Bagaimana upaya menanggulangi Pelanggaran hak warga negara

adjar.id – Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak bisa begitu saja hilang, perlu adanya berbagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Proses penegakan hak dan kewajiban warga sendiri bisa diterapkan dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan oleh pemerintah.

Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 SMA edisi revisi 2018 terdapat satu soal pada uji kompetensi bab 1 di halaman 32.

Soal tersebut meminta kita untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Baca Juga: Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Masyarakat

Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai jawaban soal tersebut sebagai bahan referensi Adjarian saat mengerjakannya yang juga menjadi materi PPKn kelas 12 SMA.

Tindakan pencegahan merupakan salah satu tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari beberapa faktor, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Yuk, kita simak penjelasan dari jawaban mengenai upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berikut ini!

1. Penegakan Supremasi Hukum dan Demokrasi

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan sumpremasi hukum dan juga demokrasi bagi warga negara.

Pendekatan hukum dan pendekatan biologis harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi, para pejabat penegak hukum harus bisa memenuji kewajibannya untuk bisa memberikan pelayanan yang adil dan juga baik kepada masyarakat.

Baca Juga: Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, Materi PPKn kelas 11 SMA

Selain itu penegak hukum juga harus bisa memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari kekerasan yang melawan hukum.

2. Mengoptimalkan Peran Lembaga-Lembaga

Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban.

Beberapa lembaga negara yang memiliki peran seperti lembaga tinggi negara di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Selain itu, juga masih ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan ada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara Indonesia.

Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Nah, jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah.

Baca Juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Pancasila, Materi PPKn Kelas 12 SMA

Tetapi, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

4. Meningkatkan Pengawasan

Nah, dalam upaya penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara diperlukan juga peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya.

Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban.

Jadi, dengan adanya pengawasan ini bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

5. Meningkatkan profesionalisme

Pemerintah juga harus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan juga pertahanan negara.

Hal ini dilakukan agar warga negara bisa merasakan rasa aman akan pemenuhuhan hak dan kewajibannya.

Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai.

Baca Juga: Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945

6. Meningkatkan Kerja Sama

Upaya yang bisa dilakukan pemerintah lainnya yaitu meningkat kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat.

Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa saling memahami dan menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan.

Jadi, hak dan kewajiban warga negara bisa terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Nah, itu tadi beberapa upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bisa menjadi referensi Adjarian dalam mengerjakan uji kompetensi bab 1 di halaman 32.

yuk, tonton video ini juga!

RINGTIMES BALI - Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Sebagaimana dilansir dari Buku Paket PPKN kelas 12 SMA Kurikulum 2013 pada Kamis, 30 September 2013 tentang Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara.

Baca Juga: Syarat dan Ciri-ciri Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Materi PPKN Kelas 12 SMA

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

1] Menegakkan Supremasi hukum dan demokrasi melalui pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat.

Baca Juga: 3 Nilai Sosial Menurut Prof Dr Notonegoro, Materi PPKN Kelas 12 SMA

Memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

2] Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara.

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan tersebut sudah sering didengar. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah adanya faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiabn warga negara. Apabila faktor penyebab tidak ada, maka pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir dan dihilangkan.

Berikut upaya upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagi berikut :

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.

Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis wajib dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para pejabat penegak hukum wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakan hukum.

Pelajari juga: Pola Hubungan Internasional

b. Mengoptimalkan peran seluruh lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam rangka penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ], Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [ Komnas HAM ], Komisi Perlindungan Anak Indonesia [ KPAI ], serta Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan [ Komnas Perempuan ].

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang warga negara oleh pemerintah.

d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan seluruh lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

e. Meningkatkan persebarluasan berbagai prinsip mengenai kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal [ sekolah atau perguruan tinggi ] maupun non – formal [ berbagai kegiatan keagamaan dan kursus ].

f. Meningakatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis dan rukun antar kelompok masyarakat atau golongan dalam masyarakat agar bisa saling menghormati keyakinan dan penadapat masing-masing pihak.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan penanganan terhadap berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oelh berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakan hukum, contohnya seperti berikut :

a. Kepolisian melakukan penanganan kasus yang berkaitan degan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memperoleh rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum [ pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya ] serta tindak pidana pelaku terorisme. Tidak hanya itu, kepolisian juga melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

b. Tentara Nasional Indonesia [ TNI ] melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan gerakan Separatisme, ancaman keamanan dari luar dan lain-lain.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ], melakukan penanganan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis berdasarkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Dalam hubungannya dengan penegakan hhak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan :

a. Sesuangguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta.

b. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerah – Nya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik.

c. Sebagai makhluk yang memiliki martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, seperti :

1. Berterima kasih, berbakti dan bertaqwa kepada – Nya.
2. Mencintai sesama manusia.
3. Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik sesuatu.
4. Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku.