Gubernur Jenderal de Jonge mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan

Taman Siswa di Bandung. Ki Hajar Dewantara [inset]. Foto: Tropenmuseum.

TANGGAL lahir Ki Hajar Dewantara, 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 316 tanggal 16 Desember 1959. Penetapan tersebut dilandasi oleh jasa-jasanya yang telah memberikan garis-garis tegas dalam pendidikan nasional, baik konsepsi maupun praktik.

“Pada tahun 1932 beliau telah berjuang dengan menentang ordonansi sekolah liar serta berlakunya sistem pajak rumah tangga Taman Siswa dan menentang diskriminasi tunjangan anak di sekolah pemerintahan dan sekolah swasta,” tulis AB Lapian dalam Terminologi sejarah, 1945-1950 & 1950-1959.

Ki Hajar mendirikan sekolah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta karena gelisah akan pendidikan di Hindia Belanda yang diskriminatif. Hanya anak-anak priyayi yang boleh sekolah. Dia mencoba mempeluas akses pendidikan bagi semua kalangan. Taman Siswa, dan semua sekolah partikelir [swasta] yang tidak diakui oleh lembaga resmi pemerintah manapun, dianggap sekolah liar.

Advertising

Advertising

Menurut Yudi Latif dalam Inteligensia Muslim dan Kuasa, sekolah liar biasanya didirikan oleh para anggota idealis dari inteligensia yang tidak ingin bekerja untuk pemerintah kolonial, dan yang didirikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan akan pendidikan yang bergaya Barat.

Adanya kecenderungan politik di balik aktivitas lembaga-lembaga pendidikan partikelir [swasta] disadari pemerintah. Pemerintah yang khawatir melihat perkembangan sekolah-sekolah pribumi tanpa izin, berusaha menekan laju perkembangannya dengan membuat beberapa peraturan atau ordonansi.

Pada 1923, pemerintah mengeluarkan ordonansi pengawasan sekolah partikelir. Namun, dalam praktiknya tidak memenuhi harapan pemerintah dalam menuntaskan masalah sekolah liar. Menanggapi masalah itu, JWF. van der Muelen, pejabat direktur pendidikan dan agama menganjurkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali ordonansi pengawasan 1923 dengan kemungkinan menambah satu peraturan baru menyangkut pengawasan terhadap lembaga pendidikan partikelir.

Usulan tersebut disetujui. Pada 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan baru: Wildeschoolen Ordonantie [Ordonansi Sekolah Liar]. Dalam ordonansi ini, seseorang atau lembaga yang bermaksud menyelenggarakan pendidikan harus  seizin pemerintah. Pemerintah dapat mencabut izin apabila terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Bukan hanya bagi sekolah, ordonansi ini juga mengatur urusan guru. Para pengajar diharuskan untuk membuat laporan kepada penguasa setempat. Apabila melanggar, maka akan dikenakan hukuman penjara selama delapan hari atau denda 25 gulden. Mereka juga dapat dikenakan hukuman selama satu bulan atau denda sebesar 100 gulden apabila yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan mengajar.

Menanggapi ordonansi tersebut, Ki Hajar mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal De Jonge, meminta membatalkan ordonansi tersebut. Telegram ini kemudian dimuat majalah Timboel, 6 November 1932. Dengan tegas Taman Siswa mengancam akan melakukan lijdelijk verzet [pembangkangan] apabila ordonansi itu tidak dicabut.

“Excellentie! Ordonnantie jang disadjikan amat tergesa-gesa dan didjalankan dengan tjara paksaan …” tulis Ki Hajar, “Bolehlah saja memperingatkan, bahwa walaoepoen machloek jang ta’berdaja mempoenjai rasa asali berwadjib menangkis bahaja oentoek mendjaga diri dan demikianlah djoega boleh djadi kami karena terpaksa akan mengadakan perlawanan sekoeat-koeatnja dan selama-lamanja…”

Ordonansi sekolah liar tetap diberlakukan. Taman Siswa membangkang dan terus berkembang pesat ke luar Jawa Tengah. “Sepuluh tahun kemudian, meskipun sudah mengeluarkan peraturan Sekolah Liar pada September 1932, gerakan Taman Siswa sudah mendirikan 166 sekolah dengan sekira 11.000 murid Jawa,” tulis Frances Gouda dalam Dutch Cultures Overseas.

Sekolah-sekolah liar diminati oleh bumiputera karena keadaan ekonomi pasca Perang Dunia I dan depresi ekonomi pada 1930-an mengakibatkan pemotongan belanja [subsidi] pemerintah untuk pendidikan. “Hal ini membuat biaya pendidikan tinggi, memaksa orang-orang Hindia untuk bersekolah di sekolah-sekolah liar,” tulis Yudi Latif.

Laporan tahunan pemerintah tahun 1936 mengenai pendidikan mencatat sebanyak 1.663 sekolah liar yang menerima pendaftaran 114 ribu murid. Setahun kemudian, laporan tersebut mencatat jumlah keseluruhan 1.961 sekolah dengan jumlah murid 129.565, sedangkan pada 1941, jumlah murid pribumi yang menerima pendidikan dalam bahasa Belanda di sekolah liar, yang terletak di dalam dan di luar Jawa, diperkirakan mencapai jumlah 230 ribu.

Menurut Gouda, Jawa tidak sendiri dalam ekspansi sembunyi-sembunyi sekolah independen, yang secara sadar berupaya tetap di luar orbit pengawasan pemerintah. Di Minangkabau Sumatera Barat, berlangsung pula pertumbuhan lembaga pendidikan yang sama. Walaupun lembaga-lembaga tersebut secara lebih jelas kaitannya dengan ulama [guru] Islam dibanding di Jawa dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam pengajian Alquran, sekolah-sekolah kaum muda di sana juga dengan bergairah menanamkan gagasan penalaran individu [ijtihad] dan semangat pembaruan pada murid mereka.

“Baik sekolah taman siswa maupun sekolah kaum muda merupakan lembaga yang berkembang pesat,” tulis Gouda, “kedua-duanya berhasil menanamkan rasa bangga akan budaya asli dalam diri murid-murid mereka."

Beranda

Tentang Batavia

Foto

Lukisan

Peta

Iklan

Nama Tempat

Profil Tokoh

Kisah Bersejarah

Bibliografi

Surat Kabar

Film

 
 
Detail Cantuman
Profil Tokoh Batavia
 
◄ Kembali Ke Daftar

◄ Kembali Ke Daftar  
 

Lihat Foto

Tropenmuseum

Daftar Gubernur Jenderal VOC

KOMPAS.com - Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertugas untuk mengelola kongsi dagang VOC. Gubernur jenderal juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Belanda.

Banyak gubernur jenderal yang dipilih dan ditugaskan di Hindia Belanda. Sebagian dari mereka berjasa dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Salah satunya ialah teknologi kereta api dan telepon.

Indonesia telah merdeka secara resmi pada 17 Agustus 1945. Namun, hal ini tetap tidak menyurutkan niat Belanda atau VOC dalam menguasai Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat itu telah melakukan berbagai upaya diplomasi. Upaya ini dilakukan melalui Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar.

Oleh karena Belanda tidak mau mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda masih terus ditugaskan oleh VOC atau Belanda hingga 1949.

Berhentinya tugas Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1949 beriringan dengan isi Konferensi Meja Bundar, yang mana salah satu poinnya ialah Indonesia harus mendapat pengakuan kedaulatan paling lambat 30 Desember 1949.

Baca juga: Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1875 hingga 1904

Siapa sajakah Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1904 hingga 1949? Berikut adalah penjelasannya yang dilansir dari situs Encyclopedia Jakarta dan Dinas Pariwisata Jakarta:

Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz [1904-1909]

Lihat Foto

Rijksmuseum

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Joannes Benedictus van Heutsz Hannke

Ia dilahirkan di Coevorden, Belanda pada 1851 dan meninggal di Montreux, Swiss pada 1924. Ia mengawali karirnya di Hindia Belanda sebagai subaltern atau bawahan yang dikirim ke Aceh pada 1873.

Setelah beberapa tahun, ia dengan cepat naik jabatan dan memegang peranan penting. Salah satunya ialah menjadi Gubernur Militer dan Sipil Aceh, yang mengharuskannya untuk menghadapi Perang Aceh dari 1898 hingga 1903.

Salah satu alasan pengangkatan Van Heutsz menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ialah jasanya dalam memerangi perlawanan rakyat Aceh.

Video yang berhubungan

Bài mới nhất

Chủ Đề