You're Reading a Free Preview
Page 3 is not shown in this preview.
30 Questions | Total Attempts: 15744
-
Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan pengertian perlindungan hukum menurut ....
-
Seorang pencipta lagu memiliki hak untuk melindungi hasil karyanya dalam bentuk perlindungan hak cipta. Adapun undang-unadang tentang hak cipta adalah ....
-
Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur perlindungan hukum adalah ....
-
Manusia harus menghormati kepentingan orang lain
-
Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
-
Berkaitan dengan hak-hak warga negara
-
Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
-
-
Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum adalah ....
-
Hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari ....
-
Perlindungan dan penegakan hukum akan berhasil apabila dari faktor hukum, undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan ....
-
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor ....
-
Berikut ini yang bukan merupakan wewenang Polri menurut Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ....
-
Kapolri pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amien sekarang dijabat oleh ....
-
Jenderal Polisi Badrodin Haiti
-
Jenderal Polisi Tito Karnavian
-
Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto
-
Jenderal Polisi Idham Azis
-
-
Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 mengatur tentang ....
-
Berikut ini merupakan tugas Kejaksaan Republik Indonesia yang bersifat administratif adalah ....
-
Melengkapi berkas perkara
-
Melaksanakan penetapan hakim
-
Wewenang Kejaksaan RI berupa pengawasan peredaran barang cetakan, termasuk dalam wewenang di bidang ....
-
Ketertiban dan ketentraman umum
-
Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu ....
-
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan badan peradilan di dalam lingkungan peradilan ....
-
Pejabat penegak hukum yang kedudukannya bukan di Ibu Negara RI adalah ....
-
Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi dan melakukan tindakan hukum disebut ....
-
Untuk menjadi seorang Penasihat Hukum, usia seseorang sekurang-kurangnya ....
-
Persyaratan untuk menjadi advokat atau penasihat hukum di Indonesia di atur dalam .... UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
-
KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun ....
-
Dalam menjalankan tugas dan wewenanganya, KPK mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan. Ini menunjukkan KPK berpedoman pada asas ....
-
Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar tentang kinerja KPK. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK harus berpedoman pada asas ....
-
Meskipun hanya satu aturan hukum yang dilanggar, pada hakikatnya itu merupakan pelanggaran terhadap komponen-komponen berikut ini, kecuali ....
-
Tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu selain merupakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, juga merupakan tindakan pelanggaran hukum di lingkungan ....
-
Tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan cara berdialog secara kekeluargaan dan lebih memilih melakukan tindakan kekerasan merupakan tindakan pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan Sila ....
-
Kemanusiaan yang adil dan beradab
-
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
-
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
-
Sanksi norma hukum diatur dan dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi norma hukum bersifat ....
Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 12 Bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia [Part 1] ~ sekolahmuonline.com. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini adalah Bagian Pertama [Part 1] dari Soal PPKn Kelas 12 Bab 2 dan Kunci Jawabannya. Soal berikut ini membahas contoh soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan [PPKn] Kelas 12 Bab 2 yang membahas tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan [PPKn] Kelas 12 Bab 2 membahas empat pembelajaran. Pembelajaran Pertama membahas tentang Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum. Pembelajaran Kedua membahas tentang Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian. Sedangkan Pembelajaran Ketiga membahas tentang Dinamika Pelanggaran Hukum. Adapun Pembelajaran Keempat adalah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum di Indonesia.
Agar tidak terlalu panjang, Sekolahmuonline sajikan soal-soal PPKn Kelas 12 Bab 2 menjadi tiga bagian. Bagian Pertama [Part 1] menyajikan soal-soal pembahasan Pembelajaran Pertama dan Kedua. Bagian Kedua [Part 2] berisi soal-soal Pembelajaran Ketiga dan Keempat. Sedangkan Bagian Ketiga [Part 3] berisi seluruh Pembelajaran Bab 2, mulai dari yang Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat.
Nah pada Bagian yang Pertama [Part 1] ini, Sekolahmuonline sajikan soal-soal dari Pembelajaran Pertama tentang Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum dan Pembelajaran Kedua yang membahas tentang Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian.
Baca Bagian Kedua [Part 2]:
Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!
1. Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi pendapat tersebut kemukakan oleh ....
A. Aristoteles
B. Van Apeldoorn
C. S. M Amir
D. Wiryo Kusumo
E. Prof. C.S.T. Kansil
Jawaban: C
Pembahasan:
S.M. Amir
Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi
2. Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari penyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat ....
A. memaksa
B. mengatur
C. menyeluruh
D. memilih
E. memerintah
Jawaban: B
Pembahasan:
Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.
3. Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya disebut ....
A. keadilan
B. ketertiban
C. good goverment
D. supremasi hukum
E. penegakan hukum
Jawaban: D
Pembahasan:
Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya
4. Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
A. Pasal 1 Ayat [3]
B. Pasal 3 Ayat [1]
C. Pasal 4 Ayat [1]
D. Pasal 5 Ayat [2]
E. Pasal 6 Ayat [1]
Jawaban: A
Pembahasan:
Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat [3] yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
5. Segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar disebut ....
A. sistem hukum
B. tujuan hukum
C. lembaga hukum
D. supremasi hukum
E. perlindungan hukum
Jawaban: E
Pembahasan:
Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar
6. Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah ....
A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara
B. PORLI
C. Kejaksaan
D. KPK
E. MK
Jawaban: B
Pembahasan:
UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat [1] UU No. 20 Tahun 2002 yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri
7. Dibawah ini Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....
A. UU No. 2 Tahun 2002
B. UU No. 20 Tahun 2003
C. UU No. 30 Tahun 2002
D. UU No. 16 Tahun 2004
E. UU No. 12 Tahun 2006
Jawaban: A
Pembahasan:
Sudah jelas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
8. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah ....
A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara
B. PORLI
C. Kejaksaan
D. KPK
E. MK
Jawaban: C
Pembahasan:
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa
9. Kejaksaan di Indonesia disebut dengan executive ambtenaar yang mempunyai arti kejaksaan sebagai ....
A. pengendali proses perkara pidana
B. pengendali proses perkara perdata
C. pengendali proses perkara pidana dan perdaata
D. satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
E. satu-satunya instansi pelaksana putusan perdata
Jawaban: D
Pembahasan:
Kejaksaan disebut juga sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana [executive ambtenaar] dan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara [dominus litis] mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana
10. Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah ....
A. ICW [Indonesia Coruption Watch]
B. Kepolisian
C. KPK
D. Komnas HAM
E. Intel
Jawaban: C
Pembahasan:
KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan Bagian Pertama [Part 1] Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan [PPKn] lengkap dengan Kunci Jawaban pembahasan PPKn Kelas 12 Bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat. Silahkan baca postingan-postingan Sekolahmuonline lainnya.
Baca juga: