CNN Indonesia
Rabu, 11 Sep 2019 20:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie tutup usia, Rabu [11/9].Tokoh berjuluk bapak teknologi itu mengembuskan napas terakhir pada pukul 18.05 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, di usia 83.BJ Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat dicintai tak hanya oleh rakyat Indonesia, tetapi juga negara tetangga Timor Leste.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tepat 20 tahun Jajak Pendapat Timor Leste pada [30/8] lalu, Habibie mendapat kehormatan. Habibie diabadikan menjadi nama jembatan di Timor Leste.Jembatan B.J. Habibie berdiri di Desa Bidau Sant'ana dan dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara Timor Leste dengan anggaran 3,9 juta dolar AS.Tahun 1999 silam, Presiden Habibie kala itu memutuskan melepaskan Timor Timur dari Indonesia.Dalam buku Detik-Detik yang Menentukan, Habibie mengatakan memerdekakan Timor Timur merupakan jalan yang harus dipilih.
Menurut Habibie, penyelesaian status Timor Timur melalui jalan referendum sesungguhnya sudah bertahun-tahun diajukan berbagai pihak dalam forum internasional.Alasan mendasar yang disampaikan adalah karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri.Setelah 23 tahun bergabung dengan Indonesia, rakyat Timor Timur memilih menentukan jalannya sendiri.Melalui jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 sebanyak 78,5 persen masyarakat Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas.Sesuai ketentuan pasal 6 Perjanjian New York, antara lain disebutkan bahwa apabila rakyat Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas, maka pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepaskan Timor Timur secara damai dan terhormat.[Gambas:Video CNN]
"Seperti telah saya nyatakan dalam pidato pertanggungjawaban betapa pun pahit dan pedihnya kita menyaksikan kekalahan rakyat Timor Timur yang prointegrasi dalam jajak pendapat tersebut, namun kita sebagai bangsa yang besar yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945- yang dalam era baru sekarang ini berketetapan hati untuk memajukan demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia- harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu," kata Habibie.Selanjutnya, kata Habibie, semua mengharapkan melalui jalan ini permasalahan Timor Timur yang sudah sekian lama berlarut-larut dan yang menjadi beban di atas pundak bangsa Indonesia akhirnya dapat diatasi.Dengan demikian, jelas kiranya bahwa bukanlah Timor Timur atau rakyat Timor Timur yang menjadi beban, tetapi permasalahan Timor Timur di forum-forum internasional.Kini Habibie telah beristirahat dengan tenang, dan namanya akan terus terukir di Timor Leste. [dea/dea]
LIVE REPORT
tirto.id - Pada awalnya Timor Timur bukanlah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merebut wilayah Timor Timur ke Indonesia, pemerintah Orde Baru mencanangkan operasi militer bernama Operasi Seroja. Pemerintah Indonesia menerima integrasi Timor Timur untuk menjadi bagian NKRI pada tanggal 17 Juli 1976. Namun, Timor Timur dan NKRI terikat sejarah hingga 30 Agustus 1999.
Sejak 17 Juli 1976, Timor Timur atau Timor Leste resmi “bergabung" dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. Sejarah mencatat, proses integrasi Timtim didahului dengan rangkaian invasi militer oleh rezim Orde Baru dan disebut-sebut mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat [AS].
Sejarah kolonisasi di Timor Timur bisa ditarik sejak abad ke-15 Masehi. Kala itu, orang-orang Portugis [Portugal] kerap singgah untuk berdagang, namun tak lama berselang, bangsa asing dari Eropa itu justru berhasil menduduki pulau seluas 30.777 kilometer persegi itu.
Memasuki pertengahan abad ke-17, gangguan datang dari Belanda yang juga ingin menguasai Timor Timur. Setelah terjadi beberapa kali bentrokan, Portugis terpaksa menjalin perjanjian dan menyerahkan sisi barat pulau Timor kepada Belanda.
Oleh karena itulah wilayah Timor Timur atau pulau Timor bagian timur belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal, berbeda dengan pulau Timor bagian barat yang dikuasai Belanda atau yang nantinya menjadi provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT].
Baca juga: Tamatnya Kerajaan Kristen Larantuka di NTT
Riwayat Timor Timur
Kemenangan Jepang atas Belanda pada 1942 mengubah situasi di Timor. Selain mengambil-alih wilayah Hindia Belanda, pasukan militer Dai Nippon juga merebut Timor Timur. Namun, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Portugal kembali menduduki kawasan itu.
Pada 1974, perubahan di Timor Timur mulai muncul seiring bergolaknya politik di Portugal. Ronald H. Chilcote dalam Pembebasan Nasional Menentang Imperialisme [1999] menyebutkan bahwa tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta tak berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir.
Revolusi Anyelir yang dimotori Movimento das Forças Armadas [MFA] atau Pergerakan Tentara Darat berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Portugal, Marcello Caetano.
Selain itu, pergolakan ini juga berakibat pada penarikan militer Portugis dari beberapa wilayah jajahannya termasuk Angola, Cape Verde, Mozambik, serta Guinea Portugis di Afrika, hingga Timor Timur di Nusantara.
Setelah Revolusi Anyelir di Portugal, Timor Timur terbelah menjadi tiga faksi, yakni Partai Uniao Democratica Timorense [UDT], Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente [Fretilin], dan Associacao Popular Democratica de Timor [Apodeti].
UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal, Fretilin menghendaki kemerdekaan, sedangkan Apodeti ingin agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Namun, popularitas Apodeti kalah dari UDT maupun Fretilin.
Persaingan sengit berlangsung antara UDT dan Fretilin untuk memperebutkan simpati masyarakat Timor Timur. UDT menuduh bahwa Fretilin akan membawa Timor Timur menjadi negara komunis. Perseteruan ini berujung pada konflik berdarah dan banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke wilayah perbatasan dengan Indonesia.
Baca juga: Sejarah Timor Timur Lepas dari RI yang Diungkit Prabowo
Didukung Pemerintah AS?
Di Indonesia, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto sebagai Presiden RI merasa khawatir jika Timor Timur menjadi komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Soeharto kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat kala itu, Gerald Rudolph Ford Jr., terkait hal tersebut.
Tanggal 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, diterima Soeharto di Jakarta. Terungkap dalam Chega: Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi [CAVR] di Timor-Leste Volume 5 [2010], sehari setelah pertemuan itu dilancarkan invasi militer ke Timor Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja.
Kala itu, sedang berlangsung perang dingin antara kubu liberal yang digawangi oleh AS melawan kubu komunis dengan Uni Soviet sebagai motornya. Setelah mendengari situasi terkini di Timor Timur, pemerintah AS tentu saja tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis.
Kelak, dokumen transkrip pertemuan antara Soeharto dengan Ford dan Kissinger itu dipublikasikan tanpa sensor pada 7 Desember 2001. Di situ terungkap bahwa pemerintah AS secara sengaja membiarkan invasi militer Indonesia ke Timor Timur.
Selain itu, dikutip dari Washington Post, terkuak juga bahwa Amerika Serikat menyuplai 90 persen senjata untuk militer Indonesia dalam upaya invasi tersebut. Kissinger sempat mengemukakan dalihnya, termasuk menyebut bahwa apa yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur bukanlah invasi atau operasi militer, melainkan suatu bentuk pertahanan diri.
Sebelum Operasi Seroja, pemerintah RI sudah melancarkan operasi intelijen dengan nama sandi Operasi Komodo pada 1974 untuk mencari info-info terkait politik di Timor Timur yang berpusat di Dili.
Baca juga:
- Operasi Komodo Sebelum Invasi RI ke Timor Timur
- Upaya Indonesia Mencaplok Timor Lorosae Lewat Operasi Seroja
Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil “Petite histoire" Indonesia Volume 1 [2004] menuliskan, Operasi Komodo dipimpin oleh Ali Moertopo dan bertujuan memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Hasil penyelidikan ini terungkap bahwa Fretilin yang berpaham komunis dan menginginkan kemerdekaan lebih diminati oleh sebagian besar rakyat Timor Timur. Itulah yang menjadi alasan pemerintah RI dan AS melancarkan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975.
Terlebih, tanggal 28 November 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratik Timor Leste.
Kekuatan Fretilin ternyata tak sebanding dengan angkatan perang RI yang disebut-sebut mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Malam hari tanggal 7 Desember 1975, Dili sudah bisa dikuasai. Tiga hari berselang, giliran kota terbesar kedua di Timor Timur, Baucau, yang direbut oleh militer Indonesia.
Hanya setengah tahun sejak itu, tepatnya 17 Juli 1976, Timor Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi ke-27. Kelak, setelah Soeharto dan Orde Baru runtuh, diadakan referendum di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Hasilnya, wilayah ini lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai negara sendiri bernama Timor Leste.
Baca juga
artikel terkait
SEJARAH INDONESIA
atau
tulisan menarik lainnya
Wisnu Amri Hidayat
dan
Iswara N Raditya
[tirto.id - isw/isw]
Penulis: & Iswara N Raditya
Editor: Iswara N Raditya
Kontributor: Wisnu Amri Hidayat
Subscribe for updates Unsubscribe from updates