Secara politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh Sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama Sekutu, dan juga Belanda atau NICA [Netherlands Indies Civil Administration] yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Pemerintahan memang telah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Bahkan, untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI.
Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Permerintah RI sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut, mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri. Sementara kas pemerintah kosong, waktu itu berlaku tiga jenis mata uang, yaitu De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan, setelah NICA datang ke Indonesia juga memberlakukan mata uang NICA. Kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan NICA.
Dengan demikian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan belum stabil, dikarenakan masih adanya kekuatan asing yang menginginkan Indonesia merdeka hingga sering terjadinya inflasi dikarenakan berbagai faktor.
Home / sejarah
Indonesia diawal kemerdekaan mengalami berbagai masalah salah satunya dibidang ekonomi. Pemerintah Indonesia berusaha mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan Ekonomi yang terjadi seperti:
- Ekonomi Indonesia yang memburuk
- Inflasi tinggi diakibatkan peredaran uang jepang tidak terkendali
- Indonesia belum memiliki Uang yang sah
- Blokade ekonomi oleh Belanda
Blokade ekonomi oleh Belanda terhadap Indonesia membuat bangsa Indonesia saat itu kesulitan dalam melakukan kegiatan perdagangan Internasional yang membuat pendapatan negara menjadi berkurang. Blokade Ekonomi Belanda terhadap Indonesia memiliki tujuan yaitu:
- Mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia
- Mencegah penjualan hasil kebun Belanda
- Melindungi Indonesia dari bangsa lain selain Belanda
Kondisi ekonomi yang masih belum stabil mendorong pemerintah untuk mencari solusi permasalahan. Dibidang Moneter pemerintahan Indonesia melakukan beberapa kebijakan yang dianggap strategis yaitu:
- Melakukan pinjaman Nasional
- Oktober 1946 mengeluarkan Uang kertas yaitu Oeang Repoeblik Indonesia [ORI].
- Membentuk Bank Negara Indonesia 1 November 1946, sebelumnya terbentuk Bank Repoblik Indonesia [Shomin Ginko], Tugas Bank Negara mengatur nilai tukar ORI terhadap Valuta asing
Blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia saat itu mengalami kesulitan. Pemerintah mengupayakan cara Menembus Blokade Ekonomi tersebut dengan:
- Usaha Politis dengan India yang aktif membantu Indonesia di forum Internasional, Indonesia Mengirim 500.000 ton beras dan dijanjikan bahan pakaian oleh India.
- Usaha ekonomis melakukan perdagangan langsung dengan pihak luar negeri:
- BTC [Banking and Trading Corporation] swasta melakukan hubungan dengan pengusaha swasta Amerika Serikat Isbrantsen Inc, namun diketahui Belanda dan kapal Marti Behrman yang mengangkut barang Indonesia disita muatannya.
- Membentuk perwakilan Indonesia yaitu Indonesia Office [Indoff] di Singapura memperjuangkan politik luar negeri sekaligus mengusahakan penembusan Blokade Ekonomi oleh Belanda.
- Membentuk Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri [KPULN] untuk membeli perlengkapan angkatan perang dan usaha memasukannya ke Indonesia.
Pemerintah Indonesia terus bekerja keras dalam memperbaiki kondisi ekonomi negara saat itu. Berbagai pertemuan penting dilakukan untuk mencari solusi terbaik memperbaiki ekonomi negara. Tindakan pemerintah Indonesia mengatasi masalah Ekonomi diantaranya:
- Konferensi ekonomi di Solo 6 Mei 1946 mencapai kesepakaan yang disampaikan oleh Hatta dengan merekomendasikan rehabilitasi pabrik-pabrik gula yang merupakan bahan ekspor penting dan perusahaan pengahasil barang ekspor harus dikuasai negara.
- Pembentukan Badan Perancang Ekonomi [Planning Board] 19 Januari 1947 inisiatif Mentri Kemakmuran Dr. A.K. Gani, tugasnya mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti BPPGN [Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara] dan PPN [Perusahaan Perkebunan Negara],
- Plan Kasimo, diperkenalkan oleh menteri ekonomi I. J. Kasimo yang merupakan usaha swasembada pangan dengan pelaksanaan yang praktis dan juga dilakukan Transmigrasi.
Menteri Kemakmuran saat itu DR. A. K. Gani menyampaikan rencana 10 tahun untuk perbaikan ekonomi Indonesia dengan tindakan:
- Perkebunan dan industri yang ada sebelum perang menjadi milik negara terlaksana 1957.
- Bangunan penting milik asing di nasionalisasikan dengan ganti rugi.
- Perusahaan milik jepang disita sebagai ganti rugi terhadap RI.
- Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak stelah diadakan perjanjian Republik Indonesia dan Belanda. untuk membiayai pembangunan 10 tahun dari penanaman modal asing dan pinjaman dalam dan luar negeri, namun tidak terealisasikan.
Pemerintah Indonesia juga mengalami permasalahan dibidang birokrasi. Birokrasi sendiri berasal dari bahasa Perancis bureau berarti kantor dan carcy dari bahasa Yunani yang berarti. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk menata bidang birokrasi diantaranya:
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu:
- Sumatra [Teuku Muhammad Hasan]
- Jawa Barat [Sutarjo Kartohadikusumo]
- Jawa Tengah [R. Panji Suroso]
- Jawa Timur [R.M. Suryo]
- Sunda Kecil/Nusa Tengara [Mr. I Gusti Ketut Puja]
- Maluku [Mr. J. Latuharhary]
- Sulawesi [Dr. G.S.S.J. Ratulangi]
- Kalimantan [Ir. Pangeran Muhammad Noor].
- Kedudukan Komite Nasional.
- Pembentukan Partai Politik.
- Bekerja sama dengan Pemerintah mengenai politik dalam dan luar negeri.
- Usul perubahan pemerintahan lama yaitu pertanggung jawaban kementrian dan susunan kementrian baru
- KNIP menjalankan tugas sebagai MPR dan sistem pemerintahan berubah dari Presidensial menjadi Parlementer.
- Menteri Dalam Negeri [R.A.A. Wiranata Kusumah],
- Menteri Luar Negeri [Mr. Ahmad Suebardjo],
- Menteri Keuangan [Mr. A.A. Maramis],
- Menteri Kehakiman [Prof. Mr. Dr. Supomo],
- Menteri Kemakmuran [Ir. Surahman T. Adisujo],
- Menteri Keamanan Rakyat [Supriyadi],
- Menteri Kesehatan [Dr. Buntaran Martoadmodjo],
- Menteri Pengajaran [Ki. Hanjar Dewantara],
- Menteri Penerangan [Mr. Amir Syarifuddin],
- Menteri Sosial [Mr. Iwa Kusuma Sumatri],
- Menteri Pekerjaan Umum [Abikusno Cokrosujoso],
- Menteri Perhubungan [Abikusno Cokrosujoso],
- Menteri Negara [Wachid Hasyim],
- Menteri Negara [Dr. M. Amir],
- Menteri Negara [Mr. R. M. Sartono],
- Menteri Negara [R. Otto Iskandardinata]
Untuk meningkatkan kehidupan rakyat yang sejahtara, adil dan makmur pemerinah Indonesia membentuk struktur pemerintah dimana pemerintahan pusat dibantu oleh pemerintah daerah yang diketua Gubernur dan dibantu oleh Bupati yang berkuasa atas pemerintahan kabupaten dibantu oleh Camat dan Desa.
| Kabinet Syahrir |
Pemerintah Indonesia diawal kemerdekaan juga mengambil berbagai kebijakan dibidang militer. 5 Oktober 1945 pemerintah Indonesia membentuk militer secara resmi disebut BKR [Badan Keamanan Rakyat] hingga terbentuknya TNI [Tentara Nasional Indonesia]. Kebijakan Pemerintah di bidang Militer diantaranya:
- 5 Oktober 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat dengan Pemimpin Supriyadi,
- 18 Desember 1945, Sudirman diangkat sebagai panglima besar Tentara Keamanan Rakyat [TKR] berpangkat Jendral,
- Januari 1946 TKR menjadi TRI [Tentara Republik Indonesia],
- Juni 1947 TRI menjadi TNI [Tentara Nasional Indonesia]
| Kabinet Amirsyarifudin |
Keragaman bangsa Indonesia juga terlihat dalam Ideologi dan Politik yang mulai tumbuh didalam bangsa Indonesia. Ideologi dan partai politik yang berhasil dibentuk diawal kemerdekaan yaitu:
- Ideologi Partai Nasionalis yaitu berdasarkan faktor kemanusiaan yang mengutamakan kesatuan bangsa sesuai dengan uud 1945 dan Pancasila,
- Ideologi Partai Bersifat Agama yang mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada sebuah Agama,
- Ideologi Partai Bersifat Sosialisme-Komunisme bersifat Radikal dengan tujuan Internasionalisme yang menjunjung doktrin komunisme tunduk terhadap perintah Moskow sebagai pusat Komunisme Dunia.
Keragaman Ideologi dan partai politik berdampak negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia sehingga menghambat perkembangan kehidupan negara. Pertikaian antar partai politik menyebabkan sering terjadi pergantian Kabinet dalam Pemerintahan sehingga setiap rencana yang telah dibuat tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Kabinet-kabinet yang Berkuasa antara Tahun 1945-1950 yaitu:
| Kabinet Hatta |
- Kabinet Syahrir [Kabinet pertama], Diketuai oleh Sutan Syahrir [Sosialis] menjadikan sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial ke Parlementer, program kabinet Syahrir:
- Kesejahteraan Rakyat,
- Mengatasi Konflik Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perundingan Linggarjati 10 November 1946 namun salah satu hasil perundingan yaitu “Indonesia diakui secara de-facto dibawah pimpinan Ratu Belanda” ditentang oleh banyak pihak dan menandakan berakhirnya kabinet Syahrir
- Kabinet Amir Syarifuddin [Sosialis], mengusahakan Kesejahteraan Rakyat dan menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perjanjian Renville 8 Desember 1947 yang ditentang banyak pihak karena isi perjanjian menguntungkan pihak Belanda, berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin dengan diserahkannya mandat kepada Presiden 23 Januari 1948.
- Kabinet Hatta, program kerja hampir sama dengan kabinet sebelumnya, pada masa kabinet Hatta terjadi penyerahan Kedaulatan RI melalui Konferensi Meja Bundar [KMB] dibelanda 27 Desember 1949 dan Belanda mengakui Indonesia sebagai Negara yang berdaulat.