Lokasi geografis Indonesia yang berada di ASEAN dan di antara dua samudera memiliki arti ekonomis dan geostrategis yang penting. Kebijakan luar negeri Indonesia saat ini yang difokuskan pada proyek-proyek prioritas seperti poros maritim, peran aktif dalam berbagai forum regional dan internasional, serta budaya nasional gotong-royong dan pluralitas adalah modal yang penting untuk pembangunan yang adil dan damai di kawasan maupun sekitarnya.
Dengan menjadi salah satu negara kesejahteraan terbesar di dunia, Indonesia menjadi rujukan bagi banyak negara di kawasan maupun sekitarnya. Di tingkat regional, perkembangan ini juga menjadi pengingat penting bahwa Masyarakat Sosial Budaya ASEAN juga harus diperhatikan sebagaimana Masyarakat Ekonomi ASEAN, khususnya karena pembangunan di bawah dua pilar tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. FES bersama dengan para mitranya memiliki perhatian besar terhadap hal ini dengan mendukung debat-debat terkait caring and sharing society [masyarakat saling peduli dan berbagi].
Salah satu proyek kebijakan luar negeri prioritas pemerintahan Jokowi adalah poros maritim, yang mencakup mendorong perekonomian dan keterhubungan maritim Indonesia dengan meningkatkan infrastruktur pelabuhan, industri perkapalan, serta pariwisata maritim; memperkuat pertahanan maritim Indonesia - baik untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan laut Indonesia, serta untuk memenuhi perannya dalam menjaga keselamatan navigasi dan keamanan maritime; dan membangkitkan kembali budaya maritim Indonesia yang dilandaskan pada kesadaran atas geografi kepulauan, identitas, maupun mata pencaharian masyarakat Indonesia. FES bersama dengan para mitranya mendorong pertukaran ide mengenai dampak poros maritim ini di tingkat nasional, regional dan internasional.
Indonesia adalah perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan 260 juta penduduk, negara ini menjadi negara terbesar keempat di dunia, negara berpenduduk terbanyak di kawasan, serta menjadi faktor penting bagi mobilitas tenaga kerja regional. Kondisi dan motivasi yang mendorong migrasi tenaga kerja telah memunculkan perhatian lebih serius dan membutuhkan koordinasi antar-negara yang lebih baik. Untuk itu, FES mendukung pertukaran lintas-negara mengenai dampak dan tantangan migrasi regional melalui penelitian dan seminar.
Dengan 560 kelompok etnis dan berbagai agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia, toleransi atas kebhinekaan yang tercermin dalam ideologi Pancasila menjadi landasan dari harmoni sosial di Indonesia serta sarana untuk menumbuhkan dan melestarikan pluralitas. FES juga dengan senang hati mendukung para mitranya untuk mempromosikan pluralitas agama, etnis dan filosofis di Indonesia maupun wilayah sekitarnya.
Perbesar
Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi [KTT] G20 di Osaka, Jepang. [Biro Pers Istana]
Berbeda dengan kerja sama regional, kerja sama multilateral lebih berfokus kepada isu dan kepentingan global dan negara anggota tidak harus berdekatan secara geografis untuk bekerjasama.
Biasanya isu-isu yang dibahas dalam kerja sama multilateral adalah hal-hal yang sifatnya mengglobal seperti isu keamanan dan perdamaian dunia, pemanasan global, lingkungan hidup, ekonomi maupun kesehatan seperti penanganan pandemi COVID-19.
Melalui kerja sama multilateral ini negara-negara memiliki kesempatan untuk mengambil langkah bersama untuk permasalahan yang sama-sama dialami warga dunia.
Diplomasi multilateral Indonesia mengusung prinsip inklusivitas dan kesetaraan, kerja sama, non-intervensi, perdamaian dunia serta menegakkan dan menghormati tatanan hukum internasional.
Hubungan multilateral ini dilakukan Indonesia melalui sejumlah organisasi internasional yaitu organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang memiliki tujuan yang sama.
Indonesia saat ini tergabung dalam 200 organisasi International. Melalui keanggotaan ini, Indonesia berperan aktif dalam isu-isu global sekaligus menyuarakan kepentingan Indonesia guna menyejahterakan bangsa.
Salah satu organisasi internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disingkat PBB.
PBB adalah organisasi internasional terbesar dengan 193 negara anggota.
Tugas utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia bergabung dengan PBB sebagai anggota ke-60 pada 28 September 1950. Hubungan Indonesia dan PBB bisa disebut spesial karena PBB berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia di masa itu.
Di masa kini, melalui PBB, Indonesia berkontribusi terhadap perdamaian dunia dengan menjadi peringkat ke-8 terbesar kontributor pasukan perdamaian dunia. Indonesia juga terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjadi pembangun jembatan pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan, juga menjaga kedaulatan bangsa dari pihak-pihak yang berusaha mengancam kepentingan Indonesia.
Saat ini Indonesia sedang menduduki posisi spesial di PBB yaitu sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020 sehingga bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk isu-isu strategis, utamanya untuk jaga keamanan internasional.
Indonesia juga terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2020-2022 dan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC periode 2021-2023.
Indonesia juga aktif pada lembaga-lembaga khusus dibawah naungan PBB seperti Badan Pangan dan Pertanian atau FAO, Dana Moneter Internasional atau IMF, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan atau UNESCO dan masih banyak sekali yang lain.
Sebagian kecil manfaat langsung dari partisipasi aktif ini contohnya adalah Indonesia menjadi negara pertama di wilayah Asia Tenggara yang menjalani uji klinis WHO Solidarity Trial untuk menemukan pengobatan COVID-19.
Sementara di UNESCO, Indonesia telah berhasil membuat 49 warisan nasional untuk diakui oleh UNESCO seperti batik, wayang, Kapal Phinisi hingga Tambang Ombilin.
Tak hanya sampai di situ, Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional lainnya. Contohnya adalah Organisasi Kerja sama Islam atau OKI yang beranggotakan negara-negara Islam atau mayoritas penduduk Islam. Di OKI prioritas Indonesia adalah kemerdekaan Palestina, promosi Islam sebagai agama yang damai atau rahmatan lil'alamin dan perlunya semangat persaudaraan Islam dalam mengatasi tantangan global.
Scroll down untuk melanjutkan membaca
Kerja Sama Ekonomi Sub Regional [KESR] merupakan forum kerja sama ekonomi antarwilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis. Tujuan utama keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama sub regional untuk menciptakan perdagangan di wilayah perbatasan sebagai strategi kunci dari pemerintah untuk berpatisipasi dalam mengangkat perkembangan sosial ekonomi wilayah perbatasan guna menjalankan proses integrasi ekonomi sebagai zona investasi yang berorientasi ke pasar internasional. Dalam jangka panjang, wilayah-wilayah perbatasan yang potensial diharapkan dapat mengubah perekonomian yang awalnya hanya mengandalkan sumber daya menjadi pemrosesan tingkat tinggi dan aktivitas yang berdasarkan nonsumber daya.
- Mendorong terjadinya peningkatan kerja sama ekonomi antara daerah-daerah di Indonesia dengan daerah-daerah di wilayah negara lain yang secara geografis saling berbatasan.
- Memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta membantu program pengentasan kemiskinan di daerah
- Meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah [baik sumber daya alam maupun manusia]
- KESR diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi di wilayah masing-masing
- Menunjang kesiapan daerah dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia, baik dalam rangka ASEAN, RCEP, TPP maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas
Sasaran utama dari kerja sama sub regional sendiri adalah percepatan peningkatan perdagangan, investasi, dan pariwisata. Secara signifikan, perkembangan pengelompokan sub wilayah ini terletak pada sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan dengan pemerintah sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pendukung yang memungkinkan promosi investasi sektor swasta.
Koordinasi KESR di Indonesia diatur melalui Surat Keputusan Presiden [Keppres] No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional yang di dalamnya menyebut beberapa kerja sama yang termasuk dalam KESR, yaitu di antaranya Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle [IMT-GT] dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growht Area [BIMP-EAGA].
Sekretariat Nasional merupakan lembaga koordinasi KESR yang diatur melalui Surat Keputusan Presiden [Keppres] No. 13/2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama EKonomi Sub Regional di mana Menko Perekonomian ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional di bidang administrasi maka dibentuk Sekretariat Nasional KESR berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor:Kep-117/M.EKON/12/2012 tentang Sekretariat Nasional KESR.
Maksud dan tujuan dari Sekretariat Nasional KESR yaitu:
- Melaksanakan tugas Sekretariat Nasional KESR sebagaimana amanat dari Permenko Perekonomian
- Menindaklanjuti kebijakan yang telah dirumuskan oleh Tim Koordinasi KESR guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan KESR
- Menindaklanjuti kebijakan yang telah dirumuskan oleh Tim Koordinasi KESR guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan KESR
- Melakukan pendampingan ke daerah yang masuk dalam lingkup kerja sama KESR
- Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Tim Koordinasi KESR
Posisi Sekretariat Nasional dalam KESR dapat dilihat dalam struktur kerja sama KESR yaitu BIMP-EAGA dan IMT-GT.
Adapun Sekretariat Nasional mempunyai fungsi:
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara anggota KESR lainnya
- Mengkoordinasikan seluruh Cluster, Working Groups, maupun Sub-Working Groups dalam KESR
- Mengkoordinasikan seluruh daerah [25 provinsi]
- Mengkoordinasikan sektor swasta lokal dari daerah yang masuk dalam KESR