Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial

Jakarta -

Salah satu tujuan awal kedatangan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk berdagang sebelum akhirnya melakukan penjajahan. Pada waktu itu, Indonesia terkenal dengan kekayaan alam berupa rempah yang berlimpah.

Kondisi alam Indonesia yang subur dan cocok untuk mengembangkan sektor pertanian menjadi incaran bangsa Eropa untuk datang dan berkuasa. Selain memiliki komoditi rempah yang berlimpah, Indonesia juga memiliki kekayaan di perut bumi dan dalam lautan.

Dikutip dari buku IPS Terpadu Jilid 1B oleh Sri Pujiastuti dkk, bangsa Eropa mendarat di bumi pertiwi dilatarbelakangi keinginan untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, dan menyebarkan agama Kristen.

Keinginan untuk menjajah Indonesia muncul sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rempah di Eropa. Mereka kemudian mengklaim daerah-daerah di Indonesia sebagai daerah kekuasaannya. Bangsa Eropa pun melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah Nusantara.

Masa Penjajahan Bangsa Eropa

Keadaan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Eropa harus bertahan dalam sistem monopoli dan kekuasaan lain yang diterapkan penjajah. Tak sedikit masyarakat merasa dirugikan akibat sistem yang dijalankan oleh bangsa Eropa, seperti sistem monopoli yang dijalankan Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC.

Berikut gambaran kondisi Indonesia dalam masa penjajahan:

1. Sistem Monopoli VOC

VOC merupakan perusahaan dagang yang didirikan oleh pemerintah Belanda sekitar abad ke-17 akibat persediaan rempah Belanda melimpah, namun harganya turun drastis. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 dengan modal 6,5 juta gulden. Perusahaan dagang ini lalu memonopoli perdagangan rempah di Indonesia dengan hak jual beli dimonopoli VOC.

Petani tidak boleh melakukan jual beli dan harus menjual rempah hanya pada VOC dan dengan harga yang ditentukan VOC. Selain itu, semua kebutuhan petani juga harus dibeli dari VOC dengan harga yang dipatok mereka.

2. Sistem tanam paksa

Tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor, seperti teh, tebu, kopi, dan tarum atau nila.

Dikutip dari buku Tematik Terpadu Tema 8: Lingkungan dan Sahabat Kita oleh Ristu Prastiwi dan Supriyadi, hasil tanaman tersebut akan dijual kepada bangsa Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja 65 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah Belanda.

Tanam paksa menimbulkan penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Belanda menerapkan perjanjian yang jauh merugikan pribumi, seperti tanah yang dipilih hanya tanah yang subur, tanah tetap dikenakan pajak, rakyat harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan, hingga harus mendahulukan tanaman pemerintah dari tanaman sendiri.

3. Sistem kerja rodi

Dalam masa jabatan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, sekitar tahun 1808 hingga tahun 1811, masyarakat Indonesia harus merasakan sistem kerja rodi. Kerja rodi dilakukan guna mendukung sistem tanam paksa. Belanda membangun berbagai sarana seperti pabrik, rel kereta api, jalan raya, bendungan, hingga pelabuhan.

Pembangunan berbagai sarana tersebut menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Selama masa kerja rodi, para pekerja tidak dibayar oleh pemerintah. Kalaupun dibayar, hanya sedikit saja yang diterima. Rakyat harus bekerja dengan menahan sakit dan kelaparan.

Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942, Indonesia berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang ditujukan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, yakni dengan membentuk berbagai organisasi militer.

Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Ratna Sukmayani dkk, tujuan utama pendudukan Jepang atas Indonesia adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar kepentingan industri Jepang.

Selain itu, Indonesia juga dijadikan tempat pemasaran hasil Industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Jepang juga menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah relatif murah.

Dalam merealisasikan tujuan tersebut, rakyat Indonesia harus menjalani sistem kerja paksa seperti halnya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Belanda. Sistem kerja paksa yang dijalankan kekuasaan Jepang disebut dengan romusha.

Secara umum, rakyat Indonesia harus merasakan berbagai macam penderitaan selama berada dalam masa penjajahan.

Simak Video "Benteng Vredeburg, Peninggalan Bersejarah di Pusat Kota Yogyakarta"

Digital Collection of Leiden University Libraries

Kawasan pabrik gula di Priangan, Jawa Barat sekitar 1920-an.

GridKids.id - Kids, sebelumnya kamu sudah diajak belajar tentang peninggalan-peninggalan masa kolonial di Indonesia.

Masa penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia membawa banyak perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang ketika itu masih disebut dengan Hindia Belanda.

Kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat mendapat pengaruh dari berlakunya kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang bekerja sama dengan pemerintah lokal setempat.

Menurut Thomas Stanford Raffles dalam History of Java, jumlah penduduk Jawa pada awal abad XIV berjumlah 4.615.270 jiwa.

Baca Juga: Urutan 5 Pulau Terbesar di Indonesia, Bukan Hanya dari Jawa

Dari total jumlah itu, 1,5 Juta diantara hidup di wilayah kerajaan, dan 3 juta sisanya hidup di daerah yang berada di bawah pemerintah kolonial.

Lalu seperti apa sajakah pengaruh kebijakan masa kolonial terhadap kehidupan masyarakat di Jawa saat itu? Yuk, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

a. Bidang Sosial Kemasyarakatan

Hubungan masyarakat di Jawa pada masa prakolonial adalah hubungan antara abdi-bendara.

Para bendara atau penguasa lokal memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi di mata masyarakat, mereka memiliki tanah dan kehormatan dari masyarakat awam lainnya.

Hal itu mendorong masyarakat untuk menyerahkan hasil bumi yang mereka hasilkan diserahkan pada pihak penguasa kerajaan.

Rakyat desa secara berkala harus memberikan upeti pada kerajaan, dan hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial.

Baca Juga: Peninggalan Sejarah Islam di Indonesia, Masjid, Keraton, Kerajaan

Pemerintah kolonial menjalin kerja sama dengan para penguasa, supaya rakyat lebih mudah dikerahkan untuk melakukan berbagai kebijakan yang direncanakannya.

Upaya pemerintah kolonial ini berhasil diwujudkan melalui peranan para bupati yang melakukan berbagai jenis pungutan pada rakyatnya untuk memenuhi kas kolonial.

b. Bidang Ekonomi

Kolonialisme di Jawa menyebabkan kemakmuran merosot dan rakyat mulai dilanda kemiskinan. Penyebab dari kondisi tersebut, antara lain:

1] Pertumbuhan penduduk yang pesat membuat perbandingan antara jumlah penduduk dengan lahan enggak imbang, hal ini menyembangkan produksi semakin menurun.

2] Para petani enggak memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja dengan keras.

Praktik sistem tanam paksa dan kerja rodi menyadarkan mereka bahwa kerja keras seperti apapun enggak akan dinikmati oleh mereka dan hanya akan menjadi keuntungan bagi pemerintah kolonial.

3] Politik pemerintah kolonial Belanda menempatkan Jawa sebagai pokok kehidupan masyarakat Belanda.

Hingga abad 19 konsentrasi kolonial masih terpusat di Jawa, hal ini mengakibatkan Jawa harus menanggung beban keungan untuk daerah-daerah lain yang juga dikuasai oleh Belanda.

Termasuk juga menanggung biaya perang kolonial yang dibebankan pada para penduduk Jawa kala itu.

Baca Juga: 6 Faktor Penyebab VOC Bangkrut yang Sempat Berjaya di Masanya

4] Sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk yang pendapatannya sudah rendah.

Pungutan pajak terjadi secara enggak adil karena orang Belanda yang memiliki perusahaan perkebunan bahkan enggak dikenai pajak sama sekali.

5] Krisis yang melanda perkebunan-perkebunan pada 1885 merupakan akibat dari jatuhnya harga kopi, gula, dan tembakau di pasar dunia.

Hal ini berdampak pada para pengusaha perkebunan yang kemudian menekan upah buruh dan sewa tanah menjadi serendah mungkin.

Baca Juga: Jawaban Perbandingan Pelaksanaan Pemerintahan Kolonial Inggris dan Belanda, Kelas 5 SD Tema 7

c. Bidang Politik

Pada pertengahan kedua abad XVII, Jawa mengalami puncak krisis di bidang politik.

Tokoh-tokoh kuat kerajaan mataram yaitu Sultan Agung sudah meninggal dunia, banyaknya terjadi konflik intern dalam kerajaan seperti perebutan tahta dan terjadinya banyak pemberontakan.

Mulai terjadinya konflik-konflik dalam kerajaan Mataram ini menjadi celah untuk VOC mencoba masuk dan melakukan berbagai cara untuk mengintervensi urusan kerajaan.

Baca Juga: Tujuan Dibentuknya VOC, Salah Satunya Memperkuat Kedudukan Belanda

Intervensi VOC terus terjadi hingga menyebabkan Kekuasaan Jawa dibagi menjadi dua berdasar Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755.

Perjanjian ini membagi wilayah Timur dikuasai oleh Surakarta yang dipimpin oleh Paku Buwono III dan bagian Barat oleh Yogyakarta yang dipimpin Pangeran Mangkubumi [selanjutnya bergelar HB I].

Pemisahan kerajaan Mataram menjadi dua ini lah yang semakin memudahkan Belanda untuk melancarkan aksi politik adu domba atau divide et impera-nya.

Bahkan setelah itu, Wilayah yang sudah terbagi dua dibagi lagi  berdasar Perjanjian Salatiga 1757, yaitu Mangkunegaran yang dipimpin oleh Raden Mas Said yang sebelumnya merupakan koalisi Pangeran Mangkubumi untuk memisahkan diri dari Surakarta.

Baca Juga: Hasil Kebudayaan Masyarakat Nusantara pada Masa Pengaruh Islam, IPS Kelas VII SMP

Nah, Kids, itulah uraian tentang pengaruh kebijakan pemerintah Kolonial Belanda terhadap kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu.

Dari uraian di atas, bisa terlihat bahwa pemerintah kolonial Belanda berusaha mendominasi berbagai urusan masyarakat namun semuanya itu berkaitan dengan melanggengkan kepentingannya sendiri khususnya dalam bidang ekonomi.

----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.