Gilbert, N., Ahrweiler, P., Barbrook-Johnson, P., Narasimhan, K. P., & Wilkinson, H. [2018]. Computational modelling of public policy: Reflections on practice. Jasss, 21[1]. //doi.org/10.18564/jasss.3669

Giooh, A. [2021]. Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. Jurnal Politico, 10[1], 1–14.

Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. [2020]. Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif [Kajian Sistem Pelayanan Malang Online]. Journal of Government and Civil Society, 4[1], 115. //doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438

Irawan, A. [2018]. Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Unmus, 7[1], 20–37. //ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/967/687

Istyanto, N. P., & Nasrulloh, M. [2019]. Disruptif Teknologi E-Government terhadap Pelayanan Publik Tradisional Masyarakat Surabaya di Era Industri 4.0. INTEGER: Journal of Information Technology, 4[2], 1–11. //doi.org/10.31284/j.integer.2019.v4i2.687

Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. [2019]. E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Publik [Jurnal Ilmu Administrasi], 8[1], 24. //doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019

Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. [2018]. E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46[2], 170. //doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.170-181

Manoharan, A. P., & Ingrams, A. [2018]. Conceptualizing E-Government from Local Government Perspectives. State and Local Government Review, 50[1], 56–66. //doi.org/10.1177/0160323x18763964

Melin, U., & Wihlborg, E. [2018]. Balanced and integrated e-government implementation – exploring the crossroad of public policy-making and information systems project management processes. Transforming Government: People, Process and Policy, 12[2], 191–208. //doi.org/10.1108/TG-12-2017-0080

Nugroho, T. [2016]. Analisis E-government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan Ham [Analysis of E-government to Public Services in the Ministry of Law and Human Rights]. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10[3], 279–296.

Pricahyadi M, R. T. [2019]. Jurnal Ilmu Administrasi [ JIA ]. Jurnal Ilmu Administrasi, XVI[2], 163–178.

Putra, M. T., Warsito, W., & Herawati, N. R. [2017]. Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam E-government Pelayanan Publik di Kabupaten Boyolali. Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip, 6[04], 21–30.

Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., Lal, B., Williams, M. D., & Clement, M. [2017]. Citizens’ adoption of an electronic government system: towards a unified view. Information Systems Frontiers, 19[3], 549–568. //doi.org/10.1007/s10796-015-9613-y

Salsabila, L., Dzinnun, Y., Nurmandi, A., & Purnomo, E. P. [2020]. Citizens Relationship Management [CRM] in Jakarta: Does its work or not? Ijd-Demos, 2[3]. //doi.org/10.37950/ijd.v2i3.64

Suminto, A., & Al Farizi, A. [2020]. Analisis Pemanfaatan Media Sosial Twitter oleh Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Sahafa Journal of Islamic Communication, 2[2], 191. //doi.org/10.21111/sjic.v2i2.4394

Udoyono, K., Setyadiharja, R., Nurmandi, A., Suyito, S., Septiawan, B., Suryani, E., Sutriatmoko, Satibi, Puspandari, D. A., Nurmandi, A., Susila, A., Kane, S. N., Mishra, A., Dutta, A. K., Indrajit, R. E., Rudianto, D., Zainuddin, A., Yuwinanto, H. P., Salim, M., … Syamsuddin. [2016]. Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e- procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Ilmu Pemerintahan?: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2[1], 178–185.

Wahyuni, N., & Dra. Maesaroh, M. S. [2018]. Analisis Inovasi Pelayanan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah [Studi Kasus Simile Police]. Jurnal Administrasi Publik Undip, 7[5], 1689–1699.

Yonathan Sari Mahardhika, E. Z. [2018]. Analisis Sentimen Terhadap Pemerintahan Joko Widodo Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Algoritma Naives Bayes. Prosiding SINTAK 2018, 2015, 409–413.

Page 2

• Main Navigation
• Main Content
• Sidebar

© Journal of Social Politics and Governance [JSPG]Department of Government ScienceFaculty of Economics and Social Science

Universitas AMIKOM Yogyakarta

P ISSN 2686-0279 | E ISSN 2685-8096

Building VI.3.2 Universitas AMIKOM YogyakartaJl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman,

Yogyakarta, 55283

Phone: +62 274-884201 ext. 632
Email:

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License

- 1 Januari 1970

Sejumlah pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga dinilai belum mengutamakan pemenuhan layanan bagi publik. Padahal, pelayanan publik merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan sosok pemimpin konsekuen mengatasi keluhan publik. Faktor pemimpin sangat berpengaruh karena keluhan ma­syarakat tidak memiliki sistem pengawasan. Di sisi lain, lembaga negara yang berperan sebagai pengawas layanan publik seperti Ombudsman Republik Indonesia juga tidak memiliki kewenangan mengeksekusi pengaduan warga.Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah [KPPOD] Robert Endi Jaweng mengatakan hal ini dalam diskusi bertajuk "Mengambil Manfaat dari Mengelola Keluhan Masyarakat” di Jakarta, Senin [13/6]. Menurut Endi, keluhan publik tidak akan efektif diatasi tanpa komitmen kuat pemimpin birokrasi, terutama di lingkungan pemerintah daerah.’’Mekanisme pengaduan pub­lik mensyaratkan kepemimpinan yang kuat. Tanpa komitmen, maka sulit mengharapkan keluhan publik diselesaikan,” kata Endi.

Ia menuturkan, kurangnya penanganan keluhan masyarakat merupakan cermin pelayanan publik masih bermasalah. Me­nurut dia, pemerintah daerah perlu lebih responsif untuk meningkatkan penghargaan terhadap pelayanan publik.Menyalahkan masyarakat

Endi mencontohkan, buruknya pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat bukan malah dibenahi segera. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab justru menyalah­kan masyarakat yang mengeluhkannya.’’Misalnya di daerah, warga yang kecelakaan karena kualitas jalan buruk malah disalahkan pe­merintah dengan dalih tidak hati-hati. Padahal, di negara lain kualitas pelayanan publik yang buruk dapat menjadi penyebab jatuhnya seorang pemimpin,” ujar Endi.Endi berharap pemerintah da­erah dan kementerian atau lem­baga mempermudah akses ke instrumen pengaduan, misalnya Ombudsman RI. Selain itu, ia menekankan peningkatan kolaborasi dan partisipasi publik de­ngan lembaga swadaya masya­rakat dan media massa untuk menyuarakan keluhan publik.Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, menyatakan, ke­luhan publik belum mampu mendorong perbaikan layanan publik. Sejumlah hal yang menyebabkan keluhan publik ternyata belum ditanggapi secara signifikan oleh lembaga peme­rintah yang dikeluhkan.Adrianus mengatakan, keluh­an masyarakat kerap repetitif atau cenderung sama, tidak dilengkapi data pendukung, keterbatasan fasilitas komunikasi di daerah, serta budaya orang In­donesia yang belum terbiasa menyampaikan keluhan secara for­mal melalui lembaga-lembaga pengawas. Ia mencontohkan, ke­luhan publik terhadap Kepolisian Negara RI didominasi kualitas layanan Korps Lalu Lintas Polri, terutama pembuatan surat izin mengemudi [SIM] dan penanganan kasus yang tuntas.

Adrianus mengatakan, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah justru membentuk tim ahli sendiri untuk langsung menyerap aspirasi publik. Ad­rianus berharap pemerintah memberikan pendidikan kepada publik untuk memberikan ke­luhan publik yang berkualitas dan berdasarkan data yang baik. Adrianus meminta masyarakat lebih aktif memanfaatkan Om­budsman RI. [SAN]

--- [Sumber KOMPAS – Selasa, 14 Juni 2016] ---