Indonesia memasuki babak baru dalam pencegahan virus korona setelah Presiden Jokowi mengumumkan ada dua warga terjangkit virus korona dan sedang dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Dua kasus ini merupakan yang pertama dilaporkan terjadi di Indonesia.
”Minggu lalu ada orang Jepang yang ke Indonesia, lalu tinggal di Malaysia, dicek di sana, positif korona. Setelah ditelusuri, saat berada di Indonesia ia kontak dengan ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Setelah dicek, keduanya positif korona,” kata Presiden, didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, di Istana Merdeka, Jakarta [Kompas, 3/3/2020].
Setelah pengumuman ini, pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan panic buying. ”Kami mengimbau masyarakat tidak panic buying atau berbelanja berlebihan. Pasokan kebutuhan pokok dipastikan cukup,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangan pers bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Satuan Tugas Pangan Polri, dan pengusaha ritel, di Jakarta [Kompas, 4/3/2020].
Akan tetapi, fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan virus korona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif Korona mencapai 69 orang, 4 orang di antaranya meninggal dan 5 kasus sembuh.
Penanganan cepat diusahakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan covid-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. ”Sejak awal ada task force [satuan tugas]. Saya komandani sendiri. BNPB mengoordinasi tim reaksi cepat sehingga saat evakuasi [WNI] dari Wuhan [tempat pertama kali Covid-19 muncul dan mewabah di China], hanya dalam dua hari kita putuskan dan disiapkan tempatnya oleh TNI di Natuna,” kata Presiden [Kompas, 14/3/2020].
Berkaitan dengan langkah itu, pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. ”Kepala Pelaksana Gugus Tugas harus melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden dan pengarah,” ujar Doni.
Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan covid-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN.
Pada tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia [WHO] Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi Covid-19 melalui deklarasi darurat nasional.
Sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Jokowi menyerahkan penentuan status kedaruratan daerah kepada kepala daerah.
Hal di atas dikuatkan dengan siaran pers Presiden di Istana Bogor pada hari yang sama. Presiden menyerukan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Sejak saat itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan pembatasan sosial [social distancing] demi mencegah penularan covid-19.
Hingga akhir Maret 2020, kasus positif covid-19 di Indonesia terus meningkat. Pada tanggal 27 Maret 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah pasien positif covid-19 mencapai 1.406 orang.
Hal ini mendorong Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia [FKUI] meminta adanya karantina wilayah secara selektif sebagai opsi penanganan Covid-19. Pertimbangan utamanya adalah layanan kesehatan akan lumpuh jika arus wabah meledak secara luas di Indonesia.
Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar [PSBB] dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
Langkah ini diambil untuk memutus rantai penularan covid-19 dengan perhatian utama pemerintah adalah kesehatan masyarakat. ”Inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Pertama kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran Covid-19 dan kita obati yang terpapar,” kata Presiden telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 31 Maret 2020 [Kompas, 1/4/2020].
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Sejumlah siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar [KIP] beserta buku rekening tabungan BRI dalam sosialisasi dan percepatan pencairan dana Program Indonesia Pintar [PIP] di SMP Negeri 4, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu [2/8]. Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menggelar sosialisasi sekaligus percepatan pencairan dana PIP secara serentak di berbagai kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, agar siswa dari keluarga tidak mampu dapat menggunakan manfaat PIP untuk keperluan sekolah secepatnya. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/aww/17.
KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.
Upaya ini bukan hanya dilakukan pemerintah saja, namun juga harus dibarengi dengan kerja sama rakyat Indonesia.
Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya untuk meraih tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Alinea IV dan Alinea II.
Menurut Heliarta dalam Buku Pembangunan Nasional [2019], pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh serta untuk rakyat secara nasional. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus turut serta dalam pembangunan nasional.
Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia: Konsep dan Dimensinya
Tentunya pembangunan tidak hanya dilakukan dalam ranah ekonomi saja, namun juga dalam ranah sosial dan budaya, politik, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional. Apa sajakah itu?
Dilansir dari situs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional:
Pembangunan manusia
Pembangunan ini ditujukan untuk memanusiakan manusia. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup serta daya saing rakyat Indonesia.
Contoh upaya pemerintah dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi.
Contoh kebijakan pemerintah dalam pembangunan manusia adalah adanya Kartu Indonesia Pintar [KIP] serta adanya kartu prakerja.
Jelaskan makna kerjasama bentuk-bentuk kerjasama dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN
Bunyi alat musik pada gambar di samping dihasilkan oleh....
jelaskan keadaan alam negara Asean
apa karakteristik negara Indonesia berdasarkan penduduknya
Sebutkan negara-negara di benua Asia berdasarkan bagian-bagiannya
Guys ada yg tau gak wafer B2 apa kalau tau tolong dijawab ya please soalnya buat mos/mpls
karaktestik indonesia
tulislah letak negara ASEAN secara geografis!
Jelaskan pola dan bentuk komunikasi yang terjadi antara masyarakat kota dan masyarakat desa!
Negara mana yang terlibat dalam perang Rusia dan Ukraina