Tesis mengenai Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance [GCG] Pada Perusahaan Publilt di Indonesia difokuskan pada dua permasalahan. Pertama, Bagaimana penerapan GCG pada perusahaan publik di Indonesia, dan Kedua mengapa penerapan GCG pada perusahaan publilt di Indonesia mengalami kegagalan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang relevan, tesis ini menyimpulkan: [1] Konsep GCG merupakan konsep yang penting untuk diterapkan dalam perusahaan publik. Ada dua ha1 yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar [akurat] dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melaltukan pengungkapan [disclosure] secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Mekanisme GCG akan mendorong tumbuhnya mekanisme check and balance di lingkungan manajemen khususnya dalam memberi perhatian kepada kepentingan pemegang saham dan stakeholder; [2] Penerapan GCG pada perusahaan publik di Indonesia dapat dikatakan gaga1 untuk diterapltan. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul pada penerapannya, misalnya tentang komisaris independen yang belum sepenuhnya independen dari intervensi berbagai pihak, perlindungan pemegang saham minoritas yang masih lemah, ltinerja komite audit yang belum efektif dalam melaksanakan fungsinya, pemisahan fimgsi dewan komisaris dan direksi yang tidak berjalan dengan bailt sehingga terkesan perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut one-tier board system, perlindungan kreditur yang lemah, dan rendahnya transparansi termasuk juga keandalan laporan keuangan perusahaan yang patut dipertanyakan.
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sejalan dengan prinsip demokrasi yang lebih efesian pencengahan korupsi baik secara politik maupun administrasi.
Hambatan Mewujudkan good governance. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik yang berbasis pada pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik, masih banyak menemui kendala. Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjadi baik dalam penentuan kebijakan makro maupun teknis operasionalnya.
Untuk itu, harus perlu dilakukan reformasi administrasi publik khususnya dibidang manajemen sektor publik agar terjadi efektivitas dan transparansi manajemen yang berimbas pada perbaikan pelayanan kepada publik. Dalam hal lain ada beberapa hambatan yang menjadi kendala mewujudkan good governance antara lain :
1. Integritas Pelaku Pemerintahan Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi yang udah menyebar dimana2.
2. Kondisi Politik dalam Negeri Jangan menjadi dianggap hal spele setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi Sosial Masyarakat yang solid dan berkemungkinan good governance bisa ditegakkan. yang harus ada pengawasan lebih kepada masyarakat
5. Sistem Hukum Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Page 2
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sejalan dengan prinsip demokrasi yang lebih efesian pencengahan korupsi baik secara politik maupun administrasi.
Hambatan Mewujudkan good governance. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik yang berbasis pada pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik, masih banyak menemui kendala. Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjadi baik dalam penentuan kebijakan makro maupun teknis operasionalnya.
Untuk itu, harus perlu dilakukan reformasi administrasi publik khususnya dibidang manajemen sektor publik agar terjadi efektivitas dan transparansi manajemen yang berimbas pada perbaikan pelayanan kepada publik. Dalam hal lain ada beberapa hambatan yang menjadi kendala mewujudkan good governance antara lain :
1. Integritas Pelaku Pemerintahan Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi yang udah menyebar dimana2.
2. Kondisi Politik dalam Negeri Jangan menjadi dianggap hal spele setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi Sosial Masyarakat yang solid dan berkemungkinan good governance bisa ditegakkan. yang harus ada pengawasan lebih kepada masyarakat
5. Sistem Hukum Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Page 3
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sejalan dengan prinsip demokrasi yang lebih efesian pencengahan korupsi baik secara politik maupun administrasi.
Hambatan Mewujudkan good governance. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik yang berbasis pada pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik, masih banyak menemui kendala. Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjadi baik dalam penentuan kebijakan makro maupun teknis operasionalnya.
Untuk itu, harus perlu dilakukan reformasi administrasi publik khususnya dibidang manajemen sektor publik agar terjadi efektivitas dan transparansi manajemen yang berimbas pada perbaikan pelayanan kepada publik. Dalam hal lain ada beberapa hambatan yang menjadi kendala mewujudkan good governance antara lain :
1. Integritas Pelaku Pemerintahan Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi yang udah menyebar dimana2.
2. Kondisi Politik dalam Negeri Jangan menjadi dianggap hal spele setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi Sosial Masyarakat yang solid dan berkemungkinan good governance bisa ditegakkan. yang harus ada pengawasan lebih kepada masyarakat
5. Sistem Hukum Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Page 4
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sejalan dengan prinsip demokrasi yang lebih efesian pencengahan korupsi baik secara politik maupun administrasi.
Hambatan Mewujudkan good governance. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik yang berbasis pada pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik, masih banyak menemui kendala. Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjadi baik dalam penentuan kebijakan makro maupun teknis operasionalnya.
Untuk itu, harus perlu dilakukan reformasi administrasi publik khususnya dibidang manajemen sektor publik agar terjadi efektivitas dan transparansi manajemen yang berimbas pada perbaikan pelayanan kepada publik. Dalam hal lain ada beberapa hambatan yang menjadi kendala mewujudkan good governance antara lain :
1. Integritas Pelaku Pemerintahan Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi yang udah menyebar dimana2.
2. Kondisi Politik dalam Negeri Jangan menjadi dianggap hal spele setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi Sosial Masyarakat yang solid dan berkemungkinan good governance bisa ditegakkan. yang harus ada pengawasan lebih kepada masyarakat
5. Sistem Hukum Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Lihat Kebijakan Selengkapnya