JATIM | 18 September 2020 10:15 Reporter : Rakha Fahreza Widyananda
Merdeka.com - Dalam era global seperti sekarang ini, sebuah negara tidak mungkin untuk hidup menyendiri. Sebuah negara pasti perlu membuka diri dan menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa yang lainnya di dunia.
Sebuah negara butuh kerja sama dalam berbagai bidang dengan negara-negara lain. Hal tersebut karena kebutuhan menjalin hubungan serta kerja sama dengan bangsa-bangsa lain itulah pada akhirnya setiap negara memiliki kebijakan luar negeri atau lebih tepat lagi politik luar negeri.
Tidak dapat dibantah lagi, bahwa negara Indonesia menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat internasional dan juga banyak terlibat dalam berbagai forum internasional. Indonesia menjadi anggota PBB, ASEAN, OKI [Organisasi Konferensi Islam], Gerakan Non-Blok [GNB], dan lain sebagainya. Jadi, negara Indonesia memiliki kebijakan atau politik luar negeri.
Sebuah negara pastinya memiliki tujuan politik luar negerinya masing-masing, tak terkecuali juga untuk negara Indonesia.
Tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan tujuan, cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.
Agar Anda lebih mengerti mengenai tujuan politik dari negara Indonesia, berikut ini kami telah rangkum untuk Anda 13 tujuan politik luar negeri Indonesia beserta pengertiannya, yang dilansir dari Freedomsiana.id:
2 dari 5 halaman
Sebelum kita mengetahui apa saja tujuan politik luar negeri Indonesia, ada baiknya kita juga mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian politik luar negeri. Menurut J.R Childs mendefinisikan politik luar negeri sebagai pokok-pokok hubungan luar negeri dari suatu negara.
Sementara itu, Riza Sihbudi dari LIPI [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia] bidang hubunga internasional atau kebijakan politik luar negeri mengatakan, politik luar negeri pada hakikatnya merupakan “perpanjangan tangan” dari politik dalam negeri suatu negara.
Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri dapat diartikan sebagai kebijakan, sikap, dan tingkah pemerintahan suatu negera dalam hal melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan badan-badan hukum internasional.
Biasanya politik luar negeri suau negara dipengaruhi minimal tiga faktor, yaitu sebagai berikut:a. Faktor politik dalam negeri.b. Faktor kemampuan ekonomi dan militer.
c. Faktor lingkungan internasional.
3 dari 5 halaman
Mengingat bahwa sebuah politik luar negeri bagi suatu negara merupakan pokok-pokok hubungan dengan negara lain maupun dunia internasional, dengan sendirinya ia akan mempunyai sebuah tujuan.
Lalu, sebenarnya apa saja tujuan politik luar negeri Indonesia? Jika Anda memerhatikan Pembukaan UUD 1945, tujuan politik luar negeri Indonesia tercermin dalam alenia pertama dan keempat. Adapun uraian tentang tujuan politik luar negeri Indonesia dalam Pebukaan UUD 1945 tersebut, antara lain sebagai berikut:
- Indonesia mengupayakan agar setiap manusia di muka bumi bergaul dengan damai antara satu dengan yang ain, menghormati hak asasi manusia, dan juga menghormati kedaulatan negara masing-masing.
- Indonesia menghendaki pergaulan internasional tertib tanpa pertikaian, perang, atau penjajahan oleh satu bangsa kepada bangsa lain.
- Indonesia mengupayakan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik antara negara satu dengan yang lain.
- Indonesia berusaha agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga disumbangkan kepada masyarakat di negara lain.
- Indonesia berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.
4 dari 5 halaman
Dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia, Moh. Hatta telah menguraikan tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut:
- Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang tersebut tidak ada atau belum dihasilkan sendiri.
- Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
- Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul daam Pancasila, yang menjadi dasar negara dan falsafah negara Indonesia.
5 dari 5 halaman
Selanjutnya, dilansir dari Jurnal Universitas Katolik Parahyangan berjudul Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK, berikut ini beberapa tujuan politik luar negeri Indonesia era Presiden Joko Widodo:
- Mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional;
- Meningkatkan peran global melalui diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia;
- Memperluas keterlibatan regional di Indo Pasifik, dan;
- Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi dan keterlibatan masyarakat.
Artikel ini akan membahas mengenai pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, pelaksanaan politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri pada masa orde baru, politik luar negeri pada masa orde baru, pelaksanaan politik luar negeri pada masa orde baru, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa orde baru, politik luar negeri masa orde baru, politik luar negeri bebas aktif pada masa orde baru.
Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia. dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi.
| Presiden Soeharto Menembus Medan Konflik Sarajevo-Bosnia Tahun 1995 |
Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional.
Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri [polugri], yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui Association South East Asian nation [ASEAN].
Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi, untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, pada dasawarsa abad yang akan datang.
Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order [tatanan baru] adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya.
Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“ Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-Blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak berjalan.
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis.” [Kumpulan Pidato Presiden Soeharto, //kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech]
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme.
Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia.
Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman.
Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia.
Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing.
Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif.
Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara.
Selanjutnya Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam pembentukan ASEAN Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN.
ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non komunis.
Dengan demikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia.
Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini.
Pemerintahan Soeharto coba membangun Indonesia sebagai salah satu negara Industri baru di kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru.
Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN, juga untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri.
Presiden Soeharto memakai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik [APEC] untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia tidak setuju dengan APEC.
Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN.
Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya.
Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional.
Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC.
OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia.
Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Diparuh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low profile.
Dan pada paruh terakhir kepemimpinannya, sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profile.
Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik-ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia, dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif [di dalam negeri] dan akomodatif [di luar negeri].