Apa saja kelebihan dari desentralisasi jelaskan 4 hal?

tirto.id - Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.Dalam konteks negara, desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam pengembangan wilayahnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi memiliki arti sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Sistem desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tujuan diterapkannya konsep desentralisasi dalam pemerintahan yaitu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menghasilkan pemerataan pada suatu daerah.

Mengutip laman ITB, desentralisasi di Indonesia baru berjalan setelah tumbangnya Orde Baru atau dimulai tahun 1999. Melalui pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri melakukan pengembangan wilayahnya yang bisa menyejahterakan masyarakat dengan mengembangkan potensi di daerahnya

Desentralisasi sendiri berkaitan dengan otonomi daerah dan mempunyai hubungan sebab-akibat.

Mengutip modul PPKn Kelas X (2020) dari Kemdikbud, desentralisasi mengarah pada proses pembentukan daerah otonom. Lalu, otonomi merupakan isi atau akibat dari pembentukan daerah otonom.

Ketika desentralisasi diterapkan, maka pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat".

Mengutip buku PPKn Kelas X (2017), urusan pemerintahan yang tidak dilimpahkan pada daerah berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal. Semua urusan tersebut menjadi dan kewenangan pemerintah pusat.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya yaitu melalui peningkatan pelayanan publik pada masyarakat dan memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pembangunan wilayahnya. Selain menerapkan asas desentralisasi, pada otonomi daerah juga berlaku asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah dan atau pada instansi vertikal wilayah tertentu. Sementara tugas perbantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota dan desa, atau dari pemerintah kabupaten/kota pada desa untuk melakukan tugas tertentu.

Kelebihan dan kelemahan Desentralisasi

Pembagian tugas kepada pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi memiliki berbagai kelebihan seperti berikut:

• Struktur organisasi berupa pendelegasian wewenang dan akan meringankan manajemen pemerintah pusat.
• Mengurangi menumpuknya pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat.
• Permasalahan mendesak dan perlu penanganan secepatnya, tidak perlu menanti instruksi pemerintah pusat karena langsung bisa diatasi oleh daerah.
• Terjadi hubungan harmonis dan peningkatan semangat kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
• Terjadi peningkatan efisiensi pada segala hal, terutama penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.
• Memangkas birokrasi yang rumit karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
• Desentralisasi memberikan manfaat bagi organisasi besar di masing-masing tempat.
• Risiko kerugian pada bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi bisa dibagi-bagi.
• Desentralisasi membawa kepuasan untuk daerah karena manfaat dapat dirasakan langsung.

Sebaliknya, sistem desentralisasi juga membawa risiko tersendiri. Ditemukan pula kelemahan penerapannya yang dapat dilihat dari berbagai hal berikut:

• Berpotensi terganggunya keseimbangan dan keserasian tujuan
• Desentralisasi bisa memunculkan sifat kedaerahan
• Memerlukan banyak waktu dalam mengupayakan perundingan atau musyawarah
• Biaya operasional yang diperlukan cukup besar.
• Besarnya organ pada pemerintahan, membuat struktur pemerintahan menjadi kompleks. Hal ini berisiko pada tidak lancarnya koordinasi.

Desentralisasi adalah salah satu unsur penting dalam pemerintahan. Akan tetapi, asas ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Untuk memahaminya, perlu dilakukan analisis mendalam sehingga pemahaman tentang dasar pengertian desentralisasi bisa terbentuk dan menghasilan kesimpulan yang valid.

Untuk lebih paham mengenai desentralisasi, berikut LinovHR menyajikan ulasannya untuk Anda! 

Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyerahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Sementara dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan atau penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya).

Ditinjau dari segi bahasa, desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yang merupakan gabungan dua kata, yaitu de yang berarti “lepas”, dan centerum yang berarti pusat.

Istilah ini sebenarnya merujuk kepada kebijakan pada sebuah organisasi yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan.

Jadi dapat disimpulkan desentralisasi adalah pemberian kewenangan atau tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Baca Juga: Tujuan dan Manfaat Ekspor Impor di Indonesia

Bentuk Desentralisasi

Terdapat berbagai bentuk kegiatan utama penerapan desentralisasi. Hal ini berguna untuk membedakan berbagai konsep tersebut guna melihat banyak dimensi dari tipe pemerintahan ini.

Berikut ini beberapa bentuk yang pernah dipraktekkan pemerintah dari berbagai negara:

1. Dekonsentrasi Wewenang Administratif

Yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah tidak melibatkan penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan dalam membuat keputusan, saat adanya pergeseran pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah.

2. Delegasi Kepada Penguasa Otorita

Delegasi di sini maksudnya adalah menyerahkan tugas-tugas khusus atau mendelegasikan wewenang khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah pengawasan pusat, di mana sebelumnya sudah dilimpahkan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerialnya.

3. Devolusi Kepada Pemerintah Daerah

Beberapa fungsi tertentu dilaksanakan secara mandiri oleh unit-unit yang telah dibentuk pemerintah pusat. Di mana keadaan ini merujuk pada pemerintah pusat yang mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen.

Inilah yang dimaksud dengan devolusi pada pemerintah daerah.

4. Pemindahan Fungsi dari Pemerintah Kepada Swasta

Hal ini juga biasa disebut dengan privatisasi, yang berarti sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta tanggung jawab administrasi tertentu diserahkan otoritas dan kekuasaannya kepada organisasi swasta.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin: Kelebihan dan Kekurangan Serta Sejarahnya di Indonesia

Jenis Desentralisasi

Desentralisasi tak hanya memiliki pengertian dan bentuk yang beragam, asas ini juga memiliki beberapa jenis dengan masing-masing fungsinya, di antaranya yaitu:

1. Politik. Jenis desentralisasi ini bertujuan untuk memberi semangat kepada masyarakat atau perwakilan terpilih agar lebih memihak banyak dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini mendapat dukungan demokratisasi dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, meski sering dikaitkan dengan politik pluralistik dan pemerintahan perwakilan.
2. Administrasi. Desentralisasi administrasi bertujuan untuk mengembalikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyalurkan layanan publik di antara berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, hal ini juga mempunyai tiga bentuk utama, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi.
3. Fiskal. Jenis desentrasisai yang satu ini bertujuan agar daerah mendapat kesempatan untuk menggali lagi berbagai sumber dana untuk menunjang jalannya fungsi fiskal yang efektif. Dana tersebut diperoleh baik secara lokal maupun ditransfer dari pemerintah pusat. Tipe ini juga memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran.
4. Ekonomi atau pasar. Tipe yang terakhir ini memberi tanggung jawab penuh akan segala sesuatu yang berkaitan dengan sektor publik ke sektor privat.

Tujuan Desentralisasi

Dalam penerapannya sistem, tentu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai demi berjalannya visi dan misi.

Beberapa tujuannya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Mencegah Pemusatan Keuangan

Kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Peningkatan kesejahteraan umum di daerah dapat terlaksana dengan baik seiring dengan penganggaran dan realisasi yang terbentuk.

Bentuk Demokrasi Pemerintah Daerah

Sistem ini merupakan bentuk usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat agar turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perbaikan Sosial Ekonomi di Daerah

Sistem pemerintahan ini juga membantu pemerintah daerah menyusun berbagai program dalam upaya perbaikan ekonomi sosial di tingkat daerah.

Baca Juga: Pentingnya Integrated Performance Management System di Perusahaan

Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi di Indonesia

desentralisasi di indonesia

Indonesia menerapkan asas otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri aturan serta perekonomian daerah. Hal ini lantas menjadi dampak dari desentralisasi yang diterapkan, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pada pemerintah daerah.

Tentu penerapan asas ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu kelebihannya yakni dapat mendorong perekonomian daerah menjadi lebih pesat, namun tak sedikit pula kekurangannya.

Sedangkan salah satunya kekurangannya adalah meningkatnya kompleksitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ada kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Berikut penjelasannya:

Kelebihan Desentralisasi

1. Penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efektif di semua daerah karena tidak perlu menunggu arahan langsung dari pusat. Untuk mengatasi masalah tertentu, pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat.

2. Ketika tiap daerah melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri, pekerjaan pemerintah pusat menjadi lebih ringan. Upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat diberlakukan sebagai upaya yang tepat.

3. Hal ini memangkas tahapan-tahapan prosedur dalam birokrasi sehingga dapat membuat sistem pemerintahan lebih efisien. 

4. Tanpa adanya birokrasi yang panjang dan wewenang pasar dan finansial turut dipegang oleh pemerintah daerah, pengeluaran daerah jadi lebih terkontrol, hingga pelayanan masyarakat akan menjadi lebih cepat dan efisien.

5. Pemerintah setempat akan lebih memperhatikan daerah yang tertinggal. Pemerintah daerah menjadi lebih fokus membangun daerahnya, serta mengembangkan rencana dari beragam lembaga pemerintahan akan lebih terintegrasi.

6. Pemerintah pusat tetap ikut andil dalam berbagai keputusan, sehingga bisa membuat hubungan pusat dan daerah akan tetap terjalin dengan baik.

Kekurangan Desentralisasi

1. Karena pemerinta daerah bisa membuat kebijakannya sendiri untuk masing-masing daerah, maka dikhawatirkan tiap daerah memiliki banyak perbedaan dalam sistem otonomi daerahnya.

2. Jika hal ini berlebihan, sikap ini dapat memicu perpecahan antar daerah, hingga paham kedaerahan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional.

3. Pemerintah pusat tetap harus memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai pemegang arahan tertinggi. Namun hal ini bisa menyebabkan berkurangnya peran dan keterlibatan pemerintah pusat dalam daerah.

4. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memutuskan suatu perkara atas kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, keseimbangan nasional bisa terganggu karena beragamnya kepentingan pemerintah daerah.

5. Dengan sistem pemerintahan ini, pemda bisa bebas menggunakan kekayaan daerahnya. Namun bila pemerintahan tidak berjalan dengan baik, maka ini bisa memicu eksploitasi dan korupsi.

6. Desentralisasi bisa menambah beban inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Itulah hal mendasar tentang penerapan desentralisasi di mana asas tersebut memiliki kelebihan serta kekeurangannya hingga tidak lepas dari peranan pemerintah terkait penerapannya pada sistem pemerintahan Indonesia. Semoga bermanfaat!