Jakarta - Setelah Indonesia merdeka, masih banyak hal yang harus diurus negara ini. Misalnya soal rancangan UUD Negara, pemilihan presiden dan wakilnya, juga pembagian wilayah.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] menggelar rapat untuk mencari solusi atas masalah tadi.
Dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disepakati hasil rancangan Pembukaan dan UUD Negara RI. Juga terpilihnya Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.
Sebelum menutup rapat hari pertama, Presiden Soekarno membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 orang untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal bersifat mendesak.
Sembilan anggota Panitia Kecil itu terdiri dari Oto Iskandar Dinata, Subardjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. Amir, AA Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan Ketut Pudja.
Baca Juga: 7 Agustus: PPKI Dibentuk, BPUPKI Dibubarkan
PPKI kemudian menggelar kembali rapat tanggal 19 Agustus 1945 untuk mengurus masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian.
Dalam rapat hari kedua itu disepakati pembagian wilayah Indonesia terdiri dari 8 provinsi, yakni Jabar, Jateng, Jatim, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatra. Masing-masing provinsi akan dipimpin oleh gubernur.
Selain pembagian wilayah jadi 8 provinsi, di sidang PPKI kedua juga disepakati untuk membentuk Komite Nasional Daerah yang terdiri dari 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara, serta pembentukan Tentara Republik Indonesia.
Jakarta -
Daerah Republik Indonesia pada awal kemerdekaan hanya terdiri atas 8 provinsi. Wilayah tersebut ditetapkan dalam sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] pada 19 Agustus 1945.
PPKI dibentuk pasca dibubarkannya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Pembentukan PPKI dilakukan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan dan hal-hal praktis lainnya.
Selama bertugas, PPKI telah melaksanakan tiga kali sidang, masing-masing tanggal 18,19, dan 20 Agustus 1945. Sidang tersebut berhasil mengesahkan UUD 1945 yang dirancang oleh BPUPKI, memilih Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional, penetapan wilayah Indonesia, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
Salah satu hasil sidang PPKI adalah penetapan wilayah Indonesia. Hal tersebut diputuskan dalam sidang kedua, tepatnya dua hari pasca proklamasi kemerdekaan. Dilansir dari laman Kebudayaan Kemdikbud, daerah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 terdiri atas 8 provinsi, antara lain sebagai berikut:
1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi Sumatra
5. Provinsi Borneo
6. Provinsi Sulawesi
7. Provinsi Maluku
8. Provinsi Sunda Kecil
Masing-masing daerah tersebut dipimpin oleh seorang Gubernur yang ditunjuk langsung oleh PPKI. Gubernur Jawa Barat adalah Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Jawa Tengah adalah RP Soeroso, dan Jawa Timur adalah RMT Ario Soerjo.
Sedangkan, Gubernur Sumatra adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan, Borneo adalah Pangeran Muhammad Noor, Sulawesi adalah GSSJ Ratulangi, Maluku adalah Mr. Johannes Latuharhary, dan Sunda Kecil dipimpin oleh I Goesti Ketoet Poedja.
Sebagai tindak lanjutnya, Presiden mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Dalam ketetapan pada Pasal 2, Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya.
Komite Nasional Daerah terdapat di daerah-daerah kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta di Karesidenan, di kota berautonomi, kabupaten dan daerah lain yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.
Simak Video "Siasat KNPI Menuju 2045: Membangun Bisnis di Usia Muda"
[kri/lus]
Mengapa sumber daya alam sangat bermanfaat untuk kegiatan ekonomi??
sejarah zaman batu muda
Pak dahlan seorang pengusaha yang membuat meubel dari bahan kayu jati. Barang² yg di buat oleh perusahaan pak dahlan sangat baik kualitas nya. Pak dah …
Jelaskan silsilah raja yang memerintah di kerajaan Mataram?
Tentukan letak astronomis jawa barat !
Kenapa membuat pulau buatan baru dapat menjadi strategi suatu negara untuk melakukan eksplorasi hak diperairan internasional?
carilah: 1.Kebijakan kebijakan Masa pemerintahan Hindia Belanda/departemen Khusus penjajahan 1800-1806 2.Kebijakan kebijakan Masa Spanyol 1521-1602 3. …
Kegiatan yg dilkukan manusia bisa berdampak pd lingkungan.apa maksudnya? Bantu jwb donggg pliiiiiiiiiiiis
tlg dijawab ya kk tlg jgn ngasal
sebutkan 5 kenampakan alam
Apa saja hasil sidang PPKI Pertama, Kedua dan Ketiga? – PPKI adalah organisasi pada masa awal-awal kemerdekaan republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk setelah BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tujuan dari pembentukan PPKI adalah untuk melanjutkan dan menjalankan tugas-tugas dari BPUPKI.
Tugas tersebut berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu mempersiapkan sekaligus menyegerakan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain untuk persiapan kemerdekaan, PPKI juga dibentuk untuk merumuskan dasar negara sampai lembaga negara. Hal-hal praktis yang menyangkut negara akan menjadi tugas PPKI.
Dalam mempersiapkan kemerdekaan, banyak berbagai peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Buku berjudul Bunga Rampai Sejarah Indonesia oleh Moehkardi merangkum kejadian-kejadian besar yang menjadi perjalanan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.
Selain ditugaskan untuk menyelesaikan, sekaligus mengesahkan rancangan undang-undang dan falsafah negara, PPKI juga harus bermusyawarah untuk menentukan cara penyampaian dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.
Anda Mungkin Juga Menyukai
SEJARAH HUKUM INDONESIA Seri Sejarah Hukum
A. Hasil Sidang Pertama PPKI
1. Disahkannya UUD 1945
Hasil pertama dari sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan. Maka dari itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI.
Selain mengesahkan UUD 1945, sidang ini juga melakukan revisi bagian dari Piagam Jakarta. Revisi dilakukan dengan perubahan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Masyarakat Indonesia tidak semua menganut agama Islam, maka dari itu kalimat tersebut direvisi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
UUD 1945 Lengkap Dengan Pahlawan Nasional & Revolusi
2. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
Hasil sidang pertama PPKI selanjutnya adalah perihal pengangkatan Ir. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Moh Hatta menjadi wakil presiden. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandardinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu terjadi pelantikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara sah.
Selama menjabat Ir. Soekarno telah melakukan banyak hal bagi bangsa Indonesia. Buku berjudul The Remarkable Story Of Soekarno yang ditulis oleh Adimitra Nursalim menceritakan perjalanan Soekarno semasa hidup dan kepemimpinannya.
3. Pembentukan Komite Nasional
Hasil ketiga dari sidang pertama PPKI adalah dibentuknya komite nasional. Komite nasional akan dibentuk untuk membantu presiden, beserta wakil presiden. Hal itu dikarenakan belum dibentuknya DPR maupun MPR, yang akhirnya akan memiliki peran penting hingga saat ini.
Baca juga : Sejarah dan Latar Terbentuknya PPKI
B. Hasil Sidang Kedua PPKI
Sidang kedua diadakan sehari setelah sidang pertama. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengesahkan beberapa hal kembali pada sidang kedua. Fokus pembahasan pada sidang kedua ini adalah membahas mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya.
1. Pembagian Provinsi di Indonesia
Hasil pertama dari sidang kedua PPKI adalah, PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi akan memiliki kepala daerah yang berupa gubernur.
Berikut ini adalah pembagian provinsi beserta gubernur untuk mengepalai provinsi tersebut:
Anda Mungkin Juga Menyukai
| No | Provinsi | Nama Gubernur |
| 1. | Sunda Kecil | I Gusti Ketut Pudja Suroso |
| 2. | Jawa Barat | Sutarjo Kartohadikusumo |
| 3. | Jawa Tengah | R. Panji Suroso |
| 4. | Jawa Timur | R. A. Suryo |
| 5. | Sumatra | Teuku Mohammad Hassan |
| 6. | Kalimantan | Ir. Pangeran Mohammad Nor |
| 7. | Maluku | Dr G. S. S. J. Latuharhary |
| 8. | Sulawesi | Mr. J. Ratulangi |
2. Membentuk Komite Nasional Daerah
Hasil kedua pada sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah membentuk komite nasional daerah. Komite nasional daerah ini akan berada di tiap-tiap provinsi yang sudah dibagi menjadi 8 provinsi, pada putusan sebelumnya. Komite Nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu presiden.
Berlangganan Gramedia Digital
Baca SEMUA koleksi buku, novel terbaru, majalah dan koran yang ada di Gramedia Digital SEPUASNYA. Konten dapat diakses melalui 2 perangkat yang berbeda.
Rp. 89.000 / Bulan
Politik Lokal di Indonesia
3. Pembentukan Departemen dan Menteri
Hasil ketiga pada sidang kedua adalah PPKI merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian, beserta menteri-menterinya yang akan membantu. Ada 12 kementrian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya. Serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen.
Berikut adalah nama-nama departemen beserta menteri yang memimpinnya pada kabinet Negara Republik Indonesia yang pertama:
| No | Nama Menteri | Departemen |
| 1. | A.A. Maramis | Departemen Keuangan |
| 2. | Abikusno Tjokrosujoso | Departemen Perhubungan |
| 3. | Prof. Dr. Mr. Soepomo | Departemen Kehakiman |
| 4. | Ki Hajar Dewantara | Departemen Pengajaran |
| 5. | Abikusno Tjokrosujoso | Departemen Pekerjaan Umum |
| 6. | Mr. Achmad Soebardjo | Departemen Luar Negeri |
| 7. | R.A.A. Wiranata Kusumah | Departemen Dalam Negeri |
| 8. | Mr. Iwa Kusuma Sumantri | Departemen Sosial |
| 9. | Dr. Buntaran Martoatmojo | Departemen Kesehatan |
| 10. | Ir. Surachman Tjokroadisurjo | Departemen Kemakmuran |
| 11. | Soeprijadi | Departemen Keamanan Rakyat |
| 12. | Mr. Amir Syarifudin | Departemen Penerangan |
| 13. | R. Otto Iskandardinata | non-departemen |
| 14. | Wachid Hasjim | non-departemen |
| 15. | Mr. R. M. Sartono | non-departemen |
| 16. | Dr. M. Amir | non-departemen |
Baca juga : Organisasi Pergerakan Nasional
C. Hasil Sidang Ketiga PPKI
1. Pembentukan Komite Nasional Pusat
Hasil sidang pertama dalam sidang ketiga yang dilakukan oleh PPKI adalah pembentukan KNIP [Komite Nasional Indonesia Pusat]. Komite nasional pusat dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang. Fungsinya sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Jumlah anggota komite nasional pusat yang dilantik adalah 137 anggota, yang terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil dari sidang komite nasional pusat ini adalah ditunjuknya Kasman Singodimedjo sebagai ketuanya. Wakil dari komite nasional pusat ini ada tiga, yaitu M. Sutardjo [wakil ketua pertama], Latuharhary [wakil ketua kedua], dan Adam Malik [wakil ketua ketiga].
2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia [PNI]
Salah satu hasil sidang pada sidang ketiga PPKI adalah perencanaan pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, Makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI akan diketuai oleh Ir. Soekarno.
Namun, Pantai Nasional Indonesia [PNI] yang dirancang sebagai Partai Tunggal Negara Indonesia pembentukannya akan dibatalkan pada akhir Agustus 1945. Pada akhirnya rancangan ini tidak jadi terlaksana.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat [BKR]
Hasil sidang lain pada sidang ketiga PPKI adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat [BKR]. BKR dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti Heiho, Laskar Rakyat dan PETA dibubarkan.
Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus sejumlah organisasi, seperti BKR [Badan Keamanan Rakyat], PNI [Partai Nasional Indonesia], KNIP [Komite Nasional Indonesia] dibentuk dengan tujuan baik.
Pengumuman tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno, sekaligus sidang yang dilaksanakan pada gedung pusat kebaktian Jawa yang berlokasi di Gambir untuk membentuk KNI.
PPKI akhirnya dibubarkan dan pelantikan KNI dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Ketuanya adalah Kasman Singodimedjo, ditemani Sutardjo sebagai wakil ketua satu, Latuharhary sebagai wakil ketua dua, dan Adam Malik sebagai wakil ketua tiga. Anggotanya berjumlah 136 orang.
Itulah beberapa informasi mengenai PPK beserta hasil sidangnya. Jika Grameds masih tertarik untuk mempelajari sejarah-sejarah negara Indoneis, Grameds bisa menemukannya di www.Gramedia.com karena Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan menyajikan beragam buku menarik.
Baca juga artikel terkait “Hasil Sidang PPKI” :
Sumber: dari berbagai sumber
Opini Tempo: Kepahlawanan dan Kemerdekaan
Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia
ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.
- Custom log
- Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
- Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
- Tersedia dalam platform Android dan IOS
- Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
- Laporan statistik lengkap
- Aplikasi aman, praktis, dan efisien