Sistem demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa Orde Baru

puti aini yasmin Jumat, 11 Maret 2022 - 14:36:00 WIB

JAKARTA, iNews.id - Bagaimana penerapan Pancasila pada masa orde baru menjadi pertanyaan yang keluar dalam ujian. Agar bisa menjawab, ini sejarahnya.

Melansir buku 'Persiapan Cerdas Nilai Tinggi' karya Tim Ganesha Operation, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Perkembangan Pancasila terbagi dalam tiga periode, Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Bagaimana Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru Jelaskan? 

Penerapan Pancasila di masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam periode ini, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial karena runtuhnya demokrasi terpimpin.

Walaupun tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya, berikut rumusan demokrasi Pancasila

BACA JUGA:
Simbol Pancasila Sila ke-1 sampai 5 Lengkap Maknanya

• Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.
• Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
• Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Namun, bagaimana penerapan Pancasila pada masa orde baru? Jawabannya adalah penerapannya hanya berupa gagasan dan belum sampai pada tahap penerapan.

Hal itu karena praktiknya kenegaraan dan pemerintahan, rezim Orde Baru tidak memberikan kebebasan dalam kehidupan demokrasi. Hal ini ditandai dengan karakteristik, sebagai berikut

• 1. Peran Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang dominan
• 2. Terjadinya birokratisasi dan sentralisasi dalam hal pengambilan keputusan politik
• 3. Pengurangan peran dan fungsi partai politik secara tidak terbuka
• 4. Adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai hal yang berhubungan dengan partai politik dan publik
• 5. Adanya pembatas dalam hal perwakilan partai politik yang hanya terjadi hingga tingkat kabupaten/kota
• 6. Adanya monolitisasi ideologi negara, yakni satu-satunya penafsiran terhadap Pancasila yang dibenarkan hanyalah penafsiran dari pemerintah
• 7. Pembatasan gerak dan peran lembaga non pemerintah dalam kehidupan kemasyarakatan, pembangunan, dan politik.

Sementara itu, sebelum bagaimana penerapan Pancasila pada masa orde baru selesai diketahui ada berbagai penyimpangan yang terjadi dengan nilai Pancasila, yakni

• 1. Adanya pembatasan hak-hak politik rakyat
• 2. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden
• 3. Terselenggaranya pemilihan umum yang tidak demokratis
• 4. Terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme

Jadi, sudah tahukan sejarah bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Selamat belajar!

Editor : Puti Aini Yasmin

TAG : pancasila orde baru sila orde lama reformasi

Kamis, 10 Maret 2022 - 14:35 WIB

Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru terus dikembangkan dengan menerapkan pemerintahan secara murni dan konsekuen. FOTO/DOK.SINDOnews

JAKARTA - Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru terus dikembangkan dengan menerapkan pemerintahan secara murni dan konsekuen. Hal itu diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong-royong, yaitu sistem demokrasi Pancasila.Dikutip dari repository, demokrasi Pancasila diwujudkan dengan melakukan penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai yaitu PDI, PPP, dan Golkar. Selain itu pemerintah Orde Baru juga megeluarkan kebijakan mengenai asas tunggal Pancasila yang berfungi agar seluruh organisasi masyarakat dan partai politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas.Penerapan pancasila pada masa Orde Baru juga dilakukan di tubuh militer di bidang sosial politik. Keterlibatan militer dalam ranah politik, semata-mata untuk menjaga kemurnian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.Selain itu, upaya penerapan Pancasila dalam Orde Baru dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan, di antaranya pelaksanaan pemilihan umum [pemilu], menjalankan usaha pemerataan penduduk, menetapkan pendidikan Pancasila di dalam kegiatan belajar di sekolah, dan menjalankan Rencana Pembangunan Lima Tahun [Repelita].Namun dalam perkembangannya, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru masih jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dampaknya sangat merugikan masyarakat, seperti adanya KKN [korupsi, kolusi, dan nepotisme], penegakan hukum lemah, hilangnya potensi demokrasi, dan terjadi kesenjangan yang sangat kuat antara daerah dan pusat.Demikian ulasan singkat penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Semoga para pemimpin baik di dalam pemerintahan ataupun nonpemerintahan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila agar lebih amanah, bijaksana, dan adil.

Baca juga: Buku Pembinaan Ideologi Pancasila: Referensi Aktualisasikan Nilai Pancasila

JAKARTA - Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dimulai pada saat Presiden Soeharto memimpin Indonesia menggantikan Ir. Soekarno. Era Orde Baru berlangsung lama, yaitu dari tahun 1966 hingga 1998.

Pancasila adalah dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI [Panitia Kemerdekaan Indonesia] pada sidang pengesahan UUD 1945. Hal ini juga tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945.

BACA JUGA: Begini Nilai-Nilai Persatuan Indonesia, Sila Ketiga Pancasila

Dalam sejarah bangsa Indonesia, terdapat tiga Penerapan Pancasila dalam periode yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pada masa Orde Baru.

Lalu bagaimana Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru? Berikut ulasannya.

BACA JUGA: Pancasila sebagai Satu Kesatuan yang Utuh

Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru

Mengutip dari buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Tim Ganesha Operation, pada masa Orde Baru Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Namun, pada pelaksanaannya demokrasi ini hanya berupa gagasan dan belum ada penerapannya.

Karena pada saat itu pemerintahan tidak memberikan kebebasan demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Sehingga menimbulkan banyak penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut contoh penyimpangan Pancasila yang terjadi pada masa Orde Baru:

- Adanya pembatasan hak politik rakyat.

- Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

- Menjamurnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [KKN].

- Adanya dwifungsi TNI dan Polri.

- Lalu dengan adanya penyimpangan yang terjadi, Presiden memberlakukan beberapa metode yang akan digunakan untuk indoktrinasi Pancasila. Berikut metodenya:

- Presiden membuat ketetapan untuk melakukan pengajaran P4 yaitu Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila di sekolah-sekolah

- Presiden memberikan kebebasan kepada rakyat untuk membantuk organisasi yang berasaskan Pancasila.

- Presiden tidak memperbolehkan adanya kritik yang dianggap dapat menjadtuhkan stabilitas pemerintahan.

Nah, demikian penjelasan Okezone mengenai Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru.

• #Indonesia
• #Pemerintahan
• #UUD 1945
• #Orde Baru
• #Penerapan Pancasila

Ilmu Alam dan Teknologi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Anthony

Page 2

Mulai dari pertengahan abad 5 SM istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" dan "Kratos". Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat untuk setiap pembuatan hukum dalam suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung yaitu dengan melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 SM, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum masehi.

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Lalu demokrsi pada masa orde baru  adalah sebuah sambutan pada masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia, untuk menggantikan orde lama yang merujuk kepada era Presiden Soekarno, Orde baru ini ingin menjalankan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan Kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 murni dan konsekuen.

Keluarnya surat pemerinah 11 Maret 1966 merupakan awal lahirnya Orde baru. Pada masa ini, demokrasi terpimpin ditinggalkan, dan Demokrasi Konstitusional disebut sebagai Ralisasi demokrasi Pancasila.

Kelebihan demokrasi pada masa orde baru:

1. Pekembangan GDP per kapita Indonesia naik dari rentang tahun 1968 sampai dengan 1996.
2. Sukses transmigrasi dan KB
3. Sukses swasembada pangan
4. Sukses memerangi buta huruf dan Gerakan wajib belajar
5. Sukses REPALITA [Rencana Pembangunan Lima Tahun]
6. Minimnya penganguran dan penurunan angka kemiskinan
7. Investor asing mau menanmkan modal di Indonesia
8. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
9. Dipertengan tahun 1980-an Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan

Kelemahan demokrasi pada masa orde baru:

1. Maraknya Korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Pembanguan Indonesia tidak merata
3. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
4. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
5. Kebebasan perseorangan sangat terbatas
6. Warga Tionghoa dibatasi aktivitasnya sehingga kegiatan ekonomi tidak maksimal
7. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi [terutama masyarakat Tionghoa]
8. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur
9. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

Sistem Pemerintahan demokrasi pancasila pada masa orde baru, kekuasan dipegang penuh oleh presiden. Pada awal masa ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Selanjutnya unruk mejalankan demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika tetapi diabaikan. Pada perkembangannya demokrasi ini tidak berbeda dengan demokrasi terpimpin.

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila pada masa orde baru

1. Proses pembangunan ditandai dengan memperbaiki kondisi rakyat Indonesia
2. Pemerintah orde baru selalu mengedepankan ekonomi sebagai alat komunikasi
3. Kekuasaan dan kewenangan presiden lebih dominan
4. Banyak terjadinya tindak KKN

Contoh Peristiwa pada demokrasi Pancasila orde baru

1. Tritura [Tri tuntutan rakyat] aksi ini dilakukan oleh Gerakan 30 september yang segera diketahui oleh rakyat bahwa PKI terlibat didalamnya, sehingga banyak elemen  masyarakat yeng melakukan demonstrasi untuk menuntut pemerintah agar membubarkan PKI dan ormasnya.
2. Sidang MPR Tahun 1973
3. Surat perintah sebelas maret aksi untuk menentang G30S/PKI, dimasa ini semakin membuat pemerintah merasa tertekan.
4. Sidang umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 17 juni 1966
5. Politik luar negeri Inonesia.

Pasca Demokrasi Pancasila pada masa orde baru

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".

Lihat Ilmu Alam & Tekno Selengkapnya

Page 3

Mulai dari pertengahan abad 5 SM istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" dan "Kratos". Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat untuk setiap pembuatan hukum dalam suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung yaitu dengan melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 SM, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum masehi.

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Lalu demokrsi pada masa orde baru  adalah sebuah sambutan pada masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia, untuk menggantikan orde lama yang merujuk kepada era Presiden Soekarno, Orde baru ini ingin menjalankan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan Kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 murni dan konsekuen.

Keluarnya surat pemerinah 11 Maret 1966 merupakan awal lahirnya Orde baru. Pada masa ini, demokrasi terpimpin ditinggalkan, dan Demokrasi Konstitusional disebut sebagai Ralisasi demokrasi Pancasila.

Kelebihan demokrasi pada masa orde baru:

1. Pekembangan GDP per kapita Indonesia naik dari rentang tahun 1968 sampai dengan 1996.
2. Sukses transmigrasi dan KB
3. Sukses swasembada pangan
4. Sukses memerangi buta huruf dan Gerakan wajib belajar
5. Sukses REPALITA [Rencana Pembangunan Lima Tahun]
6. Minimnya penganguran dan penurunan angka kemiskinan
7. Investor asing mau menanmkan modal di Indonesia
8. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
9. Dipertengan tahun 1980-an Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan

Kelemahan demokrasi pada masa orde baru:

1. Maraknya Korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Pembanguan Indonesia tidak merata
3. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
4. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
5. Kebebasan perseorangan sangat terbatas
6. Warga Tionghoa dibatasi aktivitasnya sehingga kegiatan ekonomi tidak maksimal
7. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi [terutama masyarakat Tionghoa]
8. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur
9. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

Sistem Pemerintahan demokrasi pancasila pada masa orde baru, kekuasan dipegang penuh oleh presiden. Pada awal masa ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Selanjutnya unruk mejalankan demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika tetapi diabaikan. Pada perkembangannya demokrasi ini tidak berbeda dengan demokrasi terpimpin.

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila pada masa orde baru

1. Proses pembangunan ditandai dengan memperbaiki kondisi rakyat Indonesia
2. Pemerintah orde baru selalu mengedepankan ekonomi sebagai alat komunikasi
3. Kekuasaan dan kewenangan presiden lebih dominan
4. Banyak terjadinya tindak KKN

Contoh Peristiwa pada demokrasi Pancasila orde baru

1. Tritura [Tri tuntutan rakyat] aksi ini dilakukan oleh Gerakan 30 september yang segera diketahui oleh rakyat bahwa PKI terlibat didalamnya, sehingga banyak elemen  masyarakat yeng melakukan demonstrasi untuk menuntut pemerintah agar membubarkan PKI dan ormasnya.
2. Sidang MPR Tahun 1973
3. Surat perintah sebelas maret aksi untuk menentang G30S/PKI, dimasa ini semakin membuat pemerintah merasa tertekan.
4. Sidang umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 17 juni 1966
5. Politik luar negeri Inonesia.

Pasca Demokrasi Pancasila pada masa orde baru

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".

Lihat Ilmu Alam & Tekno Selengkapnya

Page 4

Mulai dari pertengahan abad 5 SM istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" dan "Kratos". Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat untuk setiap pembuatan hukum dalam suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung yaitu dengan melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 SM, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum masehi.

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Lalu demokrsi pada masa orde baru  adalah sebuah sambutan pada masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia, untuk menggantikan orde lama yang merujuk kepada era Presiden Soekarno, Orde baru ini ingin menjalankan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan Kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 murni dan konsekuen.

Keluarnya surat pemerinah 11 Maret 1966 merupakan awal lahirnya Orde baru. Pada masa ini, demokrasi terpimpin ditinggalkan, dan Demokrasi Konstitusional disebut sebagai Ralisasi demokrasi Pancasila.

Kelebihan demokrasi pada masa orde baru:

1. Pekembangan GDP per kapita Indonesia naik dari rentang tahun 1968 sampai dengan 1996.
2. Sukses transmigrasi dan KB
3. Sukses swasembada pangan
4. Sukses memerangi buta huruf dan Gerakan wajib belajar
5. Sukses REPALITA [Rencana Pembangunan Lima Tahun]
6. Minimnya penganguran dan penurunan angka kemiskinan
7. Investor asing mau menanmkan modal di Indonesia
8. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
9. Dipertengan tahun 1980-an Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan

Kelemahan demokrasi pada masa orde baru:

1. Maraknya Korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Pembanguan Indonesia tidak merata
3. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
4. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
5. Kebebasan perseorangan sangat terbatas
6. Warga Tionghoa dibatasi aktivitasnya sehingga kegiatan ekonomi tidak maksimal
7. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi [terutama masyarakat Tionghoa]
8. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur
9. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

Sistem Pemerintahan demokrasi pancasila pada masa orde baru, kekuasan dipegang penuh oleh presiden. Pada awal masa ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Selanjutnya unruk mejalankan demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika tetapi diabaikan. Pada perkembangannya demokrasi ini tidak berbeda dengan demokrasi terpimpin.

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila pada masa orde baru

1. Proses pembangunan ditandai dengan memperbaiki kondisi rakyat Indonesia
2. Pemerintah orde baru selalu mengedepankan ekonomi sebagai alat komunikasi
3. Kekuasaan dan kewenangan presiden lebih dominan
4. Banyak terjadinya tindak KKN

Contoh Peristiwa pada demokrasi Pancasila orde baru

1. Tritura [Tri tuntutan rakyat] aksi ini dilakukan oleh Gerakan 30 september yang segera diketahui oleh rakyat bahwa PKI terlibat didalamnya, sehingga banyak elemen  masyarakat yeng melakukan demonstrasi untuk menuntut pemerintah agar membubarkan PKI dan ormasnya.
2. Sidang MPR Tahun 1973
3. Surat perintah sebelas maret aksi untuk menentang G30S/PKI, dimasa ini semakin membuat pemerintah merasa tertekan.
4. Sidang umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 17 juni 1966
5. Politik luar negeri Inonesia.

Pasca Demokrasi Pancasila pada masa orde baru

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".

Lihat Ilmu Alam & Tekno Selengkapnya