Dalam sejarah demokrasi pemerintahan Indonesia, sistem demokrasi terpimpin pernah diterapakn oleh presiden terdahulu yakni Ir. Soekarno pada tahun 1959 – 1965. Demokrasi terpimpin di artikan sebagai sistem yang seluruh keputusan dan pemikiran dipusatkan pada pemimpin dari negara yakni Presiden Soekarno itu sendiri. Kondisi penerapan demokrasi terpimpin tersebut menyebabkan banyak dampak penyimpangan pada UUD 1945 dan Pancasila termasuk juga politik luar negeri Indonesia. Berikut beberapa penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin yang harus dipahami.
- Pembagian kekuatan politik dunia menjadi dua
Keputusan yang terpusat dari presiden Soekarno sangat menentukan arah politik bangsa Indonesia di dunia internasional saat itu dengan maksud dan tujuan demokrasi terpimpin diterapkan. Salah satu keputusan yang dianggap menyimpang adalah pembagian kekuatan politik dunia menjadi dua yakni Nego [New Emerging Forces] untuk negara negara yang menentang kapitalisme dan imperialisme, serta Oldefo [Old Estabilished Forces] untuk negara lama yang menerapkan dua paham kapitalisme dan imperialime yang ditentang negara negara baru.
- Pembentukan poros Jakarta – Peking
Poros Jakarta sebagai ibu kota di Indonesia dan Peking atau beijing yang merupakan ibu kota Republik Rakyat China. Poros tersebut menandakan adanya kerjasama antara Indonesia dan Republik Rakyat China. Menjadi sebuah penyimpangan politik karena Tiongkok merupakan negara komunis. Indonesia menjadi negara yang pertama kali berhubungan secara erat dengan Tiongkok pada tahun 1950 dan menjadi sahabat erat. Pembentukan poros Jakarta – Peking ini didasarkan karena negara Indonesia baru merdeka, adanya konfrontasi malaysia, dan perlakuan PBB yang tidak adil pada negara baru.
Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh presiden Soekarno untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai mercusuar bagi negara negara baru penentang kapitalisme dan imperialisme. Dengan politik mercusuarnya, ada banyak pembangunan infrastruktur ambisius yang dilakukan di Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Puncak dari politik luar negeri Soekarna terkait keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebaga mercusuar adalah pelaksanaan Asian Games 1962.
- Indonesia keluar dari PBB
Perserikatan bangsa bangsa merupakan organisasi persatuan antar bangsa di seluruh Dunia. Dalam pidato yang bersejarah dengan judul “membangun dunia kembali” yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada Sidang umum PBB 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB akibat dari keputusan diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Sikap yang sebenarnya merugikan Indonesia tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin.
Dalam sejarahnya, Indonesia dan Malaysia pernah saling berkonfrontasi. Keadaan tersebut terjadi karena Presiden Soekarno menganggap bahwa federas Malaysia merupakan bentukan proyek neo kolonialisme imperialisme atau Nekolim yang membahayakan revolusi Indonesia. Presiden Soekarno ingin mencegah berdirinya negara Malaysia tersebut karena ancaman yang berbahaya bagi Indonesia. Konfrontasi Malaysia mungkin menjadi salah satu bentuk penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia.
Dwikora atau dwi komando rakyat merupakan bentuk respon Indonesia terhadap penolakan berdirinya federasi Malaysia. Isi Dwikora tersebut ada dua yakni memperkuat ketahanan revolusi Indonesia dan pengagalan pembentukan negara Neolim yang harus didukung terutama untuk rakyat yang sedang berjuang di daerah Federasi Malaysia tersebut. Setelah Dwikora, ada pembentukan komando penyerangan yang dipimpin oleh Marsekal Madya Oemar Dhani dengan nama Komado Mandala Siaga atau kolaga.
Itulah beberapa bentuk penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin selama masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sejauh ini memang banyak disadari ada kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin di Indonesia yang diterapkan pada saat itu.
Jakarta -
Pada periode 1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin [Guided Democracy]. Periode ini berlangsung pada 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966.
Periode Demokrasi Terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit Presiden dibuat setelah Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar tetap sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VIII SMP/MTs oleh Aim Abdulkarim.
Dekrit Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut:1. Menetapkan pembubaran konstituante2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara [MPRS] dan Dewan Agung Sementara [DPAS] dalam waktu singkat.
Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan didukung oleh TNI AD. Dekrit Presiden juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan UUD 1945. Pada periode ini, pemerintah Indonesia menganut sistem Demokrasi terpimpin.
Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 yaitu:
1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh
Periode Demokrasi Terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tetapi, Presiden Soekarno saat itu menafsikan terpimpin dengan arti "pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi."
2. Pengangkatan presiden seumur hidup
UUD 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun. Tetapi, Ketetapan MPRS No. III/1965 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi oleh A. Ubaedillah.
3. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955
Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif.
4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom [Nasionalis, Agama, dan Komunis]
5. Bergesernya makna Demokrasi Terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden
Dalam pelaksanaan periode Demokrasi Terpimpin cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin, serta hilangnya kontrol sosial.
6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis
Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi kecenderungan pemihakan pada Blok Timur atau RRC.
7. Manipol USDEK yang dibuat Presiden menjadi GBHN
Manipol USDEK [manifesto politik, undang-undang dasar, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia] dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara [GBHN] Tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR.
Penyalahgunaan makna demokrasi di masa lalu salah satunya yaitu "Demokrasi Terpimpin" di masa Orde Lama pada 1959 sampai 1966 yang melahirkan kepemimpinan absolut. Setelah periode tersebut, "Demokrasi Pancasila" di era Orde Baru juga mematikan partisipasi rakyat dan menjadikan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan.
Kedua penyalahgunaan makna demokrasi di atas memunculkan keinginan publik di masa Reformasi untuk tidak melabeli demokrasi dengan atribut apapun.
Nah, jadi pada periode1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin [Guided Democracy]. Semoga mudah dipahami, ya detikers!
Simak Video "Isi Kuliah Subuh, Anies Cerita Upaya Bung Karno Berantas Buta Huruf"
[twu/pal]
Penyimpangan Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin, peristiwa–peristiwa yang dapat diidentifikasikan sebagai penyimpangan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah:
- Adanya poros Jakarta–Peking
- Indonesia keluar dari keanggotaan PBB atas desakan PKI
- Timbulnya gagasan NEFO [New Emerging Forces] sebagai tandingan kekuatan negara-negara Barat [Old Established Forces].
- Konfrontasi dengan Malaysia [Dwikora].
Konferensi Meja Bundar
Dalam Konferensi Meja Bundar [KMB] di Den Haag tahun 1949 telah disepakati tentang pengakuan atas kedaulatan RI oleh Belanda kecuali wilayah Irian Barat. Irian Barat akan dibicarakan satu tahun setelah KMB sebagai upaya kompromi antara kedua belah pihak.
Namun lebih dari sepuluh tahun dari kesepakatan KMB Belanda menolak menyerahkan Irian Barat. Sebaliknya, Belanda memperkuat kedudukannya secara militer dan politik di wilayah tersebut.
Para pemimpin RI dan TNI menyimpulkan bahwa Belanda mengingkari hasil KMB sehingga pada tanggal 8 Mei 1956 Pemerintah RI memutuskan secara sepihak untuk membatalkan perjanjian KMB.
Pemerintah membawa masalah ini ke forum PBB namun ketika dalam Sidang Umum PBB ke-12 tahun 1957 yang salah satu agendanya membahas Irian Barat, kembali Indonesia gagal.
Kegagalan jalur diplomasi tersebut menyebabkan Indonesia mengambil jalan radikal atau jalur konfrontasi. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengambil-alih perusahaan dan aset-aset milik Belanda di Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda.
Masalah Irian Barat dibahas kembali. Sekretaris Jenderal PBB U Thant [Myanmar] mengajukan usul kepada diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker agar mengajukan proposal penyelesaian Irian yaitu Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun.
Usulan tersebut pada prinsipnya diterima pemerintah Indonesia sementara Belanda menolaknya. Belanda berencana melepaskan Irian Barat dengan membentuk Dewan Perwalian dibawah PBB dan kemudian membentuk Negara Papua Merdeka.
Sikap Belanda tersebut langsung disambut semangat konfrontasi dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dalam pidato rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan suatu komando untuk pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikora [Tri Komando rakyat], yang berisi sebagai berikut:
- Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda
- Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
- Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa
Disusun Komando Mandala Siaga [Kolaga] untuk merebut Irian Barat yang dipimpin oleh Panglima Kostrad, Mayjen Suharto yang merupakan gabungan antar angkatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Panglima Tertinggi RI.
Operasi yang dilakukan KOLAGA dimulai dengan operasi pendahuluan yang bersifat pengintaian dan sandiyudha. Dalam operasi pendahuluan tersebut terjadi pertempuran di Laut Arafura antara satuan TNI–AL dengan pasukan Belanda yang menyebabkan gugurnya Komodor Yos Sudarso.
Situasi yang menuju pada perang besar memaksa pemerintah Belanda melakukan kebijakan diplomasi kembali dengan Indonesia.
Pemerintah Belanda juga mendapat tekanan dari negara–negara Blok Barat agar berunding dengan Indonesia, untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik.
Perjanjian New York
Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Indonesia– Belanda di New York sehingga disebut Perjanjian New York.
Perjanjian ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diusulkan Ellswort Bunker dari Amerika Serikat, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah dalam konflik Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat [Notosusanto, 1977: 115].
Untuk penyerahan administrasi di Irian Barat dari pemerintah Belanda kepada PBB dibentuklah UNTEA [United Nations Temporary Executive Authority] yang akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sebelum 1 Mei 1963.
Baca juga Perlawanan terhadap Penjajahan Jepang dilakukan dengan Dua Cara
Indonesia menerima kewajiban untuk melaksanakan Pepera [Penentuan Pendapat Rakyat] sebelum akhir tahun 1969. Pada tanggal 31 Mei 1963 pemerintah RI menerima Irian Barat yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan Pepera.
Akhirnya konflik Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat berakhir dengan pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1963.