PIXABAY
Dampak positif dari perdagangan internasional adalah menjadi sumber devisa bagi negara.
JAKARTA, KOMPAS.com – Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu dampak positif perdagangan internasional adalah dapat menjadi sumber devisa bagi negara.
Selain itu, dampak positif dari perdagangan internasional adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, kesempatan bekerja akan semakin terbuka dan angka pengangguran dapat berkurang.
Seperti diketahui, wujud dari perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang/jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang/jasa dari luar negeri.
Kegiatan ekspor dan impor akan memperluas lapangan kerja, menghasilkan devisa negara dan keuntungan lainnya dibidang politik, pertahanan dan sosial budaya.
Baca juga: Semen Indonesia Dukung Upaya Pemerintah Wujudkan Net Zero Carbon Emission 2060
Pengertian perdagangan internasional
Dikutip dari Gramedia.com, perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara. Hal ini berkembang karena kerja sama antar negara dengan tujuan mempromosikan suatu barang dan jasa secara bebas.
Bagi setiap negara, perdagangan internasional adalah hal yang penting bagi kemakmuran perekonomian. Dengan adanya perdagangan internasional, secara tidak langsung negara satu dengan yang lainnya akan menunjukkan daya saing perekonomian di tingkat internasional.
Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu, setiap negara memerlukan bantuan dan kerja sama dengan negara lain.
Perdagangan internasional adalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Kebutuhan yang harus dilakukan melalui perdagangan internasional adalah kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan dari dalam negeri seperti barang atau jasa tertentu.
Baca juga: Batas Waktu Pengajuan Kenaikan Pangkat PNS Periode April 2022
Perdagangan internasional ini tidak hanya dapat dilakukan oleh antar pemerintah negara saja. Namun antar warga negara atau individu di setiap negara dengan negara lain juga bisa melakukan perdagangan internasional.
Dampak positif perdagangan internasional
Perdagangan internasional memberikan banyak dampak positif bagi setiap negara yang bekerja sama dengan negara lain untuk melakukan ekspor-impor. Bukan hanya untuk sektor pemerintahan, namun warga negara juga terkena dampak baiknya. Adapun dampak positif dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut:
Akses berbagai data perdagangan meliputi Ekspor Impor indonesia, Indikator Ekonomi Indonesia dan Indeks perdagangan.
Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasional, meliputi:
1. Tarif
Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik [Specific Tariffs] dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya $6 untuk setiap barel minyak]. Tarifold Valorem [od Valorem Tariffs] adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor [Misalnya, tariff 25 persen atas mobil yang diimpor]. Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.
2. Subsidi Ekspor
Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tariff, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik [nilai tertentu per unit barang] atau Od Valorem [presentase dari nilai yang diekspor]. Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih harga domestic dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor harganya turun.
3. Pembatasan Impor
Pembatasan impor [Import Quota] merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Misalnya, Amerika Serikat membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju, masing-masing yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu setiap tahun, tak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor tahun-tahun sebelumnya.
4. Pengekangan Ekspor Sukarela
Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela [Voluntary Export Restraint], yang juga dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela [Voluntary Restraint Agreement=ERA]. VER adalah suatu pembatasan [Kuota0 atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. VER mempunyai keuntungan-keuntungan politis dan legal yang membuatnya menjadi perangkat kebijakan perdagangan yang lebih disukai dalam beberapa tahun belakangan. Namun dari sudut pandang ekonomi, pengendalian ekspor sukarela persis sama dengan kuota impor dimana lisensi diberikan kepada pemerintah asing dan karena itu sangat mahal bagi negara pengimpor. VER selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibandingan dengan tariff yang membatasi impor dengan jumlah yang sama. Bedanya apa yang menjadi pendapatan pemerintah dalam tariff menjadi [rent] yang diperoleh pihak asing dalam VER, sehingga VER nyata-nyata mengakibatkan kerugian.
5. Persyaratan Kandungan Lokal
Persyaratan kandungan lokal [local content requirement] merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, seperti kuota impor minyak AS ditahun 1960-an. Dalam kasus lain, persyaratan ditetapkan dalam nilai, yang mensyaratkan pangsa minimum tertentu dalam harga barang berawal dari nilali tambah domestic. Ketentuan kandungan local telah digunakan secara luas oleh negara berkembang yang beriktiar mengalihkan basis manufakturanya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara [intermediate goods]. Di amerika serikat rancangan undang-undang kandungan local untuk kendaraan bermotor diajukan tahun 1982 tetapi hingga kini berlum diberlakukan.
6. Subsidi Kredit Ekspor
Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Amerika Serikat seperti juga kebanyakan negara, memilki suatu lembaga pemerintah, export-import bank [bank Ekspor-impor] yang diarahkan untuk paling tidak memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor.
7. Pengendalian Pemerintah [National Procurement]
Pembelian-pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh yang klasik adalah industri telekomunikasi Eropa. Negara-negara mensyaratkan eropa pada dasarnya bebas berdagang satu sama lain. Namun pembeli-pembeli utama dari peralatan telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan telepon dan di Eropa perusahaan-perusahaan ini hingga kini dimiliki pemerintah, pemasok domestic meskipun jika para pemasok tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain. Akibatnya adalah hanya sedikit perdagangan peralatan komunikasi di Eropa.
8. Hambatan-Hambatan Birokrasi [Red Tape Barriers]
Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya atau sayangnya, begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga merupakan perintang dalam perdagangan. Contoh klasiknya adalah Surat Keputusan Pemerintah Perancis 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekam kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di Poltiers yang secara efektif membatasi realiasi sampai jumlah yang relatif amat sedikit.
BM-SC
tirto.id - Perdagangan internasional terjadi karena semua negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan penduduk di dalam negeri secara mandiri sepenuhnya. Selalu ada sebagian kebutuhan yang perlu disuplai dari negara lain.
Perbedaan kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara adalah penyebabnya. Perdagangan internasional juga berlangsung karena perbedaan kapasitas produksi barang maupun jasa di setiap negara. Berbedanya sumber daya manusia, kondisi sosial-budaya, harga barang/jasa, dan lain sebagainya turut pula memicu perdagangan internasional.
Advertising
Advertising
Dalam ilmu ekonomi, pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual-beli barang dan jasa antarnegara. Perdagangan internasional juga bisa diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan warga dari negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan itu bisa terjadi antarindividu, antarperusahaan, dan antara satu pemerintah dengan pemerintah negara lainnya.
Sebagai contoh, aktivitas perdagangan antara Indonesia dengan China, Amerika Serikat, Jepang dan sejumlah negara lain. Perdagangan itu dalam bentuk ekspor dan impor.
Data Badan Pusat Statistik [BPS] menunjukkan selama Agustus 2021, ekspor nonmigas Indonesia yang terbesar dikirim ke China [USD4,78 miliar], AS [USD2,25 miliar] dan India [USD1,72 miliar].
Sementara 3 negara pemasok barang impor nonmigas ke Indonesia yang terbesar selama Januari–Agustus 2021 ialah China [USD34,67 miliar], Jepang [USD9,01 miliar], Korsel [USD5,84 miliar].
Baca juga: Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pasar, Tradisional, Campuran, Komando
Mengutip Modul Pembelaran SMA: Ekonomi Kelas XI[2020:9] terbitan Kemdikbud, banyak negara sekarang ini menjadikan transaksi dalam perdagangan internasional sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto [GDP/PDB].
Perdagangan internasional sebenarnya memang telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, sejak manusia menemukan cara untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Jalur Sutra di Asia Tengah merupakan contoh jalur perdagangan internasional era kuno yang menghubungkan belahan dunia timur [China] dengan barat [Timur tengah dan Eropa].
Meski begitu, baru ketika revolusi industri terjadi, yang diikuti dengan inovasi teknologi komunikasi dan transportasi secara cepat, dampak luas dari perdagangan internasional dirasakan oleh hampir semua negara.
Dimensi pengaruh perdagangan internasional saat ini bisa meliputi sektor ekonomi, politik, hingga sosial-budaya. Di sisi lain, perdagangan internasional turut memacu perkembangan industrialisasi di banyak negara dan memuluskan proses globalisasi.
Baca juga: Apa Saja Peran Konsumen dan Produsen dalam Perekonomian?
Pentingnya perdagangan internasional membuat setiap negara memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatur aktivitas jual-beli dalam skala luas ini. Tujuannya agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tetapi tidak merugikan kepentingan nasional.
Apa Saja Kebijakan Perdagangan Internasional?
Setiap negara punya kebijakan perdagangan internasional tersendiri. Menukil penjelasan di laman Sumber Belajar Kemdikbud, definisi kebijakan perdagangan internasional adalah semua tindakan ataupun peraturan pemerintah suatu negara, yang secara langsung maupun tidak memengaruhi struktur, arah, komposisi, hingga bentuk perdagangan luar negeri. Tindakan itu dilaksanakan untuk melindungi kepentingan nasional dan mengatasi masalah yang terkait perdagangan luar negeri.
Kebijakan perdagangan internasional diperlukan karena transaksi jual-beli antarnegara tidak selalu berdampak positif bagi kepentingan dalam negeri. Merujuk buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX [2018:192] terbitan Kemdikbud, dampak positif perdagangan internasional di antaranya: memacu kegiatan produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memajukan lembaga keuangan, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan masih banyak lainnya.
Sedangkan dampak negatif perdagangan internasional seperti: industri nasional sulit bersaing dan bahkan hancur karena harga barang impor lebih murah dari produk dalam negeri; menghambat pertumbuhan ekonomi; dan lain sebagainya.
Baca juga: Apa Saja Keuntungan Penggunaan TIK di Bidang Perdagangan?
Kembali mengutip Modul Pembelajaran SMA: Ekonomi kelas XI[2020:21-22], berdasarkan konsep strategi ekonomi yang dianut suatu negara, kebijakan perdagangan internasional selama ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis.
Pertama, kebijakan perdagangan bebas. Saat kebijakan perdagangan bebas dianut suatu negara, pemerintah memberi izin pada kegiatan ekspor-impor tanpa dihalangi oleh berbagai peraturan.
Perdagangan besar bisa memicu persaingan penuh antarnegara. Akibatnya, setiap negara akan berusaha semaksimal mungkin guna meningkat efisiensi produksi barang/jasa agar memenangkan persaingan dalam perdagangan internasional. Semakin efisien satu barang/jasa diproduksi maka peluangnya terserap pasar juga akan bertambah besar.
Kedua, kebijakan perdagangan proteksi. Maksud dari proteksi adalah tindakan pemerintah suatu negara untuk campur tangan di dalam kegiatan ekspor-impor dengan tujuan melindungi sektor ekonomi atau industri nasional tertentu agar tidak kalah dalam persaingan internasional. Kebijakan proteksi juga bisa saja dilakukan karena suatu sektor industri sedang berkembang serta butuh sokongan pemerintah agar mampu lekas bersaing di pasar global.
Kebijakan proteksi ini untuk menghindari dampak negatif perdagangan internasional. Proteksi itu juga bisa dapat melindungi produk-produk dalam negeri dari ancaman serbuan barang impor.
Berikut perincian alasan, tujuan, dan macam-macam bentuk kebijakan perdagangan internasional yang terkait dengan tindakan proteksi.
I. Alasan kebijakan proteksi perdagangan internasional:
- Perdagangan bebas dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju saja.
- Untuk melindungi industri dalam negeri.
- Melindungi kesempatan kerja di dalam negeri.
II. Tujuan kebijakan proteksi perdagangan internasional
- Memaksimalkan produksi dalam negeri
- Memperluas lapangan kerja
- Memelihana tradisi nasional
- Menghindari risiko yang timbul jika bergantung pada satu komoditi andalan
- Menjaga stabilitas nasional, yang bisa terganggu jika bergantung ke negara lain.
III. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional untuk proteksi:
1. Pengenaan Tarif Bea masuk
Pengenaan tarif adalah pembebanan biaya atas barang-barang yang melintasi daerah pabean. Hal ini membuat barang-barang yang masuk ke wilayah suatu negara dikenakan bea masuk.
Pengenaan bea masuk yang besar untuk barang-barang dari luar negeri [impor] bertujuan untuk melindungi [proteksi] industri dalam negeri dan memperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor tersebut.
Selama ini dikenal 3 jenis pengenaan tarif atau bea masuk, yakni Bea Ekspor [export duties], Bea Transit, dan Bea Impor.
Akibat pengenaan tarif itu harga barang impor akan naik sehingga produksi industri dalam negeri bisa meningkat karena produknya mampu bersaing di pasar nasional. Dampak yang lain: jumlah barang di pasar bisa menurun, terutama yang berasal dari luar negeri.
2. Pelarangan impor
Pelarangan impor merupakan langkah pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari negara lain untuk melindungi produksi dalam negeri dan mengembangkannya. Dampak kebijakan pelarangan impor adalah harga barang dari luar negeri naik, sehingga produksi dalam negeri bisa meningkat, dan jumlah barang di pasar menurun.
3. Penerapan Kuota impor
Kebijakan pemerintah membatasi jumlah barang-barang yang masuk dari luar negeri biasa disebut dengan penerapan kuota impor.
Tujuannya supaya harga barang impor naik sehingga produksi barang dari dalam negeri meningkat karena harganya lebih murah dan mudah laku, menurunkan peredaran barang di pasar, membuat harga barang lebih menguntungkan bagi produsen lokal, serta melindungi industri nasional.
4. Pemberian Subsidi
Kebijakan subsidi merupakan tindakan pemerintah membantu menutupi sebagian biaya produksi barang yang dihasilkan produsen dalam negeri. Tujuan pemberian subsidi agar produsen nasional dapat menjual barangnya dengan harga lebih murah dan bisa bersaing dengan produk impor.
Dampak kebijakan subsidi adalah: harga barang di pasar tetap, produksi dalam negeri meningkat, jumlah barang di pasar tetap, serta angka impor barang menurun.
5. Aksi Dumping
Dumping merupakan istilah untuk kebijakan pemerintah yang menerapkan diskriminasi atas harga suatu barang tertentu. Aksi d
umping membuat harga barang dapat menjadi lebih murah di pasar luar negeri daripada dalam negeri, dan bahkan lebih rendah dari biaya produksinya. Pemerintah suatu negara melakukan aksi dumping untuk membantu produsen dari dalam negerinya mampu menguasai pasar di luar negeri.
Dumping memang bisa mengerek volume perdagangan dan menguntungkan konsumen di negara tujuan impor. Namun, apabila negara pengimpor mempunyai industri sejenis, sering kali kebijakan dumping dari negara lain ditanggapi dengan pengenaan bea masuk [tarif impor] yang lebih tinggi. Kebijakan antidumping itu dilakukan untuk melindungi sektor industri nasional.
Kebijakan dumping diterapkan dengan tujuan untuk memenangkan persaingan dalam perdagangan internasional. Jika suatu negara sudah menang, kerugian akibat penerapan dumping bakal ditutup dengan menaikkan harga barang di pasar asing. Selama ini, kebijakan dumping dianggap sebagai startegi perdagangan yang tidak fair karena bisa merugikan negara lain.
6. Devaluasi
Devaluasi adalah kebijakan pemerintah suatu negara yang menurunkan nilai mata uangnya [kurs] terhadap mata uang asing. Tujuan penerapan devaluasi untuk meningkatkan ekspor, menurunkan harga produksi dalam negeri di pasar internasional, dan menambah devisa negara.
Akibat penerapan devaluasi umumnya adalah: harga barang impor menjadi mahal, dan sebaliknya harga barang produksi dalam negeri lebih murah di pasar internasional.
7. Premi
Kebijakan premi adalah tindakan pemerintah suatu negara yang memberikan dana tambahan buat para produsen nasional yang bisa mencapai target produksi barang/jasa tertentu. Target tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara.
Baca juga artikel terkait PERDAGANGAN atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
[tirto.id - add/add]
Penulis: Addi M Idhom Editor: Iswara N Raditya