Agar tujuan pidato tercapai maka kita harus paham akan

Page 2

Tahun 1950, ia bekerja sebagai MASIH

berabad-abad yang lalu, yang sekaliguru SMUP Kabupaten Ngawi, tahun

gus memberi ciri masyarakat Pancasila [Sambungan dari hal. 14] 1950 juga menjadi Pegawai Kemen

yang religieus. Masyarakat Indonesia terian Dalam Negeri dengan tugas

makna yang berbeda. Kita sebagai apa- sekarang dan mendatang, akan tetap belajar pada Fakultas Sospol UGM. rat pemerintah dan KORPRI hendak

religieus. Oleh karena itu hendaknya Tahun 1961 menjadi Dosen tetap nya tetap berpegang pada makna yang

diyakini, bahwa agama di dalam terkandung di dalam pidato kenegarapada Fakultas Sosial dan Politik

wadah Negara Pancasila akan tetap Universitas Diponegoro dengan pang

an tersebut, agar tidak salah paham dan salah langkah.

dibangun dan dikembangkan. Oleh kat terakhir Lektor Kepala [IV/C].

sebab itu tidak dapat diungkiri, bahwa Tahun 1977 anggota DPRD Propinsi

Karenanya, mutlak bagi kita semua agama sebagai bangunan dasar pada Jawa Tengah dan selanjutnya Wakil untuk mengabdikan sistim kekuasaan masyarakat Indonesia harus terus-meKetua DPRD Jateng sampai saat di- negara yang selaras dengan sikap ke

nerus dikembangkan. lantik menjadi Wagub.

Pancasilaan tersebut, baik secara ideal Dengan sikap demikian itu, kehiSukardjan tenaganya dibutuhkan di konsepsional, secara struktural, se

dupan beragama Islam di Indonesia pelbagai perguruan tinggi. Di samping

cara kultural dan operasional, cara pe- akan dapat menanggapi tantangan di Undip, ia menjadi dosen tidak ngamanannya melalui Dwi Fungsi

zaman, terutama sekali yang berketetap di IKIP Negeri Semarang, STO

ABRI, melalui UU Pemilihan Umum, naan dengan kemajuan teknologi. Negeri Semarang. APDN Semarang, serta susunan dan kedudukan, MPR/ Seringkali orang menyatakan, bahwa Fak. Sospol Mulawarman, dan men

DPR/DPRD, yang kesemuanya pada teknologi yang semakin maju pesat jadi anggota PPD I Jateng. Selama hakekatnya semata-mata untuk me- akan mengancam kebudayaan kita; perjuangan menjadi anggota I.P.I. nyelamatkan persatuan dan kesatuan juga mengancam kehidupan beragama bagian pertahanan di Bandung dan bangsa, menyelamatkan keutuhan kita, karena orang semakin memuja Yogya, anggota Laskar "Kere” di negara serta menjamin terwujudnya rasio semata-mata. Dengan falsafah Surakarta, Mobilisasi Pelajar di daerah tujuan Nasional.

Pancasila yang serba berkeseimbangan, Ngawi dan Veteran Pejuang Kemerde- Soal Pemilu

lahir batin, dunia akhirat, emosi dan kaan Indonesia.

[Sumarjadi] Menyinggung tentang Pemilu, Men- rasio, maka kita tidak perlu khawatir teri Amirmachmud mengatakan, pen

akan hal itu. Kita tidak perlu merasa H. ABOENG ..... tingnya pendidikan politik rakyat ten

terancam, karena kemajuan kehidupan tang kehidupan kebangsaan dan kene. beragama dan kehidupan berbudaya [Sambungan dari hal. 10]

di dalam Pancasila akan senantiasa garaan karena akan memberikan panngan pembagian kerja yang tepat akan dangan dan sikap obyektif bagi pe

dapat menyertai kemajuan teknologi lebih memungkinkan kemajuan dan milihan, agar dapat memberikan suara

tersebut, sampai akhir zaman. Berkeperkembangan propinsi Jawa Barat nya pada wakil-wakil yang tepat, yang

naan dengan itu pula, pola pendiyang sangat besar potensinya untuk akan mampu dan membawa bangsa

dikan di pondok pesantren disempurmensejahterakan rakyatnya. dan negara kepada kemajuan, kemak

nakan, sehingga selain bertitik berat Menteri juga mengharapkan agar

muran, kebahagiaan dan kesejahtera- pada pendidikan keagamaan, dilengsaudara Aboeng Koesman sebagai

kapi dengan pendidikan umum dan Wakil Gubernur dapat membina, me

Ia berpendapat, perlunya diper

ilmu pengetahuan, sehingga anak diningkatkan dan mengembangkan sadalam keyakinan rakyat, untuk dapat

diknya tambah pintar, makin cerdas, ling pengertian dan kerja sama dengan sampai kepada tujuan nasional, dan

makin berilmu, makin takwa, dan kalangan Pemda Jawa Barat. untuk lebih cepatnya tercapai cita

makin mampu menanggapi tantangan Upacara pelantikan tersebut berlcita kemerdekaan kita, diperlukan ke

zaman, bahkan mungkin dapat menlangsung di gedung Sasana Bhakti

dahuluinya. mantapan sistim dalam kehidupan ke

Sjafriadi: S. Yatim] Pradja Departemen Dalam Negeri bangsaan dan kenegaraan, yang bagi Jakarta dengan dihadiri oleh para

PENATARAN kita berarti persatuan dan kesatuan pejabat teras Departemen Dalam Ne. bangsa. Tetap tegaknya Pancasila dan

[Sambungan dari hal. 33] geri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat

UUD–45 dan kelanjutan pembangun dengan demokrasi Pancasila. Hal ini I Jawa Barat, pimpinan DPRD Proan sesuai dengan semangat Orde Baru,

berarti membina, mengarahkan, mepinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, demikian antara lain Mendagri. [Ant]

ngelila dan membimbing agar terMuspida Jawa Barat serta Undangan lainnya.[Nanie Sunaryo].

wujud desa-desa di dalam wilayah PENGARAHAN .......

Nusantara yang berwajah Pancasila, [Sambungan dari hal. 17]

dengan rakyat yang memahami, mengDi dalam wadah Negara Pancasila, hayati dan mengamalkan Pancasila. kehidupan beragama telah diperkuat Menyinggung kebijaksanaan pempula karena telah berakar dan mem- bangunan desa dikatakan, Pemerintah budayanya kehidupan beragama di telah menetapkan bahwa strategi jangdalam masyarakat Indonesia sejak ka panjang adalah mengembangkan

Page 3

Mendagri Amirmachmud :

lah kemauan, semangat, tekad dan ha. srat yang kuat untuk berbuat sebagai

Pancasilawan Pejuang dan sebagai PeDasawarsa KORPRI Agar Jadi Titik

Titik juang Pancasilawan, dalam kerangka

usaha mewujudkan cita-cita bangsa. Tolak kearah Peningkatan

Berbicara mengenai peringatan dasa Perjoangan

warsa yang sederhana tetapi khidmad ini, Mendagri mengatakan, dengan kesederhanaan karena warga KORPRI benar-benar memahami perjuangan

dan pengabdiannya, didalam tahap alam menyelesaikan pelita III dan cermat guna mewujudkan citra

yang masih memerlukan keprihatinan, ini, diharapkan agar segenap war- pegawai Republik Indonesia yang i.

dan masih jauhnya sasaran perjuangan ga KORPRI dapat bekerja dengan se- deal dalam tugas dan fungsinya sebagai

yang hendak dicapai. Dengan kekhidbaik-baiknya; mencegah terjadinya pe- aparat Pemerintah, abdi Negara dan

matan, karena hari itu diperingati salah nyimpangan-penyimpangan dari keten- abdi masyarakat.

satu tonggak sejarah, yang secara ideal tuan dan peraturan perundang-undang

konsepsional menentukan arah baru an yang berlaku. Selanjutnya berusa- Peningkatan Perjuangan. ha untuk menghasilkan prestasi kerja

bagi perjuangan Pegawai Republik In

Peringatan dasawarsa KORPRI ini, donesia, yaitu jalur Pancasila dan UUD yang semaksimal mungkin, dalam me.

menurut Menteri hendaknya menjadi 1945. menuhi amanat GBHN yang harus di

titik tolak ke arah peningkatan perju- Atas sikap dasar demikian itu pula, tunaikan oleh Presiden sebagai Man

angan. Kecaman pedas yang terlontar peringatan HUT sekarang berthema : dataris MPR.

di dalam berbagai cara dan media mas- "Dengan Keutuhan Dan Kekompakan Ini semua akan memungkinkan ma

sa selama ini, hendaknya menjadi cam- Berdasarkan Pancasila Dan Undangkin baiknya citra KORPRI, membaik

buk untuk maju. Petunjuk dan pedo- Undang Dasar 1945, Kita Tingkatkan nya citra Pemerintah, membaiknya ci

man yang diberikan untuk setiap pe- Pelaksanaan Pembangunan Nasional tra Orde Baru. Semuanya itu merupa

laksanaan tugas, kiranya telah cukup Dan Kita Sukseskan Pemilihan Umum kan wahana yang dapat meningkatkan

untuk menunaikan tugas dengan baik. 1982". penilaian terhadap kepemimpinan Ba

Oleh sebab itu yang diperlukan hanya- Dengan thema tersebut, diharapkan pak Presiden. Dan juga meningkatkan kepercayaan rakyat dalam kelanjutannya pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Dewan Pembina KORPRI Ainirmachmud dalam sambutannya pada peringatan Dasawarsa Korps Pegawai Republik Indonesia di Balai Sidang Senayan Jakarta, tanggal 29 Nopember lalu.

Lebih lanjut Menteri mengharap, agar segenap warga KORPRI semakin tekun, mawas diri, semakin tajam menilai kemampuan dan karya-karyanya masing-masing. Semakin memahami kekurangan dan kelemahan masingmasing, untuk selanjutnya berusaha meningkatkan kemampuan dan ketrampilan untuk membuahkan karya yang semakin baik, semakin banyak Kenangan Untuk Drs. Soeparmanto : Menteri Dalam Negeri mengenakan cincin kedan semakin bermanfaat bagi rakyat.

Page 4

wa sekitar 75 persen. Pesawat TV tersebut dewasa ini sedang dalam proses produksi dan direncanakan awal 1982, menjelang masa kampanye telah sampai ke PPS yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pertanyaan Komisi mengenai adanya instruksi yang memungkinkan penggunaan biaya operasional Pemilu secara luwes hal itu dibenarkan. PPD I dan PPD II diperkenankan mengadakan penyesuaian kembali pada masing-masing jenis pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan melalui pergeseran.

Mengenai pengawalan/pengamanan Mendagri di Komisi II : Mendagri Amirmachmud, didampingi pejabat-pejabat di ling

barang-barang kebutuhan Pemilu, dikakungan Depdagri melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR-RI di gedung DPR-MPR takan Sekneg telah menunjuk EMKL Jakarta. [Foto: Taufiq]

PT Ujung Lima Jakarta untuk mengi.

rim sampai tujuan. Biaya angkutan Pemilu Kecamatan ternyata kurang wan Telekomunikasi, antara Jakarta

yang ditentukan Sekneg sudah termalengkap peralatannya, antara lain tidak dan daerah di Jawa spektrum frekwen

suk pengawalan, pengamanan dan asuadanya invoerpas, yang menyulitkan si buat radio baru. Berkaitan dengan ransi. Khusus ke Irian Jaya dilayani usaha memperoleh STNK. Menurut itu digunakan telepon, sedang dari ko

Merpati Nusantara Airlines biaya angMenteri, pengadaan kendaraan bermo- ta ke pedalaman dengan kurir.

kutannya juga termasuk pengawalan tor untuk keperluan Pemerintah dise- Untuk memenuhi perhubungan te

dan pengamanan dan asuransi. lenggarakan oleh Sekretariat Negara. lekomunikasi, telah ditanda tangani

Dengan surat Nomor TM.2/AJ.001/ Lembaga Pemilihan Umum sebagai Surat Keputusan Bersama antara Men

Phb-81, Menteri Perhubungan telah instansi pemakai cukup mengajukan dagri/Ketua LPU, Menhankam Pangab, menginstruksikan kepada semua Dirjen daftar kebutuhannya. Dalam realisasi- dan Menteri Perhubungan. Di mana di

dan perusahaan-perusahaan di lingkunya memang terjadi kelambatan me- bentuk Badan Koordinasi Sistem Te.

ngannya untuk membantu mempercengenai kelengkapan dokumen adminis- lekomunikasi Pemilu 1982. Tugasnya pat dan memperlancar pengangkutan/ trasinya, seperti faktur dan invoerpas- antara lain mengkordinasikan, menga- pengiriman ke daerah-daerah. Khusus nya. Namun hal ini telah terselesaikan tur, mengawasi semua telekomunikasi

mengenai pengamanannya, oleh Menbulan Oktober lalu. Pemerintah termasuk ABRI dan swas

hankam/Pangab telah dikeluarkan RaUntuk meningkatkan kemampuan ta secara terpusat dan terintegrasi da- diogram Nomor TR./82/1981 yang dimobilitas diadakan program perbaikan lam suatu operasi terarah.

tujukan kepada Pangkowilhan I sampai umum bagi kendaraan Pemilu 1977.

Kebijaksanaan Mendagri/Ketua

IV. Adapun index alokasi untuk PPD ada- LPU, berhubung terbatasnya anggaran, lah sebagai berikut : PPD I, sebuah

Pencalonan. pemasangan SSB hanya di luar Jawa. mikrobus 1600 CC dan satu sepeda Sampai sekarang terpasang 1.906 set, Pengajuan daftar calon yang sebe. motor. PPD II sebuah minibus 1600

yang terdiri Pemilu 1971 sebanyak lumnya diberi batas akhir tanggal 27 CC [VW Combi atau Toyota HI Ace] 630 set, Pemilu 1977 sebanyak 810 September 1981, untuk pencalonan dan sebuah sepeda motor 100 CC. PPS Set dan Pemilu 10982 sejumlah 566 anggota DPR telah dilaksanakan tang. /Kecamatan, sebuah minibus 1200 set.

gal 1 Oktober 1981. Penyerahan daftar sampai 1400 CC [Colt atau Toyota

dari Parpol dan Golkar diterima oleh Kijang] dan sepeda motor 100 CC. ba- Pendistribusian TV.

Wakil Ketua PPI, Menteri Kehakiman. gi PPS yang karena kondisinya memer- Dalam rangka meningkatkan pene- Selanjutnya diadakan penelitian. Melukan kendaraan air, mendapat kenda- rangan Pemilu, Pemerintah merencana- lalui suatu proses yang panjang, akhirraan perahu bermotor senilai harga kan pendistribusian pesawat TV, un- nya daftar calon anggota DPR dari minibus. Sesuai dengan Daftar Isian tuk Panitia Pemungutan Suara/Keca- PPP diserahkan kepada PPI tanggal 27 Angket, tercatat 474 Kecamatan yang matan. Alokasinya dikordinasikan de- Oktober 1981. Terhadap dafatar inilah memerlukan perahu bermotor.

ngan Departemen Penerangan dan di- kemudian diadakan penelitian dan perTentang radio SSB untuk menghu sesuaikan dengan jangkauan TVRI. baikan-perbaikan akhirnya disusun bungi daerah yang sulit, dikatakan Untuk Jawa diperkirakan semua Keca- daftar calon sementara. bahwa berdasarkan kebijaksanaan De- matan terjangkau, sedangkan luar. Ja- Tanggal 26 Nopember 1981 daftar

Page 5

Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I tru ingin diganti oleh Orde Baru, kan bagi wilayah lainnya, sehingga yang sekarang masih berstatus Kota karena jelas hal demikian menyeng. perkembangan dapat menjalar dan me

Administratif, untuk dapat menjadi sarakan rakyat, kata Mendagri.

rata ke seluruh wilayah Timor Timur. kota yang lebih mandiri, yaitu Kota Dipilihnya petugas teknis yang bu- Dalam masalah planologi perkotaan, Otonom. kan putera Daerah Timot Timur, dengan berkembangnya peranan Kota

Golongan itu, menurut Mendagri, kata Mendagri, karena petugas itu dan bertambah besarnya jumlah pen

dalam perjuangan politiknya adakalamempunyai ketrampilan dan keahlian duduk, maka diperlukan suatu sistem nya saling berhubungan, bergabung yang belum dimiliki Putera Daerah pengelolaan yang baik, yang dapat

dan berhimpun saling membantu daTimor Timur. Masalah Putera Daerah menangani permasalahan yang lebih

lam bentuk sentra-sentra kegiatan. atau bukan, kalau masih dipersoalkan kompleks dan dapat menangani pem

Mereka bertujuan mencapai sasaran akan menyulitkan pembangunan di Ti- bangunan dengan volume yang sema- antara dan tujuan bersama. mor Timur. Padahal Propinsi ini ha- kin besar.

Mendagri berada di Denpasar dalam rus giat dalam pembangunan untuk Tujuan utama pembentukan suatu rangkaian perjalanan ke Tomor Timengejar ketinggalan yang masih jauh Kota administratif, pada dasarnya ada

mur dalam rangka peresmian Ibukota dari daerah lain, kata Mendagri. lah untuk meningkatkan pelayanan Pe

Propinsi itu menjadi Kota AdminisUntuk meningkatkan pelayanan. merintah terhadap penduduk di kota

tratif. Di depan sekitar 800 Aparat Pembentukan Kota Administratif itu. Dengan adanya sparat khusus ini,

Pemerintah Daerah se Propinsi Bali Dili bukanlah tanpa alasan, kata Men- maka Pemerintah akan dapat lebih

Mendagri selanjutnya mengatakan, badagri. Pembentukan suatu Kota men- meningkatkan pengadaan fasilitas pe

gi bangsa Indonesia tidak ada alterjadi kota Administratif pada hakekat- layanan umum dengan perencanaan

natif lain, dengan membulatkan tekad nya dilaksanakan dengan mempertim- yang lebih sukses.

melanjutkan perjuangan membangun bangkan berbagai aspek secara menye

Untuk kota-kota yang lebih besar,

negara sesuai dengan cita-cita rakyat. luruh, baik aspek yang bersifat stra- dimana kebutuhan akan pelayanan

Cita-cita itu akan tercapai jika kekuategis di dalam kaitan dengan pemba- umum perkotaan ini lebih komplek,

atan Orde Baru tetap tegak dan teguh, ngunan Nasional dan Daerah dan as- maka diperlukan aparat yang lebih

memiliki kepemimpinan nasional yang pek yang bersifat teknis mengenai mantap, utnuk dapat memecahkan ma

tangguh, patriotik, penuh dedikasi, masalah perkotaan. salah perkotaan yang lebih besar.

dan kebranian melaksanakan Pencasila Di dalam kaitannya dengan strate- Masalah perkotaan ini akan lebih be

dan Undang-undang Dasar 1945 secara gi pembangunan Nasional dan Daerah sar bila kota yang dimaksud tersebut

murni dan konsekwen. jangka panjang, peranan Kota Dili merupakan suatu Ibukota Propinsi

Perjuangan itu, kata Mendagri, tibagi wilayah yang lebih luas ini perlu Daerah Tingkat I. Oleh karena itu ma

dak boleh gagal, oleh karenanya aldikembangkan dan perlu diusahakan ka Departemen Dalam Negeri sedang

ternatif lain tidak boleh dibiarkan agar pertumbuhan dan perkembangan mempertimbangkan perlunya dilaku- berkembang terus. Hal itu jelas meruyang terjadi di Kota Dili mempunyai kan peningkatan status dari pada 6 pakan rongrongan dan bahkan todong

an kepada Pimpinan Nasional.

Jika rongrongan itu dibiarkan berkembang, dapat dipastikan pembangun an akan terhenti dan berantakan, bangsa Indonesia bisa hancur, negara kesatuan akan punah, dan komunis muncul kembali.

Mendagri mengingatkan adanya berbagai kendala berupa tantangan, ancaman dan gangguan yang merupakan penyakit lama, yang dapat dilacak sampai sejak jaman perjuangan kemerdekaan yang lalu.

Dalam hal tersebut Mendagri meyakinkan, dengan Pancasila akan diwujudkan keselarasan dan keseimbangan yang meningkatkan ketahanan nasi

onal. "Kita jangan mencari jauh-jauh Dili Kota Administratip: Menteri Dalam Negeri Amir machmud menyerahkan surat jalan lain, karena jalan Pancasila itukeputusan peresmian Dili sebagai Kota Administratip kepada Gubernur Timor Timur

lah yang harus jalani dan kita yakini Guilherme Maria Goncalves. [Foto : Endang Sobari BA]

kebenarannya”, kata Mendagri. [es].

PACARA PERESKLAN KOTA ADMIRESTI

Page 6

dibentuklah Kota Administratif Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Pemerintah tadi.

Dengan status kota yang baru, maka terbukalah matra baru yang lebih memadai bagi penataan, pengaturan, pengelolaan serta pengembangan kota Lubuklinggau, dengan struktur pemerintahan maupun aparat yang lebih lengkap daripada sebelumnya.

Prospek cerah

Tidak dapat disangkal, diresmikannya Lubuklinggau menjadi Kota Administratif merupakan suatu kemajuan besar dan berarti. Karena memang, sampai tahun 1932, Lubuklinggau ha

Gunting pita : Ibu H.E. Amir machmud menggunting pita sebagai tanda diresmikan

nya gedung Sekretariat dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya Palembang. [Foto : HM nyalah sebuah desa ibukota Marga

Efendi] Sindang Kelingi Ilir, yang membawahi beberapa kampung. Ketiak itu sedang sedang dibangun sebuah lapangan ter- Stasiun pemancar relay televisi dan dikerjakan pemasangan rel kereta api bang perintis, lima kilometer dari ko- Kearifan. Palembang melalui Prabumulih, Mua- ta.

Serentak setelah peremsian Kota raenim, Lahat sampai Lubuklinggau. Di bidang pendidikan, Kota Lubuk

Administratif Lubuklinggau, masih daPemasangan rel ini selesai tahun 1933; linggau merupakan kota termaju sete- lam rangkaian kunjungan ke Sumatera sampai sekarang, Lubuklinggau meru- lah Palembang. Ada 9 taman kanak-ka- Selatan, Mendagri Amirmachmud mepakan stasiun terakhir. Pada tahun i- nak, 38 sekolah dasar negeri dan swas- nyempatkan diri meresmikan penggutu pula, desa Lubuklinggau diting- ta dengan 13.446 murid, 10 sekolah naan Stasiun Pemancar Relay Prabukatkan menjadi ibukota Onderafdeling menengah pertama negeri dan swas- mulih, tanggal 18 Desember 1981. Musi Ulu. Baru setelah kemerdekaan ta dengan 3.338 murid serta 6 sekolah Dalam kesempatan tersebut mente. RI, menjadi ibukota Kawedanan dan menengah atas negeri dan swasta de- ri mengatakan, dengan bertambahnya setelah penyerahan kedaulatan menja- ngan 1.197 murid. Sedang untuk pen.

jangkauan pancaran televisi, di samdi ibukota Kabupaten Musi Rawas didikan agama, terdapat Madrasah Ib.

ping radio, semakin banyak pula kebe[Mura].

tidaiyah swasta dengan 474 murid, se- naran yang disebarluaskan, pengertian Banyak kalangan pejabat maupun

buah Madrasah Tsanawiyah dan Ali- yang disiar/tanamkan, sehingga rakyat masyarakat menilai, Kota Lubukling. yah.

Indonesia dapat memanfaatkan sarana gau memiliki prospek cerah. Antara

elektronika maju untuk mencerdaskan lain, selain letak strategik di persim

dirinya, membangun jiwa dan raga, pangan jalan utama Sumatra, pun ka

menyertai gerak kemajuan dan pembarena kekayaan alam kota dan daerah

ngunan yang berlangsung di seluruh sekitarnya mendukung kemungkinan

wilayah tanahair serta memahami poperkembangan yang dinamik. Duabelas

sisi negara dan bangsanya di tengahkilometer dari kota ini, pun terham

tengah dunia yang penuh ketidakpaspar dataran rendah subur proyek trans

tian seperti sekarang ini. migrasi Tugumulyo, yang merupakan

"Selain itu, dengan dapat dinikmatGudang Beras nomor dua bagi Suma

inya televisi beserta segenap acaranya, tra Selatan.

rakyat yang terjangkau oleh pancarUntuk kopi, daerah Kabupaten Mu

an stasiun relay Prabumulih, tidak sara adalah penghasil nomor tiga bagi

ja akan memperoleh hiburan sehat Sumatra Selatan. Dan, dari keselu

yang mencerdaskan maupun mengruhan produksi 160.000 ton/tahun ka

gembirakan. Tapi, juga menjadi semaret Suinsel, Kabupaten ini menghasil

kin arif, karena makin banyak kebekan 95.000 ton. Keramaian lalu linWalikota Lubuklinggau: Gubernur Sumsel,

naran yang diketahui dan dipahami H. Sainan Sagiman atas nama Menteri Datas perdagangan hasil bumi seperti lam Negeri melantik Taufik Rahmat SH

serta semakin cukup pertimbangan ini akan bertambah ramai. Karena, se- menjadi Walikota Administratip Lubukling- yang dapat digunakan," ujar menteri lain adanya jalan raya dan kereta api, gau. [Foto: HM Efendi].

lanjut. [Achmad Moersito].

Page 7

kungan hidup dan sumber alam dengan menata tempat pemukiman

dan cara penggunaannya; 2. Dalam hubungan dengan kependu

dukan, dengan cara menerobos keterpencilan, dengan penyebaran dan pemerataan penduduk untuk memadati wilayah-wilayah yang jarang penduduknya, sebaliknya mengurangi kepadatan penduduk di tem

pat asal; 3. Dalam hubungan dengan peningkat

an kesejahteraan hidup, dengan cara gerakan-gerakan yang langsung me

menuhi kebutuhan masyarakat Rapat Konsultasi: Menteri Dalam Negeri Amirmachmud membuka Rapat Konsultasi yang essensial untuk meningkatkan Pembahasan Rencana Kerja th. 1982/1983 Proyek Pemukiman Kembali [Resettlement] kualitas kehidupannya, misalnya Desa Dan Proyek Pemugaran Perumahan & Lingkungan Desa [Foto : Akib]

dengan menambah kebutuhan ma

syarakat umum ["public utilities”] ngawasan yang intensif dan terus-medaknya selalu dipertimbangkan, bahwa

atau menambah pelayanan bagi manerus, agar dapat dikembangkan pe- akibatnya dalam jangka pendek atau

syarakat [public service], seperti peningkatan cakrawala pandangan, kepanjang berarti mengacak-acak Desa.

nyediaan listrik, air bersih. Mandimampuan dan ketrampilan masyarakat Desa-desa di Indonesia pada umumnya

cuci-kakus [MCK], Sekolah Dasar, untuk menanggapi tuntutan kemajutelah mempunyai potensi khasnya ma

Pusat Kesehatan, pemugaran peruan. Pada tingkat Kecamatan, kegiat- sing-masing untuk berkembang atas daan demikian ditata, ditunggalkan dan

mahan, perbaikan lingkungan, persar kepribadiannya sendiri. Oleh sedidinamiskan lagi melalui sistem Unit

baikan prasarana desa, pembangunbab itu hendaknya Desa tidak sekedar Daerah Kerja Pembangunan [UDKP]. dijadikan percobaan; sekedar dijadi

an dan perbaikan saluran tersier kan obyek penelitian, tanpa mem

dan kuarter, pengembangan KopeMenyentuh Desa perhatikan sifat-sifat kepribadian yang

rasi, sarana kredit dan sebagainya.

Gerakan tersebut dapat berlangDemikianlah menurut Menteri, kita mendasari ketahanannya sendiri. Itumembangun desa dengan sistem yang lah sebabnya, membangun Desa-desa

sung serentak atau bergelombang, namaton, dengan sitem yang menggudi Indonesia tidak mungkin berpola

mun perlu dipelihara kontinuitas dan nakan patokan-patokan yang disusun kan ciri Desa-desa di negara lain: ti

peningkatannya, sehingga tidak me

nimbulkan kesan "hangat-hangat tahi berdasarkan pemikiran yang menda- dak mungkin dengan cara Komunis, lam, menjangkau jauh kedepan. Suatu dengan cara liberal, dengan cara in

ayam” saja. Cara kerja dan pelaksasistem dapat berjalan dengan baik, dividualistik, dengan cara-cara kapita

naannya dapat diatur lebih lanjut, dedan dapat mencapai hasil yang baik, lis. Membangun Desa di Indonesia

ngan memanfaatkan fungsi-fungsi pe

merintahan dan potensi dana dan jika fungsi-fungsi yang bersangkut-pau hanya akan berhasil dengan cara Pandengan mekanisme penyelenggaraan- casila, yang pada dasarnya harus mem

daya yang dapat dikerahkan dan di

arahkan kearah sasaran-sasaran tersenya dapat mengkrida dengan saling bawakan watak kekeluargaan, kese

but, sehingga pada suatu saat nanti, menunjang, saling membantu dan sa- imbangan, keselarasan dan keterpa

gerakan ini sudah dengan sendirinya ling inelengkapi. Setidak-tidaknya ha- duan. Janganlah membangun Desa derus dapat dicegah terjadinya krida ngan cara asing dan pola pikiran asing; membudaya sebagai kegiatan rutin

pembangunan masyarakat di Desa-deyang saling menghambat dan saling dengan cara itu desa tidak akan men

sa dan oleh karenanya peranan dan domengganggu, yaitu apabila terjasi pe- jadi kuat, tetapi malahan menjadi ra

rongan pemerintahan tidak merupakan nonjolan egoisme sektoral atau egois- puh dan kacau. me fungsional yang mengabaikan ek- Dengan dasar pandangan demikian

unsur utama lagi, tinggal sekedar men

dorong dan memperkuatnya. sistensinya fungsi-fungsi lain dalam itu, pembangunan Desa akan dapat ketunggalannya pemerintahan pada u- menjangkau segi-segi yang sangat men- Perbesar kepercayaan rakyat mumnya. dasar, misalnya :

Pembangunan Desa merupakan keDalam pengertian demikian itulah, 1. Dalam hubungan dengan pelestari- giatan pembangunan yang paling badalam melaksanakan pembangunan an lingkungan hidup dan sumber nyak menyentuh dan dirasakan oleh yang menyentuh Desa, hendaknya di- daya alam, dengan meniadakan pe- rakyat. Oleh sebab itu berhasil atau sertai pemikiran dan perencanaan mukiman yang berpindah-pindah; tidaknya Pembangunan Desa, sangat yang cermat. Membangun Desa hen- dengan usaha menyelamatkan ling- berarti bagi terbentuknya citra penyelenggaraan pemerintahan Negara. aparat Pemerintah yang bersangkut-pa- lihan Umum 1982, yang berarti bahwa Oleh sebab itu perlu rencana kerja ut dengan penyelenggaraannya hen- kelanjutan dan peningkatannya Pemtahun 1982/1983 mengenai Pemuki- daknya menyadari, bahwa dengan suk- bangunan Nasional semakin mendeman Kembali, Pemugaran Perumahan sesnya Pembangunan Desa sesuai de- kati Tujuan Nasional yang makin medan Lingkungan Desa juga sangat ngan peraturan perundang-undangan majukan, memakmurkan, membahagimenentukan; mencerahkan ataukah yang berlaku, berarti memperbesar ke- akan dan menyejahterakan Rakyat. menyuramkan citra tersebut.

Page 8

1980/1981 dan 1981/1982 sedang da- MENGELOLA DESA BERARTI lam proses pemindahan penduduk dan pembangunan fisik prasarana. Keselu- MEMPERTEGUH BENTENG ruhan dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 18.011.556.000,--. Pelak

KEPRIBADIAN BANGSA sanaan program Resettlement Desa, pada 158 lokasi, boleh dikatakan 95

esa dan kelurahan bukanlah ba- dan pengawasan atas desa-desa di seprosen berhasil.

rang mati. Oleh karena itu, me- luruh Indonesia yang beraneka ragam, Menjawab pertanyaan Komisi me

ngelola desa atau kelurahan ten- baik dalam susunan masyarakatnya, tangenai peranan BUTSI dan KKN,

tu tidak dapat disamakan dengan me- ta hukum adatnya maupun latar belaDirjen mengatakan penempatan TKS

ngelola barang mati. Mengelola desa kang kehidupannya sebagai satuan maBUTSI di desa mampu menggugah

atau kelurahan berarti memperteguh syarakat terkecil, menjadi mudah. Kekreativitas serta memberikan inovasi

benteng kepribadian bangsa yang ber- Seragaman tersebut, meliputi prinsipbaru yang membuka cakrawala gagas- sendikan Pancasila. Atas dasar ini, prinsip dasar, dalam penyelenggaraan an baru tentang kehidupan masa de

desa dan kelurahan dikembangkan dan pemerintahan desa yang diarahkan pan yang lebih baik. TKS BUTSI ju- dimajukan. Berarti pula, meningkatkan kepada perwujudan dayaguna dan haga membantu Camat di bidang peren- taraf hidup masyarakat yang sebagian silguna yang rasional, sehingga lembacanaan, pelaksanaan, evaluasi pemba

besar bermukim di desa-desa, selaras ga-lembaga yang selama ini mempungunan Desa. Mengenai KKN, menurut

dengan tuntutan jaman, tanpa mengor- nyai campurtangan dalam pelaksanaan Dirjen memberikan dampak positif ba

bankan nilai-nilai adat istiadat dan ke- pemerintahan desa perlu ditertibkan, gi pembangunan desa. Dari observasi

biasaan yang masih hidup sepanjang yaitu dengan mengikutsertakan semua pelaksanaan KKN selama ini, dapat

menunjang pembangunan dan keta- unsur-unsur potensial yang ada di desa, dipergunakan sebagai contoh, KKN hanan Nasional.

dalam suatu wadah yang dapat medi Sumatera Barat.

Hal di atas, dikemukakan oleh nampung dan menyalurkan semua asMengenai bantuan proyek UDKP, Menteri Amirmachmud di depan peser- pirasi yang ada di masyarakat pedesatahun anggaran 1980/1981 diberikan

ta Raker Bidang Pemerintahan Desa an. Lembaga Musyawarah Desa. kepada 150 Kecamatan UDKP yang te- seluruh Indonesia di Gedung Merdeka, Kedua, Undang-Undang Nomor 5 lah direncanakan tahun sebelumnya,

Bandung, 7 Desember 1981 lalu. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Demasing-masing Rp.4,5 juta. Tahun

Lebih lanjut menteri mengharap- sa, hanya mengatur desa dan kelurahanggaran 1981/1982 diberikan kepada

kan, hendaknya Pemerintah Daerah an dari segi pemerintahannya. Dengan 210 Kecamatan UDKP yang telah di

menanggapi hal tersebut di atas dengan demikian, undang-undang ini tetap merencanakan tahun 1980/1981, masing

pertimbangan yang mendasar, sehingga ngakui adanya kesatuan masyarakat masing Rp. 5 juta.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 hukum adat, adat istiadat dan kebiaSelain itu juga sejak tahun 1977/

tahun 1979 tentang Pemerintahan De- saan-kebiasaan yang masih hidup, se1978 diberikan bantuan keseimbangan

sa dapat berlangsung tertib dan tera- panjang menunjang kelangsungan pekepada Propinsi-propinsi DKI Jakarta,

tur di Daerah. Tidak menimbulkan merintahan, pembangunan dan ketaJawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, Nusa keresahan serta memasyarakatkannya. hanan Nasional. Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Karena memang, pelaksanaan undang- Ketiga, sebagai prinsip dasar teraTujuannya untuk menjamin keserasian

undang tersebut memerlukan aparat khir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun pembangunan desa yang didasarkan

pelaksana yang mampu dan tangguh 1979 tentang Pemerintahan Desa, tikepada usaha-usaha masyarakat yang dalam menanggapi setiap permasalah- dak mengarah kepada pembentukan mencerminkan besarnya potensi swaan yang timbul di lapangan.

Daerah Otonom Tingkat III. Hal ini daya gotong-royong desa. Sasaran

Sejalan dengan hal tersebut, diurai- Sesuai dengan penjelasan umum Unpenggunaan bantuan tersebut diarah

kan oleh menteri, dalam sistem penye- dang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kan untuk mengisi kegiatan-kegiatan lenggaraan Pemerintahan Desa, perlu yang menegaskan bahwa desa mempudalam rangka usaha masyarakat di bi- dipegang teguh beberapa prinsip dasar, nyai hak menyelenggarakan rumahdang perekonomian desa.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tangganya sendiri. Hak ini bukan di

tahun 1979. Yakni, pertama, untuk maksudkan hak otonomi, sebagaimana Lomba desa

menjamin terselenggaranya tertib pe- dimaksud dalam Undang-undang No. Tentang Lomba Desa dikatakan,

merintahan dan sesuai pula dengan si- mor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pomendorong pengembangan desa-desa

fat negara Kesatuan Republik Indone- kok Pemerintahan di Daerah. menuju desa Swasembada secara ob

sia, maka pengaturan terhadap penyeyektip, edukatip dan psikologis, de

Landasan baru yang bersifat Nasilenggaraan pemerintahan desa, sejauh ngan jalan menggalakkan dan sekali

onal mungkin diseragamkan. Hal ini dimak- [Bersambung ke hal. 45]

sudkan, agar pelaksanaan pembinaan Dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang keseluruhan didasarkan atas sikap Pemerintahan Desa, menurut menteri, dan pandangan yang bersumber pada maka struktur pemerintahan desa di Pancasila dan Undang-undang Dasar Indonesia mendapatkan landasan peng- 1945. Secara konsepsional, orientasi aturan baru. Penyelenggaraan peme- itu bertujuan untuk mewujudkan konrintahan desa berdasarkan undang- disi yang memungkinkan manusia Inundang ini merupakan perubahan kebi- donesia mengembangkan dalam kehijaksanaan, dari sistem penyelenggara- dupan berbangsa dan bernegara. Oleh an pemerintahan desa yang selama ini karenanya, harus dapat memelihara diatur oleh berbagai kebijaksanaan dan meningkatkan persatuan dan kesamenjadi sistem penyelenggaraan peme- tuan nasional, dalam masyarakat Indorintahan secara nasional. Untuk itu, nesia yang beraneka ragam, harus sudah saatnya dikembangkan lebih mampu membina integrasi nasional jauh suatu konsepsi yang mantap

Page 9

menimbulkan berbagai permasalahan Mendagri Amirmachmud :

baik sosial, ekonomis, maupun politis. APARAT AGRARIA JANGAN

Kesulitan demikian jangan lagi ditam

bah dengan sikap, tindakan dan perNEKO-NEKO DALAM MENGU- buatan para petugas pelaksana yang ti

dak terpuji”, kata Mendagri. RUS TANAH

Tanah adalah karunia dan titipan

Tuhan yang harus dikelola dengan seenteri Dalam Negeri Amirmach- lam berbagai kegiatan berupa produk Mi

baik-baiknya untuk kepentingan kesemud menegaskan, aparat peme- perundang-undangan, pemantapan

jahteraan dan kemammuran rakyat. rintah khususnya aparat agraria landasan operasional bagi tugas keagra. Sebagian besar kehidupan manusia tiyang diserahi tugas mengelola tanah riaan dengan Kepres no. 7/1979 me- dak dapat dipisahkan dari tanah, baik pimpinan maupun karyawan ha- ngenai catur tertib pertanahan. Di

justru karena itulah maka kita harus rus bekerja dengan jujur dan baik. A- samping itu juga langkah-langkah dibi

berhati-hati dan bersungguh-sungguh parat pemerintah agar melaksanakan

dang landreform termasuk kebijaksa- mengelola tanah jangan sampai metugas menurut garis ketentuan kebijak- naan mengenai pencetakan sawah, pe

nimbulkan bahaya dan malapetaka sanaan dan menyelenggarakannya me- nyelenggaraan transmigrasi dan indus

bagi rakyat, katanya memperingatkan. nurut peraturan perundang-undangan trialisasi. yang berlaku. Janganlah berbuat neko

Jangan boros tanah neko dalam mengurus persoalan tanah

Makin langka rakyat apalagi menyakiti hati rakyat,

Menteri Amisrmachmud menandas

Walaupun di daerah Bengkulu tanah kata Menteri.

masih dianggap cukup luas, namun tikan, salah satu titik rawan yang sering Rakyat telah cukup toleran dan sa

dak boleh menggunakan tanah secara mengganggu jalannya pembangunan abar membantu pemerintah. Tinggal ki

boros, seperti penebangan hutan untuk dalah terbatasnya persediaan tanah. ta yang harus pandai-pandai melayani Dalam setiap kegiatan pembangunan

kepentingan ladang berpindah-pindah.

Keadaan itu bisa membawa bencana kepentingan rakyat, jangan sebaliknya kita memerlukan tanah.

dan tidak dapat dibiarkan. Karena itu minta dilayani, katanya menandaskan.

Meningkatnya volume penggunaan Hal itu dikemukakan Mendagri dalam

mulai sekarang aparat pemerintah hatanah untuk berbagai proyek pembaamanat tertulisnya dibacakan Guber

rus mampu membenahi diri untuk ngunan, membawa akibat yang kadang menjaga kelestarian tanah dan sumber nur Soeprapto baru-baru ini ketika

kadang sukit untuk diatasi karena melantik serah terima Kepala Direk.

daya lainnya bagi kepentingan genepersediaan tanag yang kwalitasnya cotorat Agraria propinsi Bengkulu dari

rasi mendatang. Selaku pembantu Gucok dan strategis letaknya tidak mu.

bernur, menteri meminta aparat agrapejabat lama Bagindo Syarifuddin BA

dah karena terpaksa harus membebaskepada penggantinya Drs. Anwar Yu

ria harus mampu memahami permasakan rakyat untuk pindah ke tempat suf. lain. "Keadaan serupa itu seringkali

[Bersambung ke hal. 46] Dikatakannya, di dalam mengurusi, mengkaji dan menggarap masalah keagrariaan diperlukan pandangan yang menyeluruh, mendalam dan penuh kearifan serta mempunyai cakrawala pemikiran luas, sehingga dapat memberikan rasa tentram dan aman di hati rakyat.

132 Masih terdengar suara-suara yang berkumandang di kalangan masyarakat melalui mass media maupun ungkapan para ilmuwan cerdik pandai yang mengatakan pemerintah belum punya kemauan politik melaksanakan UUPA [Undang-Undang Pokok Agraria] terbukti dari banyaknya permasalahan dan sengketa pertanahan yang timbul didalam masyarakat.

Balap Sepeda : Dirjen Agraria Daryono SH yang menjabat sebagai Ketua Panitia Padahal, menurut Menteri konsta

Page 10

Sedikit Tentang :

OPERASI SUTERA Di Kab. Sambas Kalimantan Barat

Oleh : Humas Pemda TK.II Sambas

ertolak dari Hari Peringatan Ke- ju masyarakat yang sejahtera, dengan merdekaan RI ke-36 tahun ini, tujuan khusus meliputi : peningkatan Kalimantan Barat dihadapkan

kesehatan keluarga baik jasmani, rokesibukan melaksanakan proyek yang

khani dan sosial terutama keluarga disebut dengan operasi SUTERA [0- yang tergolong berpenghasilan rendah perasi Subur Sejahtera], suatu kebi- didesa. Juga peningkatan pengetahuan, jaksanaan baru menterpadukan seluruh ketrampilan masyarakat khususnya pembangunan dari berbagai bidang, yang berhubungan dengan pembangunyang merupakan kebijaksanaan atau an melalui kegiatan penyuluhan dan laprakarsa Pemerintah Daerah setempat.

tihan ketrampilan dalam berbagai biOperasi SUTERA sebagai upaya lebih dang yang menyangkut pertanian kelanjut jangka pendek Pemerintah Dae- sehatan pendidikan Keluarga Berencarah dalam usaha menangani pemba- na, serta bertujuan mewujudkan lingngunan sektor pedesaan yang me- kungan hidup yang sehat dan serasi. rupakan kelanjutan pula dari penye- Pengelolaan Operasi SUTERA dilalenggaraan Kolakarya Pembangunan kukan melalui pendekatan lintas sekDesa terpadu yang bertujuan untuk toral terpadu. Keterpaduan ini melimenetapkan pola pengembangan desa puti perencanaan program, pelaksanasecara terpadu melalui sistem UDKP.

an program, pengendalian dan peniSasaran operasi SUTERA untuk laian program. Sebagai penanggung tahapan pertama diarahkan kepada de- jawab Umum dan koordinator pelaksa-desa sepanjang jalur jalan sejak da. sanaan Operasi SUTERA adalah mari Sei Durian [Pontianak] - Pontia- sing-masing Kepala Daerah/Wilayah nak – Mempawah Singkawang berjenjang kebawah sampai tingkat Sambas, dan dari jalur jalan Sei Pinyuh - Sanggau Kapuas – Sintang, yang ke- Pengelola Operasi SUTERA secara semuanya meliputi 5 Kabupaten se Kalbar.

Penentuan desa-desa sasaran ini me. lalui beberapa pertimbangan antara lain meliputi : keuntungan-keuntungan dari segi politis, ekonomis dan strategis, kelancaran transportasi, serta diharapkan pengaruh dan pengembanganya di berbagai desa sekitarnya.

Pembangunan Desa Subur sejahtera ini juga dimaksudkan [P2W-KSS] yaitu melaksanakan kegiatan bersama secara terpadu, bertahap dan berencana dalam wadah Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK menuju masyarakat Desa yang mempunyai penge

Operasi Sutera : Dengan ditandai pemukultahuan, ketrampilan dan sikap mental

an kentongan, Bupati Sambas Soemardji yang dinamis. Tujuan umumnya untuk meresmikan operasi SUTERA. [Foto: Humeletakkan landasan yang kuat menu- mas].

tehnis dilakukan oleh masing-masing Dinas dan Jawatan yang tergabung dalam Wadah Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK.

Program dan Kegiatan Jangka panjang adalah mulai sejak tahun anggaran 1981/1982 sampai dengan akhir Pelita IV daerah Kalimantan Barat. Kegiatannya meliputi kegiatan dasar dan kegiatan penunjang.

Kegiatan Dasar meliputi: 1. Pemberantasan Buta Aksara dalara

dalam arti luas [buta aksara latin, buta aksara Indonesia dan buta

pengetahuan Dasar]. 2. Penyuluhan pertanian dengan aneka

usaha tani pada lahan pekarangan, tegalan maupun sawah bagi pengadaan penganyang bernilai gizi ting

gi. 3. Penyuluhan perikanan tentang pe

meliharaan dan pengembangan budi daya ikan untuk menambah protein baik dipantai maupun dida

rat dengan tambak. 4. Penyuluhan peternakan tentang ca

ra-cara memelihara dan mengembangkan ternak dalam rangka me

ningkatkan gizi masyarakat. 5. Penyelenggaraan Taman Gizi oleh

Team Penggerak PKK. 6. Kegiatan Immunisasi/Vaksinasi. 7. Pengadaan, peningkatan pemanfaat

an dan pemeliharaan jamban keluarga serta pengadaan fasilitas air

bersih. 8. Usaha perbaikan atau Pemugaran

Perumahan dan lingkungan. 9. Kegiatan penyuluhan serta pelaksa

naan Keluarga Berencana dan Ke

pendudukan. 10.Pembinaan aparatur Pemerintahan

Kecamatan dan Desa. 11.Meningkatkan swadaya gotong ro

yong masyarakat.

Kegiatan Penunjang meliputi : 1. Kursus-kursus ketrampilan dan

membina kader-kader pembangun

an desa. 2. Mengembangkan Koperasi. 3. Meningkatkan prasarana produksi,

prasarana perhubungan dan pra

sarana pemasaran. 4. Melaksanakan penelitian untuk pe

nempatan transmigrasi dan pemu

Page 11

an trotoir dan rioole ring, 2 proyek pa- 12 KM BADAN JALAN DISE- sar inpres, proyek pembangunan kop. RAHKAN KEPADA PEMDA lak dokar dan sebuah proyek pemeli- TINGKAT II SABANG haraan jalan/jembatan.

Administrator Daerah Perdagangan Upacara Peresmian proyek-proyek

Bebas Dengan Pelbas Sabang, R. tersebut dipusatkan di Kecamatan Ka

Rahmat baru-baru ini menyerahkan liwungu yang secara simbolis ditandai

badan Jalan sepanjang + 12,5 KM dengan pelepasan balon dan pemo

ke pada Pemerintah Daerah Tingkat II tongan pita oleh Gubernur Jawa Te

Sabang yang diterima oleh Walikotangah Soepardjo.

madya Drs. M. Yusuf Walad MBA. PEMDA BLORA SERAHKAN

Penyerahan yang ditandai dengan pe5557 SERTIPIKAT TANAH KE

nanda tangan an Berita Acara Penye. PADA PENDUDUK DESA

rahan antara kedua pejabat tersebut NGUMBUL & DESA BLEBOH.

berlangsung di desa Iboih Kecamatan

Sukakarya. Bertempat di desa Ngumbul Kabu

Badan Jalan yang diserahkan kepapaten Blora, beberapa waktu lalu

da Walikotamadya itu untuk dilanjutBupati Blora Soemamo SH telah me

kan pembangunannya dengan pengenyerahkan sertipikat tanah sebanyak

rasan, pengaspalan, pembuatan Jemba5.557 buah kepada penduduk warga tan dan gorong-gorong, adalah dilakdesa Ngumbul dan Bleboh Kabupaten sanakan perintisannya oleh Badan PerBlora.

usahaan Daerah Perdagangan Bebas SaDi kedua desa tersebut, menurut Ke

bang dengan Pelaksana teknis dilapangpala Kantor Agraria Kabupaten Blora

an Zipur Dam I Aceh, yang seluruhnya Soetrisno Atmadji, sertifikat tanah

menelan biaya Rp. 25 juta. yang akan diserahkan seluruhnya berjumlah 9104 buah, dengan kini telah

DIES NATALIS KE-XVI DAN terealisir sebanyak 5557 ini maka pada

WISUDA SARJANA APDN KAkesempatan mendatang akan segera di

LIMANTAN SELATAN realisir sertipikat sebanyak 3557 buah.

Akademi Pemerintahan Dalam

Negeri [APDN] sebagai salah satu unDI RIAU LULUSAN SD / SLTP sur pendidikan tinggi mempunyai peYANG TERTAMPUNG LEBIHI

raan penting dan turut menentukan TARGET NASIONAL

gerak langkah pemerintahan. Kepala Kantor Wilayah Departemen Demikian Gubernur Mistar TjokroP dan K Propinsi Riau, Drs. Soejatta koesoemo dalam upacara Dies Natalis mengatakan, tahun ajaran 1980/1981 ke XVI dan Wisuda Sarjana Muda di Propinsi Riau lulusan SD dan SLTP APDN Kalimantan Selatan di Banjaryang tertampung untuk melanjutkan baru, baru-baru ini. pelajaran melebihi target nasional. Yak

Direktur APDN Kalimantan Selatan ni SD target 72,9% tertampung di

Drs. Fadlullah Thaib menyatakan, SLTP 83,90% dan SLTP target 90,5%

lembaga tersebut tahun ini berhasil tertampung di SLTA 92,04%.

mewisuda 24 orang Sarjana Muda Ilmu Keterangan Kakanwil P & K baru- Pemerintahan. baru ini di Pekanbaru menjelaskan, jumlah lulusan yang berhasil ditampung untuk melanjutkan pelajaran ter

[Sambungan dari hal. 27] sebut, SD dari 24.859 lulusan tahun PEMERINTAH SEDIAKAN ajaran 1979/1980 tertampung di SLTP

gua meneliti serta menilai hasil-hasil 20.858, dan SLTP 11.771 lulusan ta

pembangunan desa secara menyeluhun ajaran 1979/1980 tertampung di SLTA 10.839 tahun ajaran 1980/1981.

ruh dalam jangka waktu satu tahun.

Unsaha menggerakkan potensi untuk Kelebihan target lulusan sekolah

memotivasikan masyarakat dalam yang tertampung itu menurut Soe. jatta, akibat positif dari keberhasilan

rangka memajukan masyarakat sesuai pembangunan pendidikan di daerah ini

dengan cita-cita nasional, yaitu masyadimana kebijaksanaan pemerintah da

memparipurnakan tugas yang diamanatkan oleh MPR; sehingga makin besar pula kepercayaan Rakyat kepada Kepemipinan Bapak Presiden dan Pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian itu pula pernyataan-pernyataan dukungan terhadap Kepresidenan Bapak Soeharto, didukung dengan buktibukti dan kenyataan-kenyataan yang lebih konkrit, antara lain oleh karyakarya Saudara-saudara para warga KORPRI yang berkecimpung di dalam Pembangunan Desa, yang berhimpun sekarang ini.

Menteri menyatakan maklum, bahwa untuk mensukseskan tugas yang dipercayakan pelaksanaannya kepada aparat pemerintah sungguh tidak mudah. Untuk itu diperlukan kemampuan dan ketrampilan; diperlukan ketulusan, kejujuran dan rasa pengabdian yang tinggi, diperlukan semangat kepejuangan yang selaras dengan Ekaprasetia · Pancakarsa, serta Sapta Prasetia KORPRI. Diharap, agar para Peserta Rapat Kerja beserta aparat pelaksananya di wilayah kerja masingmasing, dapat memenuhi himbauan tersebut.

Menurut laporan Dirjen Pembangunan Desa, Drs. H. Oemar Said, rapat diikuti oleh 149 peserta dari pusat dan daerah. Tujuannya untuk membahas rencana kerja tahun 1982/ 1983 dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek tahuntahun sebelumnya. [Sumarjadi].

Menjawab pertanyaan mengenai kas desa sehubungan dengan pesatnya pembangunan yang memerlukan tanah dikatakan, pendapatan desa dari tanah desa adalah hanya salah satu sumber penerimaan desa yang bersangkutan. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli dan bantuan Pe. merintah. Penghasilan asli terdiri hasil tanah kas desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain usaha desa yang syah. Pemberian Pemerintah terdiri sumbangan dan bantuan peme

Page 12

rintah, sumbangan dan bantuan Pem- yang dihadapi dan usaha mengatas- mengejar ketinggalan daerah ini diperda, sebagian pajak dan restribusi yang inya serta kesimpulan-kesimpulan lukan aparat yang cepat bertindak diberikan kepada desa.

dan saran.

mampu, trampil dan memiliki dedikasi Mengenai pengadaan tanah untuk 4. Evaluasi ; penilaian dimaksud untuk tinggi, kata gubernur. pembangunan, Menteri Dalain Negeri inengetahui seberapa jauh program Dalam meningkatkan kegiatan telah mengeluarkan surat edaran tang- Operasi SUTERA dapat dilaksana. pembangunan penyediaan tanah perlu gal 16 Desember 1980 No. 590/8692/ kan sesuai dengan kebijaksanaan dilakukan secara cepat, tepat namun Agr. perihal "Pengadaan tanah/penen- yang telah ditetapkan dan sebe- tertib. Kalau tidak, maka akan mengtuan lokasi sebagai dimaksud dalam rapa jauh program terpadu terse- hambat pembangunan. Ia mengingatpasal 23 Kepres No. 14 A tahun 1980" but dapat mencapai maksud, tujuan kan, jangan bekerja mengecewakan agar Kepala Wilayah/Daerah wajib dan sasaran yang telah di tetapkan. rakyat dengan melakukan pelayanan memperhatikan penentuan lokasi pro

lambat dan berbelit-belit. Kalau terjadi

Setiap laporan perlu dipelajari dan yek.

lagi hal serupa itu aparat agraria ja

ditanggapi schingga dapat digunaYaitu harus dihindari penggunaan

ngan kecil hati, katanya.

kan sebagai umpan balik bagi Team tanah yang subur atau tanah beririga

Drs. Anwar Yusuf sebelumnya ber

Pembina LKMD dan Team Peng- tugas di Kantor Agraria Sumatera Sesi teknis. Harus memanfaatkan tanah

gerak PKK di tingkat bawahnya. yang tidak/kurang subur/produktif, di

latan di Palembang, sedangkan Bagin5. Sumber pembiayaan berasal dari : hindarkan pemindahan penduduk se

do Syarifuddin BA tetap bertugas di

APBN, APBD, Dana Inpres, Swacara besar-besaran dari tempat kedia

Agraria Bengkulu. Hadir pada pelan

daya masyarakat dan Swasta. mannya. Diperhatikan persyaratan un

tikan dan serah terima tersebut muspi

Pelaksanaan kegiatan operasionaltuk mencegah terjadinya pengotoran

da tingkat I, pimpinan DPRD, kepala nya beberapa Dinas/Jawatan/Kantor atau pencemaran bagi daerah lingkung

dinas dan instansi serta karyawan terlibat langsung sesuai dengan fungan hidup dan pengrusakan sumber da

Pemda tingkat I Bengkulu. [Antara]. sinya. Untuk mewujudkan gagasan/

program tersebut agar terlaksana deDalam kesempatan tersebut, Dirjen

ngan lancar dan baik sesuai dengan [Sambungan dari hal. 39] juga menjelaskan menganai lumbung

rencana, hal ini tentunya dituntut adesa, LKMD. Selanjutnya tanggapan danya disiplin diri masing-masing baik

VOLUME Pemerintah atas pertanyaan Komisi

secara Instansionil maupun pribadi, sosial dan hasil pembangunan yang Il mengenai pelaksanaan pembangunan

dan terutama mutlak dukungan dan desa agar tidak terlalu banyak gotong

telah dicapai selama setahun serta kepartisipasi aktif dari pihak masyarakat royong, karena dipandang mengakibat

kurangannya dimana kunjungan diitu sendiri. Karena bagaimanapun juga maksud setahun sekali diadakan yang kan kurangnya kesempatan rakyat da

manfaat serta hasilnya akan berguna lam menambah pendapatan. [Sumar- langsung bagi masyarakat yang ber

sekaligus untuk menampung kesadaran jadi]

hidup bernegara serta partisipasinya sangkutan. Untuk itu semua, sekali

terhadap pembangunan. Dalam hulagi diharapkan kesadaran, kcikut ser

bungan ini Bupati Sumenep yakin [Sambungan dari hal. 41] taan partisipasi aktif dari seluruh

bahwa volume pembangunan didaeOPERASI SUTERA warga masyarakat terutama yang terli

rah kepulauan makin besar. Hal ini bat langsung sebagai sasaran operasibingan dan pengawasan secara u

dapat diketahui dengan melihat kenyaonalnya. mum oleh Team Pembina LKMD

taan yang terdapat diwilayah kepudan Tcain Penggerak PKK.

lauan yang letaknya jauh terpencil 3. Laporan : dibuat setiap triwulan [Sambungan dari hal. 31]

dari pusat Pemerintahan kabupaten yang disampaikan oleh Instansi

Sumenep sehingga dapat disusun ranAPARAT Tehnis masing-masing tingkat Ke

cangan pembangunan selanjutnya unCaiatan diketahui oleh Camat di

tuk menyentuh kepentingan rakyat teruskan ke Tingkat Kabupaten

lahannya, jangan sampai menimbulkan banyak terutama bagi mereka yang Propinsi, dengan tembusan kepada

masalah baru. Dengan cara itu dapat berpenghasilan rendah secara langsung Team Pembina LKMD dan Team

dicegah terjadinya hal yang dapat me- sehingga taraf hidup mereka wajar. Penggerak PKK. Laporan triwulan

nimbulkan kondisi sosial yang rawan Untuk itu Bupati Sumenep berkemauini antara lain meliputi : lokasi dan eksklusif.

an keras dan bertekad meningkatkan dan nama desa proyek, uraian

Sementara itu gubernur Bengkulu volume pembangunan disegala bidang mengenai perkembangan program

Soeprapto menyampaikan terima kasih khususnya wilayah kepulauan dimana operasi SUTERA secara menyelu kepada Bagindo Syarifuddin BA yang untuk itu tentu segalanya memakan ruh, perkembangan pelaksanaan ti

selama delapan bulan mendapat tugas waktu cukup lama, pemikiran cukup ap-tiap kegiatan yang terangkum sebagai Kepala Agraria Bengkulu sudah mantap dan cukup tersedianya saradalam Operasi SUTERA, masalah menunjukkan kerja yang baik. Dalam

Il

Page 13

ya yakin Saudara-saudara sudah mendalami itu semua. Karena itu saya tidak akan mengulanginya lagi. Yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini ialah, bahwa tugas dan fungsi penerangan dan kehumasan dalam menggairahkan masyarakat agar berpartisipasi penuh dalam pembangunan, perlu memperoleh porsi yang besar dalam kegiatan yang Saudara lakukan sehari-hari.

Sesuai dengan tema Rapat Kerja sekarang, maka tugas Saudara-saudara dalam waktu yang dekat ini adalah mengajak masyarakat untuk secara bergairah mensukseskan Pemilihan Umum 1982. Karena pelaksanaan Pemilu tersebut, pada hakekatnya adalah

sebagian dari pembangunan nasional Sambutan Wapres : Wakil Presiden, Adam Malik memberikan sambutan pada penutupan Raker Humas Pemda & Unsur Penerangan. [Foto: Mursito].

kita, khususnya pembangunan dalam bidang politik, yaitu terwujudnya de

mokrasi Pancasila. Dengan demikian dapat diciptakan komunikasi dua arah atau sedikit-dikitnya mengurangi tim- segala upaya untuk turut mensukyang dapat menjadi sarana yang baik bulnya isyu-isyu tersebut,

seskan Pemilu 1982, berarti pula untuk menimbulkan adanya saling Faktor kecepatan ini masih perlu mengajak rakyat berpartisipasi aktif pengertian dan menghilangkan kesalah- lebih diperhatikan. Karena pengalaman dalam pembangunan itu sendiri. fahaman. Apabila hal ini dilaksanakan membuktikan, bahwa berkembangnya Selama rapat kerja ini Saudaradengan baik, diharapkan akan ber- isyu yang negatif terhadap pem- sau dara telah memperoleh bekal yang kembang kreativitas serta terbukanya bangunan, terhadap pemerintahan cukup dari para pejabat yang berpandangan yang luas dari masyara. Orde Baru, adalah sering karena ku.

sangkutan mengenai arti suksesnya kat yang memungkinkan timbulnya rang cepatnya informasi yang di- Pemilu 1982. Dalam hubungan ini gagasan-gagasan baru yang segar yang berikan kepada masyarakat. Baik me

saya hanya ingin menekankan bahwa sangat diperlukan dalam pembangunan ngenai kebijaksanaan umum mau pun tugas Saudara tidak berhenti dengan bangsa.

kebijaksanaan teknis lainnya. Sama selesainya mengikuti Rapat Kerja ini, Tugas tersebut bisa dilakukan, apa- halnya dengan prinsip "mengobati melainkan tugas itu akan segera Saubila para petugas penerangan dan lebih sulit daripada mencegah", maka dara-saudara lakukan justru setelah kehumasan memiliki sikap, bahwa pembinaan informasi yang benar dan kembali ke tempat tugas masingpelaksanaan tugas tersebut bukan ha- cepat, akan jauh lebih baik daripada masing. nya untuk kepentingan instansi atau menghapus atau mengurangi "kere- Saya menaruh keyakinan yang menatasannya semata-mata, melainkan sahan” yang timbul sebagai akibat dalam, bahwa dengan pengetahuan lebih dari itu, yaitu untuk kepenting- dari keterlambatan memperoleh in- dan pengalaman yang dimiliki Sauan masyarakat luas. Dan itulah sebe- formasi.

dara-saudara akan mampu menjalannarnya yang menjadi esensi dari tu. Dalam masa pembangunan nasional kan tugas dengan baik dan bermangas penerangan dan kehumasan.

kita sekarang ini, yang mempunyai faat bagi kepentingan masyarakat.

dampak luas dan kompleks, maka Saya sampaikan ucapan terima Saudara-saudara sekalian,

faktor kecepatan dalam pemberian kasih atas kesungguhan Saudara-sauTadi sudah saya singgung, bahwa informasi yang obyektif, benar dan dara dalam mengikuti Rapat Kerja kecuali luwes, pekerjaan penerangan jujur memegang peranan penting de

ini, saya ucapkan pula selamat bekerdan kehumasan juga perlu cepat. Se- mi suksesnya pembangunan tersebut. ja dan berjuang untuk mengabdi hingga Saudara-saudara tidak bekerja

kepada Bangsa dan Negara Indonehanya untuk menetralisir isyu-isyu Saudara-saudara sekalian,

sia yang kita cintai ini. yang berkembang dalam masyarakat, Secara strategis tugas dan fungsi Akhirnya saya ucapkan selamat melainkan Saudara-sau dara harus mam penerangan dan

kehumasan pada jalan menuju tempat pu menciptakan suatu suasana dalam

umumnya serta pers khususnya su dah masyarakat yang tidak memungkinkan diamanatkan dalam GBHN 1978. Sa

[Bersambung ke hal. 14]

Page 14

PERNYATAAN RAPAT KERJA DAN KEBULATAN TEKAD HUMAS PEMDA DAN UNSUR PENERANGAN SE INDONESIA

Kami, para peserta Rapat Kerja Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah dan Unsur Penerangan Departemen Penerangan se Indonesia yang berlangsung di Jakarta dari tanggal 11 sampai dengan 15 Januari 1982, yang juga diikuti sebagai peserta oleh: Anggota Bakohumas Pusat, Para Perwira Penerangan Hankam, Utusan Departemen Luar Negeri sebagai forum terpadu dari seluruh unsur Humas dan Penerangan Pemerintah, Lembaga-lembaga Negara dan Perusahaan-perusahaan Negara setelah mendengarkan Amanat Pengarahan dari Bapak Presiden, Bapak-bapak para Menteri Koordinator Polkam, Kesra dan Ekuin, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan, Menteri PPLH dan Pangkopkamtib menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengertian Umum tentang Kehumasan 1. Kehumasan Pemerintah adalah bagian dari tugas Penerangan Pemerintah yang pada gilirannya merupakan sebagian

dari tugas pembangunan bangsa dalam rangka menumbuhkan motivasi nasional. 2. Tugas tersebut pada hakekatnya adalah bagian dari tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan/Eksekutif, di mana

Lembaga Kehumasan merupakan bagian dari aparat pelaksananya. 3. Sejalan dengan laju pembangunan Lembaga Kehumasan perlu ditingkatkan kemampuannya hingga lebih dapat

diandalkan dalam mengemban tugas dan kewajiban. 4. Khususnya bagi aparat Humas peningkatan kemampuan berarti keharusan untuk melaksanakan tugas secara utuh

yang meliputi tugas-tugas strategis maupun taktis. 5. Tugas strategis Kehumasan mencakup penyelenggaraan Komunikasi sosial dua arah secara edukatif dan persuasif

dalam rangka menumbuhkan motivasi nasional untuk suksesnya tugas penerangan pada umumnya dalam rangka pembangunan nasional. Tugas taktis mencakup kegiatan Kehumasan untuk kepentingan umum, kepentingan tugas [mission], dan kepen- tingan lingkungannya sendiri. Untuk berhasilnya tugas strategis dan taktis tersebut Lembaga Kehumasan perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan yang mencakup akses Kehumasan pada sumber pengam- bil keputusan pada segala tingkat.

Tugas strategis dan taktis tersebut harus menghasilkan citra yang baik terhadap seluruh segi penyelenggaraan peme.

rintah nasional termasuk terhadap segenap perangkat penyelenggaranya, yang akhirnya menimbulkan optimisme

akan datangnya hari esok yang lebih baik bagi masyarakat. 6. Dengan demikian tugas Kehumasan Pemerintah adalah membina pendapat umum yang positif dengan membantu

terciptanya interaksi aktif dan positif antara pemerintah, media komunikasi sosial [media massa] dan masyarakat. 7. Keterpaduan kebijaksanaan dan tindak pelaksanaan demi tercapainya hasil guna dan tepat guna yang optimal

merupakan prinsip dan mekanisme kerja yang harus dipegang teguh oleh unsur-unsur Kehumasan Pemerintah pada

semua tingkat. 8. Wadah keterpaduan ini telah tersedia dalam bentuk Bakohumas di tingkat Pusat, Daerah Tingkat I maupun Daerah

Tingkat II dan Kehumasan Masyarakat [Perhumas] yang harus dimanfaatkan oleh unsur-unsur Kehumasan menurut tingkatannya masing

masing. 9. Bakohumas Pusat perlu ditingkatkan fungsinya menjadi Pusat Informasi Nasional dalam lingkup totalitas kegiatan

penerangan yang disamping tugasnya untuk kepentingan informasi dalam negeri, juga harus mampu mendukung kegiatan Pemerintah/Kehumasan ASEAN dan tata baru informasi dan komunikasi international [New International Information and Communication Order].

II. Tugas Penerangan/Kehumasan Menghadapi Pelaksanaan Pemilihan Umum 1982 1. Mensukseskan Pemilu 1982 merupakan tugas nasional bagi Penerangan pada umumnya dan khususnya Kehumasan

dalam rangka mendewasakan pendidikan politik rakyat, guna membu dayakan Demokrasi Pancasila. 2. Mensukseskan Pemilu bukan dimaksud untuk kepentingan golongan tertentu melainkan bagi kepentingan 147

juta rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. 3. Suksesnya Pemilu seperti dimaksud di atas harus berarti terjaminnya kesinambungan Orde Baru, kelangsungan dan

keberhasilan pembangunan serta kesinambungan perjuangan bangsa dalam era Orde Baru.

Page 15

Aspek kaidah atau normatif adalah pengejawantahan Pancasila dalam kaidah-kaidah atau peraturan perundang-undangan,

yang sepenuhnya harus dipatuhi oleh warganegara dan penyelenggara pemerintahan negara, sebagai perwujudan disiplin nasional dan demokrasi.

Aspek tujuan atau optatif adalah pengejawantahan tujuan Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Serta aspek jiwa atau semangat merupakan pengejawantahan dedikasi, devosi, patriotisme, semangat kepejuangan, kejujuran dan ketulusan dalam penyelenggaraan yang ber-"Pancasila”.

AKHIRNYA, menteri mengharapPengarahan Mendagri : Mendagri Amirmachmud menyampaikan pengarahan di

kan, dengan memahami berbagai ke. depan peserta Raker. [Foto: A. Akib].

cenderungan atau gelagat ideologik

yang mungkin akan menyimpang dari kinan, latarbelakang sosial budaya, Dalam melaksanakan tugasnya, Pancasila sebagaimana telah disampengalaman dan lain sebagainya. Oleh ujar menteri, aparat penerangan dan

paikan tadi, hendaknya dapat dicari sebab itu, pendapat umum juga kehumasan hendaknya dapat lebih

cara penyelesaian berdasarkan Pancatidak selamanya bersifat obyektif. mengakarkan dan membudayakan mak

sila, yaitu bahwa perbedaan atau peAdakalanya dibumbui dengan unsur

na tersebut, di samping melengkapi nyimpangan itu tidak perlu diperunsur tertentu, sehingga menjadi tidak pengertian yang terkandung dalam

hadapkan secara konfrontatif. Tetapi, obyektif lagi. Pada umumnya latar Ekaprasetia Pancakarsa [P–4], sebagai hendaknya, dapat diletakkan permabelakang pendapat umum adalah ke

perwujudan azas-azas dalam rangka salahannya pada proporsi ke-"Pancapentingan, perhatian, minat dan keya. kinan. Oleh karena itu, pejabat pene

pembangunan politik di Indonesia, sila'an" yang wajar; dapat di-"rechts

agar semakin mem-"Pancasila”. Untuk zetten" dalam pemikiran ke-"Pancasirangan dan hubungan masyarakat ha

itu, perlu diketahui beberapa aspek- la”-an. Karena pada dasarnya serus pandai-pandai membentuk citra

aspek Demokrasi Pancasila. Yakni: mua itu akan dapat dicakup dalam yang diharapkan terwujud dalam ma

aspek formal, maknawi atau materi. Pancasila, apabila dipertemukan dalam syarakat, agar sikap masyarakat yang

al, organisasi, kaidah atau normatif, simpul makna universalnya, serta daterbentuk itu sesuai dengan yang

tujuan atau optatif dan aspek jiwa lam hubungan dengan hakekat hi. dikehendaki.atau semangat.

dup berbangsa dan bernegara. [AchSOAL PEMILIHAN UMUM :

Aspek formal adalah aturan for- mad Moersito]. Dengan sikap demikian di atas, mal pengejawantahan hak dan kewamenurut menteri, pun para pene

jiban warganegara dalam turut serta rangan dan kehumasan Pemerintah se- menentukan kebijaksanaan penyeleng. SAMBUTAN WK. PRESIDEN ... karang ini menanggapi penyelengga- garaan pemerintahan, antara lain de.

[Sambungan dari hal. 7] raan Pemilu dan Pembangunan Bangsa

ngan Pemilihan Umum dan sistem pada umumnya. Pengetahuan menge- permusyawaratan/perwakilan.

tugas masing-masing, dan dengan meng nai tehnik penyelenggaraan Pemilu Aspek maknawi atau materiil ucapkan syukur Alhamdullilah ke dimaksudkan untuk lebih menanam- berupa pengejawantahan pengakuan

hadirat Allah SWT, maka Rapat Kerkan pengertian mengenai hak-hak dan dan jaminan atas harkat dan mar

ja ini dengan resmi saya nyatakan kewajiban azasi dari segenap warga

tabat warganegara sebagai makhluk ditutup. bangsa Indonesia yang berhak pilih Tuhan Yang Mahaesa atas dasar Pan

Wassalamu'alaikum wr.wb. untuk memberikan suaranya sesuai

casila. dengan aturan perundang-undangan. Aspek organisasi, yaitu pengejaOleh sebab itu, setiap 'yang berhak wantahan struktur pemerintahan nega

WAKIL PRESIDEN RI pilih hendaknya menggunakan hak- ra sebagai penjabaran daripada Pancahak tersebut, agar makin terwujud sila, yang berarti sesuai dengan UUD' makna Demokrasi Pancasila. 1945.

ADAM MALIK

Page 16

Menko KESRA Surono :
Ka Humas dan Juru Penerang agar menumbuhkan kesadaran rakyat untuk aktip berperan sukseskan PEMILU

ECERDASAN suatu bangsa merupakan salah satu faktor untuk

membangun hari esok yang lebih baik, karena hal ini berarti menyiapkan manusia untuk mampu hidup dan mampu membangun, tidak saja untuk hari ini tetapi juga untuk masa depannya. Penegasan itu disampaikan Menko Kesra Surono di depan Raker Humas Pemda dan unsur Pe. nerangan Deppen se Indonesia 12 Januari 1982 di Balai Sidang Jakarta.

Dikemukakan bahwa pembinaan dan pengembangan kecerdasan akan melahirkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya untuk membangun bangsa dan negara.

Hal demikian merupakan salah satu wujud pendidikan politik dan akan berkembang menjadi prinsipprinsip yang kemudian dikenal seba. gai Tridharma. Tridharma yang dimaksud adalah ikut memiliki sesu. atu yang menjadi milik umum, kepentingan umum, bangsa dan negara [Melu Handarbeni], bertanggung jawab untuk mempertahankan milik bersama atau kepentingan umum tersebut. [Melu Hangrungkepi] dan berani mawas diri sampai sejauh mana kita telah berbuat untuk mempertahankan milik tersebut [Mulat Sarira Hangrasawani].

Wujud lain dari pendidikan politik menurut Surono, adalah mendidik warga negara untuk memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Ka

katanya, masyarakat yang kita cita-citakan itu masih jauh dari jangkauan kita, dan kita semua harus bekerja keras dan efisien untuk mencapainya.

Sementara itu menteri mengatakan dalam Pelita ke III ini kita mulai berusaha memeratakan pembangunan,

tapi pada saat yang sama kita masih rena pada hakekatnya untuk mewu- harus berusaha keras untuk memelijudkan kesejahteraan umum itu atau hara stabilitas nasional dan mengukesejahteraan rakyat harus diawali

sahakan pertumbuhan ekonomi yang dengan mencerdaskan kehidupan bang- terus meningkat. Apabila stabilitas sa. Sedangkan memerangi kemiskinan

nasional terganggu maka jalannya kata Menteri, bukan saja untuk meme- pembangunan nasional secara keselurangi kemiskinan lahir, melainkan juga ruhan akan terganggu. kemiskinan bathin. Karena kemiskin

Akhirnya Menteri menegaskan, Pem an bathin lebih parah lagi dari kemis- bangunan bidang Kesejahteraan Rakkinan lahir, atau dengan kata lain

yat memegang peranan dan memkemiskinan bathin berarti rakyat tidak

punyai arti yang sangat penting mengenyam pendidikan dan tidak me

di dalam seluruh kerangka pembarasakan kehidupan beragama.

ngunan nasional. Pembangunan biBerbicara tentang Pemilu yang akan dang politik dan bidang ekonomi datang, Menko Polkam mengatakan, hanya dapat mencapai hasil yang ikut Pemilihan Umum berarti ikut

baik, bila dilandasi terlebih dahulu memperjuangkan segera terwujudnya oleh pembangunan di bidang kesecita-cita pembangunan, yakni masya- jahteraan rakyat. [Nanie]. rakat yang adil dan makmur material dan spiritual.

GUBERNUR JATIM ANGGOTA KE

HORMATAN PWI Kesadaran rakyat

Surabaya, Gubernur Jawa Timur Dalam hubungan itu kepada peser-

Haji Soenandar Prijosoedarmo meta Raker diingatkannya, agar para

nerima piagam dan lencana anggota Kepala Humas dan Juru Penerang

kehormatan Persatuan Wartawan Inhendaknya ikut menumbuhkan dan

donesia [PWI]. mengembangkan kesadaran rakyat,

Penyerahan dilakukan oleh ketua agar rakyat ikut berperan serta se

pelaksana PWI Pusat Haji Harmoko cara aktif dalam Pemilu. Usaha dan

pada acara selamatan memperingati sadarkanlah sebagian kecil masyarakat

ulang tahun PWI ke-36 di Balai Warkita yang belum memahami penting

tawan Surabaya, Jumat. Selamatan nya untuk menggunakan hak pilih

dihadiri oleh para wartawan dan penya, karena hal demikian berarti

jabat pemerintah serta massa terdiri akan lebih memantapkan pelaksanaan

dari tukang becak, sopir helicak, Demokrasi Pancasila.

pelaksana ojek, buruh kecil dan buPada bagian lain Menko Polkam

ruh pelabuhan. menegaskan, kita sekarang berada da

Harmoko mengatakan, pengangkatlam tahapan ketiga dari pembangun

an Gubernur Jatim sebagai anggota an jangka panjang untuk waktu 15

kehormatan PWI merupakan perwu30 tahun. Pembangunan jangka pan

judan hubungan positif antara pemejang itu baru merupakan dasar atau

rintah dan wartawan. Ia mengatakan, landasan yang kokoh untuk men- sebetulnya Gubernur Jatim sudah capai masyarakat yang adil dan mak

menjadi keluarga besar PWI semenmur secara merata, material dan spi- jak menerima "pena emas” di Suritual, berdasarkan Pancasila. Berarti rakarta,

bukaan senantiasa dipelihara dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan jelaskanlah keadaan yang sebenarnya termasuk kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam perjalanan pembangunan bangsa ini.

Page 17

Kabupaten/Kotamadya yang berpen | Serba-serbi Raker Humas Pemda dan um sebesar Rp 160 juta. Sedangkan unsur Penerangan

B

Rapat kerja diikuti oleh tiga unsur, yaitu : a. Unsur Departemen Penerangan : - Para Kakanwil Deppen 27

Para Kakan Deppen
Kab/Kotamadya

294 Para Kepala Stasiun TV-RI 9 Para Kepala Stasiun RRI 49 Para Pejabat Puslitbang Pers 7 Para Pejabat Percetakan Ne- gara

8 Para Pejabat Pusat Deppen 48

422 orang

bantuan desa pada Inpres Desa naik dari Rp 1 juta menjadi 1,25 juta termasuk untuk kegiatan PKK sebesar Rp

APAT kerja Humas Pemda dan 125 ribu.

Unsur Penerangan seluruh InLebih lanjut Menko mengatakan,

donesia diprakarsai dan diselengbahwa Inpres pasar diadakan dalam

garakan oleh Departemen Dalam Nerangka pemerataan kesempatan beru

geri dan Departemen Penerangan. Ke. saha bagi golongan ekonomi lemah,

giatan tersebut atas dasar Keputusan Pemerintah Daerah kalau mau me

Bersama Menteri Dalam Negeri dan remajakan pasar atau membangun pa

Menteri Penerangan Nomor 320 sar bisa meminjam uang dari Bank

Tahun 1981 dan Nomor 226/KEP/ Rakyat Indonesia, tidak perlu pin- MENPEN/1981 tanggal 22 Desember jam dari kantraktor, sebab BRI mem

1981. berikan jangka waktu pembayaran 10

Raker berthema "Pemantapan ketahun dengan tenggang waktu selama

giatan Humas dan Penerangan men2 tahun tidak perlu mencicil dan

sukseskan Pemilihan Umum 1982" tanpa bunga. Pembayaran bunga ter

dan sub thema "Menciptakan prasebut akan dibayar oleh Pemerintah, kondisi Sidang Umum Majelis Perkata Menko menjelaskan.

musyawaratan Rakyat tahun 1983 Dalam pengarahannya, Meko Ekuin yang menjamin kelangsungan dan kemenjelaskan, bahwa RAPBN merupa

berhasilan pembangunan”. kan satu tradisi yang setiap tahun

Rapat yang berlangsung dari tanggal disampaikan oleh Presiden kepada 11 sampai 15 Januari di Jakarta, DPR untuk dibahas sehingga menjadi bertujuan untuk memberikan petunjuk APBN. RAPBN diperlukan untuk

dan informasi-informasi tangan permengatur pengeluaran/pembelanjaan tama mengenai berbagai kebijakan Pedan penerimaan negara.

merintah, khususnya dalam hubungan Penerimaan negara, kata menko dengan usaha mensukseskan Pemilihan menjelaskan, terdiri dari Penerimaan Umum 1982 yang bersifat langsung,

umum, bebas dan rahasia, [Bersambung hal. 46].

b. Unsur Departemen Dalam Negeri :

Para Karo Humas Propinsi 27 - Para Kadit Sospol

27 - Para Kahumas Kab/Kotamadya

294 - Para Kepala Humas PPD I 27 – Para Kepala Humas PPD II 7. Para Pejabat Pusat Depdagri 56

441 orang

c. Unsur Humas/Penerangan lain :

Para Kahumas Dept/Lemba- 103

baga. - Para Kepala Pen Kowilhan 4 - Para Kepala Penerangan Kodam

17 Unsur Dept.Luar Negeri dan lain-lain

27

Jumlah seluruh Peserta Rapat Kerja

1.034 orang

1. Amanat Presiden [pada Pembukaan Rapat kerja]

Tugas Humas dan -- Penerangan sebagai bagian dari tugas Pemerintah dalam Pembangunan perlu disadari sedalam-dalamnya, khusus dalam hubungan dengan usaha mewujudkan management Pemerintahan yang terbuka.

Komunikasi sosial perlu dikembangkan dalam rangka memupuk saling pengertian antara Pemerintah dengan Rakyat , antara Rakyat dengan

Menko Ekuin : Menko Ekuin Widjojo Nitisastro [kiri] memberikan pengarahannya. [Foto: A. Akib].

Page 18

an dari Pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa, maka Kepres No. 28 tahun 1980 tersebut juga mengatur bahwa setiap Departemen

dan Lembaga Non Departemen mengMENDAGRI AMIRMACHMUD :

isi LKMD dengan program masing

masing, guna mensukseskan program KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKAT mereka. Untuk menghindari kesim

pangsiuran, diperlukan keterpaduan PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA

dan koordinasi yang lebih mantap DAN KELURAHAN

antar program sektoral, regional, Inpres dan program masyarakat sendiri.

Berfungsinya LKMD secara merata, adanya koordinasi dan keterpa

duan yang mantap dan meratanya ENTERI Dalam Negeri Amirgitu pentingnya, bahkan menentukan

gerakan PKK di seluruh desa dan machmud mengatakan, keberhaberhasil tidaknya pembangunan. Oleh

kelurahan merupakan faktor yang silan pembangunan nasional dise- sebab itu partisipasi masyarakat di

menentukan dalam pembangunan desa babkan pembangunan di desa dan desa dan kelurahan perlu diwadahi

untuk membawa desa Swadaya ke di kelurahan sebagai basis pembadan dilembagakan, supaya lebih ber

tingkat Swakarya dan Swasembada. ngunan nasional berhasil dengan baik, daya guna dan berhasil guna.

Untuk itu pembentukan Team Pemberkat adanya partisipasi dari masya

Berdasarkan Kepres No. 28 tahun

bina LKMD dan Team Penggerak rakat. Ini membuktikan, bahwa stra1980 dan Kep. Mendagri No. 225

PKK mulai dari tingkat Pusat, Protegi pembangunan Pemerintah Orde tahun 1980, di tiap desa dan kelu

pinsi, Kabupaten/Kotamadya sampai Baru dimengerti dan dirasakan merahan dibentuk Lembaga Ketahanan

ke tingkat Kecamatan sebagai pemnyentuh segala aspek kehidupan dan Masyarakat Desa [LKMD] dengan 10

bantu Pembina LKMD di setiap penghidupan masyarakat baik lahir seksinya, satu di antaranya Pembi

tingkat Pemerintahan. naan Kesejahteraan Masyarakat [PKK]. maupun batin.

Menteri mengharap adanya kerjaMendagri mengatakan hal itu dalam Seksi PKK sebagai motor penggerak

sama antara Team Pembina LKMD amanat yang dibacakan oleh Dirjen dalam mewujudkan keluarga sejahtera

dan ibu-ibu anggota Team PenggePembangunan Desa, Drs. H. Oemar lahir dan batin. Peranan wanita tidak

rak PKK. Menteri yakin bahwa koorSaid pada Pertemuan Perkenalan Team kalah pentingnya, bahkan malahan

dinasi dan keterpaduan akan lebih Pembina LKMD dan Team Pengge- diharapkan gerakan PKK merupakan

mantap. LKMD akan lebih berfungsi rak PKK Tingkat Pusat di Sasana Kri- salah satu ujung tombak pelaksanaan

merata dan gerakan PKK da Desa Cibubur Jakarta, tanggal 3 pembangunan dari bawah.

akan merata pula di seluruh tanah Pebruari 1982.

Dengan adanya imbangan kewajib

air. Dengan demikian, LKMD dan Selanjutnya dikatakan, momentum pembangunan ini perlu dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan lebih meningkatkan kegairahan masyarakat dalam partisipasinya. Dengan demikian program program pembangunan yang terus meningkat dan meluas dari tahun ke tahun dapat diserap dengan baik oleh seluruh masyarakat di desa dan kelurahan.

Berhasilnya pembangunan, berarti terwujudnya ketahanan nasional yang selanjutnya ketahanan nasional menjamin adanya stabilitas nasional yang memungkinkan pembangunan itu sendiri dapat berlangsung tanpa gangguan dan hambatan yang berarti. Perlu diwadahi,

Resmikan Proyek Desa : Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud memukul kentongan

sebagai tanda diresmikannye proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Peranan masyarakat dikatakan be

[Foto : Sumarjadi].

Page 19

DIRJEN AGRARIA DARYONO SH.

ma, misalnya dari tegalan jadi kebun atau sawah, dari hutan belukar jadi

tanah pertanian. Yang banyak diFATWA TATA GUNA TANAH

soroti adalah pengalihan hutan men

jadi areal perladangan dan kemudian CEGAH PEMBOROSAN DAN

menjadi padang alang-alang. Dikawa

tirkan padang alang-alang akan mePELIHARA LINGKUNGAN

luas dan menjadi tanah kritis. EBERAPA waktu lalu ada se- misi II juga menanyakan usaha yang

Sedang pengalihan dari pertanian mentara pejabat atau petugas telah dilakukan Pemerintah guna men

ke bukan pertanian dapat dibagi Agraria baik di Pusat mau pun cegah pemborosan penggunaan tanah

lagi dari sawah, tegalan menjadi kamdi Daerah ragu-ragu melaksanakan dan pengrusakan lingkungan hidup

pung tugas-tugas di bidang Landreform. menuju penggunaan tanah optimal

Dari pertanian menjadi industri dan Hal ini karena adanya hambatan Menjawab pertanyaan itu Daryono

perusahaan. Dilihat secara nasional politis psikologis yakni adanya usa- mengatakan Pemerintah memberikan pengalihgunaan tanah dari pertanian ha-usaha untuk mendiskreditkan hasil- fatwa tata guna tanah terhadap setiap

kebukan pertanian tidak begitu besar hasil yang bernada sumbang yang permohonan hak atas tanah, Fatwa

dari segi luasnya. Tetapi pengalihan masih saja beranggapan UUPA [Un- itu berisi hal-hal yang dapat diharap

penggunaan tanah bisa menganggu kedang-Undang Pokok Agraria] adalah kan pada tanah yang bersangkutan seimbangan di beberapa lokasi tertenproduk PKI serta UUPA menjurus terutama dari segi fisik dan lingkung

tu. ke arah feodalisme, liberalisme dan an dan pemohon diharapkan memborjuisme. pergunakan tanah tersebut dengan per

Kuasa Mutlak. Demikian dikatakan Dirjen Agra- syaratan-persyaratan tertentu.

Menjawab pertanyaan tentang kuaria Departemen Dalam Negeri, Dar.

Menyinggung masalah pengalihgu

sa mutlak atas tanah yang sebenarnya yono SH baru-baru ini dalam dengar naan tanah Daryono mengatakan peng

secara hukum bisa dipertanggungjawab pendapat dengan Komisi II DPR

alihgunaan yang terjadi dewasa ini kan, Daryono menegaskan secara huyang dipimpin oleh Wakil Ketua Kodapat dikelompokkan dalam dua go

kum kuasa mutlak atas tanah memisi tersebut, Oka Mahendra SH. longan yaitu dari pertanian ke perta

mang tidak salah. Namun dalam ke. Hambatan politik psikologis ter- niah dan dari pertanian ke bukan

nyataannya ku asa mutlak atas tanah sebut, demikian Daryono, saat ini pertanian. Pengalihan golongan perta

[Bersambung hal. 45]. sudah berkurang Dengan adanya Keppres no. 55 tahun 1980 dan Inpres no. 13 tahun 1980, merupakan bukti nyata kesungguhan Pemerintah Me. laksanakan Landreform, sekaligus membuktikan pikiran bernada sumbang tersebut tidak benar. Hal itu menghilangkan keragu-raguan aparat Agraria yang melakukan tugas di bidang landreform.

Mengenai penerapan konsepsi Landreform pada tanah perkotaan dan pedesaan Daryono mengatakan sampai saat ini Pemerintah belum memikirkan untuk menerapkan. Landreform yang sampai saat ini dilaksana. kan masih menitik-beratkan pada tanah pertanian. Fatwa Tataguna Tanah

Maulid Nabi : Keluarga besar Ditjen Agraria, belum lama ini menyelenggarakan pe

ringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Nampak pada gambar, Dirjen Agraria Daryono Dalam rapat kerja tersebut Ko- SH memberikan sambutannya. [Foto: Mujio].

Page 20

Proyek Air Bersih Pontianak menelan biaya Rp. 7,7 milyar

ENTERI Dalam Negeri, Amir- machmud mengatakan, bagi

kota Pontianak penyediaan air bersih sangat dirasakan sekali perlunya, karena dari alam sendiri, yaitu dari sungai dan air tanah, sangat sukar diperoleh kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan yang layak. Sedangkan dari penampungan air hujan dirasakan sangat kurang.

Mendagri mengatakan hal itu ketika tanggal 16 Pebruari lalu meresmikan Proyek Air bersih di Pontianak, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Propinsi Kalimantan Barat.

Dikatakan, berkenaan dengan itulah Pemerintah telah lama memi. kirkan, melakukan penelitian melalui pejabat-pejabatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat vital tersebut, guna mempermudah kehidu pan rakyatnya. Padahal makin me. ningkatnya kemajuan dan pertambahan penduduk kota ini, dirasa instalasi penjernihan yang ada semakin tidak memadai kebutuhan, apalagi di musim kemarau. Dengan adanya isntalasi baru ini, kebutuhan pokok tersebut akan dapat dipenuhi.

disadari pula bahwa landasan sikap, cara kerja dan arah tujuan yang hendak dicapai semuanya berada di jalan yang benar. Landasan sikapnya ialah Pancasila dan UUD 1945 cara kerja. nya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dijabarkan dalam

GBHN. Sedangkan tujuan yang hendak maju, lebih cerdas dan lebih sejah- dicapai ialah masyarakat Pancasila. tera lahir batinnya.

Karena kebenaran itulah usaha yang Kalau di tempat itu diresmikan

dilakukan mencapai hasil baik. proyek air bersih, di tempat lain di

"Memang masih ada kekuranganseluruh Nusantara, selama beberapa kekurangan atau penyimpangan-pehari terakhir saja selalu ada proyek nyimpangan kecil di sana-sini, tetapi yang akan dan sedang dibangun mau

jelas bahwa yang lempang dan betul pun telah selesai pembangunannya. masih banyak daripada kekurangan Oleh sebab itu juga dapat dimanfaat

dan penyimpangannya. Oleh sebab kan oleh rakyat, dan dirasakan se

itu pembangunan berhasil, dan pemebagai peningkatan tingkat hidup dan rintah kita tidak ambruk karena ke. kesejahteraannya. Jelas, dengan demi

salahan dan penyimpangan itu,” kata kian Pemerintah Orde Baru yang di- Menteri. pimpin oleh Presiden Soeharto sam

Selama Pemerintahan Orde Baru pai sekarang ini berhasil, karena

ini, pembangunan berlangsung tertib banyak hasil-hasil yang bisa dinik

dan teratur. Karena semua didasarmati rakyat banyak.

kan atas keinginan rakyat yang diKeberhasilan itu pertama-tama

tampung dan dibulatkan melalui hasil adalah merupakan karunia Allah Sub

pemilihan umum, Ketetapan MPR hanahu wa Ta'ala kepada bangsa In- dan penjabarannya dalam rangka donesia, yang dengan dasar Pancasila

pelaksanaan

Demokrasi Pancasila, bertakwa kepada-Nya. Oleh sebab itu untuk memenuhi keinginan rakyat. setiap permohonan dan usahanya di- Oleh sebab itu setiap Pemilu kabulkan oleh Tuhan, karena di da- merupakan kelanjutan peningkatan lam ridlo-Nya.

dan kemajuan di segala bidang, begitu

pula Pemilu tanggal 4 Mei. Itulah DI JALAN BENAR

sebabnya hak pilih yang merupakan Menteri mengingatkan, hendaknya hak azasi dalam Pemilu di dalam

STABILITAS NASIONAL

Dalam hubungan itulah kiranya dimaklumi, bahwa karena sejak pemerintah Orde Baru dapat terwujud stabilitas nasional yang menyeluruh. Yaitu stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan stabilitas bidang ketenteraman dan ketertiban. Maka dapatlah dipikirkan secara sungguhsungguh hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Dalam keadaan stabilitas yang menyeluruh itu dapat pula dikerjakan secara sungguh-sungguh, segala sesuatu yang diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi rakyat untuk hidup lebih layak, lebih baik, lebih sehat, lebih

Lahan Perumnas : Mendagri Amirmachmud mengendarai buldoser menggusur tanah sebagai tanda diresmikannya lahan Perumnas Singkawang. [Ist].

Page 21

679 PEGAWAI..

Tanpa diketahui dari mana datang. FATWA.....

nya inisiatif 10 warga memberikan [Sambungan hal. 37] kuasa kepada Yayasan Reklasering un-

[Sambungan hal. 33]. tuk mengurus ganti rugi pembebasan ini sering digunakan untuk memidisebutkan, angka anggaran rutin yang

tanahnya. Ganti rugi telah diserah- liki tanah secara berlebihan. Oleh dialihkan itu. "Tetapi ini memang

kan oleh Panitia tetapi tidak diterus- karena itu Pemerintah ingin menerada" ucapnya tegas.

kan kepada yang bersangkutan. ”Ka- tibkan pemilikan tanah, antara lain Memori

sus perkaranya telah kami limpah- dengan tidak membenarkan adanya

kan ke Kejaksaan Negeri Tangerang" sistem kuasa mutlak atas tanah. Menanggapi pertanyaan Oka Maujar Daryono.

"Sistim itu sendiri sebenarnya baik, hendra SH yang memasalahkan pro

tetapi sering disalahgunakan oleh okses penyerahan suatu jabatan, Eddy WILAYAH TANGERANG

num-oknum yang tidak bertanggungSabara menyatakan adanya keharusan

Pelabuhan udara internasional yang

jawab”, kata Daryono. membuat memori atau dokumen pe- meriksaan Memori pemeriksaan ini di-

akan menggantikan pelabuhan do- mestik Kemayoran dan Halim Per-

Transmigrasi serahkan kepada pejabat yang akan

danakusuma tersebut tidak dibangun menggantikan pejabat lama.

Mengenai masalah status tanah unMemori pemeriksaan itu sendiri

di wilayah Cengkareng, 'Tidak di tuk lokasi transmigrasi, dijelaskan merupakan dokumen pemeriksaan pe

wilayah DKI”. Bupati Tangerang men- oleh Dirjen Agraria, terdiri dari tanah jabat lama, sejak dilantik sampai jelaskan. Menurut pelaksanaan proyek,

negara [tanah dalam penguasaan neMarsda TNI. Ir. Soerjanto, lapangan dia menyerahkan jabatannya. "Antara

gara] dan bukan tanah negara. Tanah lain berisi kekurangan-kekurangan dan

udara internasional yang belum mem- yang dalam penguasaan negara itu penyimpangan-penyimpangan pejabat punyai nama tersebut terletak 20 km

dapat berupa tanah kosong/ padang sebelah Barat Jakarta. Tahap pertalama," kata Eddy Sabara.

alang-alang, kawasan hutan yang ada ma akan selesai tahun 1984 dan Karena pentingnya dokumen ter

HPH-nya atau tidak ada HPH. sebut, Eddy Sabara mengingatkan, sisanya akan dapat dirampungkan pa

Sedang tanah yang bukan tanah pada setiap timbang terima dibuatda tahun 1987. Sekarang ini 169

negara dapat berupa tanah masyakan memori pemeriksaan. Memori tenaga ahli/trampil asing [Prancis, Al

rakat Hukum Adat, tapi dapat juga ini dapat digunakan sebagai pegangjazair dan Maroko] bekerja sama

berupa tanah milik perorangan Suman pejabat itu untuk mengelola insdengan 2.231 tenaga Indonesia [69

ber permasalahan dalam kaitan tanah tansinya. di antaranya tenaga ahli] merampung

masyarakat Hukum Adat, ialah kurang kan Proyek Nasional tersebut.

nya pendekatan yang baik dari apa

Nantinya apron bertarap internasioTIDAK ADA ...

rat pemerintah dengan masyarakat nal tersebut dapat didarati DC 10,

Hukum Adat setempat. Atau terB. 747 dan L. 1011. Kapasitas per [Sambungan hal. 34].

jadinya kecerobohan pihak pelaksana jam 74 gerak. [satu jam 74 pesawat

proyek di lapangan, sehingga pada Di samping itu pemerintah menye- mendarat/naik]. Lapangan terbang in

saat "land clearing” melanggar batasdiakan tempat penampungan di Da- ternasional tersebut dilengkapi fasi

batas tanah yang tidak disediakan erah pemukiman litas tempat parkir untuk 2.400

untuk keperluan transmigrasi. Salembaran Tangerang. Setiap Kepala mobil. [KP].

Menghadapi kasus semacam ini, keluarga yang hidup dari pertanian

kata Daryono, Depdagri mengambil dipindahkan ke Salembaran Selatan PEJABAT2.

kebijaksanaan untuk menyelesaikandan diberikan 5.000 m2 tanah Perta

[Sambungan hal 18].

nya secara musyawarah-mufakat deniah.

ngan Kepala Adat/masyarakat Hukum Sedang yang lebih senang mengem- Lapananda dari Sulut, A. Syarifud- Adat setempat. bangkan keahliannya di bidang tek:

din dari Sulsel, Umar Hassan dari nik atau tenaga kasar ditetapkan di

Lampung, dan Elmi Mohammad dari komunikasi antara pimpinan dengan Salembaran Utara dan tanah seluas

Palangkaraya umumnya menekankan, Humas dan Humas dengan masya1.500 m2. Dalam kesempatan itu berhasil atau gagalnya pejabat Humas rakat berjalan dengan memuaskan. Dirjen Agraria dan anggota Komisi sangat tergantung pada orangnya. Bahkan biaya operasional pun deII DPR dari FKP menyayangkan cam- Mereka rata-rata berpendapat, mas- ngan cara seperti itu bisa tak terganpur tangannya Yayasan Reklasering alah struktur fungsional tidak men- tung pada birokrasi yang berlaku. dalam masalah pemberian ganti rugi jadi halangan. Kalau pejabat Humas Yang penting dapat dipertanggungjapembebasan tanah yang telah meru- itu mampu menunjukkan ketrampilan wabkan dan tepat pula sasarannya. gikan rakyat setempat.

dan penguasaan masalah dengan baik, [R.2/S6/S-10].

Page 22

Page 23

Page 24