Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah kelam dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat dari pemerintahannya. Gerakan reformasi dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk menumbangkan kekuasaan pemerintah Orde Baru yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan.
Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Dimana saat itu, terjadi krisis politik, ekonomi, hukum, sosial maupun krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi.
Disamping itu, banyak faktor yang mempengaruhi gerakan reformasi di Indonesia terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan orde baru dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita orde baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan.
Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, diantaranya :
Krisis Hukum
Dalam bidang hukum pemerintah melakukan intervensi artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah [eksekutif].
Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia dan tidak mampu menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah.
[Baca juga: Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru]
Krisis ekonomi yang melanda tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi seperti hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
Krisis Politik
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan presiden Soeharto dan kroni-kroninya artinya demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan orde baru bukan demokrasi yang semestinya melainkan demokrasi rekayasa.
Krisis Sosial
Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Dimana, pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
Krisis Kepercayaan
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.
Kompas/Eddy Hasby [ED] *** Local Caption *** //kom.ps/AB2H32 [KOMPAS/EDDY HASBY]
Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebagian mahasiswa melakukan aksi duduk di atap Gedung MPR/DPR.
KOMPAS.com - Reformasi adalah sebuah era dalam perpolitikan Indonesia yang terjadi setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI pada 1998.
Penyebab munculnya Reformasi datang dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, dan sosial.
Lantas, apa saja faktor ekonomi pendorong terjadinya gerakan Reformasi tahun 1998?
Baca juga: Latar Belakang Lahirnya Reformasi
Faktor ekonomi pendorong reformasi
Anjloknya nilai rupiahLatar belakang lahirnya Reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru, yang terjadi karena maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [KKN] dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar.
Salah satu penyebab reformasi adalah krisis ekonomi Indonesia yang bermula pada 1997, ketika nilai rupiah mulai anjlok.
Anjloknya nilai rupiah mencapai puncaknya pada Juli 1998, yang mencapai angka Rp 16.650 per dollar AS.
Utang luar negeri membengkakKondisi ekonomi Indonesia memburuk ditandai dengan membengkaknya utang luar negeri.
Utang tersebut ternyata diambil oleh pihak swasta, yang kemudian tidak dapat membayar utang jatuh tempo beserta bunganya.
Hal ini tentu semakin memperparah keadaan ekonomi Indonesia.
Baca juga: 6 Agenda Reformasi 1998
Bantuan IMFUntuk menghadapi krisis ekonomi, Indonesia sempat mendapatkan bantuan dari International Monetary Fund [IMF], yang memberikan solusi paket reformasi keuangan.
Akan tetapi, bantuan yang diberikan IMF malah menjerat Indonesia dan membuat krisis ekonomi semakin berat.
Selain itu, faktor ekonomi pendorong terjadinya gerakan reformasi tahun 1998 yakni:
- Sistem devisa yang bebas tanpa pengawasan memadai
- Masyarakat bebas membuka rekening valas untuk luar maupun dalam negeri
- Perbankan di Indonesia yang melemah
Baca juga: Mafia Berkeley, Begawan Ekonomi Orde Baru
Dampak krisis ekonomi
Berbagai faktor di bidang ekonomi tersebut kemudian berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
Pasalnya, anjloknya nilai rupiah berdampak pada melambungnya harga kebutuhan pokok, yang membuat masyarakat kehilangan kekuatan untuk membelinya.
Selain itu, banyak juga perusahaan yang kemudian bangkrut dan memberhentikan pekerjanya [PHK]. Akibatnya, banyak terjadi protes di berbagai daerah.
Alhasil, muncul ketidakpercayaan terhadap rezim Soeharto. Puncaknya pada awal 1998, ketika krisis ekonomi yang semakin tidak teratasi membuat mahasiswa di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa.
Unjuk rasa ini berhasil menggulingkan Soeharto pada 21 Mei 1998 dari kursi presiden Indonesia.
Referensi:
- Denny. J. A. [2006]. Visi Indonesia Baru Setelah Gerakan Reformasi. Yogyakarta: Penerbit LKIS.
COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
Presiden Soeharto saat mengumumkan mundur dari jabatannya di Istana Merdeka, pada 21 Mei 1998.
KOMPAS.com - Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Secara umum latar belakang munculnya reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru.
Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi. Di mana semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme [KKN].
Sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Kekecewaan tersebut kemudian mendorong gerakan reformasi. Dalam jurnal Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998 [2014] karya Lilik Eka Aprilia dkk, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya gerakan reformasi, sebagai berikut:
Partai Golongan Karya Mendominasi bidang politik
KOMPAS/Pat Hendranto
Upacara pengesahan Daftar Calon Tetap di Gedung Bina Graha, Selasa [20/4/1971]. Nampak Mendagri Amirmachmud sebagai Ketua Panitya Pemilihan Indonesia sedang menandatangani daftar calon tersebut. Di sampingnya, sedang menunggu giliran menandatangani, dari kiri: Wapangab Jendral Panggabean, Menteri Perhubungan Frans Seda, Menteri Keuangan Ali Wardhana, Menteri Kehakiman Oemar Sono Adji dan Menpen Budiardjo.
Pemilu dilakukan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan untuk menegakkan demokrasi. Di Era Orde Baru telah terjadi enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997.Di mana setiap pelakaanaan Pemilu, partai Golongan Karya selalu mendominasi pemenangan. Hal tesebut karena semua elemen pemerintahan [pegawai negeri] diharuskan memilih Golkar atau Golongan Karya.
Baca juga: Peristiwa Penting Era Orde Baru
Hasil pembangunan tidak merata
Pemerintahan Orde Baru selalu memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa. Sementara daerah lainnya kurang diperhatikan.
Pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari maayarakat. Beberapa daerah luar jawa tetap miskin walaupun menyumbang devisa lebih besar untuk negara.
Misalnya, Kalimantan Timur, Riau, dan Papua memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi negara.
Munculnya krisis ekonomi
Krisis ekonomi di Indonesia terjadi pada 1997 yang cukup besar dan dipicu dari krisis keuangan.
Hal tersebut dimulai ketika nilai tukar bath [mata uang Thailand] terhadap dolar Amerika.
Penurunan nilai kurs menyebabkan nilai utang luar negeri Indonesia yang sebelumnya sudah jatuh tempo menjadi membengkak.
Jatuhnya nilai kurs baht selanjutnya menular di seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Baca juga: Mati Sejak Orde Baru, Rel Cibatu-Garut Kini Bisa Dilintasi Kereta Api
Retaknya kekuasaan Orde Baru
KOMPAS/EDDY HASBY
Mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR, menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan Presiden, pada Mei 1998.
Era Orde Baru menerapkan sistem sentralistik dan militeristik.Hal ini dilakukan untuk menjaga status quo pemerintah. Sehingga seluruh unsur masyarakat dan bangsa sangat tergantung kepada negara.
Akibat penerapan sistem tersebut, kemampuan unsur masyarakat dan bangsa diabaikan.
Sehingga terjadi perilaku yang tidak wajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat dan negara.
Pola parternalistik juga menumbuhkan korupsi, kolusi, dan nepotisme [KKN].
Sementara hubungan bertumpu pada presiden dan menimbulkan penilaian bahwa presiden merupakan cerminan dari sistem itu sendiri.
Sehingga jika figur tunggal kekuasaan jatuh, maka sistem atau rezim tersebut juga jatuh. Terbukti dengan lengsernya Soeharto akibat pergolakan masyarakat yang tidak terkendali.
Baca juga: Sejarah Imlek di Indonesia, dari Zaman Jepang, Orde Baru sampai Gus Dur
Gerakan antikemapanan
Gerakan antikemapanan muncul dari unsur yang terpinggirkan oleh rezim Soeharto. Misalnya Orde Lama, lawan politik, dan kalangan muda yang memiliki paham sosialisme-marxisme. Sehingga memunculkan berbagai dorongan dari keinginan rakayat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.