Jakarta -
Salah satu upaya pemerataan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan program transmigrasi. Program tersebut telah diterapkan sejak zaman kolonial Belanda. Seperti apa sejarahnya?
Transmigrasi adalah salah satu jenis migrasi atau perpindahan penduduk. Dikutip dari buku 'IPS untuk SMP Kelas VII' oleh Anwar Kurnia, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari provinsi atau pulau yang padat penduduk ke provinsi atau pulau yang jarang penduduknya dalam satu wilayah negara.
Ada 5 jenis transmigrasi di Indonesia, yakni transmigrasi umum, spontan, sektoral, lokal, dan bedol desa. Berikut penjelasan masing-masing jenis:
1. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah.
2. Transmigrasi spontan [swakarsa] adalah transmigrasi yang seluruh pembiayaannya ditanggung sendiri.
3. Transmigrasi sektoral [khusus] adalah transmigrasi yang dilakukan untuk hal-hal tertentu, seperti terjadinya bencana alam, pengangguran, dan tunawisma.
4. Transmigrasi lokal adalah transmigrasi penduduk dalam provinsi yang sama.
5. Transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang memindahkan seluruh penduduk desa beserta perangkat desa [pejabat pemerintahan desa] yang bersangkutan.
Secara umum, transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan dan mengatur perpindahan penduduk, mengembangkan daerah pemukiman baru di daerah dengan penduduk yang relatif jarang, pemerataan penduduk dalam suatu wilayah, mendorong proses pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup para transmigran.
Sejarah transmigrasi Indonesia dari masa ke masa. Klik selanjutnya..
KOMPAS.com - Indonesia punya program memindahkan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain.
Biasanya pemindahan dilakukan dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduk. Itu dikenal dengan sebutan Transmigrasi.
Dilansir dari situs Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [kemendesa], transmigrasi merupakan langkah konkret dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Transmigrasi adalah berpindahnya warga secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi [WPT] atau lokasi permukiman.
Baca juga: Jelang Hari Guru Nasional, Kisah Inspiratif Diana Indrawati Berjuang di Pedalaman Transmigrasi
Pada umumnya, warga yang ikut transmigrasi itu yang keadaan sosial ekonominya lemah. Tapi mereka punya tekad dan semangat untuk meningkat kesejahteraannya.
Keikutsertaan transmigrasi ini didasari atas kesukarelaan. Selain itu, pesertanya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Tujuan Transmigrasi
Program transmigrasi ini punya tujuan mengurangi kemiskinan dan kepadatan pendudukan. Selain itu untuk pemerataan dan persebaran penduduk.
Biasanya, program ini diikuti mereka yang tinggal di Pulau Jawa untuk pindah ke luar pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi.
Perpindahan memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan sumber daya alam.
Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Berapa Jumlah ASN yang Akan Transmigrasi?
Dalam program ini, warga akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Selain itu ada pemberian motivasi untuk meningkatkan pengertian, pemahaman dan perubahan sikap.
Dalam pemberian motivasi dijelaskan mengenai kesempatan kerja, peluang kerja, kondisi geografis hingga adat istiadat di lokasi transmigrasi.
Pemerintah akan memberikan bantuan lewat pengadaan jenis layanan dan berupa pendidikan. Ini untuk mempersiapkan dan kemampuan serta kesejahteraan para transmigran.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memberi bantuan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalani. Lalu tempat tinggal transmigrasi beserta fasilitas permukiman.
Jenis Transmigrasi
Pada program transmigrasi ini ada beberapa jenis dan tujuan yang berbeda:
Transmigrasi lokal
Transmigrasi ini merupakan jenis transmigrasi yang pertama. Ini dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam satu wilayah dan lingkup provinsi.
Baca juga: Menteri Desa Gabungkan Program Transmigrasi dengan Prukades
Transmigrasi swakarya
Transmigrasi ini bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada transmigran. Ini merupakan jenis transmigrasi dari pemerintah berupa jaminan hidup selama beberapa bulan.
Transmigrasi sektoral
Transmigrasi sektoral ini merupakan jenis transmigrasi yang dibedakan dari pembiayaan. Untuk biaya ditanggung bersama-sama para transmigran.
Transmigrasi umum
Transmigrasi ini dilakukan adanya faktor-faktor dorongan yang berasal dari daerah asal, seperti sumber daya alam telalu sempit atau jarang ditemukan lapangan pekerjaan.
Transmigrasi ini dicanangkan oleh pemerintah. Untuk biaya ditanggung pemerintah.
Baca juga: Mendes Eko: Transmigrasi Terbukti Berhasil Tingkatkan Perekonomian
Transmigrasi keluarga
Ini merupakan transmigrasi mandiri yang biaya ditanggung pihak keluarga bukan pemerintah.
Transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan atau kehendak sendiri dengan biaya sendiri disebut transmigrasi swakarsa.
Transmigrasi ini dilakukan dengan biaya sendiri, tapi berdasarkan bimbingan dan fasilitas dari pemerintah.
Transmigrasi bedol desa
Ini merupakan transmigrasi yang dilakukan secara massal. Karena yang ikut transmigrasi ini dalam jumlah besar dari satu desa.
Transmigrasi ini dengan biaya dari pemerintah dan disediakan fasilitas juga.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.PROGRAM TRANSMIGRASI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
I. Latar Belakang
Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk terpadat setelah Cina, India, Uni Sofyet, dan Amerika Serikat. Dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, 60% nya tinggal di pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7% dari luas daerah Indonesia. Oleh karena itu, ada upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang dilakukan adalah transmigrasi
Transmigrasi sudah dikenal sejak tahun 1905, pada masa pendudukan Belanda. Desa Gedong Tataan di Lampung merupakan basis pertama kolonisasi petani Jawa di daerah luar pulau Jawa . Transimgarasi mempunyai arti sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetap yang berguna dalam kepentingan pembangunan nasional yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang
Transmigrasi Ada dua macam, yaitu ;
a. Transmigrasi umum adalah Transmigrasi yang seluruh biayanya pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah
b. Transmigrasi swakarsa Mandiri [ TSM ] secara harfiah adalah Transmigrasi yang dilaksanakan atas dorongan sendiri, dengan kemauan dan biaya
ditanggung sendiri oleh peserta Transmigrasi
1. Sejarah Transmigrasi di Indonesia
Transmigrasi di Indonesia telah dikenal sudah lama yaitu sejak tahun 1905. Transmigrasi penting bagi pembangunan nasional.
Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan.
Transmigrasi berfungsi untuk mempercepat perubahan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru.Transmigrasi yang biasa digunakan di Indonesia adalah transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Pola transmigrasi yang digunakan dibagi menjadi beberapa variabel menurut bidang usahanya, menurut pembiayaannya, dan menurut tipe dan lokasi.
Walaupun transmigrasi sudah berjalan lama, transmigrasi tetap memicu timbulnya pengaruh-pengaruh terhadap daerah transmigrsi. Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh baik maupun pengaruh buruk bagi masyarakat asli dan pendatang. Berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat asli, benturan budaya antara masyarakat asli dan pendatang, dan konflik yang terjadi atas kepemilikan lahan. Hal tersebut tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, namun juga dibidang politik.
Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.
Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut :
- Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
- Mendukung kebijakan energi alternatip [bio-fuel]
- Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
- Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
- Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan
Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah [ KSAD ] pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat [TPS], proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal [TPA].
II. DASAR HUKUM
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian [sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972]
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi [Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973], ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung.
Syarat untuk menjadi Transmigran :
- Warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Berkeluarga dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk [KTP] yang masih berlaku.
- Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk [KTP], kecuali diatur lain dalam perjanjian kerjasama antar daerah.
- Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dimana pendaftar berdomisili.
- Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- Memiliki keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antar daerah.
- Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran.
- Lulus seleksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi.
Hak Hak Transmigran
Memperoleh bantuan dari Pemerintah berupa;
a. Informasi seluas luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta informasi lain tentang lokasi tujuan Transmigrasi.
b. Pendidikan dan Pelatihan persiapan , pembekalan dan pelayanan pengangkutan ke lokasi Transmigrasi ke lokasi tujuan.
c. Lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik.
d. Sarana produksi dan atau sarana usaha.
e. Sanitasi dan sarana air bersih
f. Catu pangan hingga transmigran mampu berproduksi atau mendapat penghasilan
g. Bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha.
h. Fasilitas pelayanan umum pemukiman.
i. Bimbingan dan pelayanan social kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan.