Kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa disebut

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

1.     Pendahuluan

1.1.      Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa adalah  semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.  Rencana Kerja Pemerintah Desa [RKPDesa] merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 [satu] tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APBDesa] merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.  Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

2.     Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa.  Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.  Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.  Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.  Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.  Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a]   perencanaan;

b]   pelaksanaan;

c]    penatausahaan;

d]   pelaporan; dan

e]   pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.   Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 [satu] tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.  Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.  Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.  ADD paling sedikit 10% [sepuluh perseratus] dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.  Pengalokasian ADD mempertimbangkan:

a]   kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan

b]   jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.  Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% [sepuluh perseratus] dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

a]   60% [enam puluh perseratus] dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

b]   40% [empat puluh perseratus] dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.  Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa.  Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus.  Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.  Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.  Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.  Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a]   paling sedikit 70% [tujuh puluh perseratus] dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b]   paling banyak 30% [tiga puluh perseratus] dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1.    penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;

2.    operasional Pemerintah Desa;

3.    tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4.    insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.  Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 [tiga] Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.  Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.  Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.  Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 [sepuluh] Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah. Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2] menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.  Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.  Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.  Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.  Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.   Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.  Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.  Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.  Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.  Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.  Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.  Fasilitas umum sebagaimana merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

2.1.      Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.  Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a.    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 [enam] tahun; dan

b.    Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 [satu] tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.  Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.  Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.  Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a.    peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

b.    pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

c.    pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

d.    pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

e.    peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.  Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.  Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.  Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.  Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.  Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.  Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 [satu] tahun.

RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota.  RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.  RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.  RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 [tiga] bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.  

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 [satu] tahun.  RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a.    evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b.    prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

c.    prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d.    rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

e.    pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.  RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.  RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.  RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.  Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.  Usulan kebutuhan pembangunan Desa harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.  Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Usulan Pemerintah Desa dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.  Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan, usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a.    terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b.    terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Proses perencaaan dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDesa berdasarkan RKPDesa dan diakhiri penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota atau camat atau sebutan lain jika Bupati/walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

[Perencanaan 1 dari 3]

Formulir/Daftar yang dipergunakan:

1.    Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDesa

2.    RKPDesa

3.    Hasil evaluasi Rancangan APBDesa

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1.    Sekretaris Desa

2.    Kepala Desa

3.    Badan Permusyawaratan Desa

4.    Bupati/Walikota

5.    Camat atau sebutan lain

Tahapan kegiatan:

1.    Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

2.    Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

3.    Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

4.    Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober  tahun berjalan.

5.    Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat  3 [tiga] hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

6.    Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 [dua puluh] hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

7.    Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Diagram Arus [flow chart]:

Formulir/Daftar:

1.    Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDesa

[Perencanaan 2 dari 3]

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1.    Sekretaris Desa

2.    Kepala Desa

3.    Badan Permusyawaratan Desa

4.    Bupati/Walikota

5.    Camat atau sebutan lain

Tahapan kegiatan:

1.    Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 [tujuh] hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2.    Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,  Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

3.    Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

4.    Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

5.    Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 [tujuh] hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Diagram Arus [flow chart]:

[Perencanaan 3 dari 3]

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1.    Sekretaris Desa

2.    Kepala Desa

3.    Badan Permusyawaratan Desa

4.    Camat atau sebutan lain

Tahapan kegiatan:

1.    Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

2.    Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa  paling lama 20 [dua puluh] hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

3.    Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

4.    Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 [tujuh] hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

5.    Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

6.    Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Diagram Arus [flow chart]:

2.2.      Pelaksanaan

Aturan Umum Pelaksanaan:

1.    Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

2.    Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.    Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

4.    Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

5.    Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka  memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

6.    Pengaturan jumlah uang  dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

7.    Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

8.    Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada no 7 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

9.    Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

10. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:

1.    keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

2.    keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran [SilPA] tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

3.    terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

4.    terjadi peristiwa khusus,  seperti  bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

5.    perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 [satu] kali dalam 1 [satu] tahun anggaran.

13. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

14. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya  Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

15. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

Formulir/Daftar yang dipergunakan:

1.    Rencana Anggaran Biaya.

2.    Buku Pembantu Kas.

3.    Surat Permintaan Pembayaran [SPP].

4.    Pernyataan Tanggungjawab Belanja.

5.    Bukti Transaksi

6.    Surat Setoran Pajak [SSP]

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1.    Pelaksana Kegiatan

2.    Sekretaris Desa

3.    Kepala Desa

4.    Bendahara

5.    Penyedia Barang/Jasa

Tahapan kegiatan:

1.    Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

2.    Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

3.    Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

4.    Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran [SPP] kepada Kepala Desa.

5.    Surat Permintaan Pembayaran [SPP] tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

6.    Pengajuan SPP terdiri atas:

1.    Surat Permintaan Pembayaran [SPP];

2.    Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan

3.    Lampiran Bukti Transaksi

7.    Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

1.    meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

2.    menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

3.    menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

4.    menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

8.    Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

9.    Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

10. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan [PPh] dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diagram Arus [flow chart]:

Formulir/Daftar:

1.    Rencana Anggaran Biaya.

Cara  pengisian :

1.    Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan  klasifikasi kelompok belanja desa.

2.    Kegiatan diisi dengan kode rekening  sesuai  dengan urutan kegiatan  dalam APBDesa.

3.    kolom 1 diisi dengan nomor urut

4.    kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

5.    kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

6.    kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang

7.    kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

2.    Buku Pembantu Kas.

Cara pengisian:

1.      Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

2.      Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.

3.      Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

4.      Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

5.      Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

6.      Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.

7.      Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.

8.      Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.

9.      Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

10.   Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

11.   Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.

12.   Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

3.    Surat Permintaan Pembayaran [SPP].

Petunjuk pengisian:

1.    Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan  klasifikasi kelompok belanja desa.

2.    Kegiatan diisi dengan kode rekening  sesuai  dengan urutan kegiatan  dalam APBDesa.

3.    Kolom 1 dengan nomor urut.

4.    Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

5.    Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

6.    Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.

7.    Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

8.    Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

9.    Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

4.    Pernyataan Tanggungjawab Belanja.

2.3.      Penatausahaan

Formulir/Daftar yang dipergunakan:

1.    Buku Kas Umum

2.    Buku Kas Pembantu Pajak

3.    Buku Bank

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1.    Bendahara Desa

2.    Sekretaris Desa

3.    Kepala Desa

Tahapan kegiatan:

1.    Penatausahaan  dilakukan oleh Bendahara Desa.

2.    Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran  serta  melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

3.    Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4.    Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5.    Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:

a.    Buku Kas Umum;

b.    Buku Kas Pembantu Pajak; dan

c.    Buku Bank.

Diagram Arus [flow chart]:

Formulir/Daftar:

1.    Buku Kas Umum.

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan : 

sebelum ditandatangani  Kepala Desa wajib  di periksa dan di paraf  oleh Sekretaris Desa.

2.    Buku Kas Pembantu Pajak.

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3.    Buku Bank.

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

2.4.      Pelaporan

Formulir/Daftar yang dipergunakan:

1.    Laporan  semester pertama.

2.    Laporan semester akhir tahun

3.    Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1.    Bendahara Desa

2.    Sekretaris Desa

3.    Kepala Desa

4.    Camat atau sebutan lain

5.    Bupati/Walikota

Tahapan kegiatan:

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1.    Laporan  semester pertama; dan

2.    Laporan semester akhir tahun.

3.    Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Laporan realisasi  pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.  Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Diagram Arus [flow chart]:

Format Formulir/Daftar:

1.    Laporan  semester pertama

2.    Laporan semester akhir tahun.

2.5.      Pertanggungjawaban

Formulir/Daftar yang dipergunakan:

1.    Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

2.    Peraturan Desa.

3.    Laporan Kekayaan  Milik Desa.

4.    Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1.    Sekretaris Desa

2.    Kepala Desa

3.    Bupati/Walikota

4.    Camat atau sebutan lain

5.    Masyarakat

Tahapan kegiatan:

1.    Kepala Desa  menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2.    Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari  pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3.    Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4.    Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

a.    format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b.    format Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

c.    format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

5.    Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6.    Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan  kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

7.    Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

8.    Laporan  realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan  kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

9.    Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 [satu] bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Diagram Arus [flow chart]:

Format Formulir/Daftar:

1.    Peraturan Desa.

2.    Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

3.    Laporan Kekayaan  Milik Desa.

Penjelasan tabel:

1.  Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

2.  Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3.  Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung  yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 [satu] tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.

4.  Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa  yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5.  Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6.  Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

7.  Kewajiban  adalah  utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.

8.  Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7,  bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman. 

4.    Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

3.     Kesimpulan

Daftar Pustaka

1.    Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3.    Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.    Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.