Bagaimana Sikapmu Terhadap Teman yang Memiliki Kesukaan Pergi ke Tempat Wisata yang Berbeda, Kelas 2 SD /Pixabay/blende12
KABAR JOGLOSEMAR - Simak contoh kunci jawaban bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu.
Pertanyaan tersebut untuk siswa kelas 2 SD setelah menuliskan pengalaman pergi ke tempat wisata.
Setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda untuk refreshing juga memiliki tempat wisata favortit masing-maising.
>
Baca Juga: Tuliskan Pengalamanmu Pergi ke Tempat Wisata, Kunci Jawaban Kelas 2 SD MI
Hal tersebut karena manusia adalah mahluk individu dan memiliki karakteristik yang berbeda satu denga lainnya.
Pembelajaran ini masih merupakan materi yang berkaitan dengan memahami keberagaman karakteristik individu.
Selain di sekolah dan tempat bermain, siswa bisa menemukan beragam karakteristik individu seperti keragaman suku, jenis kelamin, bahasa daerah, dan makanan kesukaan di tempat wisata.
Contoh Sikap Menghadapi Perbedaan Karakteristik Antarteman, Kunci Jawaban Tema 8 Kelas 4 SD MI Halaman 147. /Pixabay.com/Kidaha
KabarLumajang.com - Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang kunci jawaban Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas 4 SD MI Tema 8 Subtema 3 "Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku" Edisi Revisi 2017 Terbitan Kemendikbud.
Sebelum membaca kunci jawaban dalam artikel ini, sebaiknya Adik-adik mengerjakan soal di halaman 147 terlebih dahulu.
Jawaban yang disajikan menjawab soal dalam subtema 3 pembelajaran 3 halaman 147 tentang contoh sikap menghadapi perbedaan karakteristik antarteman dan manfaat yang diperoleh.
Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 8 Kelas 4 SD MI Halaman 143, 144, 145, 146, 147, 149, dan 150 Subtema 3 Pembelajaran 3
Jangan lupa memperhatikan langkah-langkah pengerjaan soal di halaman 147 tentang contoh sikap menghadapi perbedaan karakteristik antarteman dan manfaat yang diperoleh.
>
Dilansir KabarLumajang.com dari alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan [FKIP] Universitas Jember, Ummi Aslihatun Nadiroh, S.Pd., berikut ini adalah kunci jawaban tema 8 kelas 4 SD MI subtema 3 pembelajaran 3 halaman 147.
PEMBELAJARAN 3
Baca Juga: Pengelompokan Benda Kubistis, Silindris, dan Bebas, Kunci Jawaban Tema 8 Kelas 4 SD MI Halaman 136 Subtema 3
AYO BERDISKUSI
Halaman 147
Dalam rangka menangani Covid-19 pemerintah mengeluarkan PERPPU No. 1 tahun 2020. Perppu tersebut berisikan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi S
…
istem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Jika anda sebagai pelaku ekonomi, menemukan Perppu yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan berdampak negatif bagi usaha anda dan seluruh pelaku ekonomi. Upaya apa yang bisa anda lakukan agar Perppu tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk tidak diterapkan, Jelaskan!JAWABAN SUDAH READY YAA SEMUA MATKUL , SIAP KIRIM!!!YANG MAU FULL JAWABAN DAN PEMBAHASAN SILAHKAN JAPRI WA 083176043029 atau 082113642053 JAWABAN AKURAT BERDASARKAN MODUL BMP DAN TERHINDAR DARI PLAGIASI , YANG MAU BOLEH JAPRI!!!-083176043029-083176043029-082113642053-082113642053JAWABAN SUDAH READY YAA, SIAP KIRIM!!!KITA JAWAB SENDIRI BUKAN PLAGIAT!!!!!!
1. Hukum acara pidana telah mengalami beberapa perubahan sejak dari era penjajahan Belanda
hingga saat ini dibuatkan undang-undang untuk mengatur ran
…
gkaian cara-cara dalam Hukum
Acara Pidana, Hukum acara pidana sendiri dibuat tidak semerta-merta hanya untuk
menyempurnakan hukum pidana, jika ditelaah lagi terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi
dasar disusunnya hukum acara pidana yang bersumber pada sumber hukum materil.
Pertanyaannya adalah :
1. Apabila anda seorang advokat, bagaimana proses-proses beracara hingga siapa saja pihak
yang beracara?
2. Berikan analisa saudara mengenai tujuan dan fungsi hukum acara pidana dalam beracara?
Jawaban full 4 soal THE Hukum Acara Pidana
HKUM4406, WA 089655544411
1. Perusahaan 'Pelat Merah' yang bergerak pada sektor produksi kertas yakni PT Kertas-Leces
[Persero], dipastikan telah pailit alias bangkrut. Hal te
…
rsebut dipastikan setelah Majelis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya menetapkannya pada 25 September 2018
sesuai dengan putusan No.43 PK/Pailit/Pdt.Sus-Pailit/2019 No. 01/Pdt.Sus. Sejalan dengan
itu, PT Perusahaan Pengelola Aset [Persero] yang merupakan kreditor separatis Kertas Leces
dan selaku pemegang Hak Tanggungan [HT] peringkat I, melakukan eksekusi lelang aset
pada 11 Desember 2018. Kemudian buah dari hasil lelang tersebut menghasilkan uang senilai
Rp11,4 miliar.
Pertanyaan:
a. Apakah Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum? Uraikan jawaban saudara !
b. Apabila perseroan terbatas dinyatakan pailit dan aktiva perusahaan tidak dapat membayar
hutang perusahaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap harta kekayaan para pemegang
saham minoritas?
25
2. Tata kelola yang baik [good corporate governance] masih sulit dipraktikkan di negeri ini. Buktinya,
peringkat good corporate governance [GCG] Indonesia selalu di bawah Singapura, Malaysia, dan
Thailand. Faktanya, indeks persepsi korupsi [corruption perception index/ CPI] Indonesia masih
berkutat di peringkat 80-90 dari 180 negara. Sering tak disadari, penerapan good governance, baik
di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara [BUMN], maupun swasta, adalah senjata yang
ampuh bukan saja untuk melawan korupsi. Good Corporate governance juga mujarab menangkal
krisis dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sejarah membuktikan ekonomi Amerika
Serikat [AS] nyaris kolaps akibat market crash pada 1929 yang menjadi cikal bakal Great
Depression. Ekonomi AS baru pulih setelah corporate governance-nya direstrukturisasi. Bukankah
krisis finansial global 2008-2009 juga dipicu kredit properti berantai [subprime mortgage] yang tidak
bankable?
Pertanyaan:
a. Dalam pengelolaan Perusahaan BUMN, kita mengenal penerapan prinsip Good Corporate
Governance pada Perusahaan BUMN, Tunjukkan prinsip Good Corporate Governance dan
contoh pelaksanaannya dalam tata kelola perusahaan?
b. Apa manfaat penerapan prinsip Good Corporate Governance bagi perusahaan?
3. Kuala Pembuang, Seruyan [ANTARA] – Legislator Kabupaten Seruyan, Kaliman Tengah,
Masfuatun menyarankan seluruh perbankan ataupun lembaga keuangan yang ada di wilayah
setempat, melakukan terobosan dan inovasi agar masyarakat tidak meminjam uang dari koperasi.
Masyarakat di kabupaten ini informasinya banyak masyarakat khususnya pengusaha Usaha Mikro
Kecil dan Menengah [UMKM] yang terpaksa meminjam uang di koperasi karena merasa
persyaratan lebih mudah dibandingkan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya, kata
Masfuatun di Kuala Pembuang.
Masfuatun juga mengungkapkan “ Kita tahu bersama bunga pinjaman koperasi sangat tinggi dan
mencekik. Bunga pinjaman di koperasi itu ada yang 10 persen, 12 persen, hingga 15 persen per
bulan. Itu kan jelas sangat menyengsarakan masyarakat”Menurut Anggota DPRD Kabupaten
Seruyan itu, kondisi seperti ini tentu sangat menyulitkan bagi masyarakat khususnya para
pengusaha yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah [UMKM], maka dari itu
kepada lembaga perbankan khususnya Bank Kalteng yang ada di Bumi Gawi Hantantiring didorong
supaya bisa memperhatikan hal itu seperti memberikan Kredit Usaha Rakyat [KUR] dengan bunga
rendah dan memberikan pelatihan pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM di Kabupaten
Kalimantan Tengah.
Sementara yang besar itu hanya 0,01 persen dari pelaku usaha yang ada di Indonesia. Selain
karena keterbatasan modal, UMKM juga dianggap masih kalah cermat dari perusahaan besar
dalam hal menangkap peluang di pasar penyediaan barang/jasa pemerintah.,"menurut Roni Dwi
Susanto, Kepala LKPP.
Pertanyaan:
a. Berdasarkan pada kasus di atas, menurut saudara apakah koperasi sudah tidak sejalan lagi
dengan landasan idiil dan landasan struktural koperasi? Mohon uraikan.
b. Berikan analisa saudara apa saja tindakan-tindakan yang dapat dinilai sebagai persaingan
usaha tidak sehat antar Perusahaan dengan UMKM?
Ready full jawaban UAS THE UT Hukum Perusahaan dan UAS lainnya. Yang minat bisa WA 085213315403 ya. Trusted dan reccomended
1 Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, sehingga
karakternya bersifat private. Terkait dengan sistematika hukum perda
…
ta di Indonesia, berikan
argumentasi Anda terkait pertanyaan di bawah ini:
a. Bandingkan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dan KUHPerdata/BW!
b. Menurut Anda, apakah keberlakuan KUHPerdata di Indonesia dapat menjerat siapa saja?
Analisis argumentasi Anda dikaitkan dengan sistematika hukum perdata!
15
2 Usia perkawinan Beno dan Ririn adalah 15 tahun. Di tahun 2019 Beno meninggal dunia dan pada
tahun 2020 Ririn juga meninggal dunia. Mereka berdua beragama Kristen, meninggalkan deposito
bank dan rumah atas nama almarhum. Sebelum mengenal Ririn, ternyata Beno memiliki anak di
luar perkawinan bernama Sarah. Sedangkan bersama Ririn, Beno tidak mempunyai anak dan pula
tidak meninggalkan wasiat apapun.
a. Apakah Sarah berhak mendapatkan warisan dari Beno?
b. Berdasarkan prinsip pewarisan dalam KUHPerdata analisislah menggunakan pengaturan
hukumnya kepada siapa saja kemungkinan hak ahli warisnya!
25
3 Ani adalah salah satu konsumen perusahaan pembiayaan/finance. Selama masa pembiayaan,
ternyata Ani juga telah menggadaikan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.
a. Apakah tindakan Ani tersebut dibenarkan secara hukum? Analisislah menggunakan aturan
yuridisnya!
b. Apa akibat hukum yang ditimbulkan kepada pihak ketiga yang menerima gadai dari objek
jaminan fidusia tersebut?
30
4 Rani melakukan pembelian rumah, harga yang disepakati di awal adalah Rp 600 juta, kemudian
Rani membayar DP Rp 5 juta. Selang beberapa waktu, Arga meminta lagi tambahan dengan alasan
ibunya sakit dan butuh uang, dan total DP Rani sejumlah Rp 40 juta. Klausul tersebut juga
dimasukkan dalam surat perjanjian yang dibuat keduanya. Kemudian secara sepihak Arga
menaikkan harga jual menjadi Rp 620 juta, naik Rp 20 juta secara sepihak. Rani memutuskan
membatalkan untuk mengambil rumah tersebut, tetapi Arga tidak mau mengembalikan DP yang
sudah dibayarkan Rani sesuai kesepakatan di awal.
a. Berdasarkan kasus tersebut di atas, analisislah apakah salah satu pihak dapat
membatalkan perjanjian yang telah disepakati?
b. Apakah DP Rani dapat dikembalikan, kemukakan alasan anda? Upaya hukum apa yang
dapat ditempuh Rani? Analisis kasus tersebut dan kemukakan argumentasi Anda!
Ready jawaban UAS UT THE. Yang minat bisa WA 085213315403. Trusted dan reccomended
Hukum acara pidana telah mengalami beberapa perubahan sejak dari era penjajahan Belanda
hingga saat ini dibuatkan undang-undang untuk mengatur rangka
…
ian cara-cara dalam Hukum
Acara Pidana, Hukum acara pidana sendiri dibuat tidak semerta-merta hanya untuk
menyempurnakan hukum pidana, jika ditelaah lagi terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi
dasar disusunnya hukum acara pidana yang bersumber pada sumber hukum materil.
Pertanyaannya adalah :
1. Apabila anda seorang advokat, bagaimana proses-proses beracara hingga siapa saja pihak
yang beracara?
2. Berikan analisa saudara mengenai tujuan dan fungsi hukum acara pidana dalam beracara?
25
2 Dalam proses pembacaan surat dakwaan terdapat 2 cara yakni dengan berdiri ataupun duduk dan
akan ditanyakan setelahnya kepada terdakwa, jika terdakwa memiliki keberatan atas dakwaan
yang telah dibacakan apakah terdakwa berhak mengajukan keberatan. Pertanyaannya:
a. Bagaimana tata cara Pemeriksaan Sidang Acara Biasa [sertai dengan dasar hukum yang
kuat!]
b. bagaimana tata cara Pengajuan Eksepsi dan Putusan Sela [sertai dengan dasar hukum yang
kuat!]
25
3 Beberapa waktu yang lalu masyarakat kembali dikejutkan oleh sederet kasus-kasus yakni kasus
pencurian Piring dan Sop Buntut, dan kasus pencurian sandal jepit. Kasus Pencurian Piring dengan
terdakwa seorang pembantu rumah tangga bernama Rasminah ini sebenarnya sudah menjadi
bahan perbincangan di akhir tahun 2010 lalu namun kasus ini mencuat kembali setelah Mahkamah
Agung akhirnya memutus Rasminah terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama
130 hari [4 bulan 10 hari].
Dalam kasus ini Rasminah di tingkat pertama diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang,
namun Penuntut Umum pada Kejari Tangerang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung. Di tingkat Kasasi putusan tidak bulat, seorang hakim agung yang juga duduk sebagai ketua
majelis dalam perkara tersebut, Artidjo Alkotsar memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat
dua hakim anggota lainnya [dissenting]. Artidjo berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat
membuktikan bahwa putusan bebas PN Tangerang tersebut merupakan putusan bebas tidak
murni, sehingga menurutnya seharunya permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima.
Jawab pertanyaan dibawah ini :
a. analisalah apakah kasus diatas termasuk dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau
Peninjauan Kembali!
b. analisalah apakah subjek dan objek dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum telah tepat
diterapkan dalam kasus diatas mengapa demikian!
4. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim
yang diucapkan dalam persidangan terbuka dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari
segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.
a. Jelaskan seperti apa perbedaan dari setiap jenis-jenis putusan yang terkandung pada pasal
tersebut!
b. Analisalah syarat sah saja dalam memenuhi suatu putusan, perkuat analisa saudara disertai
dasar hukum?
c. Bagaimana menurut anda jika terjadi Dissenting Opinion dan apa saja esensinya?
Ready jawaban soal UAS THE UT. Yang minat bisa WA 085213315403. Trusted dan reccomended
apa dinamika dan tantangan bela negara?
Beberapa waktu yang lalu masyarakat kembali dikejutkan oleh sederet kasus-kasus yakni kasus pencurian Piring dan Sop Buntut, dan kasus pencurian sanda
…
l jepit. Kasus Pencurian Piring dengan terdakwa seorang pembantu rumah tangga bernama Rasminah ini sebenarnya sudah menjadi bahan perbincangan di akhir tahun 2010 lalu namun kasus ini mencuat kembali setelah Mahkamah Agung akhirnya memutus Rasminah terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 130 hari [4 bulan 10 hari]. Dalam kasus ini Rasminah di tingkat pertama diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, namun Penuntut Umum pada Kejari Tangerang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat Kasasi putusan tidak bulat, seorang hakim agung yang juga duduk sebagai ketua majelis dalam perkara tersebut, Artidjo Alkotsar memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat dua hakim anggota lainnya [dissenting]. Artidjo berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas PN Tangerang tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga menurutnya seharunya permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima. Jawab pertanyaan dibawah ini : a. analisalah apakah kasus diatas termasuk dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau Peninjauan Kembali! b. analisalah apakah subjek dan objek dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum telah tepat diterapkan dalam kasus diatas mengapa demikian!
Apa yang dimaksud hubungan keluarga dan wali?
Pada tahun 2019 jumlah saham yang beredar PT Telkom, tbk., sebanyak 250 ribu lembar dengan harga pasar per lembar pada akhir tahun tersebut sekitar Rp
…
14.000,- per lembar.
Para pemodal memberikan kapotal sebesar Rp2 milyar. Neraca pada akhir tahun 2019 menunjukkan jumlah total ekuitas sebesar Rp1,5 milyar dan laba operasi Rp1 milyar dengan tarif pajak penghasilan sebesar 25% dan biaya modal perusahaan setelah pajak adalah 12,75%. Berapakah Market Value Added [MVA] dan Economic Value Added [EVA] PT. Telkom, Tbk?
Bagi yang mau full jawaban diketik rapi wa saja 089687850419 atau DM ig kami @tutoronline_fisolution
Beberapa waktu yang lalu masyarakat kembali dikejutkan oleh sederet kasus-kasus yakni kasus pencurian Piring dan Sop Buntut, dan kasus pencurian sanda
…
l jepit. Kasus Pencurian Piring dengan terdakwa seorang pembantu rumah tangga bernama Rasminah ini sebenarnya sudah menjadi bahan perbincangan di akhir tahun 2010 lalu namun kasus ini mencuat kembali setelah Mahkamah Agung akhirnya memutus Rasminah terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 130 hari [4 bulan 10 hari]. Dalam kasus ini Rasminah di tingkat pertama diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, namun Penuntut Umum pada Kejari Tangerang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat Kasasi putusan tidak bulat, seorang hakim agung yang juga duduk sebagai ketua majelis dalam perkara tersebut, Artidjo Alkotsar memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat dua hakim anggota lainnya [dissenting]. Artidjo berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas PN Tangerang tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga menurutnya seharunya permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima. Jawab pertanyaan dibawah ini : a. analisalah apakah kasus diatas termasuk dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau Peninjauan Kembali! b. analisalah apakah subjek dan objek dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum telah tepat diterapkan dalam kasus diatas mengapa demikian!
Video yang berhubungan