Upaya apa yang sebaiknya dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia?

Salah satu tujuan dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan sumber daya daerah. Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada … pertimbangan bahwa pengelolaan keuangan yang terpusat atau sentralisasi menyebabkan ketidakbebasan daerah di dalam mengelola sumber- sumber pendapatan daerah, misalnya dari sektor pariwisata atau pertambangan. Persoalannya tujuan otonomi daerah ini tidak selamanya mudah untuk dicapai. Sering dijumpai, daerah justru mengalami kesulitan di dalam mengelola sumber daya daerah karena pemerintah pusat tidak lagi banyak membantu di dalam pengelolaan sumber daya daerah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan setidaknya dua faktor yang menjadi penyebab mengapa peningkatan sumber daya sebagai tujuan otonomi daerah ini justru tidak tercapai? 2. Soal 3. Kebijakan Otonomi Daerah secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di wilayah otonomi tersebut serta meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah agar dapat bersaing dengan daerah otonom lainnya. Maju dan tidaknya pemerintahan di daerah oleh karenanya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah di dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mereka miliki. Ada maupun tidaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, harus diakui bahwa faktor kualitas sumber daya manusia sangatlah menentukan keberhasilan daerah di dalam mengelola berbagai potensinya. Contoh nyata dari hal ini adalah keberhasilan negara Singapura yang dari segi sumber daya alam tidak sekaya Indonesia, namun bisa melejit menjadi negara yang jauh lebih maju dari Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia, memiliki potensi alamiah yang luar biasa besar, baik dari segi sektor pertambangan maupun dari sektor pariwisata. Potensi alam ini namun demikian belum diolah secara optimal karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sebutkan dua solusi yang dapat Anda berikan agar rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat kebijakan otonomi daerah ini dapat diatasi! Kebijakan Otonomi Daerah dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Selain itu kebijakan ini jga bertujuan agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Pada prakteknya idealisme dari praktek otonomi daerah ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan, salah satunya karena adanya hambatan berupa rendahnya tingkat partisipasi politik di tingkat daerah. Akibatnya, kekuasaan di daerah justru terpusat pada golongan tertentu di daerah, dan terjebak pada sistem politik yang bersifat oligarkhis. Sebutan lainnya adalah melahirkan "politik keluarga" atau "politik dinasti". Politik keluarga ini memang tidak sepenuhnya salah, namun apabila kenyataan tersebut disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat daerah dalam bidang politik, maka sudah semestinya masalah ini harus diatasi demi kelangsungan demokrasi. Sebagai mahasiswa, kemukakan pendapat Anda, strategi apa yang dapat dilakukan agar rendahnya partisipasi politik masyarakat daerah sebagai salah satu faktor penghambat otonomi daerah tersebut dapat diatasi? 1 dari 2 MKWU4109-2 Salah satu persoalan yang mengiringi penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah adalah maraknya praktek kolusi di dalam pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintah daerah di dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, praktek-praktek kolusi di dalam rekrutmen tenaga kerja atau masalah perizinan menjadi bahaya yang mengancam keberlangsungan otnomi daerah. Dalam kehidupan sehari-hari praktek kolusi ini seakan menjadi rahasia umum, sehingga muncullah adagium bahwa selain prestasi, ada hal lain yang menentukan kesuksesan seseorang yaitu koneksi. Rekrutmen PNS, lelang tender, perizinan, adalah contoh tiga hal yang rawan dijangkiti oleh praktek kolusi di tingkat pemerintahan daerah. Maraknya praktek kolusi, merupakan bukti pelanggaran atas prinsip-prinsip di dalam good governance. Prinsip good governance apa sajakah yang dilanggar di dalam kasus terjadinya praktek kolusi tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan argumentasi yang memadai.​

Indonesia adalah negara hukum. Adanya aturan disertai sanksi yang tegas menjadi bukti pernyataan tersebut. Peraturan perundang-undangan adalah salah … satu produk hukum. Kemukakan pendapat Anda mengenai pentingnya keberadaan undang-undang di suatu negara!mohon di bantu malam ini dikumpulkan​

Kerjakan soal-soal berikut! 1. Apa saja hak siswa di sekolah? 2. Siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah? 3. Tuliskan contoh kewajiban … dan tanggung jawab di sekolah pada tabel seperti berikut! Tuliskan di kertas tugasmu! No. Kewajiban Tanggung Jawab 4. Ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawa sekolah! Ceritakan juga hak yang kamu peroleh setelah melaksanakan kewa tanggung jawab tersebut! Lakukan dengan percaya diri!​

tolong bantu jawaban besok dikumpulkan​

gambaran perilaku rasa kemanusiaan yang tinggi​

Nathania Griseldis Kirsten Moendoeng

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dengan metode penelitian hukum normnatif disimpulkan bahwa: 1. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Akibat dari adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh pemerintah negara itu sendiri maupun oleh masyarakat. Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung dan pemerintah lebih aktif lagi dalam memperhatikan masyarakatnya. Penjaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Di Indonesia kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewjiban warga negara banyak terjadi, mulai pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengigkaran kewajiban warga negara tersebut pemerintah melakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga perlindungan HAM. Tetapi meskipun demikian pada kenyataannya saat ini permasalahan-permasalahan tersebut belum dapat terselesaikan secara tuntas. Sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Negara juga harus mengetahui hak dan kewajibannya agar sejalan dengan pelaksanaan yang dilakukan warga negara. Walaupun begitu, tetap saja pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi, hal ini karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Oleh karena itu di perlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk mengatasi dan menanganinya.

Kata kunci: hak; warga Negara;

DOI: //doi.org/10.35796/les.v7i7.26840

• There are currently no refbacks.

Journal Lex Et Societatis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1. 1. Nama Anggota : 1. Dewi Novita Sari [05] 2. Dyah Ayu Permataningrum [07] 3. Nikki Nor Sholikhah [24]
2. 2.  Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan waga negara dari negara [pemerintah].  Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara.
3. 3.  Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
4. 4.  Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga bisa diartikan sebagai pelanggaran. Sehingga pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajibannya yang ditentukan pemerintah.
5. 5. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara:  Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
6. 6.  Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM], Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan [Komnas Perempuan].  Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.  Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga- lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
7. 7.  Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal [sekolah/perguruan tinggi] maupun non-formal [kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus].  Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.  Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
8. 8. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi.Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut:  Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum [pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya] dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
9. 9.  Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.  Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.  Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
10. 10.  Kondisi sosial budaya yang berbeda  Kesulitan penyampaian informasi dalam komunikasi  Kebijakan yang menimbulkan pro-kontra masyarakat  Rendahnya pemahaman masyarakat tentang HAM  Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia  Banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain