Kegagalan konstituante dalam menyusun uud yang baru disebabkan oleh

Jelaskan kegagalan konstituante dalam menyusun UUD!

Jawab:
Kegagalan konstituante dalam menyusun UUD dikarenakan:

1. Perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante
2. Adanya perselisihan antarpartai
3. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali UUD 1945

------------#------------

Jangan lupa komentar & sarannya

Email:

Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya penyusunan Undang-Undang Baru disusun. Berbagai permasalahan negara pada saat ikut berkontribusi juga terhadap penyusunan Undang-Undang tersebut. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kegagalan penyusunan Undang-undang baru.

Ketika itu situasi di dalam negeri goncang karena adanya pergolakan di daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRRI & Permesta.

Pemberontakan PPRI dan Permesta terjadi karena adanya ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan tersebut didukung oleh beberapa panglima militer.

Selanjutnya mereka membentuk dewan-dewan militer daerah, seperti

1. Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein [Komandan Resimen Infanteri 4] dibentuk pada 20 Desember 1956.

1. Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I [TTI] pada tanggal 22 Desember 1956.

1. Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian.

Sementara itu di Indonesia bagian timur juga terjadi pergolakan. Tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjoangan Rakyat Semesta [Permesta]. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh. Wilayah gerakannya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Untuk memperlancar gerakannya dinyatakan bahwa daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh militer pemberontak.

Presiden mengajukan gagasan yang dikenal “konsepsi presiden”, karena sampai tahun 1957 konstituante belum berhasil melakukan tugasnya. Badan Konstituante yang terbentuk hasil pemilu 1955 bertugas merumuskan konstitusi/UUD yang tetap sebagai pengganti UUD Asementara tahun 1950 bersidang pada tanggal 20 Nopember 1956. Ternyata dalam sidangt tersebut diwarnai dengan perdebatan sengit, para anggota Badan Konstituante lebih banyak mementingkan urusan partainya sendiri daripada kepentingan rakyat. Untuk itulah maka pada 21 Pebruari 1957 mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden yang berisi :

1. Demokrasi terpimpin
2. Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua wakil parpol
3. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan semua wakil partai politik

Konsepsi ini ditolak oleh beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PRI karena lebih banyak didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan sidang Badan Konstitante presiden mengumumkan kembali ke UUD 1945 namun jumlah pendukung tidak mencapai KUORUM sehingga situasi tetap tidak menentu. Untuk itulah maka presiden mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959.

Pemungutan suara dilakukan terhadap usul presiden untuk kembali ke UUD 1945. Hasilnya 269 mendukung menerima UUD 1945, 199 menolak.

Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal 20 November 1956 Dewan Konstituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anogota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959, Konstituante tidak pemah berhasil merumuskan undang-undang dasar baru.

KOMPAS.com - Konstituante Republik Indonesia merupakan dewan perwakilan yang bertugas membentuk konstitusi baru menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara [UUDS] 1950.

Konstituante dipilih dalam pemilihan umum bulan Desember 1955 di Bandung. 

Setelah terpilih, konstituante justru terus mengalami kegagalan dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru. 

Akibatnya, konstituante dibubarkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Baca juga: Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Latar Belakang

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digelorakan pada 17 Agustus 1945. 

Esoknya, 18 Agustus 1945, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Selain itu, rapat PPKI juga mengesahkan rancangan undang-undang dasar. 

Presiden Soekarno menyatakan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi sementara dan menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR] harus membentuk konstitusi baru yang lebih lengkap dan sempurna.

UUD 1945 berlaku sampai Republik Indonesia Serikat [RIS] terbentuk 27 Desember 1949, sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di Konferensi Meja Bundar di Den Haag. 

Konstitusi yang saat itu berlaku adalah Konstitusi RIS yang mengamanatkan sebuah Republik Federal bersistem parlementer.