Home » Kelas XI » Ekonomi Perang Jepang di Indonesia
Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep “Ekonomi perang”. Ekonomi perang adalah kebijakan pemerintah penjajah Jepang yang menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia untuk menopang kegiatan perang pemerintah Jepang. Hal ini disebabkan karena sebelum memasuki PD II, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya dengan sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Indonesia sangat menarik bagi Jepang karena Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya.
Kekayaan sumber daya Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Selain itu, Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Pada saat berkobarnya PD II, Indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang. Bahkan, Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentara Serikat dan melawan kekuatan Belanda. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self help atau juga sering disebut dengan Ekonomi Perang. Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.
Pada waktu Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942 keadaan perekonomian di Indonesia lumpuh. Langkah pertama yang diambil pemerintah Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Kemudian peraturan pengendalian kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar, akan dijatuhi hukuman berat.
Dalam bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran karena Jepang memutuskan hubungan dengan Eropa. Jepang mengubah tanah-tanah perkebunan menjadi tanah pertanian sesuai kebutuhan mereka. Beberapa kebijakan Jepang dalam bidang perkebunan antara lain sebagai berikut.
- Tanah-tanah perkebunan diganti dengan tanaman jarak yang dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin, termasuk mesin pesawat terbang.
- Tanaman kina juga sangat dibutuhkan, yaitu untuk membuat obat antimalaria, sebab penyakit malaria sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tempur para prajurit.
- Pabrik obat yang sudah ada di Bandung sejak zaman Belanda terus dihidupkan. Tanaman tebu di Jawa juga mulai dikurangi.
- Pabrik-pabrik gula sebagian besar mulai ditutup. Penderesan getah karet di Sumatra mulai dihentikan. Tanaman-tanaman tembakau, teh, dan kopi di berbagai tempat dikurangi.
Dalam bidang transportasi, Jepang merasakan kekurangan kapal-kapal sehingga Jepang terpaksa mengadakan industri kapal angkut dari kayu. Jepang juga membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat, tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang.
Kebutuhan pangan untuk menopang perang semakin meningkat organisasi Jawa Hokokai giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan terutama beras dan jagung. Tanah pertanian baru, bekas perkebunan dibuka untuk menambah produksi beras.
- Di Sumatra Timur, daerah bekas perkebunan yang luasnya ribuan hektar ditanami kembali sehingga menjadi daerah pertanian baru.
- Di tanah Karo juga dibuka lahan pertanian baru dengan menggunakan tenaga para tawanan.
- Di Kalimantan dan Sulawesi juga dibuka tanah pertanian baru untuk menambah hasil beras.
- Untuk kepentingan penambahan lahan pertanian ini, Jepang melakukan penebangan hutan secara liar dan besar-besaran. Di Pulau Jawa dilakukan penebangan hutan secara liar sekitar 500.000 hektar.
Dengan pembukaan hutan tersebut tanah pertanian semakin luas, akan tetapi kebutuhan pangan tetap tidak tercukupi. Untuk mengatasi keadaan ini kemudian pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi.
- Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Shokuryo Konri Zimusyo [Kantor Pengelolaan Pangan].
- Penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan.
- Para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang. Begitu juga padi harus diserahkan ke penggilingan padi yang sudah ditunjuk pemerintah Jepang. Dalam hal ini, berlaku ketentuan hasil keseluruhan produksi, petani berhak 40%, kemudian 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung desa.
Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin terasakan bertambah berat pada saat rakyat juga merasakan penggunaan sandang yang amat memprihatinkan. Pakaian rakyat compang camping, ada yang terbuat dari karung goni yang berdampak penyakit gatal-gatal akibat kutu dari karung tersebut. Adapula yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai penutup.
Dalam rangka mengendalikan kebijakan di bidang ekonomip emerintah Jepang juga mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian di bidang perkebunan. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisya.
Dengan berbagai ketentuan pemerintah Jepang tersebut, coba bandingkan dengan kegiatan monopoli yang dilakukan pada zaman Hindia Belanda! Adakah persamaannya?
Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi.
| Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :
|
Dari kedua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbeda, kedua-duanya memiliki persamaan yaitu sama-sama menyengsarakan penduduk lokal, pribumi. Selain itu kebijakan pemerintah Jepang dan VOC memiliki persamaan sebagai berikut.
- Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap hasil produksi pertanian rakyat.
- Penyerahan wajib hasil pertanian kepada pemerintah.
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 1:11 PM
Setiap negara tentu memiliki kebijakan ekonomi yang direncanakan secara matang, terutama saat negara berada dalam masa perang. Hal ini ditujukan untuk menstabilkan siklus bisnis dan fluktasi guna menghambat resesi ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi yang dimaksudkan disebut dengan ekonomi perang.
Ekonomi perang sendiri pernah diterapkan oleh sejumlah negara. Salah satunya yaitu Jepang yang menjajah Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945.
Lantas, bagaimana penerapan dari kebijakan ekonomi perang? Sebelum menjawabnya, mari pahami lebih lanjut mengenai pengertian dari ekonomi perang tersebut.
Pengertian Ekonomi Perang
Ekonomi perang merupakan kebijakan suatu negara dalam menata kondisi ekonominya guna memenuhi kebutuhan perang sehingga dapat bersaing dan melumpuhkan lawan. Phillipe Le Billion juga memberikan definisi terkait kebijakan ekonomi tersebut sebagai sistem produksi, mobilisasi, dan alokasi sumber daya untuk bertahan dari segala macam serangan.
Ekonomi perang juga bertujuan untuk melemahkan bahkan menghancurkan perekonomian negara yang menjadi musuhnya dalam perang. Sehingga penerapan kebijakannya bukan sekedar program alokasi sumber daya, melainkan juga peningkatan persenjataan hingga blokade.
Adapun sudut pandang kebijakan ekonomi ini berkaitan dengan konsep keynesianisme iliter, yaitu ketika anggaran militer pemerintah bertujuan menstabilkan siklus bisnis dan fluktuasi untuk menghambat resesi ekonomi.
Baca juga: Tindakan Ekonomi : Pengertian, Jenis, Tujuan Dan Contohnya
Strategi Penerapan Ekonomi Perang
Segala hal dalam kebijakan ekonomi perang dilakukan demi mencapai tujuan, termasuk dengan cara mencari negara yang berpotensi dijadikan sebagai negara penyangga kegiatan.
Hal ini pernah dilakukan Jepang terhadap Indonesia pada masa penjajahan. Dimana Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi alam.
Adapun pada masa itu, penerapan kebijakan yang dilakukan Jepang ditunjukkan melalui hal-hal sebagai berikut.
1. Memaksimalkan Kegiatan Ekonomi di Bidang Pertanian
Bahan pangan merupakan kebutuhan penopang dalam kegiatan perang. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi sasaran empuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Berbagai lahan baru dijadikan untuk menambah hasil pertanian, seperti padi dan jagung. Sayangnya, pembukaan lahan baru ini mengorbankan lahan perkebunan, dimana hutan-hutan ditebangi secara besar-besaran dan tak jarang menyebabkan erosi serta banjir.
2. Kebijakan Ekonomi di Bidang Perkebunan
Pada masa kolonial Jepang, sektor perkebunan Indonesia mengalami kemunduran karena adnaya kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang menjadi pusat perdagangan dunia. Tidak adanya perdagangan hasil perkebunan seperti tebu/gula, tembakau, teh, dan kopi, maka Jepang tidak lagi memajukan tanaman-tanaman tersebut.
Mulai dari situlah tanah perkebunan diubah menjadi tanah pertanian yang sesuai dengan kebutuhan Jepang.
Baca juga: Ekonomi Digital: Pengertian, dan Cara Memanfaatkan Peluang Di Baliknya
3. Mengekploitasi Tenaga Rakyat
Negara penjajah memanfaatkan tenaga rakyat untuk menghasilkan komoditi sesuai dengan yang ditargetkan. Pada masa pendudukan Jepang di Indoensia, pemanfaatan tenaga rakyat ini disebut dengan romusha.
Bisa dikatakan, sistem kerja paksa ini lebih brutal dari pada sistem kolonial. Hal tersebut bisa dilihat dari segi perekonomian rakyat yang menurun drastis dari sebelumnya. Kelaparan pun menjadi hal yang biasa terdengar.
Hal ini diperparah karena terisolasinya rakyat dengan dunia luar yang menjadi ciri dari ekonomi perang.
4. Mengesampingkan Kebutuhan Rakyat Negara Jajahan
Dalam kebijakan ekonomi perang, negara penjajah tidak memperhatikan kebutuhan rakyat negara yang dijajahnya. Bisa dikatakan, bahwa sistem kebijakan ekonomi ini hampir sama dengan sistem kolonial.
Ibarat kata, negara jajahan telah mengorbankan tenaga rakyatnya dan hasil kekayaan alamnya, namun tidak mendapatkan keuntungan yang seimbang.
Semua hasil keuntungan tidaklah kembali pada rakyat. Meski tenaganya telah diperas, rakyat hanya menikmati sisa dari kegiatan dan kepentingan negara penjajah.
Rakyat bekerja keras di lahan negaranya sendiri, namun tidak mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Alat transportasi pun banyak yang dialih fungsikan sebagai mobilitas untuk kepentingan dan tujuan ekonomi negara penjajah.
Di sini lah letak kepahitan dan kerugian negara jajahan. Dimana segala potensi yang bermanfaat untuk perang dieksploitasi sepenuhnya oleh negara penjajah. Serta semua hasil dan kegiatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perang dan melumpuhkan perekonomian negara yang menjadi lawannya.
Baca juga: Kegiatan Ekonomi: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Karakteristiknya
Kesimpulan
Ekonomi perang merupakan segala tindakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam upaya menata kondisi ekonominya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Segala tindakan yang dilakukan dalam kebijakannya juga ditujukan bisa bersaing dan melumpuhkan perekonomian negara yang menjadi lawannya.
Berbagai strategi diterapkan guna mencapai tujuan dari kebijakan ekonomi ini. Salah satunya ialah dengan mencari negara jajahan yang bisa dimanfaatkan sebagai penopang kebutuhan dan kegiatannya. Seperti halnya yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia.
Beberapa kebijakan yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi ini terhadap negara jajahannya meliputi hal-hal seperti memaksimalkan berbagai sektor ekonomi yang dianggap potensial, menargetkan segala kegiatan ditujukan untuk memenuhi kepentingan negara penjajah, dan memanfaatkan tenaga rakyat namun mengesampingkan hak dan kebutuhannya.
Sama halnya dengan negara, perencanaan ekonomi juga sebenarnya perlu dilakukan oleh setiap orang. Tujuannya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan terhindar dari masalah finansial. Perencanaan ekonomi ini tentu harus diikuti dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Dalam hal ini, Anda bisa menggunakan software akuntansi dan bisnis seperti Accurate Online yang akan memudahkan Anda dalam mengelola dan membuat laporan keuangan.
Accurate Online merupakan software berbasis cloud yang menyediakan lebih dari 200 jenis laporan keuangan dan bisnis. Berbagai fitur dan keunggulan tersedia secara lengkap dan mudah untuk digunakan bahkan bagi pemula.
Jika Anda tertarik untuk mencoba Accurate Online, Anda bisa langsung klik tautan gambar di bawah ini dan nikmati secara gratis selama 30 hari.