TUGAS SEJARAHNama :Julio Aldrin PurbaKelas : XII-A2Berikan analisismu, mengapa pada masa pemerintahan DemokrasiLiberal sering terjadi pergantian kabinet ?JAWAB :Pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal karena pada masa ini tidak ada partaidominan di parlemen. Kabinet akhirnya terbentuk dari koalisi partai. Begitu ada perselisihanantara partai, kabinet akan jatuh akibat mosi tidak percaya dan perdana menteri akanmengembalikan mandatnya dan diganti.Komposisi Parlementerpecah menjadi berbagai partai-partai politik, dengan tidak ada partai yangmendominasi. Kabinet akhirnya hanya bisa dibentuk dari koalisi berbagai partai. Bila salah satu partaidalam koalisi mencabut dukungannya, kabinet akan jatuh dan perdana menteri harusmengembalikan mandatnya kepada presiden.Karena tidak ada partai yang dominan, dan karena adanya pertentangan antar partai diparlemen, kabinet tidak bisa bertahan lama dan sangat sering terjadi pergantian kabinet.Pergantian kabinet yang sering ini menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Kabinet tidak
Mengapa pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet? Demokrasi liberal merupakan salah satu sistem pemerintahan yang digunakan oleh suatu negara dengan mengedepankan kebebasan individu.
Indonesia menggunakan sistem demokrasi ini selama kurang lebih 9 tahun, yakni pada tahun 1950 hingga 1959.
Berlakunya demokrasi liberal di Indonesia membuat negara menjalankan sistem parlementer. Sistem ini berarti sebuah kabinet dipimpin seorang perdana menteri dari pilihan parlemen.
Namun, saat memberlakukan sistem demokrasi liberal, pemerintah sering melakukan pergantian kabinet. Mengapa?
Alasan Seringnya Pergantian Kabinet di Masa Demokrasi Liberal
Sebenarnya terjadinya pergantian kabinet sangatlah wajar dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Tetapi, ketika Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal, kabinet pemerintahannya sering mengalami pergantian. Penyebab seringnya pergantian kabinet karena:
Tidak Adanya Dominasi Partai di Parlemen
Susunan parlemen saat demokrasi liberal terdiri dari beberapa partai politik tanpa ada dominasi. Artinya, mereka hanya punya satu suara dan harus mendukung pemerintahan secara penuh. Hal ini membuat pembentukan kabinet hanya dari koalisi beberapa partai.
Ketika ada partai yang tidak mendukung koalisinya, maka keberlangsungan kabinet dalam pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri dan mandatnya kembali kepada presiden. Hal inilah yang membuat kabinet selalu berubah-ubah di masa demokrasi liberal.
Munculnya Mosi Tidak Percaya
Tidak adanya dominasi partai politik dalam pemerintahan Indonesia, muncullah berbagai pertentangan antar partai-partai di parlemen. Setiap partai memiliki tujuan masing-masing dan pemikiran yang berbeda, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya kepada pemerintah.
Akibat dari mosi tidak percaya ini membuat kinerja kabinet pemerintah tidak maksimal, sehingga program-program yang dijalankan tidak tuntas dan berakhir pada kekecewaan masyarakat. Kesejahteraan dan pembangunan menjadi terbengkalai dan tidak bisa dicapai.
Kebijakan yang Dibuat Tidak Sesuai Tujuan
Demokrasi liberal berfokus pada kebebasan individu, tetapi kendali kekuasaan tetap dipegang pemerintah secara penuh. Setiap kabinet yang dibentuk pada masa ini memberikan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan hanya menguntungkan pihak penguasa saja.
Hampir semua kebijakan, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial dianggap telah disalahgunakan oleh oknum dan partai koalisi saja. Hal ini membuat presiden dan perdana menteri terus melakukan pergantian kabinet agar pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan awal.
Semoga artikel ini dapat menjawab pertanyaan Anda mengapa pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet.
Klik 2x untuk selengkapnya
Jakarta -
Selama kurang lebih 9 tahun masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal [1950-1959], Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Apa dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal?
Pada masa Demokrasi Liberal [1950-1959], Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem parlementer, pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara presiden berkedudukan sebagai kepala negara.
Masa Demokrasi Liberal ditandai dengan munculnya banyak partai politik dan penerapan Kabinet Parlementer, seperti dikutip dari buku Sejarah SMP/MTs Kelas IX oleh Dr. Nana Nurliana Soeyono, MA dan Dra. Sudarini Suhartono, MA.
Kabinet Parlementer adalah sistem kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen [Dewan Perwakilan Rakyat], sementara Kabinet Presidensial adalah kabinet yang bertanggung jawab pada presiden.
Dampak Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal
Kelemahan dari sistem kabinet parlementer di Indonesia adalah sering terjadi pergantian kabinet dalam pemerintahan.
Daftar kabinet di masa Demokrasi Liberal Indonesia adalah sebagai berikut:1. Kabinet Natsir [September 1950 - April 1951]2. Kabinet Soekiman [April 1951 - 1952]3. Kabinet Wilopo [April 1952 - Juli 1953]4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I [Juli 1953 - Agustus 1955]5. Kabinet Burhanuddin Harahap [Agustus 1955 - Maret 1956]6. Kabinet Alisastro Amidjojo II [Maret 1956 - April 1957]
7. Kabinet Djuanda [April 1957 - Juli 1959]
Pergantian kabinet tersebut terjadi karena beberapa partai tertentu cenderung berusaha saling menjatuhkan partai lain yang sedang berkuasa di parlemen dan mencari keuntungan untuk partainya.
Pergantian kabinet yang terlalu cepat tersebut juga didorong dengan adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet yang dikeluarkan oposisi dalam parlemen.
Dampaknya, kabinet yang kebijaksanaannya tidak selaras dengan kehendak mayoritas anggota parlemen lalu dapat dijatuhkan, meskipun belum menjalankan program-programnya, seperti dikutip dari buku IPS Terpadu Sosiologi, Geografi, Ekonomi, dan Sejarah untuk Kelas IX SMP oleh Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim.
Tindakan memperebutkan kursi dalam kabinet di masa Demokrasi Liberal dikenal dengan sindiran "politik dagang sapi", seperti dikutip dari buku Sejarah 3: SMP Kelas IX oleh Drs. Anwar Kurnia dan Drs. H. Moh. Suryana.
Dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut:
1. Setiap kabinet hampir tidak sempat menjalankan program yang direncanakan
2. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin memudar
3. Kondisi negara menjadi tidak stabil karena pergolakan sosial politik di berbagai daerah belum sempat tertangani sepenuhnya
Nah, jadi dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyentuh hingga pudarnya kepercayaan rakyat pada pemerintah dan tidak tertanganinya program pemerintah dan ketidakstabilan negara ya, detikers. Selamat belajar ya detikers!
Simak Video "Seskab Cerita 'Seret' Menko Pulang dari AS Demi Rapat Paripurna"
[twu/twu]
Utsman bin Affan selalu menjaga kehormatan dirinya, salah satunya dengan menutup auratnya. Hal tersebut karena Utsman memiliki sifat?
memahami bagian dari bangunan candi???
Menyebutkan Relevansi pembaharuan kemal Attarkturkdalam konteks kekinian indonesia
siapa manusia pertama setelah manusia purba punah?maaff yaa,semangatt lgii nyarii jawabannyaa
nama Pengarang kitab zubdah adalah hallab min tarikh adalah
di jam berapa penemu jam di temukantolong jawab yaa-!!!
Uraikan secra rinci nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan dan telah mendapat kesepakatan seluruh rakyat indonesia?
Menyebutkan Relevansi pembaharuan Kemal Attarkturk dalam konteks kekinian indonesia
Menyebutkan Relevansi pembaharuan usmani muda dalam konteks kekinian indonesia
Bagaimana mana pendapat anda tentang usaha pembaruan yang dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti majalah!
Video liên quan
Sobat Zenius, sebelumnya Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal, lho. Apa sih itu? Nah, di artikel kali ini gue akan ajak elo belajar ciri-ciri demokrasi liberal, pengertian, kelebihan kekurangan serta kabinetnya!
Tak selamanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Kok bisa gitu? Di dalam suatu negara, ada yang namanya kepala pemerintahan dan juga ada yang namanya kepala negara. Dan selama lebih dari 70 tahun berdiri, ada kalanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri alih-alih seorang presiden.
Kapan kejadiannya? Semua itu terjadi pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan bernama demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal diterapkan di indonesia dalam kurun waktu 1950 hingga 1959.
Bedanya Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara
Intermeso dulu sebelum kita melangkah ke ciri-ciri demokrasi liberal. Hari ini, baik kepala pemerintahan maupun kepala negara Indonesia dijabat oleh seorang Presiden.
Mungkin karena kedua jabatan tersebut ditempati oleh satu orang yang sama kita jadi enggak berpikir macam-macam dan mempertanyakan apa sih bedanya. Okay biar gue jelaskan secara singkat saja, ya.
Kepala negara adalah sosok yang mewakili negara baik di tingkat domestik maupun internasional. Peran seorang kepala negara lebih ke menjadi representasi negara yang dipimpinnya.
Selain oleh presiden, jabatan kepala negara juga bisa ditempati oleh raja seperti di negara-negara monarki [Arab Saudi, Inggris].
Sedangkan kepala pemerintahan adalah jabatan yang berfungsi untuk mengepalai jalannya pemerintahan suatu negara. Di negara yang menganut sistem parlementer, biasanya kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri.
Kurang lebih itu sih bedanya. Nah, pernah juga terjadi di Indonesia, kepala pemerintahan pada masa demokrasi liberal dipimpin oleh perdana menteri. Akan kita bahas lebih dalam di bawah ini!
Apa Itu Demokrasi Liberal?
Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara [individu] dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal.
Menurut Robert Dahl, ada dua konsep penting yang ada dalam demokrasi liberal. Kedua konsep tersebut adalah kontestasi dan partisipasi. Kontestasi [perdebatan, penyanggahan] dapat terwujud dengan adanya hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers.
Adanya kebebasan membentuk partai memungkinkan terakomodasinya aspirasi individu yang seringkali berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan pandangan politik yang terakomodir itulah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya kontestasi.
Pada masa demokrasi liberal, budaya kontestasi sangatlah kental sampai-sampai perubahan kabinet terlihat begitu dinamis. Bagaimana tidak, ada 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam kurun waktu 9 tahun berlakunya demokrasi liberal.
Konsep partisipasi yang dimaksudkan Dahl dapat terwujud dengan adanya pemilu. Pemilu yang diadakan pun harus diadakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara.
Sebelum lanjut belajar ciri-ciri demokrasi liberal, download dulu aplikasi Zenius. Cukup login ke aplikasi Zenius elo udah bisa nikmatin fitur gratisnya, lho. Ada apa aja? Cek sendiri deh, klik banner di bawah ini dan langsung download aja!
Download Aplikasi Zenius
Tingkatin hasil belajar lewat kumpulan video materi dan ribuan contoh soal di Zenius. Maksimalin persiapanmu sekarang juga!
Ciri-Ciri Demokrasi Liberal
Ada ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sistem demokrasi liberal. Berikut adalah ciri-ciri dari demokrasi liberal yang sebaiknya elo ketahui.
- Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat
Dalam demokrasi liberal, semua individu dapat berpartisipasi dalam politik tanpa memandang dari ras, agama, ataupun suku mana dia berasal. Keikutsertaan berbagai golongan atau kelompok masyarakat tercermin dari beragamnya partai yang ikut serta pada pemilu 1955 [pemilu pertama Indonesia].
Saat itu, peserta pemilu benar-benar beragam. Tak hanya partai, bahkan ada yang menjadi peserta pemilu sebagai individu. Tercatat ada partai-partai seperti Partai Komunis Indonesia [PKI], Partai Sosialis Indonesia [PSI], Murba, Angkatan Comunis Muda [Acoma], hingga R. Soedjono Prawirosoedarso yang turut menyemarakkan pemilu 1955.
- Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia
Ciri selanjutnya adalah pemilu yang dilaksanakan secara rahasia dan dalam periode tertentu. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam demokrasi liberal dikarenakan di sini pemilu bertindak sebagai jalan yang ditempuh para peserta politik untuk menempati kursi pemerintahan.
- Terfasilitasinya kebebasan individu
Salah satu nilai dalam liberalisme adalah kebebasan individu. Tanpa adanya kebebasan individu, kata liberal kiranya tidaklah tepat untuk disematkan pada suatu sistem. Kebebasan individu dapat disalurkan salah satunya dengan cara mengimplementasikan kebebasan tersebut ke dalam afiliasi politik tertentu.
Karenanya, banyak sekali partai yang berdiri pada era demokrasi liberal. Bahkan untuk partai yang berasaskan Islam sendiri muncul lebih dari 3 partai seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Pergerakan Tarbiyah Indonesia. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena memang pada dasarnya kebebasan individu harus dapat terfasilitasi.
- Pemerintahan yang dapat membentuk hukum [undang-undang atau semacamnya] sesuai dengan suara mayoritas di parlemen
Di dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan dikepalai oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri biasanya berasal dari partai peraih suara mayoritas [pemenang pemilu]. Nah, pada masa demokrasi liberal inilah banyak terjadi perubahan kebijakan.
Hal yang sebenarnya dapat dimaklumi melihat seringnya terjadi pergantian kabinet pada era tersebut. Dalam rentang waktu 9 tahun saja sudah terjadi 7 pergantian kabinet.
- Kekuasaan pemerintah yang terbatas
Ciri berikutnya dari demokrasi liberal adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas. Kenapa harus dibatasi?
Salah satunya adalah supaya tidak terjadinya pemerintahan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Hal ini penting agar tetap ada mekanisme check and balance yang berlaku dalam pemerintahan.
Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal
Tidak ada sistem yang sempurna. Ada kelebihan yang dimiliki satu sistem dan dalam waktu bersamaan, sistem tersebut juga mempunyai kekurangan. Demikian halnya dengan demokrasi liberal.
Kelebihan
- Perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput dapat terakomodir karena semua bisa membentuk partainya sendiri-sendiri.
- Kekuasaan pemerintah yang terbatas dan lebih mudah diawasi.
Kekurangan
- Terlalu banyak partai tidak selalu berarti baik bagi iklim perpolitikan.
- Berkaca pada demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia, partai dibikin lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaan sehingga kurang fokus untuk membuat kebijakan. Bagaimanapun juga, stabilitas adalah hal yang penting. Perbedaan ideologi politik yang muncul pada masa demokrasi liberal menyebabkan gagalnya penyusunan undang-undang.
Kabinet yang Memerintah Pada Masa Demokrasi Liberal
telah belajar tentang ciri-ciri demokrasi liberal, gue mau lanjut bahas tentang kabinet pada masa demokrasi liberal.
Pasca reformasi 1998, Indonesia telah dipimpin oleh beberapa kabinet seperti Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu. Tak seperti nama kabinet pasca reformasi, kabinet yang memerintah Indonesia selama demokrasi liberal menggunakan nama Perdana Menteri sebagai nama kabinetnya.
- Kabinet Natsir [6 September 1950 – 21 Maret 1951]
Inilah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal. Kabinet yang harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya. Selama memimpin kabinet, Natsir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan.
Di masa kepemimpinannya, Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB. Selain itu, terbit juga kebijakan ekonomi yang dinamai Program Benteng.
Program ini ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal. Kabinet Natsir juga mengupayakan agar terlaksana pemilu meski pada akhirnya masa kepemimpinannya harus lebih dulu berakhir sebelum pemilu dapat terlaksana.
- Kabinet Sukiman [27 April 1951- 3 April 1952]
Tercatat tiga kali Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen dan membentuk kabinet. Kabinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi.
Beberapa kebijakan yang digagas oleh kabinet Sukiman antara lain adalah standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat buruh, dan Tunjangan Hari Raya [THR].
- Kabinet Wilopo [3 April 1952 – 3 Juni 1953]
Setelah dua kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi, akhirnya Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia [PNI]. Sebagaimana kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu.
Dan seperti kabinet pendahulunya juga, Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya.
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I [31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955]
PNI kembali memimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika [KAA] pertama yang bertempat di Bandung.
Selain itu, kabinet Ali Sastroamidjojo juga mencetuskan Sistem Ekonomi Ali Baba. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui pengadaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor.
- Kabinet Burhanuddin Harahap [12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956]
Kabinet Burhanuddin Harahap yang datang dari Masyumi ini adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh fraksi partai yang ada.
Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu dan tampuk kekuasaan harus diserahkan ke pemenang pemilu. Pemilu 1955 sendiri berhasil dimenangkan oleh PNI.
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II [20 Maret 1956 – 4 Maret 1957]
Sebagai pemenang pemilu, PNI berhak untuk membentuk kabinet guna menjalankan roda pemerintahan. Ali Sastroamidjojo kembali ke kursi Perdana Menteri. Dalam era kepemimpinan keduanya ini, Ali Sastro melakukan sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari Konferensi Meja Bundar [KMB] sebagai wujud protes kepada Belanda.
Meski terpilih melalui mekanisme pemilu, kabinet ini pada akhirnya juga harus mengakhiri masa baktinya dengan cara yang mirip dengan kabinet pendahulunya. Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya.
- Kabinet Djuanda [9 April 1957 – 5 Juli 1959]
Tulisan ini dibuat pada tanggal 14 Februari 2020. Pagi ini gue liat isi dompet dan di sana ada sesosok yang namanya tertulis hari ini, Ir. Djuanda Kartawidjaja yang fotonya terpampang pada uang rupiah pecahan Rp50 ribu.
Kabinet Djuanda menjabat dengan dasar mandat presiden Soekarno. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah terbitnya Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia. Masa kepemimpinan kabinet Djuanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden.
Akhir Demokrasi Liberal
Era demokrasi liberal memang sudah lama berlalu. Tokoh-tokoh yang mengisi era tersebut pun sudah banyak yang lebih dulu meninggalkan kita. Sebagai generasi penerus, tidak bijak rasanya jika kita tidak mengenal satu babak penting dalam perjalanan sejarah negara kita.
Well, ada banyak episode menarik yang bisa dibicarakan dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.
Baca Juga Artikel Lainnya
Ingin belajar lebih banyak tentang ciri-ciri demokrasi liberal? Lebih asyik lagi belajar setelah beli paket belajar Zenius. Elo udah bisa tuh nikmati materi pembelajaran dan akses premium lain lagi. Cobain langganan dengan klik banner di bawah ini ya!
Oh iya, selain sejarah tentang demokrasi di Indonesia. Yuk belajar materi sejarah lainnya di video pembelajaran Zenius, klik banner di bawah ini ya!
Elo juga bisa nonton konten terkait sejarah dan mata pelajaran lainnya sejarah gratis tentunya hanya dari youtube channel Zenius di bawah ini ya:
Originally published: February 20, 2020
Updated by: Silvia Dwi