Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara singkatnya desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Total desa di Indonesia yaitu 73.670 desa[1]. Tak heran jika Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan jika desa merupakan pembentuk Indonesia[2].
Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Saat ini di Indonesia terdapat 5.559 [7,55%] Desa Mandiri, 54.879 [74,49%] Desa Berkembang, dan 13.232 [17,96%] Desa Tertinggal[3]. Permasalahan yang ada ini dapat diatasi dengan adanya pembangunan di desa. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun harus lebih dari hal itu. Tujuan dari esai ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya pembangunan desa dalam pembangunan nasional.
Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 [1], pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.
Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs [Sustainable Development Goals] Desa. SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau goals. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, maka dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Contoh desa yang menjadi desa percontohan berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu Desa Karanglo, Kabupaten Klaten yang berinovasi dengan menggunakan bahan sampah menjadi berbagai model tas[4]. Dengan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya meningkatkan pendapatan dari desa saja, melainkan juga berdampak baik pada lingkungan. Contoh lainnya yaitu Kampung Sira, di Kabupaten Sorong. Masyarakat Kampung Sira, melalui program air bersih dan penerangan tenaga surya yang didampingi oleh GreenPeace berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat[5]. Penerapan dengan menggunakan tenaga surya merupakan salah satu cara untuk mengurangi penggunaan minyak bumi dan batu bara yang tidak baik untuk lingkungan.
Desa merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan jumlah desa yang mencapai 73.670 di tahun 2019, sangat wajar jika pembangunan yang terjadi di desa merupakan dasar dari pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan dasar SDGs juga sudah terbukti manfaatnya bagi desa. Desa bahkan berkontribusi 74% terhadap pencapaian SDGs nasional[6]. Pembangunan desa juga bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya saja, tetapi juga meningkat kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, sumber daya masyarakat desa, atau berbagai poin dalam SDGs Nasional. [SDPA]
Referensi:
[1] Dwi Agus Prastiwi et al., Indeks Pembangunan Desa 2018, ed. Masfufah, Tri Suryaningsih, and Akhsan Naim [indonesia: Badan Pusat Statistik, 2019].
[2] A. Halim Iskandar, SDGs DESA : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan [20: Buku Obor, 2020], //books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yfoIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sdgs+desa&ots=YGAPBaozaI&sig=uQ41xewdGu9XBjdsOhmpWOlBAew&redir_esc=y#v=onepage&q=sdgs%20desa&f=false
[3] Dwi Agus Prastiwi et al., loc. cit.
[4] “Cerita Sukses Warga Desa Karanglo Klaten, Kelola dan Sulap Sampah Jadi Berkah,” Kementerian Desa, //contoh.kemendesa.go.id/2021/05/31/cerita-sukses-warga-desa-karanglo-klaten-kelola-dan-sulap-sampah-jadi-berkah/.
[5] “Kampung Sira, Kisah Sukses Masyarakat Berbasis Hutan,” Kementerian Desa, //contoh.kemendesa.go.id/2020/11/13/kampung-sira-kisah-sukses-masyarakat-berbasis-hutan/
[6] “Membangun Indonesia dari Desa,” BaKTI [Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur], //bakti.or.id/berita/membangun-indonesia-dari-desa
KOMPAS.com/Gischa Prameswari
Ilustrasi Faktor Penghambat Pembangunan Nasional
KOMPAS.com - Dalam pembangunan nasional Indonesia, tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Sebelumnya sudah dibahas mengenai faktor penghambat pembangunan nasional, di antaranya sumber daya manusia, kekayaan alam, permodalan, dan lain sebagainya.
- Dalam buku Ekonomi Pembangunan [1998] oleh Rustian Kamaludin, sumber daya manusia bisa menjadi faktor pendukung dan penghambar pembangunan nasional.
- Hal ini karena sumber daya manusia yang tercermin dari jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Baca juga: Faktor Pendukung Pembangunan Nasional
Jika kenaikan jumlah penduduk tidak dikelola dengan efektif dan efisien. maka berakibat pada tingginya beban ketergantungan penduduk.
Faktor penghambat
Pelaksanaan pembangunan nasional tidak selalu berjalan mulus, karena dalam pelaksanaannya banyak masalah yang menjadi penghambat.
Selain sumber daya manusia, ada beberapa faktor penghambat pembangunan nasional lainnya yang terangkum dalam buku Sosiologi Pembangunan [2016] oleh Adon Nasrullah Jamaludin, yaitu:
Adanya perbedaan suku, ras, agama, dan antar-golongan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejolak SARA yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.
Baca juga: Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan Pembangunan Nasional
- Produktivitas penduduk rendah
Tertinggalnya Indoensia di bidang produktivitas yang masih rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, membuat sumber daya manusia Indoensia cenderung menjadi beban yang menghambar laju pertumbuhan Indoensia.
Kesenjangan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, kesenjangan pembngaunan antardaerah menyebabkan kecemburuan sosial.
- Persaingan dan proteksi negara lain
Persaingan dan proteksi negara lain dalam bidang perdagangan, persaingan semakin ketat dalam komoditas ekspor, seta tindakan proteksi negara lain merupakan hambatan pengembangan ekspor Indonesia. Kekurangan modal dan teknologi juga menjadi pemicu terhambatnya persaingan perdagangan secara internasional.
Baca juga: Strategi Pembangunan Ekonomi
Tingkat pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya masih rendah dan masih banyak ditemui penduduk yang belum bisa membaca dan menulis.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Baca berikutnya
- Perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah,
Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasilkan produksi yang dihasilkan. Tetapi bagaimana dengan perkembangan penduduk yang begitu cepat dinegara-negara sedang berkembang? Nampaknya hal ini belum menjadi modal dasar yang positif, bahkan jumlah penduduk yang banyak sering kali menjadi penghambat.
- Perekonomian yang bersifat dualistik,
Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Yang paling rawan adalah hambatan berupa dualisme sosial dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan efisien.
3.Tingkat pembentukan modal yang rendah,
Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Pembentukan modal dinegara-negara yang sedang berkembang merupakan “ Vicious Cycle “ [ lingkaran tak berujung pangkal ]. Produktivitas yang sngat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan riil. Pendapatan yang rendah mengakibatkan low saving dan low invesment, dan rendahnya pembentukan modal.
Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah pula. Tabungan yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang pada akhirnya kekurangan modal, masyarakat terbelakang, kekayaan alam belum dapat dioalah, dan seterusnya sehingga merupakan lingkaran yang tidak berujung pangkal.
- Struktur ekspor berupa bahan mentah
Sektor ekspor negara sedang berkembang belum merupakan “engine of growth” karena bersifat industri yang mendorong ekonomi dualisme yang kurang mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Publis and Singer berpendapat bahwa dalam jangka panjang daya tukar barang-barang yang diperdagangkan oleh negara sedang berkembang dengan negara maju akan menjadi bertambah buruk, dan merugikan negara sedang berkembang.
- Proses sebab akibat komulatif
Sebab akibat komulatif sirkuler adalah hambatan pembangunan di daerah miskin sebagai akibat pembangunan di daerah maju sehingga timbul gap antara daerah maju dengan daerah miskin.Keadaan-keadaan yang menghambat pembangunan di sebut back wash effect.
Faktor yang menimbulkan back wash effect :
- perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju,
- corak pengaliran modal yang beraksi,
- pola perdagangan dan kegiatan perdagangan terutama didominasi oleh industri-industri di daerah yang lebih maju ini menyebabkan daerah miskin mengalami kesukaran untuk mengembangkan pasar hasil industrinya dan memperlambat perkembangan di daerah miskin.
Akhirnya keadaan yang menimbulkan back wash effect adalah keadaan jaringan pengangkutan yang jauh lebih baik di daerah yang lebih maju sehingga menyebabkan kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan lebih efisien di daerah tersebut.
Sumber : //ekodedypurnomo.wordpress.com/faktor-faktor-penghambat-pada-proses-pembangunan/
Artikel Sebelumnya : //manajemen.uma.ac.id/2021/10/perbedaan-sistem-pendidikan-di-indonesia-dengan-luar-negeri/