Page 2
sastra dresta, sumber kekuasaan/historis disebut dengan purwa] kuna dresta, pengaruh kesadaran/pengertian manusia sebagai warga negara [R.I.] disebut dengan loka dresta, pengaruh wilayah/ tempat disebut dengan desa dresta, merupakan kaidah-kaidah hukum yang dominan dalam pengaturan tertib.
Dengan adanya segi2 yang ber-beda2 sebagai pengejawantahan dari sesuatu ketentuan hukum, sangat dimungkinkan adanya persoalan-persoalan yang tidak klopatan serasi, dengan kata lain ada perbedaan atau pertentangan pendapat yang menjadi perkara, maka penyelesaian akan diusahakan sesuai dengan ajaran catur guru bhakti, menurut materi persoalannya tersebut, yang pada tingkat terakhir secara administratif pada guru wisesa [pemerintah]. Karenanya maka sebagai guru wisesa dalam hal ini raja-raja dimasa pemerintahan yang lalu juga berfungsi sebagai kepala Adat dengan pelimpahan tugas itu juga kepada eselon bawahannya, Penggawa dan Manca ataupun terkadang sampai kepada tingkat Perbekel. Kini timbul suatu masalah dengan perubahan struktur dan azas-azas pemerintahan R.I. ini, yang jelas jauh berbeda dengan stelsel pemerintahan sebelumnya, dimana seakanakan lembaga Desa Adat ataupun lembaga-lembaga Adat lainnya seolah-olah tergantung tanpa cantolan, padahal lembaga-lembaga ini merupakan organisasi yang tetap hidup effektif dan potensial dan mengandung karakteristik yang dinamis, sebagai kekuatan penunjang pembangunan, oleh karenanya perlu dipikirkan/dicari pemecahannya agar tetap dapat lestari dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan masyarakat bangsa yang berdasar Pancasila, yang dalam hal ini lembaga Desa Adat ini cukup mengandung unsurunsur yang tidak saja bertentangan tapi malahan setidak-tidaknya unsur yang dikandung adalah sama, termasuk dasar-dasar toleransi yang dimilikinya dengan semboyan ”bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa", "tat twam asi" sebagai dasar perikemanusiaan, sedangkan persatuan Indonesia dengan tri hita kerana, musyawarah untuk mufakat dengan adanya pelaksanaan saba [samuan], ngusaba sangkep [seangkep] berdasarkan "tan hana wang swastha nulus” dan dalam hal ini keadilan sosial "tan wenang angamet patining wang”, anrasangsia mukyaning dharma, parartha gumawe sukaning len, aywa gumawe sukaning dewek [paras-paros sebayantaka]. Didalam pemerintahan lama ada lembaga yang dinamakan "bagawanta” yang merupakan penasehat, akhli dan berwenang dalam bidang keagamaan ialah seorang pendeta yang ditetapkan oleh Penguasa. Kiranya fungsi ini pulalah yang merupakan salah
Page 3
da masing-masing banjar Adat diperlukan : a. Awig-awig Desa Adat yang tertulis. b. Buku pedoman/pegangan para prajuru Adat mengenai hak
dan kewajibannya dan hubungan hirarkhinya keatas, ke
bawah maupun kesamping dalam hubungan pemerintahan. c. Pembinaan terpadu [penyuluhan/penerangan, ceramah dan sebagainya] dalam bidang-bidang pembangunan :
bidang sosial keagamaan/sosial religius. bidang sosial budaya
bidang sosial ekonomi – bidang sosial dan kesehatan, Keluarga Berencana -- bidang sosial ketertiban dan keamanan
tentang penterapan P.4 yang dikaitkan dengan sumber-sum-
ber ajaran agama Hindu guna tercapainya pengertian dan penghayatan terhadap gerak dan perkembangan pembangun-an pembangunan bangsa yang sedang kita laksanakan. d. Inventarisasi dari perbendaharaan Desa Adat dan kewajiban
kewajiban yang terpikul diatas pundak lembaga Desa Adat
beserta registrasi maupun statistik yang diperlukan. 2. Untuk kepentingan hal2 tersebut diatas, perlu ada buku-buku
pedoman ataupun contoh untuk : a. Pembuatan awig-awig tertulis b. Pedoman mengenai hak-hak dan kewajiban yang menjadi
wewenang Desa Adat yang mengandung kebijaksanaan
penterapannya. c. Buku pedoman/pokok-pokok orientasi pembangunan yang
menyeluruh serta mengandung segi-segi dasar filsafat agama Hindu yang dikaitkan dengan pelaksanaan P.4, Pariwisata Budaya dengan stiti krama, sima krama/tata krama. Hubungan Desa Adat dengan tempat-tempat ibadah/persembahyangan [Pura, Sanggah/pemerajan, paibon, pesim
pangan dan lain sebagainya d. Buku tuntunan administrasi Desa Adat guna mendapat data
perkembangan-perkembangan yang terjadi di Desa Adat.
3. Untuk pelaksanaan proses pembuatan itu diharapkan agar
Badan Pembinaan Lembaga Adat dapat segera berfungsi dan selanjutnya mengadakan kegiatan-kegiatan loka karya/seminarseminar serta penerangan/penyuluhan untuk memasyarakatkan tuntunan-tuntunan yang telah digariskan.
Page 4
terdiri dari SLTA Negeri 32 buah dan SLTA Swasta 60 buah. Dengan jumlah murid 29.406 orang [Negeri 13.207 orang dan Swasta 16.199
orang]. c.2. Menurut jenisnya SLTA dikelompokkan menjadi
3 jenis yaitu :
SLTA Umum 45 buah [Negeri 13 buah dan
Swasta 32 buah] yang termasuk disini adalah
SMA dan SMPP. - SLTA Kejuruan : a. STM
: Negeri 1 buah dan Swasta 7 buah. b. SMEA : Negeri 7 buah dan Swasta 13 buah. C. SMKK : Negeri 2 buah dan Swasta 1 buah. d. SMTK : Negeri 1 buah. e. SMSR, SMKI, SMIK, masing-masing 1 buah. f. SMPS, SPM [Sekolah Pariwisata Menengah]
= Swasta masing-masing 1 buah. SLTA Pendidikan Guru : a. SPG : Negeri 3 buah dan Swasta 5 buah. b. SGO
: Negeri 2 buah. c.3. Jumlah lulusan SLTP pada awal tahun 1978 ada
lah 14.681 orang dan jumlah tersebut dapat diterima dikelas I baru SLTA awal tahun 1978 adalah 12.167 orang atau 83%. Ini berarti target akhir Pelita II sebesar 81% lulusan SLTP dapat diserap
dikelas I SLTA dilampaui. c.4. Jumlah Guru tetap SLTA Negeri tahun 1978 ada
lah 696 orang dengan jumlah murid 13.207 orang. Ratio guru : murid = 1:19. Sedang SLTA Swasta 303 orang dengan jumlah murid 16.199 orang. Ratio guru : murid 1 : 53. Tahun 1978 SLTA Negeri kekurangan guru 185 orang dengan ratio guru : murid = 1 : 15. Sedangkan SLTA Swasta kekurangan guru 777 orang dengan ratio yang
sama. c.5. Keadaan prasarana dan fasilitas pendidikan lain
nya pada SLTA di Bali adalah sebagai berikut : a. SLTA Umum, 56% keadaannya kurang baik
yang perlu segera direhabilitasi/perluasan :
Page 5
4. Keadaan anak-anak yang putus sekolah ta
hun 1977 :
5. Wilayah garapan meliputi 8 Kabupaten, 50 Ke
camatan, 564 desa dinas/administratif, 1.456
desa adat dan 3.727 banjar di Bali. a.2. Prasarana dan sarana pendidikan.
1. Di Bali tahun 1978 memiliki 4 PLPM [Pusat
Latihan Pendidikan Masyarakat] yaitu di Pemaron [Buleleng], Kediri [Tabanan], Kesiman [Ba
dung] dan Sukawati [Gianyar]. 2. Sarana pendidikan seperti buku perpustakaan,
pelajaran, alat keterampilan, alat peraktek keju- ruan, alat peraga dan sarana lainnya sangat ku-
rang. a.3. Tenaga Pendidikan Masyarakat.
1. Jumlah tenaga tehnis lapangan adalah sangat
kurang. 2. Mutu petugas wilayah perlu ditingkatkan me
ngingat keaneka ragaman masalah yang akan
ditangani disamping kebanyakan berijasah SD. 3. Kekurangan tenaga ahli dibidang pendidikan
kejuruan/ketrampilan yang dapat langsung me
nangani ketrampilan masyarakat. PENDIDIKAN PADA TINGKAT PERGURUAN TINGGI : Masalah dan Keadaan. – Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi di daerah Bali masih
sangat terbatas dibandingkan dengan kenyataan adanya tingkat
lulusan SLTA [SMA]. -- Perguruan Tinggi Negeri ada 2 yakni : UNUD sebagai Universi
tas Negeri dan Akademi Seni Tari [ASTI], sedangkan pada status Swasta ada + 9 buah diantaranya termasuk IHD sebagai satų-satunya lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan khusus pada Agama Hindu.
Page 6
a.5. Di pedesaan masih banyak wanita yang terdiri dari
para ibu dan calon ibu yang mengelola rumah tangga dan mewujudkan kesejahteraan keluarga ada yang buta huruf, kembali buta huruf, kecakapan dan keterampilan kurang dan sebagainya. Hal ini sangat perlu ditangani dalam Pelita III yang akan datang mengingat ibu sebagai pendidik yang pertama dan
utama. a.6. Masyarakat sebagai pelaksana pembangunan yang
merupakan tenaga kerja, perlu ditingkatkan produktivitas kerjanya dalam mempercepat proses pemba
ngunan sesuai dengan perkembangan teknologi. a.7. Kurangnya kecakapan dan keterampilan masyarakat
dalam menggarap kekayaan alam yang potensial, apabila diolah akan meningkatkan income per ka
pita. a.8. Kurangnya tenaga teknis dan administratif untuk
menangani pendidikan masyarakat serta mutunya
yang ada perlu ditingkatkan. a.9. Kurangnya sarana pendidikan luar sekolah seperti
kelengkapan pendidikan berupa alat peraga, buku pelajaran, buku bacaan alat pelajaran untuk PBH, alat pendidikan kejuruan masyarakat, bahan-bahan praktek dsb.nya. Sedangkan yang telah ada kea
daannya kurang baik. a.10.PLPM, Panti Karya dan Panti Keterampilan Wanita
belum tersebar di seluruh Kabupaten/Kecamatan. a.11.Biaya operasional, biaya honor guru non pegawai,
biaya suvervisi, dan evaluasi sangat kurang. a.12. Alat-alat mobilitas untuk komunikasi gerak cepat
di Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi kurang memadai.
b. Masalah Pembinaan Generasi Muda.
Masalah :
Berbagai masalah yang mendesak didalam pembinaan Generasi Muda yang telah dijalankan didalam Pelita I dan II sebagai satu cara penyelesaiannya, tetapi beberapa permasalahan yang masih ada yaitu .
Page 7
daerah Bali adalah tiada lain untuk memperindah panorama kebun seni budaya Bangsa Indonesia, dengan membentuk identitas yang bersifat khas yang penuh mengandung nilai kepribadian bangsa yang tinggi. Hakekat keindahan itu tiada lain dari pada tetap menjalankan policy pengembangan untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu, menambah daya appresiasi dan kreativitas seni. Bertalian dengan pengembangan sastra daerah dan karya kesusastraan daerah
yang bermutu dalam bahasa dan huruf Bali. Hal ini erat kaitannya sebab seni budaya Bali bersumber kepada agama Hindu, dan ajarannya tersebut adalah kebanyakan ditulis dalam huruf Bali didalam lontar, oleh karena itu pengembangan sastra dan kesusastraan Bali perlu dirangsang dan ditingkatkan. Pertumbuhan itu semua memerlukan kondisi dan iklim yang cocok, pendukung seni dan sarana yang cukup. Oleh karena sarana pendidikan dan mess media terutama TVRI., Sasana Budaya dan Wadah yang bersifat tradisional [Balai Wantilan Banjar, Sekeha] perlu untuk dimanfaatkan
secara effektif. Maka langkah pelaksanaan pengembangan seni Budaya didaerah Bali disusun dalam : 1. Penyelamatan, pemeliharaan dan pengembangan warisan
seni budaya Bali dan membantu kehidupan sekeha/group
kesenian yang ada. 2. Pengembangan dan pendidikan seni Budaya Bali. 3. Menggalakan appresiasi dan kreativitas seni secara menye
luruh terutama seni budaya tradisional dikalangan remaja mengadakan pesta seni, lokakarya, menyelenggarakan penataran, penyusunan buku bagi kesenian klasik dan tradisi
onil serta membuat satu pasar seni. 4. Pengembangan bahasa dengan memberikan pendidikan
bahasa dan huruf Bali kepada anak-anak baik didalam maupun diluar sekolah, sehingga dasar menuju pembinaan
seni sastra daerah. 5. Penyelamatan dan pemeliharaan warisan-warisan seni Bu
daya Bali yang mempunyai setatus kepurbakalaan dan se
jarah. 6. Mengadakan rehabilitasi dan pemugaran tempat-tempat
ibadah/purbakala yang berkaitan dengan ujud-ujud seni Budaya.
Page 8
c.1. Pengadaan sarana keolahragaan baik untuk melengkapi
Stadion Ngurah Rai, membangun Kolam Renang, Sport Hall, melengkapi Madical Sport Centre, dan fasilitas peralatan serta perlengkapan keolahragaan serta tempat
olah raga lainnya. c.2. Pemassalan olahraga dengan menghidupkan serta mengge
rakkan secara luas olahraga seperti Gerak Jalan, Senam, dan acara pembibitan, sehingga dapat menumbuhkan kehidupan yang sehat serta memupuk prestasi yang ber
kelanjutan.
c.3. Peningkatan prestasi; Bali yang telah memiliki prestasi
dan menduduki rangking yang cukup menentukan pada
dunia olahraga dikawasan Negeri Indonesia adalah sangat penting untuk dapat dipertahankan prestasi itu dengan mengintensifkan pembinaan terhadap cabang olahraga
yang ada, terutama sekali terhadap cabang olahraga yang
telah mendapat prestasi yang nyata. Disamping itu pula kemajuan dan peningkatan prestasi ini penting untuk tetap memupuk keolahragaan dan ke- mantapan prestasi bagi para atlit sehingga akan merupa-
kan satu kaitan dengan kesinambungan prestasi yang
diingini, dan bukan hanya sekedar ditentukan oleh satufaktor kebetulan dan kebaikan nasib. c.5. Pembinaan Prestasi.
Keserasian akan terciptanya satu prestasi bukan saja terletak kepada adanya penyediaan fasilitas, dana, bakat, tetapi akan tergantung pula oleh adanya kaitan secara mental dan keadaan biologis dari pada seorang atlit dan jasmani untuk memelihara kesegaran jasmaninya. Untuk itu diperlukan penelitian secara ilmiah dan teratur serta saksama, sehingga keadaan maximal si atlit untuk mencapai puncak prestasi dapat diatur dan ditentukan dengan prestasi.
Oleh karena bantuan untuk wadah pembinaan ini
perlu ditujukan kepada PP KORI. d. Pra mu k a.
Progam kerja Pramuka adalah berdasarkan program kerja yang
ada yaitu : d.1. Peningkatan mutu dan jumlah pembina.
Page 9
Pemenang
I : Desa Blumbang [Tabanan] Pemenang II : Desa Menanga
[Karangasem] Pemenang III : Desa Gobleg
[Buleleng] Pemenang IV : Desa Besang
[Klungkung] · Untuk pelaksanaan penterapan 10 segi P.K.K. diseluruh la-
pisan masyarakat telah dibentuk Pengurus PKK dari tingkat
Propinsi sampai dengan Desa. - Untuk pembiayaan dari segala kegiatan PKK biaya tidak se-
penuhnya dari Pemda, namun sebagian dari partisipasi mas- yarakat.
Setiap tahun diadakan pembentukan kader yang dilaksana-
kan oleh Tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa
yang setiap tahunnya bertambah jumlahnya. 2. Masalah.
- Tingkat pendidikan yang masih rendah dari sebagian besar anggota masyarakat terutama isteri Perbekel yang dalam pelaksanaan P.K.K. isteri Perbekel berfungsi sebagai Ketua P.K.K. di Desa sehingga usaha untuk menanamkan pengertian P.K.K. agar menjadi kesadaran masyarakat sangat sukar. Ditambah lagi dengan kebiasaan hidup masyarakat yang sudah melembaga diperlukan waktu yang panjang untuk merubah sikap hidup sesuai dengan segi-segi PKK menuju keluar
ga sejahtera, - Kemampuan daerah/desa yang berbeda-beda sangat mempe
ngaruhi lancarnya pembinaan. III. Kebijaksanaan dan Langkah-Langkah.
1. Kebijaksanaan.
Sampai saat ini sistim yang dipergunakan adalah : a. Penunjukkan Desa Contoh. b. Pembinaan langsung kedesa-desa contoh c. Lomba Desa d. Pembentukan Kader-Kader.
Disamping tersebut diatas bagi Desa-desa yang bukan desa contoh pembinaannya diserahkan kepada Kabupaten, Kecamatan
Page 10
b. Usaha perbaikan gizi keluarga, dengan mengadakan ra
pat-rapat U.P.G.K., training orientasi di Propinsi dan didesa binaan 5 kali, survey keadaan gizi didesa seba
nyak 15 kali, serta mengisi siaran R.R.I. c. Pencegahan gondok Endenik.
Telah dilakukan penyuntikan lipiodol di desa-desa se
banyak 13.291 orang. 4. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
Kegiatan yang telah dilakukan ialah mengadakan : - Penataran dan latihan staf Kabupaten dan Puskesmas.
Pengembangan daerah kerja intensip 33 desa.
Pengembangan media komunikasi. 5. Pengawasan obat dan makanan. – Telah dirintis produksi obat dan membuat bermacam obat
suntikan sebanyak 162.301 ampul. - Distribusi obat antara lain : obat-obat yang bersumber dari
A.P.B.N. sebanyak Rp. 220.980.000 dan mengawasi sarana distribusi [apotik] yang meliputi 23 apotik, 14 PBF dan 21
toko obat II.2. Masalah.
1. Masalah masih kurang pengetahuan dan kesadaran masya
rakat dalam cara-cara hidup sehat. 2. Masalah pada status kesehatan masyarakat : a. Kependudukan.
Walaupun angka kelahiran ada kecendrungan menurun,
tapi masih cukup tinggi dan angka kematian kasar yang cendrung menurun menyebabkan perkembangan pen- duduk meningkat. Lagi pula penyebaran tidak merata
maka masalah penduduk tetap ada, walaupun ada tran-
smigrasi, tapi belum dapat mengimbangi pertambahan penduduk, ditambah lagi masuknya penduduk dari luarBali makin Banyak. b. Penyakit menular.
Mengingat kondisi kebersihan lingkungan dan penyediaan air minum sehat masih belum memadai maka penyakit diarhea dan lainnya masih tetap merupakan problim.
Page 11
program prioritas sebagai peningkatan sarana komunikasi dan informasi dalam menjadikan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pusat penerangan/pe
nyuluhan kesehatan. 2. Mengurangi gangguan status kesehatan yaitu : a. Mempertahankan hasil-hasil yang dicapai selama Peli
ta II. b. Meningkatkan kegiatan-kegiatan tertentu sejauh sara
na/tehnologi memungkinkan terutama pada penya
kit yang merupakan masalah yang menonjol. c. Waspada terhadap gangguan-gangguan kesehatan aki
bat pengembangan arus wisata. 3. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dengan :
a. Penyeragaman pelayanan di Puskesmas. b. Pengembangan P.K.M.D.
c. Meningkatkan kapasitas perawatan di Rumah Sakit.
d. Meningkatkan Pelayanan Khusus [bagi penyakit jiwa,gigi dan mata] dan laboratorium e. Penyediaan, pengadaan, pengawasan obat-obatan. 4. Meningkatkan/mengembangkan ketenagaan organisasi
dan tata laksana terdiri dari :
a. Menyediakan tenaga-tenaga kesehatan yang terarah
dengan mengutamakan sasaran kesehatan di Puskes
mas. b. Pembinaan administrasi ketenagaan yang mengarah
pada pengembangan carier. c. Penyempurnaan struktur organisasi untuk satuan ker
ja daerah dan pusat. III.2. Langkah-langkah yang diambil :
1. Masalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang
cara-cara hidup sehat. a. Mengadakan penyuluhan kesehatan kepada masyara-
kat.
b. Mengadakan pertemuan-pertemuan kelompok di Ban-
jar-banjar untuk penyusunan dan melaksanakan awig
awig tentang kebersihan. 2. Masalah gangguan status Kesehatan : a. Kependudukan.
Menunurunkan angka kelahiran melalui program Ke
Page 12
Penggalian dan pemanfaatan sumber 2 lingkung
an. 2. Penentuan populasi dan wilayah yang menjadi prioritas sasaran.
Karena luasnya sasaran perlu diadakan penentuan prioritas seperti wilayah terpencil, adat istiadat yang menghambat pembangunan, keluarga yang be
rada dibawah garis kemiskinan. 3. Mengembangkan dan meningkatkan cara2 dan jenis
pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan rakyat. IV. Program Pembangunan.
Program pokok Kesejahteraan sosial terdiri dari : A. Program Pembangunan Kesejahtraan sosial
B. Program Pelayanan Kesejahtraan Sosial yang melipu-
ti : 1. Bina Sosial :
a. Penyuluhan dan bimbingan sosial.
b. Pembinaan swadaya sosial masyarakat. 2. Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial : a. Rehabilitasi cacat, tuna sosial, dan kesejahtraan
anak dan keluarga. 3. Bantuan Sosial :
a. Terhadap korban bencana alam. b. Pembinaan lembaga sosial.
c. Bantuan bagi lanjut usia. SUB SEKTOR PERANAN WANITA. I. Pend a hulu a n.
Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal disegala bidang. Oleh karena itu wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.
Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan ketrampilan wanita perlu ditingkatkan diberbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya.
Page 13
maka diperlukan adanya wadah koordinasi yang bisa menanga-
ninya. Wadah ini adalah organisasi wanita.
Di Bali ada tiga organisasi wanita induk yaitu :
1. Badan Musyawarah Wanita Indonesia [BMWI] yang berdiri
tahun 1963, dimana didalam organisasi ini tergabung or
ganisasi wanita yang ada di Ibu kota Propinsi. 2. Dharma Wanita, yang berdiri tahun 1974, dimana didalam
nya tergabung organisasi wanita dilingkungan Departemen
maupun Non Departemen, jadi bersifat fungsional. 3. Dharma Pertiwi adalah organisasi wanita yang ada diling
kungan Hankam. Sejak berdirinya organisasi-organisasi tersebut yang selalu menangani masalah-masalah sosial, penyuluhan-penyuluhan kedesa-desa serta masalah-masalah yang menyangkut gerak pembangunan pada umumnya, didalam kegiatannya selalu mengalami hambatan-hambatan terutama
hambatan yang berhubungan dengan kesekretariatan. 2. Masalah.
Dari hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan
bahwa masalah-masalah yang dapat menghambat peranan
wanita dalam ikut berpartisipasi terhadap kesejahteraan ke-
luarga dan suksesnya pembangunan ada 2 masalah : a. Masalah ketidak tahuan dari sementara wanita-wanita di-
desa, karena diakibatkan oleh tidak adanya kesempatan, ku
rangnya penyuluhan dan pembinaan. b. Masalah kurangnya kemampuan dari organisasi wanita yang
ada, dalam ikut menangani masalah-masalah ketidak tahuan tersebut diakibatkan keterbatasan dana, sarana dan prasarana seperti gedung wanita serta perlengkapannya, anggaran
untuk kegiatan kedesa-desa. III. Kebijaksanaan dan Langkah-Langkah. 1. Kebijaksanaan.
Wanita perlu diberi peranan aktif dalam setiap kesempatan, untuk benar-benar dapat mengembangkan pribadinya sesuai dengan harkat hidupnya sebagai wanita. Wanita sesuai dengan fungsinya sebagai ibu rumah tangga di- samping tugasnya diluar keluarga, tetap tidak melupakan tugas utamanya dalam keluarga, pengatur rumah tangga serta penga-
Page 14
cian metode kontrasepsi sebagai berikut : IUD
: 51,97% - Pil
: 24,22% - Kondoin : 19,83%
M.O. wanita 2,63% M.O. pria
0,55% - OVAG
0,43% Suntikan
0,37% Untuk peng-integrasian Keluarga Berencana dengan pembangunan yang sampai daerah pedesaan, maka tahun 74 s/d 76 diadakan penelitian sistem banjar. Penelitian ini dimaksud untuk dapat mengetahui seberapa jauh lembaga Banjar dapat dipergunakan dalam usaha meningkatkan program K.B. sampai bulan Januari 1977 seluruh banjar di Bali sudah melaksanakan sistim banjar [372 banjar].
Dengan telah dicapainya jumlah persentase jumlah 309.000 orang maka timbul masalah bagaimana membina akseptor yang ada itu agar tetap menjadi akseptor lestari. Akhirnya timbul suatu gagasan untuk pembinaan melalui pendekatan pedesaan, diharapkan pelaksanaan Keluarga Berencana bukan lagi dianjurkan semata-mata dari atas tetapi diharapkan merupakan kebutuhan masyarakat sendiri. Begitu juga terhadap para akseptor yang dulunya hanya sebagai peserta pasif, sekarang dapat berperan juga sebagai motivator. Pengertian Keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera bukan hanya di kota-kota tapi diharapkan adalah pelembagaannya sampai ke banjar-banjar. Demikianlah maka BKKBN Daerah Tingkat I Bali telah memilih sistem Banjar sebagai sarana untuk melembagakan dan membudayakan penerimaan Keluar
ga Kecil yang bahagia dan sejahtera. III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.
Pelaksanaan program keluarga berencana diusahakan diperluas keseluruh wilayah dan lapisan masyarakat termasuk daerah-daerah pemukiman baru.
Jumlah peserta keluarga berencana ditingkatkan atas
Page 15
ataupun pemantapan dari berbagai usaha pembangunan hukum didalam Repelita II. 1. Perencanaan peraturan perundangan Daerah.
Didalam kegiatan perencanaan peraturan perundang-undangan Daerah pertama-tama akan diusahakan penetapan peraturan perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
a. Penetapan Peraturan-perundangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan otonomi dan tugas pembantuan. b. Penetapan peraturan perundangan Daerah berdasarkan
kepentingan dan kebutuhan Daerah. c. Penelitian dan peninjauan kembali peraturan perundang
an Daerah yang telah berlaku yang tidak sesuai dengan
keadaan dewasa ini. d. Melanjutkan usaha inventarisasi dan dokumentasi pe
raturan perundangan Daerah Tk. I dan TK. II, ketentuan hukum adat/agama yang tertulis dan penyusunan buku petunjuk peraturan-perundangan Daerah Tk. I dan
Tk. II. e. Meningkatkan usaha penyusunan produk peraturan
perundangan-undangan Pusat mengenai Bidang Pemerin
tahan dan Pembangunan. f. Meningkatkan pengetahuan/ketrampilan dibidang hu
kum para pegawai/pejabat Pemerintah Daerah Tk. I dan
Tk. II. g. Pembinaan perpustakaan hukum. 2. Penegakan Peraturan Perundangan Daerah.
Dalam usaha penegakan peraturan perundangan Daerah, maka perlu diambil langkah-langkah : a. Penyusunan buku-buku pegangan bagi para penegak hu
kum pada umumnya dan khususnya penegak peraturan
perundangan Daerah. b. Mengadakan penataran bagi para penjabat Pemerintah
Daerah sampai ketingkat kecamatan, Desa seperti : Polisi PP. Kepala Desa/Kelian Dinas, Hansip dan Polisi
Khusus. c. Pemasangan rambu/tanda yang penting. d. Mengadakan penerangan dan penyuluhan kepada masya
Page 16
naan sebagai berikut. a. Melanjutkan usaha-usaha dalam rangka memasya
rakatkan Pancasila dan men Pancasilakan masya
rakat. b. Memantapkan pengertian dan pengetahuan warga
masyarakat sehubungan dengan sistim Pemerintahan dan sistim Kepartaian sesuai dengan alam Demokrasi Pancasila, guna menekan sejauh mungkin keresahan-keresahan atau kerawanan-kerawanan sosial yang timbul sebagai akibat kurang
nya pengertian tersebut. c. Dalam mekanisme kehidupan politik diarahkan
kepada pemupukan kesadaran perlunya suatu stabilitas yang melandasi kondisi lajunya pemba
ngunan. 2. Peningkatan pembinaan organisasi profesi dan fung
sional diarahkan kepada peningkatan mutu dan peranan organisasi sebagai wadah aspirasi masyarakat, sehingga statusnya sebagai partener yang tangguh dari Pemerintah dalam rangka mensejahterakan
masyarakat akan tercapai. 3. Peningkatan pembinaan aparatur-aparatur pemerin
tahan diarahkan kepada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sehubungan dengan masalah-masalah sosial politik, kamtibmas dan lain-lain, khususnya terhadap aparatur-aparatur pemerintahan yang dalam tugas-tugasnya langsung berhadapan dengan
masyarakat. 4. Dalam rangka peningkatan pembinaan kekuatan
pendukung Orde Baru diarahkan kepada pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konskwen bagi semua kekuatan sosial politik terma
suk organisasi profesi dan fungsional. 5. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu
1982 dan S.U.MPR 1983 diarahkan kepada kebijaksanaan untuk menciptakan situasi dan kondisi dimana adanya peranan perasaan aman, tentram di
hati masyarakat. 6. Dalam rangka peningkatan mekanisme kerja aparat
Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kabupaten se
Page 17
Bali perlu ditunjang dengan fasilitas-fasilitas kendaraan roda empat dan roda dua serta fasilitas-fasilitas
lainnya. III.2. Langkah-langkah.
1. Untuk merealisir usaha-usaha dalam rangka peman
tapan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan bagi masyarakat Daerah Bali diambil langkah-lang- kah sebagai berikut : a. Santiaji atau Penataran dengan sasaran Pegawai
Negeri. b. Komunikasi dengan sasaran masyarakat [tokoh-
tokoh] secara formal dan informal. c. Pekan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa
dengan sasaran W.N.I. keturunan Asing. 2. Untuk peningkatan pembinaan organisasi profesi
dan fungsional diambil langkah-langkah sebagai beri- kut : a. Santiaji atau Penataran dengan penguru-pengurus
organisasi profesi dan fungsional tingkat Kabupa
ten/Kecamatan/Desa. b. Bantuan berupa sarana dalam rangka peningkatan
peranan organisasi fungsional dan profesi yang
bersangkutan. 3. Untuk merealisir peningkatan pembinaan aparatur-
aparatur pemerintah diambil langkah-langkah : a. Santiaji atau Penataran dengan sasaran staf Sub
Direktorat Sosial Politik Kabupaten dan Kepala
Desa. b. Anjangsana untuk mengadakan study perbanding
an ke daerah-daerah yang berhasil dalam mengen
dalikan Kamtibmas. 4. Untuk merealisir pembinaan kekuatan Orde Baru di
ambil langkah-langkah dengan menyelenggarakan : Pekan Komunikasi & Konsultasi antara Aparatur Pemerintah dengan kekuatan sosial politik dengan sasaran pengurus-pengurus kekuatan sosial politik
Tingkat Propinsi dan Kabupaten. 5. Dalam rangka pemantapan situasi menjelang Pemilu
Page 18
jutkan pembangunan dibidang ketentraman dan keter
tiban umum. b. Menyiapkan rakyat terlatih guna meningkatkan partisipa
si dibidang HANKAMNAS dan mendukung TENSTRA
DEPDAGRI/PEMDA Propinsi Daerah Tk. I Bali. 3. Ruang Lingkup. a. Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tu
gas bidang Pertahanan Sipil.
b. Kedalam hal-hal yang meliputi segala aspek yang berhu-
bungan kegiatan Pertahanan Sipil yang berhubungan de- ngan : - Organisasi. - Sistim-sistim.
Personil.
Materiil.
- Mental spirituil dan lain-lainnya. II. Keadaan dan Masalah. 1. Organisasi. a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1
Tahun 1977 tentang susunan organisasi dan tata laksana kerja Pertahanan Sipil, mulai sejak tahun 1977 telah dilaksanakan reorganisasi mulai tingkat PropinsiKabupaten Kecamatan sampai ketingkat Desa, demikian pula Markas Distrik pada Jawatan/Dinas, PN/PT, Perum
Pemerintah yang dianggap vital. b. Pengisian jumlah personal baru dicapai 5% dari jumlah
kekuatan personil yang diperlukan. c. Pemisahan antara aspek pembinaan dan pelaksanaan se
cara praktis merupakan hambatan. 2. Personil.
a. Untuk mendukung rencana strategi HANKAM dalam
meningkatkan partisipasi rakyat terlatih, ditentukan in- duk perbandingan antara ABRI dan Pertahanan Sipil se- bagai berikut : 1]. Seorang anggota ABRI dipersiapkan didukung oleh
10 [sepuluh] orang rakyat terlatih.
2]. Untuk sepuluh orang rakyat terlatih di kwalifisir
sebagai berikut :
Page 19
d. Beberapa masalah pembatas dalam usaha penyempurnaan
dan pemantapan pelaksanaan organisasi tugas kurangnya
personal sesuai dengan kebutuhan. e. Dalam bidang pembinaan MENWA UGRASENA belum
adanya anggaran biaya yang positif dan menyandarkan
atas bantuan dari PERTI-PERTI dan pemerintah. f. Untuk kelancaran pendidikan/latihan anggota Pertahan
an Sipil, hingga kini menghadapi kesukaran tentang tem- pat, karena belum memiliki fasilitas pendidikan/latihan, setiap akan melaksanakan pendidikan/latihan selalu ter-
hambat karena tempat. 6. Aspek Pembinaan dan Pelaksanaan.
Meskipun terdapat hambatan hampir segala bidang, namun masih dapat dihasilkan sistim-sistim dan produk-produk
yang memadai dalam mendukung demi pensuksesan pro-
gram pemerintah khususnya dibidang pembelaan Negara dan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selain dari pada itu, secara berangsur-angsur aspek pelaksa- naan dapat meningkatkan kesadaran dan pengertian umum tentang fungsi dan tugas Pertahanan Sipil dalam rangka pe- nunaian hak dan kewajiban pembelaan Negara sesuai dengan U.U.D. 45 pasal 30.
III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.
Berhubung dengan uraian diatas maka perlu diambil kebijaksanaan dan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Pemantapan dan penyempurnaan organisasi yang dapat men
dukung kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Penambahan. personal sehingga memadai dan seimbang dengan
jumlah volume kerja. 3. Pembinaan terhadap Hansip, Wankamra dan Menwa Ugrasena. 4. Melengkapi perbekalan dan peralatan berupa gedung, kenda
raan, peralatan kantor dan lain-lain.
Sebagai tindak lanjut meningkatkan Pembangunan dan pembinaan Pertahanan Sipil dalam era Pelita III, maka perlu direncanakan program pembangunan meliputi :
Page 20
Kegiatan-kegiatan penerangan meliputi : 1. Kegiatan Penerangan Umum :
Memanfaatkan pertunjukan rakyat tradisional yang bersifat komunikatif dan membina/membentuk group per
tunjukan. - Penerangan tatap muka lebih diarahkan sasarannya de
ngan kondisi masyarakat setempat. [lebih selektif]. – Pelaksanaan Pameran. Kegiatan pameran lebih menonjol
kan hasil-hasil pembangunan bagi daerah bersangkutan
dan mengurangi peragaan ilmiah. - Penerbitan.
- Peningkatan jumlah penerbitan, sehingga tercapai sasa
ran kelompok terkecil masyarakat. - Peningkatan isi, cara dengan mempertemukan antara
kepentingan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat. – Kegiatan penerangan melalui penerbitan/pers.
- Lebih meningkatkan pembinaan pers yang bebas dan
bertanggung jawab. - Mempercepat proses pembuatan Peraturan Perundang
undangan yang berhubungan dengan kehidupan pers.
- Latihan/pendidikan wartawan. - Penerangan melalui film. - Pembuatan film diarahkan pada film cerita, untuk
menghindari kekeringan isi film. - Unsur penerangan dan hiburan seimbang dalam isi film - Jumlah film ditingkatkan sesuai dengan jumlah mobil
unit. Penerangan melalui radio dan TV lebih ditingkatkan baik isi, tehnik, penyajian dan keseimbangan penerangan dan hiburan. Coverage Pembangunan di daerah-daerah dapat disiarkan
melalui TV Statiun Pusat Jakarta.. III.2. LANGKAH-LANGKAH.
Dalam Pelita III sarana penunjang operasional penerangan sangat diperlukan adanya peningkatan fasilitas-fasilitas sebagai berikut : A. Hard ware [perangkat keras].
Gedung/Puspenmas dilengkapi untuk seluruh Indonesia.
Page 21
2. Peralatan Pemberitaan :
3 buah Camera Film 16 Mm Bell & Howell. 3 unit lampu baterai. 3 buah mesin ketik. 1 buah Telex. 1 buah Radio Tape Recorder. 1 buah proyektor Bell & Howell. 2 buah Viewer Editor.
1. Bertambah Jam Siaran.
Mulai tanggal 1 Oktober 1978 jam siaran menjadi 1 [satu] jam. Jika selama ini pemanasan mesin dimulai pukul 16.30 WIB., pada tanggal 1 Oktober 1978 pemanasan mesin
harus dimajukan menjadi pukul 16.00 WIB. 2. Kurangnya Tenaga Terdidik.
Selama ini sudah terasa kurangnya tenaga terdidik. Dengan tambahnya jam siaran, dan dimajukannya pembukaan sia- ran, memerlukan pemecahannya. Karena kurangnya te- naga menambah jam kerja lembur, mengurangi jam isti-
rahat. 3. Bertambahnya Biaya.
Bertambahnya jam siaran dengan sendirinya bertambah biaya produksi siaran, Disamping lamanya mesin bekerja, berarti mempercepat aus mesin tersebut, juga mengharuskan tambahan biaya, baik untuk pembayaran uang lembur, uang makan, dan pembayaran upah/honor pengisi acara.
4. Materi Acara.
Pada tanggal 1 Oktober 1978 usia Siaran TVRI stasiun Denpasar, dua bulan 13 hari. Selama ini TVRI Stasiun Denpasar sedang berorientasi kepada kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek untuk bahan siaran TVRI Stasiun Denpasar. Masyarakat Bali sudah mengetahui, siaran TV RI Stasiun Denpasar telah diresmikannya. Tetapi masih banyak kalangan yang belum mengetahui bagaimana prosedur untuk menyampaikan materi yang dapat disiarkan di TVRI Stasiun Denpasar. Potensi dalam masyarakat cukup
Page 22
luarkan oleh ITU.
Adanya radio non RRI, sebanyak 16 buah dengan perincian 5 buah Radio Pemerintah Daerah dan 11 buah Radio Swasta Niaga dengan 2 buah RRI, 1 Regional dan 1 lokal, yang masing-masing jelas berusaha merebut pendengar sebanyak-banyaknya, perlu kiranya diadakan penertiban dan peninjauan kembali izin-izin radio siaran tersebut.
III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH. :
III.1. KEBIJAKSANAAN.
Tugas Pokok Departemen Penerangan sebagaimana dirumuskan dalam Keppres No. 45 tahun 1974, adalah menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang penerangan. Oleh Menteri Penerangan tugas pokok ini dijabarkan lebih lanjut agar para pejabat dan karyawan Deppen lebih mengenal sasarannya secara konkrit dan akan lebih mampu mengemban tugastugas yang dibebankan kepadanya.
Tugas pokok yang memerlukan penanganan utama dari Deppen. ialah : - Memantapkan pembinaan kesatuan, persatuan dan jiwa
bangsa. - Mensukseskan pembangunan nasional melalui Repelita. - Memantapkan stabilitas Nasional. - Menjalankan tugas-tugas khusus seperti melaksanakan PEMILU dan lain-lain.
Bagi RRI dalam mengemban tugas-tugas pokok ini perlu diatur strategi yang tepat yang meliputi :
Pengadaan inventarisasi terhadap kemampuan sarana RRI. Perangkat keras [hardware] dan perangkat lunak [soft- ware]. Persiapan wadah kerja sebagai sandaran untuk mengen-
dalikan operasi penerangan lewat RRI.
- Pengadaan kerjasama dan koordinasi yang melembaga
dan berpola dengan instansi-instansi diluar RRI maupun dengan unit kerja dilingkungan Departemen Penerangan Vertikal horisontal.
Dengan sandaran struktur aparatur yang lebih mantap diharapkan RRI dapat meningkatkan muatan komunikasi,
Page 23
6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri [PMDN] masing-masing dengan UU. No. 11 dan 12 tahun 1970
untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan perpajakan, yang ke-
mudian untuk memperlancar penanaman modal dalam tahun 1973 diadakan penyederhanaan prosedure aplikasi penanaman modal dan sekaligus peningkatan. Panitia Penanaman Modal [PTPM] menjadi Badan KoordinasiPenanaman Modal [B.K.P.M.] yang mempunyai fungsi koor-
dinasi lebih mantap. Dengan kebijaksanaan tersebut maka pro-sedure penanaman modal yang semula dilakukan secara beru-
rutan dalam mana tiap tahap dapat menghambat proses pengo-
lahan selanjutnya disempurnakan menjadi prosedure yang lebih sederhana dan terkoordinir termasuk penyelesaian izin-
izin yang diperlukan untuk penanaman modal.
Perobahan ini rupa-rupanya memberi pengaruh positif terhadap perkembangan dunia usaha di Bali terbukti dengan adanya perkembangan volume keuangan yang berupa kegiatan dengan pembangunan PMDN. PMA, maupun kredit-kredit perBan kan lainnya yang sudah tentunya baik langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi situasi perkembangan perekonomian pada umumnya.
Apabila kita meneliti data angka perkreditan dan penanaman modal bai! PMDN. maupun P.M.A. yang ada selama Pelita II kita akan melihat perkembangan volume uang sebagai berikut : 1974/1975
1975/1976 1976/1977 K.I.K.
841.000.000 1.394.000.000 2.578.692.000 K.M.K.P
660.000.000 1.518.000.000 3.045.198.000 Kredit 10.563.000.000 9.302.024.000 9.607.944.000 lain. PMDN.
4.434.928.000 11.706.139.459 9.923.558.650
U$. 1.906.777,25 U$ 8.714.087,38 P.M.A. U$. 9.000.000
Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas/Lembaga dan Instansi sesuai bidang dan kewenangannya, jumlah jenis dan kredit yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha selama Repelita III dapat digambarkan sebagai berikut : Jumlah dan jenis2 usaha kecil yang bisa dikembangkan dalam Repelita III pada Sub Sektor Pertanian.
Page 24
Power Sprayer 2 buah [milik petani/R.P.H.] Dalam Repelita III nanti diharapkan jumlah peralatan yang dimiliki oleh BUUD/KUD dan petani RPH, bisa ditambah lagi . Sehubungan dengan ini dimana masalah serius yang perlu penanggulangan lebih lanjut adalah : penyediaan Spare parts. Sampai saat ini kerusakan alat yang ada sebagian besar karena tidak tersedianya suku cadang di Bali. Untuk ini diharapkan dalam Repelita III nanti usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan spare parts
bisa dirintis. 5. Tanaman Hias & Peranggrekan :
Usaha yang bergerak dibidang tanaman hias sudah semakin berkembang lebih-lebih setelah direncanakan Bali sebagai Pulau Taman. Untuk ini yang perlu dipikirkan dalam Repelita III nanti ialah lokasi untuk usaha tersebut sebagaimana halnya di Surabaya, Malang, Jakarta dan di kota2 besar lainnya. Sehingga nanti akan ada lokasi/komplek penjual tanaman hias. Dengan demikian dalam Repelita III bisa dikembangkan kelompok tani tanaman hias, selain dari petani-petani bunga yang telah ada di Bedugul. Data mengenai jumlah usaha yang berkecimpung dalam bidang tanaman hias belum bisa disajikan. Demikian juga halnya dengan peranggrekan. Dengan adanya lapangan Terbang Internasional Ngurah Rai berarti merupakan pintu gerbang yang baik untuk export bunga anggrek ke luar Negeri mengingat Bali secara potensial merupakan daerah yang diharapkan sebagai penghasil anggrek. Untuk ini telah dibentuk koperasi anggrek dimana anggotanya adalah hobies2 yang sudah semakin banyak bermunculan hanya sayang koperasi tersebut sampai sekarang belum berperanan. Diharapkan dalam Repelita III nanti sudah bisa dibentuk Kios2 bunga maupun koperasi anggrek yang bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sehingga para penggemar bisa meningkatkan usahanya misalnya dengan membentuk Kelompok tani anggrek. Sampai sekarang telah ada kelompok tani anggrek dengan 800 pohon
anggrek di Besakih. 6. Pengolahan Buah-buahan/Sayur-sayuran :
Mengingat hasil buah-buahan dan sayur-sayuran tidak bisa disimpan lama maka usaha peningkatan produksi perlu diimbangi dengan usaha yang bergerak dibidang prosesing hasil-hasil Pertanian sehingga para petani buah-buahan lebih bergairah didalam usahanya. Untuk ini dalam Repelita III nanti dikembangkan usaha home Industri selain sebagai cara pengawetan juga sebagai usaha sampingan.
Jumlah jenis-jenis usaha kecil yang bisa dikembangkan dalam Repelita III pada Sub Sektor Industri.
Daftar Perusahaan Industri Dan Kerajinan yang perlu mendapatkan
Bantuan KIK/KMKP dalam Pelita III.
10.000, 60.000,
60.000,- 10.000,- 110.000,- 110.000,- 1.000,- 165.000, 33.000,- 500,-
30.000,- 500,-
2.000.- 250, 4.500, 4.500,- 1.500,-
195.000,- 500,-
3.500,- 500,-
70.000,- 1.000,- 150.000, 60.000,- 15 00, 60.000, 60.000,- 500,-
2.000,- 100,-
2.500,100,
1.300,500,
295.000,- 10.000,-
40.000, 40.000,- 2.500,- | 340.000,- 170.000,-
500, 3.400, 8.500,- 1.500, 30.000, 45.000,- 200,- 191.400,- 127.600,-
10.000,- 5.000,-
200,- 1.000,- 300,-
Kredit untuk 20 orang Pengerajin.
21. 22. 23. 24. 25. 26.
27.
28. 29. 30. 31. 32.
20 43 300, 200,- 26 5.000,- 5.000,- 2 500,– 11.500,- 7
500.,— 8
100,- 118 2.000,- 1.000,- 1.000
3 500, 500,- 16.000 14.382
1.000,12.900, 8.600,130.000, 130.000,1.000, 3.000,
3.500,
800,236.000, 118.000,
300.000,- 1.500,-
1.500,- 1.400.000,-
500.000,
Pande Besi Genteng
Tegel / Beton
Pande Gong Terali Da nda ng Ka pur Kerajinan Mas/Perak B a tik Patung Tenun CagcagUkiran Tulang/
Batok Kelapa. Anyaman Lontar Kerajinan Kuningan Tukang Las Kerajinan AlumeniumWayang Kulit Kursi Bambu Ukir. Ukiran Padas Payung Tradisionil Kipas Ger a b a h Topeng Anyaman Bambu. Anyaman Pandan Anyaman Rotan Sabut Kelapa.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
500 1.750
50 33 50
6 46 300 24
20.000,- 75.000,- 25.000,- 6.600,- 3.000,-
600,- 2.000,- 20.000,- 5.000,-
Kredit untuk 6 orang Pengerajin.
Kredit untuk 24 orang Pengerajin.
- Jumlah KIK/KMKP telah dicairkan sampai pada posisi 31 Maret 1978. [Sumber Bank Indonesia Cabang Denpasar]. KIK : Rp. 773.000.000,--KMKP : Rp. 907.000.000,-
Jumlah dan jenis usaha kecil yang bisa dikembangkan dalam Repelita III pada Sub Sektor Perikanan.
Daftar usaha-usaha kecil dalam bidang Perikanan
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
Jumlah Rumah tangga Perikanan di : Perairan Tambak
Kolam Umum
Jumlah
Keterang Pengolahan
Ikan
Jumlah jenis-jenis usaha kecil yang bisa dikembangkan dalam Repelita III pada Sub Sektor Perkebunan.
Tabel : Jumlah Petani, Luas Areal dan perkiraan kebutuhan kredit
pada Sub Sektor Perkebunan Dalam Pelita III.
Perkiraan Krid it yang diperlukan dalam Pelita III [ x Rp. 1000]
Jumlah petani Luas Areal Rata-rata [KK]: [Ha]. pemilikan/
KK [Ha].
Catatan : x]. Untuk tahun 1977 tidak tercatat sedangkan
Page 25
Tujuan Nasional seperti termaksud didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional, dan tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur dan merata dan berkeseimbangan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kelancaran menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri.
Dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional sebagai tersebut diatas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD. 1945, Negara dan Pemerintah. Bilamana kita kaji Keputusan Politik MPR. yang dituangkan dalam TAP MPR. Nomor : IV/MPR/1978 mengenai Aparatur Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut : a. Aparatur Pemerintahan ditingkatkan pengabdian dan kesetia
annya kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara, yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Pembinaan, penyempurnaan dan penertiban Aparatur Peme
rintah baik ditingkat Pusat maupun Daerah, termasuk Perusahaan Negara dan Milik daerah sebagai aparatur perekonomian negara dilakukan secara terus menerus agar dapat mampu menjadi alat yang effesien, effektif, bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah dalam pembangunan secara lancar.
Presiden Soeharto dalam Sapta Krida Kabinet Pembangunan III menegaskan kembali pada krida ke empat : yaitu terciptanya aparatur Negara yang semakin bersih dan berwibawa. Semua ketetapan dan keputusan diatas wajib menjadi pedoman kita sekalian dalam mengelola administrasi kepegawaian dan mengadakan pembinaan pegawai negeri didaerah kita, karena hal terasebut diatas adalah merupakan perintah kepada ita
sebagai Aparatur di Daerah. II. KEADAAN DAN MASALAH.
Page 26
Mengenai pengadaan perumahan untuk pegawai Pemerintah menempuh dua jalan, secara bertahap dengan dana yang memungkinkan tersedia membangun rumah-rumah untuk pegawai, dan jalan kedua dengan mengadakan rumah murah/sederhana atau rumah berkembang.
Penyempurnaan Pusdik ditempuh dengan jalan memohon bantuan ke Pusat [Departemen Dalam Negeri] dan membiayai
dengan dana yang tersedia dalam APBD. III.2. Langkah-langkah :
Langkah pembinaan pegawai baik dibidang penggajian, jaminan-jaminan sosial seperti hari tua, kesehatan dan perumahan sedang dirintis dan secara terus-menerus disempurnakan. Mengenai pengadaan rumah sederhana, telah dirintis dengan pihak Fo Ingeniring Corporation pada awal tahun ini, dan pihak Bank Tabungan Nasional. Perwujudan dapat diharapkan pada awal tahun mendatang atau pada Pelita III nanti.
Penyempurnaan Pusdik sedang dilaksanakan, baik perlengkapan dan peralatannya maupun rencana perluasannya. IV. PROGRAM PEMBANGUNAN.
Program Pembangunan yang dapat direncanakan disini, disamping program pembinaan secara kontinue yang harus dilaksanakan, ialah pelaksanaan program pendidikan dan latihan pegawai secara teratur. Program ini memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Program pengadaan rumah untuk pegawai, direncanakan dari hasil penjualan rumah Pemda Tahun 1978/ 1979 dapat dibangun tiap-tiap tahun 20 buah rumah dalam berbagai type atau model, dan titik berat pembangunan ini adalah untuk mereka yang berada pada Golongan II dan I. Program pengadaan rumah sederhana, dibiayai oleh pihak ketiga hanya pemerintah bersifat mengkoordinir dan pengawasan bilamana perlu mengambil langkah-langkah dalam penyediaan tanah untuk membangun rumah diatasnya. Program Pembangunan Pusdik untuk Pelita III nanti ialah perluasan Asrama dengan luas 400 m2 dengan daya tampung 30 orang dan penambahan ruangan
pertemuan/rekreasi seluas 100 m2. 2. SUB SEKTOR PEMERINTAHAN DESA. I. PENDAHULU A N.
Pemerintahan Desa merupakan suatu bagian dari administrasi negara. Karena ia merupakan suatu bagian dari Administrasi