Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Indonesia pernah menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Sayangnya, penerapan sistem demokrasi tersebut harus gagal dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang tercatat paling buruk dalam sejarah Indonesia. Nah, sepeti apa sebenarnya kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini?
Keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan menerapkan sistem ini, pemerintah berharap bahwa kondisi Indonesia akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, maupun ekonomi.
Sayangnya, pasca kemerdekaan kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat lemah dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah antara lain :
Kebijakan yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 ini menurunkan nilai uang, seperti uang pecahan kertas Rp.500 menjadi Rp.50, uang kertas pecahan Rp. 1.000 menjadi Rp.100 dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
[Baca juga: Dinamika Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin]
Menyusul kebijakan yang dibuat pada Agustus 1959, kebijakan devaluasi berikutnya dilakukan pada 13 Desember 1965 yang menjadikan uang senilai Rp.1.000 menjadi Rp. 1 sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama. Tapi di masyarakat yang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka, tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi [DEKON]
Ini dilakukan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Kondisi ini dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik hingga 400 persen.
Kegagalan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomi ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :
- Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.
- Peraturan yang dikelurkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.
- Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.
- Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini, banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
IPPHOS
Presiden Soekarno meninjau sukarelawan Dwikora di Pasar Minggu pada 27 Mei 1964
KOMPAS.com - Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan Demokrasi Terpimpin [1959-1965] gagal di Indonesia.
Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni:
- Ekspor dan invesasi merosot
- Menipisnya cadangan devisa
- Inflasi mencapai ratusan persen
- Harga kebutuhan pokok mahal
Adapun penyebabnya antara lain:
- Indonesia baru merdeka
- Pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali
- Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat
- Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno
- Kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian
Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin [1959-1965]
Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal [1950-1959] dan Demokrasi Terpimpin [1959-1966] [2018].
Ekonomi terpimpin
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masih sangat lemah.
Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu.
Lalu, apa itu ekonomi terpimpin?
Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Baca juga: Karakteristik Politik Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin
Pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar.
Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian.
kemdikbud.go.id
Demokrasi Terpimpin
KOMPAS.com – Penerapan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin [1959-1965] penting untuk diingat. Terlebih, Indonesia mengalami sederet permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.
Permasalahan tersebut menyebabkan buruknya kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Apa saja permasalahan yang dihadapi Indonesia pada masa tersebut?
Artikel ini akan mengulas kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, termasuk mengenai adanya Deklarasi Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.
Baca juga: Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya
Berikut ini permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang dihadapi Indonesia:
- Ekspor dan investasi merosot
- Menipisnya cadangan devisa
- Inflasi mencapai ratusan persen
- Harga kebutuhan pokok mahal
Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia pun mencoba menanggulangi permasalahan tersebut dengan sejumlah kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Namun, penanggulangan ini mengalami kegagalan.
Kegagalan dalam penanggulangan permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh:
- Masalah ekonomi tidak diatasi
- Politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi
- Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya
- Tidak ada ukuran obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha
- Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus
- Kebangkrutan tidak dapat dikendalikan
Baca juga: Bagaimana Proses Penyusunan RAPBN hingga Menjadi APBN?
Sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang berlaku adalah, semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan. Sistem tersebut kerap disebut juga dengan sistem ekonomi terpimpin.
Penunjangan Ekonomi Indonesia
Salah satu kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional [Bappenas].
Terbentuknya Depernas dan BappenasPada 15 Agustus 1959, dibentuk Dewan Perancang Nasional [Depernas] yang dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota sejumlah 50 orang.
Tujuan dibentuknya Depernas ini adalah untuk merencanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya [1958]. Harapannya, kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin bisa jadi lebih baik.
Baca juga: Kenapa Setiap Negara Memerlukan APBN?
Jatuhnya perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan inflasi yang sangat tinggi disebabkan oleh sikap pemerintah Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan politik tanpa memperhatikan keadaan ekonomi. Kepentingan politik seperti pembangunan politik mescusuar, operasi militer Trikora dan operasi militer Dwikora tentunya membutuhkan pendanaan yang sangat banyak. Belum lagi pemerintah selalu mencetak uang tanpa memperhatikan peredaran uang yang ada di masyarakat menyebabkan nilai mata uang rupiah anjlok dan menjadi tidak bernilai.
Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B.
Sejak 72 tahun lalu, Indonesia telah mengalami jatuh-bangun perekonomian dari masa ke masa. Apakah kamu memerhatikannya? Nah, saat mengalami keterpurukan, biasanya disebut dengan krisis ekonomi. Tahun 1998 lalu, bahkan Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang parah, lho. Apakah kamu tahu tentang hal itu? Tentu saja, harus ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan. Salah satunya dengan cara memperbaiki kebijakan moneter. Apa itu? Pelajari lebih lanjut, yuk!
.
1. Masa Demokrasi Terpimpin [1945-1950]
Saat awal merdeka, Indonesia mengalami inflasi [kenaikan harga barang] yang sangat tinggi karena kondisi mata uang tidak terkendali. Salah satu faktor penyebabnya yaitu belum adanya mata uang tunggal yang berlaku. Saat itu, terdapat tiga mata uang yang dipakai, sehingga menyebabkan jumlah uang beredar menjadi banyak dan akhirnya terjadi inflasi.
Beberapa kebijakan moneter diterapkan untuk menanggulangi krisis ini, di antaranya dengan melakukan kegiatan diplomasi beras ke India dan membentuk planning board untuk penanggulangan inflasi. Selain itu, diterbitkan pula ORI [Oeang Republik Indonesia] agar hanya ada satu mata uang resmi, dan penetapan Kasimo Plan sebagai upaya swasembada pangan.
2. Masa Demokrasi Liberal [1950-1957]
Pada masa ini, ekonomi diserahkan kepada rakyat yang belum lama merdeka dan masih lemah ekonominya. Usaha-usaha kecil banyak yang mati karena tidak mampu bersaing. Upaya yang diambil untuk menanggulanginya antara lain: penetapan Gunting Syafruddin untuk memotong nilai uang NICA dan de Javasche Bank menjadi setengahnya saja yang berlaku.
Pada saat itu pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi dua bagian. Guntingan bagian kiri berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula, sedangkan bagian kanan tidak berlaku sebagai alat pembayaran. Selain itu pemerintah juga melakukan Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, dan penetapan sistem ekonomi Ali Baba untuk membangun kerjasama antara pengusaha asing dan pengusaha lokal.
3. Masa Demokrasi Terpimpin [1959-1967]
Masa inflasi terus terjadi hingga masa Demokrasi Terpimpin. Sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan inflasi, namun upaya ini belum berhasil. Salah satunya adalah upaya devaluasi nilai rupiah. Apakah itu? Devaluasi adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pada saat itu rupiah didevaluasi dari 1 USD = Rp11.40 menjadi 1 USD = Rp45.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan sanering yang merupakan upaya pembatasan daya beli masyarakat, dengan cara memotong nilai uang tanpa menurunkan harga komoditas di pasar. Contohnya, pemerintah Indonesia melakukan sanering dari Rp4.000,00 menjadi Rp400,00. Namun, harga gula tetap sebesar Rp4.000,00/kg dengan kata lain hal ini membatasi kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang. Pada saat itu, ekspektasi dan realita devaluasi tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, sehingga memperparah inflasi yang ada.
4. Masa Demokrasi Pancasila
Pada era ini, kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan cadangan wajib minimum menjadi 5% yang sebelumnya 3%. Dengan meningkatnya cadangan minimum maka porsi tabungan yang dapat dipinjamkan ke masyarakat akan berkurang. Meningkatnya cadangan wajib minimum dapat memperlambat laju inflasi sehingga jumlah uang beredar mulai dapat berkurang.
Nah, supaya lebih jelas lagi, baca rangkuman berikut yuk!
Sejauh ini, apakah kamu bisa memahaminya? Kira-kira adakah contoh krisis ekonomi yang pernah terjadi di luar negeri serta upaya penanggulangannya yang kamu tahu? Tulis di kolom komentar yuk! Kalau mau belajar lebih mendalam, langganan saja di ruangbelajar.
ReferensiAlam S. 2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga//id.wikipedia.org/wiki/Gunting_Syafruddin//id.wikipedia.org/wiki/Sanering_[ekonomi]
Artikel diperbarui 14 Desember 2020