Jakarta -
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Akan tetapi, penerapan Pancasila mengalami pasang surut.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi sampai sekarang, seperti dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Sejarah mencatat, pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Bagaimana penerapan pancasila pada masa Orde Baru detik.com/tag/orde-baru dan masa pemerintahan lainnya ?
Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:
a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI] di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Muso untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [DI/TII]. Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia [NII] oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam.
Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS], dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Pemberontakan RMS ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950.
Tetapi, konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.
d. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI] atau Perjuangan Rakyat Semesta [Permesta] yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno, yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah.
e. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.
Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi, tetapi digagalkan. Upaya Drs. Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.
f. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.
Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS [Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara] dan DPAS [Dewan Pertimbangan Agung Sementara]. Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.
Simak Video "Keluarga Cek Kesiapan Jelang Kepulangan Eril di Bandara Soetta"
[nwy/nwy]
Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti dasar. Pancasila sebagai dasar negara memiliki perkembangan dari tiap periode dengan pemimpin yang berbeda pula. Dalam perwujudannya, Pancasila selalu mengalami pasang-surut.
Di artikel kali ini, kita akan membahas penerapan Pancasila di Indonesia dari masa ke masa. Kita akan membaginya menjadi tiga rentang waktu, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
Orde Lama [1945-1966]
Pada masa orde lama, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila.
Orde lama terjadi pada tiga periode berbeda yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, serta periode 1959-1966.
Di tahun 1945-1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Beberapa masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan.
[Baca juga: Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila]
Kemudian di tahun 1950-1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, para anggota yang terpilih tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Sehingga, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante dan membatalkan UUDS 1950 menjadi UUD 1945.
Pada periode 1959-1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem Demokrasi Terpimpin. Selain itu, presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan POLRI dan TNI menjadi ABRI [Angkatan Bersenjata Republik Indonesia].
Orde Baru [1966-1998]
Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Awal orde baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di indonesia, Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu:
- Rencana Pembangunan Lima Tahun [Replita].
- Pemilu.
- Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila.
- Pemerataan pembangunan.
Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13-14 Mei 1998, di antaranya adalah:
- Maraknya KKN [Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme].
- Hak menyatakan pendapat yang dibatasi.
- Peran ganda [dwifungsi] ABRI.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden selama tiga puluh tahun. Dengan demikian berakhir pula masa Orde Baru.
Reformasi [1998-sekarang]
Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie yaitu:
- Membentuk kabinet reformasi pada tanggal 22 Mei 1998.
- Memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekontruksi perekonomian nasional.
- Mereformasi bidang politik.
- Mengeluarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.
- Menyelesaikan masalah dwi fungsi ABRI.
- Mereformasi bidang hukum.
- Mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru.
Senin, 13 September 2021 | 13:00 WIB
Perjalanan penerapan pancasila dari masa ke masa.
Bobo.id - Penerapan pancasila dari masa ke masa tentunya memiliki tantangannya masing-masing.
Seperti yang kita tahu, pancasila sebagai dasar negara mewajibkan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan.
Penerapan pancasila ini tidak hanya dilakukan di masa sekarang saja, tapi sudah diterapkan jauh sejak awal kemerdekaan.
Sekarang kita cari tahu bagaimana penerapan pancasila dari masa ke masa, yuk!
1. Penerapan Pancasila di Awal Kemerdekaan
Pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, banyak sekali masalah yang berkaitan dengan penerapan pancasila.
Tentunya hal ini tidak didiamkan begitu saja. Masyarakat Indonesia tentunya saling membantu dan berusaha untuk kembali menerapkan pancasila sebagai pandangan hidup.
Berikut adalah masalah-masalah penerapan pancasila di awal kemerdekaan:
- Pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI]
- Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [DI/TII]
- Pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS]
- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI]
- Angkatan Perang Ratu Adil [APRA]
- Perubahan RIS Menjadi NKRI
Page 2
Page 3
Freepik.com
Perjalanan penerapan pancasila dari masa ke masa.
Bobo.id - Penerapan pancasila dari masa ke masa tentunya memiliki tantangannya masing-masing.
Seperti yang kita tahu, pancasila sebagai dasar negara mewajibkan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan.
Penerapan pancasila ini tidak hanya dilakukan di masa sekarang saja, tapi sudah diterapkan jauh sejak awal kemerdekaan.
Sekarang kita cari tahu bagaimana penerapan pancasila dari masa ke masa, yuk!
1. Penerapan Pancasila di Awal Kemerdekaan
Pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, banyak sekali masalah yang berkaitan dengan penerapan pancasila.
Tentunya hal ini tidak didiamkan begitu saja. Masyarakat Indonesia tentunya saling membantu dan berusaha untuk kembali menerapkan pancasila sebagai pandangan hidup.
Berikut adalah masalah-masalah penerapan pancasila di awal kemerdekaan:
- Pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI]
- Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [DI/TII]
- Pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS]
- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI]
- Angkatan Perang Ratu Adil [APRA]
- Perubahan RIS Menjadi NKRI