Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo menyelenggarakan Kuliah Umum dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan [BRSDMKP] Prof. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D pada Senin [2/9] di Aula Kampus. Kuliah Umum yang bertajuk Poros Maritim Dunia ini diikuti oleh taruna dan dosen Politeknik KP Sidoarjo serta dihadiri sejumlah pejabat lingkup BRSDMKP.
Dalam kuliahnya, Prof. Sjarief memaparkan mengenai 5 Pilar Utama dalam mewujudkan poros maritim dunia yaitu Pertahanan Maritim, Diplomasi Maritim, Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pengembangan Infrastruktur Maritim, dan Budaya Maritim.
“Dengan wilayah strategisnya, dengan kondisi kelautan dan perikanan serta didukung pertahanan yang kuat maka Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maritim”, ujar Prof. Sjarief
Lanjut Prof. Sjarief, Indonesia memiliki potensi kelautan sebanyak 17.504 pulau dengan panjang pantai mencapai 95.181 km serta luas laut 5,8 juta km2, sehingga mayoritas daerah industry dan kota-kota besar di Indonesia berada didaerah pesisir. Selain itu daerah-daerah ekplorasi minyak bumi dan gas lebih dari 60% berada di laut. Sebagian besar obyek wisata di Indonesia juga terkait dengan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dari sisi perikanan, Indonesia memiliki Marine Mega-Biodiversity dengan 8500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang. Dengan memiliki wilayah yang strategis ini potensi perikanan tangkap, perikanan air payau dan perikanan air tawar juga sangat besar. Tentunya hal ini didukung pertahanan yang kuat dari militer [TNI], Polri, Bakamla, dan Pengawas PNS [PSDKP] yang berfungsi menjaga keamanan laut.
Namun demikian permasalahan masih terjadi. Dilaut Indonesia masih ditemukan illegal fishing yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati meski aparat terus bertindak. Potret nelayan Indonesia masih belum sejahtera, mata pencaharian nelayan dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan dan jumlah armada kapal nelayan Indonesia mayoritas nelayan kecil. Selain itu kampung nelayan juga relatih kumuh dan kotor.
Dalam mewujudkan poros maritime dunia menjadi tugas bersama antara pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP] melalui kebijkannya menindak tegas pelaku IUUF sebagai upaya menjaga pertahanan dan kedautalan Indonesia. KKP juga terus berdiplomasi dengan organisasi regional dan internasional dalam pengelolaan perikanan. Dalam menjaga dan mengelola sumber daya kelautan KKP bertugas dalam menjaga ketersediaan stok ikan nasional, meningkatkan produksi ikan dan angka konsumsi ikan nasional. Melalui satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, KKP berkomitmen dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritime dengan pengembangan sistem konektivitas pelabuhan perikanan nasional, menjadikan sentra-sentra industry perikanan yang memiliki tempat pelelangan ikan yang bersih dan unit pengolahan ikan yang higienis. Hal ini sekaligus mewujudkan pembangunan kembali budaya maritim Indonesia dengan menghadap laut dan menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
13 Nov 2014, 15:30 WIB - Oleh:
Kapal pengawas pencurian Ikan
Bisnis.com, NAY PYI TAW--Presiden Joko Widodo [Jokowi], di hadapan para timpalannya di Pertemuan Puncak Asia Timur [EAS], memaparkan bahwa agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia memiliki lima pilar utama. "Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini memiliki lima pilar utama" kata Presiden di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis [13/11/2014].
Kelima pilar itu adalah, pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
"Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera," katanya.Kedua, komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
"Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami," tegas Jokowi seperti dikutip Antara.
Ketiga, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan.
"Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut," ujar Jokowi..Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim.
"Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim," kata presiden..Informasi yang dipolerh Bisnis menyebutkan sidang pleno KTT ke-9 EAS dibuka sekitar pukul 09.00 waktu setempat di Myanmar International Convention Center [MICC] dengan pembacaan sambutan dari tuan rumah Presiden Myanmar U Thein Sein.
Sebelum acara dimulai digelar sesi foto bersama dimana Presiden Jokowi berdiri di antara PM India Narendra Modi dan PM Jepang Shinzo Abe. Hadir dalam Sidang Pleno itu adalah sepuluh kepala pemerintahan Asia Tenggara yaitu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, Presiden Joko Widodo, PM Laos Thongsing Thammavong, PM Malaysia Najib Razak, Presiden Myanmar U Thein Sein, Presiden Filipina Benigno Aquino III, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan O Cha, dan PM Vietnam PM Nguyen Tan Dung.Hadir pula, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Australia Tony Abbot, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Selandia Baru John Key, dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
Simak Video Pilihan di Bawah Ini :
Indonesiabaik.id - Indonesia berwujud negara kepulauan, memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah khatulistiwa. Berada di antara dua benua, Asia dan Australia. Berada di antara dua samudera, Pasifik dan Hindia. Mudah diduga sejak zaman kuno, lokasi kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat.
Menariknya, berdasarkan analisis para pakar, ditaksir sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% di antaranya melewati perairan Indonesia. Ini berarti, posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Karena itulah Indonesia berupaya menjadi poros maritim dunia.
Poros Maritim Dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dikata baru. Oleh Presiden Joko Widodo konsep ini dicanangkan pada masyarakat internasional saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014. Menyadari arti strategis Indonesia, pada kesempatan yang sama tersebut Presiden Joko Widodo memaparkan lima pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu.
Kelima pilar itu, yang sekaligus merupakan bentuk tawaran kerja sama Indonesia kepada dunia, adalah, Pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan terakhir atau kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.
Oleh: Dwiki Yanwar
Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di dunia. Bukan hanya sekedar kepulauan, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, luas lautan indonesia sekitar 3,25 juta km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sekitar 2,55 juta km2. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, yang memiliki potensi akan kekayaan hasil lautnya.
Luasnya lautan Indonesia dan potensi yang dimilikinya, membuat presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno berharap Indonesia dapat menjadi negara maritim yang berjaya. Saat itu, dalam rangka mengedukasi masyarakat, pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional [Munas] Maritim 1 pada 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 249/1964 yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional.
Hari Maritim Nasional dibuat dan diperingati setiap tahunnya agar masyarakat Indonesia tahu bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari kekayaan hasil lautnya sebagai sebuah negara maritim. Di samping itu, upaya lain pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai negara martim adalah menetapkan tujuh pilar poros maritim dunia. Ketetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Laut Indonesia.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan pertahanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Tujuh Pilar Poros Maritim Dunia adalah suatu kebijakan terkait kelautan Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim bagi dunia. Ketujuh pilar tersebut meliputi:
1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan penguasaaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan serta mengembangkan SDM di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdidikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional.
2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut
Kebijakan pertahanan, keamanan, penegak hukum, dan keselamatan di laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, dan hambatan, dan gangguan di wilayah tersebut. Beberapa program yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan ini meliputi: 1] Pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri; 2] Menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi; 3] Optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelejen, serta pengawasan dan pengintaian; dan lain-lain.
3. Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan
Kebijakan ini dibuat untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensifm terintegrasi, efektif, dan efisien. Program-program dalam pelaksanaannya meliputi: 1] Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan; 2] Implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional; dan 3] Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan dan bertanggung jawab.
4. Ekonomi dan Infrastruktrur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan
Pertama, kebijakan ekonomi kelautan bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi. Artinya, pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara menggerakkan sumber daya nasional melalui program kelautan nasional dan disertai berbagai kelengkapan instrumen fiskal, moneter, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan ekonomi kelautan. Kedua, kebijakan infrastruktur dilakukan pemerintah dalam rangka membangun dan mengembangkan infrastruktur kelautan dan kemaritiman untuk peningkatan konektivitas dan pembangunan dengan pendekatan Indosentris. Ketiga, kebijakan peningkatan kesejahteraan memiliki tujuan dalam mewujudkan pembangunan kelautan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut
Kebijakan pengelolaan laut dibuat untuk melindungi sumber daya dan lingkungan berdasarkan pada sumber daya dukung lingkungan kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional. Sedangkan kebijakan perlindungan lingkungan laut dibuat utuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya kerusakan pada ekosistem di laut.
6. Budaya Bahari
Budaya bahari bertujuan guna memberi pemahaman yang menyeluruh terhadap wawasan bahari di seluruh lapisan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari. Beberapa program utamanya yaitu: 1] Meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 2] Mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional; 3] Melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfataan sumber daya kelautan yang lestari; dan lain-lain.
7. Diplomasi Maritim
Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Beberapa program utama dalam pelaksanaan diplomasi maritim meliputi 1] Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral; 2] Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dunia di bidang kelautan; 3] Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasonal bidang kelautan; dan lain-lain.
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017