Dalam memberikan grasi maka Presiden selaku kepala negara harus meminta persetujuan dari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Joko Widodo [Jokowi] kembali memerintah negeri ini sebagai Presiden RI periode 2019-2024. Jelas, sebagai kepala negara dan pemerintahan, tugas Presiden sangat banyak. Sebagai kepala negara, misalnya, tugas Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedang sebagai kepala pemerintahan, tugas Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Selain itu, tugas Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri dan pejabat setingkat menteri, seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Tentu, Presiden bisa memberi perintah kepada para pembantunya itu. Contoh, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu [13/12], Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memecat oknum polisi dan jaksa yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha. "Saya perintahkan ke Kapolri, ke Jaksa Agung, di Kejati ini, Kejari ini, Polda ini, Polres ini, saya minta tolong cek, copot, pecat, hitu saja sudah," tegas Presiden Jokowi. Tugas dan wewenang Presiden lainnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar [UUD] 1945. Berikut tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan: Tugas Presiden sebagai kepala negara

• Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara [Pasal 10].
• Presiden mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 ayat 1].
• Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 ayat 3].

• Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 4 ayat 1].
• Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya [Pasal 5 ayat 2].
• Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [Pasal 17 ayat 2].
• Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang [Pasal 20 ayat 4].
• Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah [Pasal 23 ayat 2].
• Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F ayat 1].
• Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A ayat 3].
• Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 24B ayat 3].
• Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C ayat 3].

• Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 5 ayat 1].
• Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 ayat 1].
• Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 ayat 2].
• Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang [Pasal 12].
• Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [Pasal 14 ayat 1].
• Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 14 ayat 2].
• Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang [Pasal 15].
• Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang [Pasal 16].
• Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [Pasal 22 ayat 1].

KOMPAS.com - Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Di mana kedudukan presiden sangat kuat. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 

Dalam buku Hukum Tata Negara Suatau Pengatar [2016] oleh Johan Jasin, tugas dan tanggung jawab presiden sebagai kepala negara bersifat seremonial dan protokoler kenegaraan. 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 

Berdasarkan UUD RI 1945, kewenangan Presiden Republik Indonesia yaitu: 

Baca juga: Hubungan Kerja Presiden dan DPR Menurut UUD 1945 Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, presiden dibantu wakil presiden, serta menteri-menteri negara. 

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan:

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
• Menteri-menteru diangkat dan diberhentikan oleh presiden

Keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Undang-undang tersebut mengatur semua hal tentang kementerian negara, seperti:

• Kedudukan
• Tugas pokok
• Susunan organisasi
• Fungsi
• Penggabungan
• Pemisahan atau penggantian
• Pengangkatan dan pemberhentian menteri
• Pembentukan
• Pengubahan
• Pembubaran atau penghapusan kementrian
• Hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah

Baca juga: Kekuasaan Presiden dalam Bidang Legislatif