Apa isi dekrit presiden 5 juli 1959

          Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah :  

1. Pembubaran konstituante.
2. Berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
3. Akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Pembahasan

          Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dibentuk presiden Ir. Soekarno yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang baru saja merdeka.  

         Alasan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 karena badan konstituante Indonesia gagal menetapkan UUD baru guna mengganti UUDS 1950 serta adanya pemilihan sistem demokrasi liberal yang menciptakan berbagai macam konflik.  

          Akhirnya, dibentuklah dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kemudian juga menandai lahirnya sistem demokrasi terpimpin. Isi dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah :  

1. Pembubaran konstituante.
2. Berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
3. Akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Pelajari Lebih Lanjut :

1. Isi dekrit presiden 5 Juli 1959, baca di brainly.co.id/tugas/16664
2. Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, baca di brainly.co.id/tugas/12412613
3. Arti penting dekrit presiden 5 Juli 1959, baca di brainly.co.id/tugas/907922  

Detail Jawaban

Kelas         : IX

Mapel        : IPS

Bab           : Bab 12 - Peristiwa Tragedi Nasional dan Konflik-Konflik Internal Lainnya (1948-1965)

Kode          : 9.10.12

Kata Kunci : Demokrasi terpimpin, dpas, isi dekrit presiden 5 Juli 1959, latar belakang dekrit presiden, alasan dibentuknya dekrit presiden 5 Juli 1959.

Jsj Hlnrjt Vrlsjhl` < Gucj ?:<:

Dlrjnut j`j ohocob jsj hlnrjt prlsjhl` < gucj ?:<:7 ?.

Hjdudorno``yo Na`stjtuo`tl. 4.

Hjdlrconuno``yo nlmdocj \\H ?:8<. ;.

Xjhon dlrconu`yo coij \\H[ ?:<6. 8.

Hjdl`tun`yo Moglcjs Vlrmusyoworoto` Tonyot [lml`toro (MVT[) ho` Hlwo` Vlrtjmdo`io` Oiu`i [lml`toro (HVO[) yo`i hjdlrconuono` hocom wontu yo`i slsj`inot-sj`inot`yo. Dlrjnut j`j ohocob surot `osnob hlnrjt prlsjhl` < gu`j ?:<:

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 lahir sebagai akibat dari kegagalan konstituante dalam menyelesaikan tugasnya merancang undang-undang dasar. Lahirnya Dekrit Presiden 1959 juga tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik selama masa demokrasi liberal yang sering memunculkan konflik dan cenderung tidak stabil karena sering dikeluarkannya mosi tidak percaya. Dekrit Presiden selanjutnya dibacakan oleh Presiden Soekarno pada Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00 di Istana Merdeka. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dengan demikian, Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah menetapkan pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, pembentukan MPRS serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Dekrit ini di keluarkan oleh Presiden Soekarno dan disambut baik masyarakat yang selama 10 tahun merasa ketidakstabilan sosial politik.

Selain masyarakat, dekrit ini juga didukung oleh TNI, partai besar (PNI dan PKI), dan Mahkamah Agung. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini memiliki tujuan dan dampak bagi negara. Ulasan lengkap terkait dekrit ini, bisa disimak pada penjelasan berikut ini.

Latar Belakang Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Berdasarkan penjelasan dalam buku “Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD. 3.4 dan 4.4, diterangkan bahwa upaya menuju demokrasi terpimpin sudah dirilis sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama dilakukan pada 6 Mei 1957 saat Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957.

Melalui panitia perumus Dewan Nasional, muncul usulan tertulis tentang pemberlakan kembali UUD 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin. Usulan tersebut diutarakan oleh Mayor Jenderal A.H. Nasution. Meskipun demikian, usulan tersebut kurang didukung oleh wakil partai dalam dewan tersebut yang ingin mempertahankan UUDS 1950.

Atas desakan dari Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 1945. Tanggal 19 Februari, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan tentang pelaksaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UU 1945. Keputusan tersebut disampaikan dihadapan DPR pada 2 Maret 1959.

Dalam sidang konstitusi yang dilaksanakan pada 22 April 1959, Presiden Soekarno meminta konstituante untuk menempatkan kembali UU 1945 tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai konstitusi negara.

Usulan presiden tersebut ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Namun hingga tiga kali pengumungan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara.

Tanggal 3 Juni 1959 sidang dewan konstituante masuk masa reses. Beberapa fraksi dalam dewan konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante tersebut.

Kondisi tersebut membuat kondisi politik sangat genting. Konflik politik antar partai semakin panas hingga melibatkan masyarakat didalamnya. Selain itu, ada juga beberapa pemberontokan di daerah-daerah yang mengancam kesatuan NKRI.

Untuk mencegah terjadinya ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah, maka A.H. Nasution selaku Penguasa Perang Pusat mengeluarkan PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang isinya larangan adanya kegiatan politik termasuk menunda semua sidang dewan konstituante.

Suwiryo selaku KASD dan Ketua Umum PNI juga menyarankan kepada presiden untuk mengumumkan bahwa UUS 45 kembali berlaku. Tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno kemudian mengadakan pertemuan dengan dewan DRP Sartono, Perdana Menteri Djuanda, anggota dewan nasional (Roelan Abdoel Gani dan Muh. Yamin), dan Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyepakati diberlakukannya kembali UUD 45 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante. Pertujuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno yang dikenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kegagalan konstituante dalam merumuskan UUD baru, membuat lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu untuk menyelamatkan negara yang pada saat itu sedang genting.

Dalam buku “Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD. 3.4 dan 4.4, berikut tiga dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

1. Pembubaran konstituante.
2. Tidak berlakukannya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setiap peristiwa pasti memiliki dampak, termasuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mengutip dari tirto.id, berikut tiga dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bagi Indonesia.

1. Mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer.
2. Mengakhiri demokrasi parlementer.
3. Berakhirnya periode partai politik yang membuat peranan palemen perlahan dipegang langsung oleh Presiden Soekarno yang akhirnya melahirkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

Sekilas Tentang Demokrasi Terpimpin

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintahan Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Menurut penjelasan di Jurnal Legislasi Indonesia 15(1), ciri-ciri dari demokrasi terpimpin sebagai berikut:

1. Terdapat dominasi presiden.
2. Lembaga tertinggi dan lembagai tinggi negara tidak berfungsi.
3. Paham komunis semakin berkembang.
4. Peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin besar.

Kemunculan demokrasi terpimpin di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Kegagalan badan konstituante dalam menyusun undang-undang baru.
2. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
3. Muncul gerakan separatisme yang ingin mengambil alih kekuasaan secara paksa.
4. Sering berganti kabinet yang menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.
5. Muncul persaingan antar partai politik.