Seiring berjalannya waktu, aktivitas berbasis digital terus berkembang dan hadir dalam setiap unsur kehidupan. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut menghasilkan banyak sekali data yang bervariasi dan bersifat real-time. Kumpulan data inilah yang disebut dengan big data. Dengen pengelolaan yang baik, big data dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari keperluan bisnis hingga pemerintahan.
Ya, big data juga bisa dioptimalkan untuk membantu pemerintahan Indonesia meningkatkan kinerjanya, terutama pemerintahan kota. Melalui analisis big data, pemerintah dapat mendapatkan informasi akurat sebagai dasar untuk mengambil berbagai keputusan dan langkah penting.
Perumusan Kebijakan Publik
Salah satu hal paling penting yang dapat dilakukan pemerintah melalui pemanfaatan big data adalah perumusan kebijakan public. Dilansir dari situs Tempo, Luis Crouch selaku Chief Technical Officer RTI International mengatakan bahwa dengan menggunakan big data, kebijakan public dapat didesain dan diimplementasikan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan susah untuk menentukan kebijakan berbasis fakta yang akan menjawab masalah di masyarakat.
Bayangkan jika pemerintah hanya bergantung pada pengumpulan data secara tradisional, tentunya hal ini akan membutuhkan banyak waktu dan biaya. Terlebih, di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi, saat ini kita membutuhkan informasi yang terintegrasi, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Big data dapat melengkapi sumber-sumber data tradisional untuk perumusan kebijakan publik yang lebih strategis.
Menunjang Statistik Resmi Pemerintah
Big data juga bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia dalam pengolahan data statistik. Bahkan ternyata sudah ada penelitian yang membuktikan sejauh mana big data berkontribusi terhadap pengolahan data statistik oleh pemerintah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Setia Pramana dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
Ada tiga studi kasus yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Studi kasus pertama adalah memprediksi pola komuter antarkota dengan menggunakan Twitter. Kedua, pengembangan model statistik untuk memperkirakan harga pangan dengan menggunakan crowdsourcing. Ketiga adalah Mobile Position Data [MPD] untuk statistik di bidang pariwisata.
Hasil penelitian menunjukkan adanya tren yang mirip antar pendekatan dengan menggunakan crowdsourcing dengan Badan Pusat Statistik [BPS] untuk semua komoditas. Dr. Setia mengatakan bahwa studi yang dilakukannya menunjukkan potensi implementasi big data dalam melengkapi statistik resmi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia.
Optimalkan Proses Perizinan dan Perencanaan Kota
Untuk bentuk pemanfaatan satu ini, kota-kota di Indonesia sepertinya bisa belajar dari Surabaya. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang [DPRKP-CKTR], Pemerintah Kota [Pemkot] Surabaya melakukan pemetaan dengan menggunakan teknologi foto udara dan light detection and ranging [Lidar].
Menariknya, peta yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi Pemkot, tetapi juga Badan Pertahanan Nasional [BPN]. Peta buatan Pemkot Surabaya akan disinkronisasi dengan BPN Surabaya I dan II, lalu dijasikan percontohan nasional. Peta tersebut juga akan menjadi bagain dari peta sertifikat di BPN sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Pemkot dan BPN. Nah, karena peta sudah termasuk bagian dari peta sertifikat BPN, Pemkot berharap agar sertifikat tidak keluar bisa ada di rencana jalan. Jangan sampai warga yang punya sertifikat tidak bisa mendapatkan izin karena ada di rencana jalan yang dibuat Pemkot.Tentu masih ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan big data. Ketiga poin di atas dapat menjadi contoh untuk para pemerintah kota di Indonesia. Dengan adanya big data, pemerintah Indonesia dapat menghasilkan kebijakan yang lebih strategis, langkah yang tepat sasaran, dan menjawab permasalahan para warganya.
Photo Credit: pixnio.com
Pernah nggak sih, elo ngerasain ada gempa gitu terus elo buka media sosial dan duar, banyak banget yang update status tentang gempa sekian skala Richter? Kira-kira, orang-orang dapat informasi soal seberapa keras guncangan gempanya dari mana, ya? Yup, dari badan geologi! Apa itu badan geologi dan apa tugasnya? Kita pelajari bareng, yuk!
Pengertian Badan Geologi
Kayak yang udah gue ceritain tadi tentang gempa, badan geologi adalah instansi yang bertugas untuk mengelola informasi geologi dan membagikannya ke masyarakat luas. Jadi biasanya begitu ada gempa nih, nggak lama kemudian BMKG, salah satu badan geologi di Indonesia, bakal menerbitkan kabar tentang gempanya.
Badan geologi ini perannya besar banget lho di Indonesia, apalagi mengingat letak geografis Indonesia yang dikelilingi oleh Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik serta dilewati oleh Ring of Fire yang membuat Indonesia ini rentan banget sama bencana geologi.
Tugas badan geologi adalah meneliti dan memantau perkembangan kondisi geologi di Indonesia. Data ini nantinya bisa berpengaruh ke banyak hal, termasuk jadi bahan acuan pemerintah dalam membuat suatu keputusan. Kayak gimana, tuh?
Misalnya badan geologi merilis sebuah informasi yang menunjukkan titik-titik yang rawan bencana geologi. Informasi ini nantinya bisa digunakan oleh pemerintah untuk menentukan aturan-aturan tertentu sebagai upaya mitigasi. Keren banget, kan?
Baca Juga: Materi Mitigasi Bencana – Geografi Kelas 11
Badan Geologi di Indonesia
Lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia juga berbeda-beda, lho. Sekarang, gue bakal bahas sambil ngasih contoh pemanfaatan data geologi juga. Let’s go!
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM]
Indonesia punya sekelompok ilmuwan yang meneliti dan mengelola data-data geologi. Mereka tergabung dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugas lembaga ini adalah untuk membuat perencanaan, menyusun kebijakan teknis, dan melakukan penelitian.
Dalam kementerian ini tuh ada beberapa unit kerja yang meliputi Sekretariat Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan Pusat Air Tanah, Geologi Tata Lingkungan, dan Pusat Survei Geologi.
Hasil kerja dari kementerian ini antara lain adalah peta geologi Indonesia yang memuat kondisi geologi Indonesia, peta kawasan rawan bencana dan laporan harian kebencanaan geologi. Jadi kerjaannya nggak cuma memantau kondisi geologi jangka panjang tapi juga jangka pendek.
Baca Juga: 4 Penyebab Terjadinya Gempa Bumi – Materi Geografi Kelas 10
Badan Informasi Geospasial [BIG]
Sesuai namanya, lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang kerjanya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial Indonesia. Badan Informasi Geospasial memberikan akses bagi masyarakat terhadap informasi geospasial yang terpercaya. Elo bisa lihat informasi tersebut di website BIG, lho!
Hubungannya sama pengelolaan data geologi apa, ya?
Jadi BIG melakukan kerja sama dengan badan geologi seperti Kementerian ESDM yang gue sebut sebelumnya dalam menyediakan informasi geospasial. Gimana caranya? Nah, BIG mengeluarkan peta dasar wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk membuat peta-peta lain hasil pengolahan data oleh ESDM.
Makanya muncul pula istilah one map policy, di mana kalau lembaga lain mau buat peta yang memuat informasi yang berbeda-beda, peta dasarnya tetap harus pakai yang dari BIG.
Badan Informasi Geospasial juga mendorong penggunaan informasi geospasial sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]
Mungkin elo lihat namanya bingung, ini kan kehutanan, kok bisa masuk ke deretan lembaga yang mengelola data geologi?
KLHK ini berkecimpung di bidang perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas di kawasan hutan dan lingkungan hidup. Misalnya di suatu daerah akan dibangun pertambangan, nah, yang mau melakukan proyek ini harus minta izin dulu ke KLHK. Harus dipastikan apakah wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi atau bukan. Secara nggak langsung, kementerian ini juga mengelola data geologi kawasan-kawasan di Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]
Badan ini juga melakukan perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan-kebijakan dalam hal mitigasi bencana. BNPB mengelola data geologi berbagai tempat di Indonesia untuk mempelajari, kira-kira tiap daerah itu resiko bencananya apa saja dan seberapa besar.
Kalau udah punya data soal itu, BNPB jadi bisa siap-siap nih kalau misalnya ada bencana harus berbuat apa, atau gimana cara mencegahnya. Jadi, bisa meminimalisir akibat dari terjadinya bencana.
Badan Meteorologi, Klmiatologi, dan Geofisika [BMKG]
Nah, ini lembaga yang gue sebutkan di awal tadi dan mungkin yang paling sering elo denger juga, BMKG! Sama seperti lembaga lainnya, BMKG pun merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kebijakan terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Biasanya BMKG nih yang paling update kalau ada gempa dan prediksi cuaca di website atau kalau gue pribadi seringnya lihat di Twitter. Mereka mengkaji potensi dan mendeteksi lokasi gempa ada di mana, terus disebar deh lewat platform-platform mereka.
Baca Juga: Mengenal Gempa Megathrust, Gempa Bumi Terkuat di Dunia
Penutup dan Contoh Soal
Oke deh, sekarang pasti elo udah paham apa itu badan geologi, tugasnya, dan lembaga geologi di Indonesia ada apa aja. Gue kepo deh, ada yang cita-citanya kerja di badan geologi nggak? Kalau ada, coba comment di bawah, ya!
Elo bisa nonton video materi badan geologi dengan klik banner berikut ini.
Oh iya, gue udah siapkan satu soal buat review nih, coba jawab, ya!
Perhatikan nama lembaga berikut:
1. BMKG2. DISHIDROS3. BIG4. Badan Geologi
5. DITTOPAD