Apa tujuan penggabungan partai politik pada masa Orde Baru dan apa saja partai yang terbentuk
|
Show
NEWS | 15 Oktober 2019 06:37 Reporter : Ramadhian Fadillah Merdeka.com - Di Zaman Orde Baru, hanya ada tiga partai yang diperbolehkan ikut Pemilu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari sembilan partai besar di Indonesia plus organisasi di bawah naungan Golkar, Ini cara Soeharto meringkasnya menjadi tiga saja. Pemilu pertama era Orde Baru digelar tahun 1971. Ini adalah pemilu kedua di Indonesia. Satu-satunya Pemilu sebelumnya yang pernah digelar adalah tahun 1955 di era Soekarno. Dalam Pemilu 1971 ada 360 kursi yang diperebutkan sembilan parpol dan Sekber Golongan Karya. Jumlah ini ditambah 100 kursi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI. Jumlah total kursi di DPR menjadi 460. Golkar tak masuk ke dalam sembilan parpol itu. Dia merupakan gabungan dari sekitar 200 organisasi penyokong Orde Baru yang kemudian menjadi satu bendera Golongan Karya. Golkar tercatat sebagai pemenang dengan 227 kursi di DPR. NU mendapat 58 kursi, Parmusi 24 kursi. Lalu PNI mendapat 20 kursi. Sisanya direbut Parkindo, Murba dan Partai Katolik. 2 dari 4 halaman
 Setelah Pemilu 1971, Soeharto berpendapat tak perlu terlalu banyak partai di Indonesia. Dia berkaca pada kegagalan konstituante tahun 1955-1959, dimana seluruh parpol cuma berdebat dan ngotot sehingga tak ada keputusan yang bisa diambil. Soeharto memanggil para ketua parpol dan menjelaskan pemikirannya. Menurutnya Parpol harus menyeimbangkan antara material dan spiritual. Kira-kira Nasionalis Religius atau Religius Nasionalis, kalau istilah parpol zaman sekarang. "Dengan demikian maka kita sampai pada pikiran, cukuplah kita adakan dua kelompok saja dari sembilan partai, ditambah satu kelompok dari Golongan Karya. Tetapi tanpa dipaksa," kata Soeharto dalam Biografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang ditulis Ramadhan KH dan G Dwipayana. Partai Katolik, PNI dan IPKI mengerucut menjadi satu di PDI. Sementara parpol Islam yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti mengelompok jadi satu. "Saya tekankan jangan menonjolkan agamanya. Karena itu namanya pun tidaklah menyebut-nyebut Islam. melainkan Partai Persatuan Pembangunan dengan program spiritual-materil," kata Soeharto. Sementara organisasi di bawah Golkar tumbuh sebagai satu kekuatan sendiri. Maka di DPR kemudian terbentuklah tiga fraksi. Yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. 3 dari 4 halaman
Tak ada penolakan dari partai-partai politik itu. Menurut Soeharto tidak ada pimpinan parpol yang ngotot-ngototan soal konsep tadi. Menurutnya kalau cukup tiga, tak perlu lagi sembilan partai. Toh, tujuannya satu yaitu Pancasila dan UUD 1945. Soeharto mengibaratkan seperti mobil berkendara. Tidak perlu balapan dan kebut-kebutan kalau satu tujuan. Parpol atau kendaraan "Mari kita perkecil saja jumlah kendaraan itu. Tidak perlu terlalu banyak begitu. tetapi tidak perlu pula hanya satu kendaraan, dua atau tiga kendaraan, baiklah," kata Soeharto. 4 dari 4 halaman
Dalam rapat dengan Parpol tersebut juga dibahas soal politik tentara. Adalah IJ Kasimo, tokoh Partai Katolik yang bertanya soal peran ABRI dalam politik dan Pemilu. "ABRI jadi polisi militernya saja. Menggunakan kendaraannya sendiri, sambil mengatur lalu lintas," balas Soeharto sambil tertawa. Artinya ABRI tetap menjadi fraksi sendiri dalam DPR. Tak perlu masuk ke Golkar atau salah satu parpol tersebut. Konsep Pemilu dengan Tiga Partai dan Fraksi ABRI ini bertahan selama lima kali Pemilu selama Orde Baru. Mulai dari Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Golkar yang selalu mendapat dukungan dari aparatur sipil dan militer selalu menang telak di setiap Pemilu. Peta politik berubah setelah reformasi dan Soeharto tumbang. Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik. PDI Perjuangan memenangkan Pemilu untuk pertama kali. Catatan Redaksi: Selama Bulan Oktober ini kami persembahkan tulisan tematik Bulan Para Presiden. Merdeka.com akan mengangkat kisah-kisah menarik dan cerita di balik sosok para presiden RI. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi. Termasuk cerita mereka dengan para menterinya. Selamat membaca. (mdk/ian)sejarah ayam panggang gandu tuliskan sejarah politik , perkembangan politik dan tuliskan sumber penulis nya pernikahan rut dan boas oleh tradisi yahudi apakah nama pernikahan boas dan rut jelaskan tujuan pernikahan tersebut pernikahan rut dan boas oleh tradisi yahudi apakah nama pernikahan boas dan rut jelaskan tujuan pernikahan tersebut Sebutkan 10 khalifah yang terkenal pada masa dinasti abbasiyah peristiwa penerusan rut yang di lakukan boas memberikan gambaran hak asasi sebutkan hak asasi yang di sebutkan jelaskan mengapa turki Usmani tidak mengizinkan bangsa Eropa melintas melewati konstantinopel 2. Membaca dengan lunak adalah pengertian .... a. mad layyinb.mad arid lissukunc.mad thabi'id.mad iwad mengapa dibutuhkan dukungan bangsa lain agar dapat menjadi sebuah negara yang berdaulat? perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang tentang kemerdekaan RI
Suhendro Sastrowiwoho (72) menunjukkan salah satu koleksi surat suara pemilu saat ditemui di kediamannya di jalan Tanjung, Desa Kramat, Kota Kudus, Jawa Tengah, Selasa (23/4/2019) sore. KOMPAS.com - Fusi Partai Politik atau penyederhanaan (penggabungan) partai tahun 1973 merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto. Tujuan Fusi Partai Politik atau Fusi Parpol sendiri adalah untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan Fusi Parpol dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Baca juga: Kondisi Politik masa Orde Baru Latar Belakang Fusi ParpolDiberlakukannya kebijakan Fusi Parpol didasari oleh tidak stabilnya politik pada masa Orde Baru yang disebabkan oleh sistem kepartaian. Selain itu, diketahui juga bahwa partai politik pada era Orde Baru sangatlah banyak, sehingga memunculkan banya ideologi sekaligus kepentingan partai. Pemilihan umum tahun 1955 telah melahirkan sampai 29 partai yang masih ditambah dari perorangan atau independen. Oleh sebab itu, pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan Fusi Parpol berdasarkan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960. Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 mengatur tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik. Pada tanggal 14 Mei 1960, diumumkan bahwa hanya ada 10 partai politik yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Sejak saat itu, kebijakan Fusi Parpol terus berlangsung sampai Presiden Soekarno melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan Fusi Partai Politik atau penggabungan partai politik tahun 1973 pada era Orde Baru. Baca juga: Sistem Kepartaian masa Orde Baru Pro dan Kontra Fusi ParpolSebenarnya, gagasan Fusi Parpol sudah sempat tertuang dalam Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966.
Presiden Soeharto saat mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, 21 Mei 1998. Kemudian, ide Fusi Parpol juga pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di Kongres XII PNI tanggal 11 April 1970 di Semarang. Awalnya, gagasan Fusi Parpol diterima dengan baik oleh berbagai partai, seperti Partai Nasional Indonesia dan partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Setelah itu, Ketua Partai Muslimin Indonesia Djarnawi Hadikusumo juga menyatakan bahwa kebijakan Fusi Parpol sesuai dengan rencana yang dibuat Kongres Umat Islam 1969. Sementara itu, sikap kontra turut diperlihatkan oleh Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik. Mereka menolak untuk dimasukkan dalam golongan spirituil dan lebih memilih untuk bergabung dalam golongan nasionalis. Baca juga: Partai Nasional Indonesia (PNI): Pendirian, Tokoh, dan Perkembangan Fusi ParpolPada Pemilu 1971, Partai Golkar unggul dengan mengantongi suara sebanyak 62,8 persen (236 kursi DPR). Kemudian, suara terbanyak kedua diperoleh Partai Nahdlatul Ulama (NU) dengan suara sebanyak 18, 6 persen (58 kursi). Posisi ketiga diraih oleh PNI yang hanya meraih 6,9 persen suara (20 kursi).
Sementara itu, partai-partai lain, seperti Parkindo hanya mendapat tujuh kursi dan Partai Katolik memperoleh tiga kursi. Sedangkan Partai Murba dan IPKI sama sekali tidak memperoleh kursi di DPR. Dari hasil tersebut, di mana Golkar yang menguasai DPR dan MPR, maka MPR menyatakan bahwa pada Pemilu 1977 hanya akan ada tiga peserta saja.
Partai peserta Pemilu tahun 1971 Setelah itu, tanggal 5 Januari 1973, partai-partai Islam seperti NU, PSII, dan Perti membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima hari setelahnya, 10 Januari 1973, Kelompok Demokrasi Pembangungn memfusikan diri ke dalam satu partai bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Meskipun beberapa partai telah memfusikan diri, partai-partai tersebut tetap tidak bisa bebas bergerak. Presiden Soeharto berhasil menyetir PPP dan PDI lewat Direktorat Sospol di TNI AD dan Kementerian Dalam Negeri. Empat tahun berselang, tahun 1977, PPP, PDI, dan Golkar bertarung dalam Pemilu 1977 untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD. Hasilnya, Golkar kembali unggul dengan perolehan suara 62, 1 persen. Baca juga: Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia Dampak Fusi ParpolMeskipun tujuan Fusi Parpol adalah untuk menstabilkan politik, Fusi Parpol justru memberikan dampak baru, yaitu konflik dalam tubuh partai politik baik secara intern maupun ekstern. Ditambah lagi dengan adanya UU RI No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya di mana parpol tidak dapat menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya, Fusi Parpol justru hanya dijadikan sebagai langkah awal Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Referensi:
|
